Jakarta, Aktual.com – Ketua Dewan Pembina Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Adian Napitupulu menyatakan tidak akan menghadiri undangan rapat verifikasi satu juta KTP dari TemanAhok, kelompok pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ke pencalonan Gubernur DKI Jakarta.
“Saya senang diundang terbuka oleh tim ahli TemanAhok, I Gusti Putu Artha walau saya bingung Putu Artha mengundang atau mengancam. Seharusnya mengundang itu bicara baik, halus, lembut tidak perlu berteriak teriak. Walau bingung, saya coba memahami bahwa berteriak itu identik dengan kepanikan,” kata Adian, Selasa (28/6).
Sebelumnya, Adian mengaku diundang oleh mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum I Gusti Putu Artha, yang saat ini bergabung dengan TemanAhok untuk datang saat acara verifikasi satu juta data KTP.
“Bagaimana mungkin saya membuang waktu selama lima atau enam jam hanya untuk duduk dan mendengar paparan dari kesimpulan cerita yang saya tidak ikuti langsung prosesnya setiap hari. Saya tidak mau buang waktu untuk menyaksikan pengujian yang dilakukan melalui telepon, karena sudah lama saya tidak lagi berminat bermain tebak-tebak buah manggis,” ujarnya.
Politikus dari PDI Perjuangan ini memberi saran agar verifikasi bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Adian menyebut, TemanAhok bisa saja menyewa server yang bisa memudahkan seluruh masyarakat untuk mengakses verifikasi itu.
Hal itu, menurut Adian, akan lebih efektif dan menghemat pengeluaran dibanding dengan menyiapkan 4.000 relawan untuk memverifikasi satu juta data KTP.
“Caranya gampang, sewa ‘server’ lalu masukan nama, alamat, dan data lainnya pemilik KTP itu di internet sehingga bisa diakses oleh publik secara langsung. Dan, seluruh pemilih di DKI bisa mencari apakah namanya tercantum atau tidak.
Kalau kerahasiaan pendukung mau terjaga, masukan saja nomor KTP, RT RW dan kelurahannya, katanya.
Setahu Adian, harga sewa server yang paling bagus dan berkapasitas besar selama tiga bulan paling mahal hanya Rp100 juta, ditambah biaya input Rp200 per data. “Dengan cara ini TemanAhok bisa menghemat sekitar Rp4,1 miliar,” ujarnya.
Di salah satu media massa TemanAhok mengklaim sudah siapkan 4.000 relawan ‘berbayar’ untuk memverifikasi satu juta KTP. Dengan 4.000 relawan berbayar, setiap relawan berbayar rata rata harus memverifikasi 250 KTP.
“Jika kita hitung secara logis, realistis dan humanis berdasarkan biaya yang sama dengan apa yang dibayarkan Teman Ahok untuk mengumpulkan KTP yaitu 560 KTP per bulan dibayar Rp2,5 juta berarti per KTP dibiayai Rp4.450,” katanya.
Dengan biaya verifikasi KTP Rp4.450, biaya pulsa telepon Rp1.000, biasa SMS Rp350, ongkos Rp1.500, dan biaya lain seperti minum- makan sekitar Rp1.600, maka setiap relawan berbayar akan menerima 250 KTP x Rp4.450, sama dengan Rp1.112.500 per relawan.
Menurut dia, dengan jumlah relawan 4.000 orang maka untuk verifikasi 1 Juta KTP Teman Ahok diperkirakan bisa menghabiskan Rp4,4 miliar.
“Jika angka andai- andai itu benar, tentunya saya merasa miris karena biaya verifikasi KTP itu menghabiskan uang senilai 4 bangunan SD. Kalau boleh saran baiknya hemat saja uang itu untuk hal-hal lain yang lebih berguna untuk rakyat seperti membeli 45 ambulans Teman Ahok daripada membuang uang hanya untuk mendengar tepuk tangan sendiri,”
“Kalau saja Teman Ahok mau sabar hingga 50 hari ke depan bisa menghemat banyak uang karena verifikasi administrasi dan faktual pasti juga dilakukan oleh KPU pada bulan Agustus. Tapi mungkin uang bagi Teman Ahok bukan masalah besar, butuh berapapun bisa disiapkan dengan mudah, cukup jual kaos, semua biaya beres.”
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
