Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid memberikan keterangan pers soal kecelakaan kapal yang mengangkut TKI ilegal di Jakarta, Rabu (9/11/2016). Nusron Wahid meminta kepada pemerintah yakni Kementerian Tenaga Kerja sebagai regulator untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dan memangkas birokrasi pengurusan administrasi TKI agar tidak mahal dan panjang.

Jakarta, Aktual.com – Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Indonesia I (Jawa-Sumatra) Nusron Wahid, menyindir parpol yang disebut Politisi Partai Nasdem Victor B. Laiskodat dalam pidatonya di NTT, yang menuai pro dan kontra. Hal ini karena, dua parpol tersebut telah melaporkan Victor ke Bareskrim Mabes Polri.

Seperti diketahui, Victor Laiskodat menyebut empat partai yakni, Demokrat, PAN, Gerindra dan PKS sebagai partai yang mendukung kelompok ekstremis Islam, kelompok yang akan membentuk negara khilafah.

“Kalau memang partai-partai itu semua mendukung Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945, sebaiknya dibuktikan secara konkret di lapangan, jangan hanya jargon,” kata Nusron Wahid dalam keterangan tertulisnya yang diterima, di Jakarta, ditulis Minggu (6/8).

Nusron melanjutkan semua pihak tentu senang karena semua partai berlomba-lomba mengaku pancasilais dan nasionalis serta pro-NKRI.

“Tapi kok anehnya ada pihak-pihak yang mengaku pancasilais justru keberatan dan membela mati-matian HTI yang jelas-jelas anti-Pancasila. Padahal, ajaran HTI adalah khilafah Islamiyyah. Kalau setuju khilafah, berarti Indonesia itu tidak berdaulat. NKRI jadinya tidak ada. Artinya, Indonesia hanya menjadi negara “filial” atau cabang atau bagian dari khilafah islamiyyah secara global yang akan dibuat oleh Hizbut Tahrir secara nasional tidak hanya di Indonesia,” jelasnya.

Akibat pidato Victor itu, Partai Gerindra dan PAN telah melaporkan Viktor Laiskodat ke Bareskrim Mabes Polri pada Jumat (4/8). Sementara PKS juga segera melaporkan pernyataan itu ke Mabes Polri dan MKD DPR, pada awal pekan depan.

 

Ant.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS