Jakarta, aktual.com – Badan Anggaran DPR mengecam sikap Kepala Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas, Amien Sunaryadi yang mengharapkan dana untuk membayar cost recovery (CR) ke perusahaan migas lebih besar dari yang ditentukan Komisi VII DPR RI.
Amien mengklaim, jika cost recovery lebih besar, bahkan tidak dibatalkan di APBN-P 2016 akan menggenjot pada peningkatan produksi minyak. Pernyataan Amien ini banyak menuai protes dari Banggar.
Menurut Ketua Banggar DPR, Kahar Muzakir, dalam setiap tahun anggaran untuk membayar cost recovery itu selalu naik, tapi nyatanya itu lifting minyak itu turun.
“Karena masalah lifting dan produksi minyak itu berbeda. Dan dalam kontrak (cost recovery) juga tidak disebutkan terkait dengan produksi,” kecam dia saat raker dengan pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/6).
Menurut dia, kalau pemerintah harus bayar dengan nilai yang tinggi maka risikonya akan makin banyak utang lagi. Bisa utang dalam negeri atau utang luar negeri. “Tapi risikonya kalau tidak dibayar tahun ini apa? Tidak ada. Justru kalau bayar dari sisi finansial akan besar risikonya,” imbuh dia.
Bahkan dirinya yang pernah di Komisi VII DPR yaitu komisi energi, tahu persis mekanisme cost recovery. Itu tidak bisa tiba-tiba berdampak pada peningkatan produksi migas.
“Saya tahu persis. Karena saya pernah di Komisi VII. Masalah prosuksi itu wilayah mereka. Di sini (Banggar) kita bicara soal keuangan. Anda ini sebetulnya mau berpihak ke mana? Ke rakyat atau pengusaha minyak?” kecam dia dengan nada tinggi.
Kata dia, kalau harus bayar dengan angka tinggi, maka defisit anggaran bisa makin lebar. Bahkan tidak menutup kemungkinan melebihi 3 persen yang nerarti akan melanggar UU.
“Bapak milih mana? Saat ini kita jelas kekuranganbpenerimaan negara. Dan katanya akan ditutupi dengan tax amnesty. Karena kalau masih defisit tentu akan ngutang. Apa pilihannya?” ketus dia.
Di tempat yang sama, Amien Sunaryadi menegaskan, jika pemerintah menyepakati harga ICP di angka US$ 40 per barrel maka cost recovery-nya mestinya sebanyak US$ 11,74 miliar.
“Tapi yang sudah disepakati oleh Komisi VII DPR sebesar US$ 9,44 miliar. Mestinya bisa dinaikkan, karena kalau cost recovery tinggi akan berdampak pada produksi minyak yang naik,” klaim dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
