Jakarta, Aktual.com – Upaya pemerintah menangani ancaman defisit dengan cara memotong dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) 2016 ternyata tidak berimbas pada proyek yang dimiliki oleh PT PLN (Persero).
Sejauh ini kata Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, pihak pemegang saham yang dalam hal ini Menteri BUMN, Rini Soemarno maupun dari pihak Kementerian keuangan tidak pernah menyinggung upaya efisiensi untuk melibatkan PLN.
Dengan kenyataan ini, Sofyan berharap semoga memang tidak terjadi pemotongan anggaran di perusahaan yang dipimpinnya. Dengan pertimbangan bahwa proyek yang ditanganinya dinilai sebagai proyek yang strategis bagi kebutuhan masyarakat.
“Kalau dari Kemenkeu sampai hari ini belum ada berita apapun kepada kami mengenai penanaman modal negara untuk PLN,” kata Sofyan di Jakarta, Rabu (17/8)
Penanaman modal negara untuk PLN ini ditujukan pembangunan gardu-gardu induk, transmisi dan juga untuk elektifikasi daerah-daerah pedalaman dan daerah pulau terluar. Jadi mudah-mudahan untuk PLN nggak ada pemotongan, tapi kami belum di panggil,” sambungnya.
Sebelumnya Anggota Badan Anggaran DPR, Eka Sastra mengatakan Menteri Keuangan yang baru menjabat, Sri Mulyani Indrawati secara eksplisit tidak percaya denga target penerimaan dari kebijakan Tax Amnesty yang diusulkan oleh menteri sebelumnya.
Oleh karenany kebijakan Sri melakukan pemangkasan belanja Kementerian dan Lembaga sebesar Rp 133,8 triliun dengan tujuan melakukan efisiensi agar defisit tidak semakin melebar akibat kegagalan pencapaian target penerimaan dari Tax Amnesty. (Dadang Sah)
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
