Jakarta, Aktual.com — Negara-negara tetangga Korea Utara (Korut) bersatu pada Rabu (6/1) waktu setempat, untuk mengutuk tes bom hidrogen seperti yang dinyatakan Pyongyang dan mengatakan tindakan itu sebagai ancaman terhadap keamanan kawasan.
Pemerintah sejumlah negara berjanji untuk merespons serius sementara ketegangan muncul kembali di Asia Timur Laut. Banyak negara di kawasan itu meminta Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) agar bertindak terhadap Korut, yang selama ini sudah mendapatkan sanksi berat internasional.
“Tes nuklir yang dilakukan Korea Utara merupakan ancaman serius terhadap keamanan bangsa kami dan kami pasti tidak menoleransi ini,” demikian kata Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Tokyo.
“Ini jelas bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa dan merupakan tantangan serius terhadap upaya-upaya internasional untuk mencegah penyebaran senjata nuklir,” kata ia.
Abe menambahkan menambahkan bahwa negaranya akan berusaha untuk mengkoordinasikan segala upaya di antara anggota PBB untuk menangani tindakan Korut.
Dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan Nasional negaranya setelah berita soal uji coba nuklir itu muncul, Presiden Korea Selatan Park Geun-hye menyebut tes bom hidrogen itu sebagai “provokasi serius”.
“Tes itu tidak hanya sebuah provokasi serius bagi keamanan nasional tetapi juga suatu ancaman untuk masa depan kita…dan suatu tantangan berat bagi kedamaian dan kestabilan internasional,” katanya dan meminta agar sanksi berat dijatuhkan kepada Pyongyang.
Dalam pernyataan sebelumnya, Seoul mengatakan akan “mengambil semua langkah yang diperlukan termasuk sanksi tambahan oleh Dewan Keamanan PBB … sehingga Korea Utara akan menerima akibat dari uji coba nuklir”.
Di Washington, Gedung Putih tidak memastikan adanya uji coba itu tetapi menyatakan akan “merespons dengan semestinya semua provokasi Korea Utara”.
Tidak ada tanggapan langsung dari Pemerintah Tiongkok, namun, melalui tajuk rencananya, kantor berita resmi Xinhua mengatakan tindakan itu “sangat disesalkan” dan melanggar resolusi PBB.
Dengan menggunakan nama resmi Korea Utara, tajuk itu menambahkan, “Membahayakan Asia Timur Laut tidak baik bagi negara-negara tetangga, bahkan bagi DPRK sendiri, yang sudah berjanji akan memajukan pembangunan ekonominya.” Tajuk itu mengatakan bahwa pembangkangan Pyongyang terhadap masyarakat internasional “berakar pada perasaan tidak aman setelah negara itu bertahun-tahun bermusuhan dengan Amerika Serikat”.
Negara yang membangkang Prancis, yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, bergabung dengan negara-negara yang mengecam pengujian bom nuklir oleh Pyongyang. Prancis menamakan tindakan itu sebagai “pelanggaran yang tidak dapat diterima” terhadap resolusi PBB dan menyerukan “reaksi keras dari masyarakat internasional”.
Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan negaranya “mengutuk sekeras-kerasnya” uji coba itu, yang “menegaskan status Korea Utara sebagai negara yang membangkang dan ancaman berkelanjutan terhadap perdamaian dan keamanan internasional”. Ia menambahkan bahwa Canberra akan menyatakan keprihatinan terhadap Pyongyang secara langsung dan meminta sanksi kuat dari PBB atas tes nuklir itu.
Pengujian, yang dilakukan dua hari sebelum ulang tahun Pemimpin Kim Jong Un, itu pada awalnya terdeteksi oleh monitor sismologi internasional sebagai getaran berkekuatan 5,1 Skala Richter di dekat situs uji coba nuklir utama Punggye-ri di timur laut negara itu.
Bulan lalu, Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un mengatakan Pyongyang telah siap mengembangkan sebuah bom hidrogen.
Pernyataan itu dipermasalahkan oleh para ahli internasional dan keraguan terus muncul mengenai pengumuman uji coba pada Rabu.
Apakah bom hidrogen atau bukan, itu merupakan uji coba nuklir keempat yang dilakukan Korea Utara dan ditandai tindakan mencolok dengan pembangkangan dalam menghadapi peringatan bahwa Pyongyang akan membayar harga yang terlalu mahal jika terus mengejar program senjata atomnya.
Tiga tes sebelumnya pada 2006, 2009 dan 2013, memicu PBB untuk menjatuhkan sanksi bagi Korut. Kali ini, uji coba keempat akan membuat Dewan Keamanan mengambil tindakan yang lebih tegas.
Artikel ini ditulis oleh:
