Jakarta, Aktual.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional IV Jawa Tengah dan DIY menyatakan bank perkreditan rakyat (BPR) perlu menyiapkan infrastruktur untuk menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) pada tahun ini.
“Infrastruktur ini diperlukan ketika diterapkan sistem ‘linkage’ dalam penyaluran KUR,” kata Ketua OJK Kantor Regional IV Jateng & DIY Santoso Wibowo di Semarang, Minggu (31/1).
“Linkage” sendiri merupakan program kerja sama bank umum dengan BPR yang dilandasi semangat kemitraan yang bersifat saling menguntungkan dengan tetap berorientasi pada aspek bisnis. Menurut dia, penerapan “linkage” ini akan dilakukan jika rekomendasi OJK agar Bank Jateng dan BPD DIY dapat ikut menyalurkan KUR disetujui oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Saat ini memang prosesnya masih ada di Menko Perekonomian. Dalam hal ini kami merekomendasikan dua BPD ini untuk bisa ikut menyalurkan KUR 2016,” katanya.
Menurut dia, jika rekomendasi diterima sehingga Bank Jateng dan BPD DIY dipersilakan untuk ikut menyalurkan KUR maka akan berat bagi bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, sistem “linkage” diterapkan untuk meringankan Bank Jateng dan BPD DIY tersebut.
“Paling tidak ‘linkage’ dengan BPR milik pemda, yaitu BKK dengan BKM atau dengan lembaga keuangan lain. Oleh karena itu, BPR di Jateng memang perlu persiapan dari infrastruktur,” katanya.
Infrastruktur tersebut mulai dari teknologi hingga kesiapan sumber daya manusia.
Untuk diketahui, pada tahun 2016 Jateng diharapkan bisa menyalurkan KUR sebanyak Rp10 triliun dari total KUR nasional sebesar Rp120 triliun.
“Memang ini membutuhkan upaya keras. Sejauh ini yang akan menyalurkan KUR ada tiga bank BUMN, yaitu BRI, BNI, dan Bank Mandiri,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Eka
