Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak (tengah) memberikan keterangan pers di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2026). ANTARA/Nadia Putri Rahmani
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak (tengah) memberikan keterangan pers di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2026). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

Jakarta, Aktual.com – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan perlunya penguatan ekonomi dan keuangan syariah secara berkelanjutan, tidak hanya aktif pada momentum Ramadan.

Pernyataan tersebut disampaikan saat penutupan Gebyar Ramadan Keuangan (GERAK) Syariah 2026 di Jakarta, Kamis (2/4/2026). Ia menilai masih terdapat persepsi di masyarakat bahwa aktivitas ekonomi syariah hanya meningkat selama bulan Ramadan.

“Ada persepsi kegiatan yang baik hanya dilakukan saat Ramadan. Padahal, ekonomi dan keuangan syariah harus terus digerakkan sepanjang tahun,” ujar Friderica.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah, didukung jumlah penduduk muslim yang signifikan. Hal ini tercermin dari posisi Indonesia yang menempati peringkat ketiga dalam Global Islamic Economic Indicator.

Selain itu, sektor keuangan syariah nasional juga masuk dalam enam besar dunia untuk berbagai instrumen, seperti perbankan, asuransi, dan sukuk.

Friderica menambahkan, kinerja industri keuangan syariah tetap menunjukkan pertumbuhan stabil di tengah tantangan global. Hingga akhir 2025, total aset keuangan syariah tercatat mencapai sekitar Rp3.100 triliun.

Namun, ia mengakui masih terdapat tantangan dalam meningkatkan pemanfaatan produk keuangan syariah di masyarakat.

“Inklusi keuangan syariah masih rendah. Literasi yang baik harus diikuti peningkatan penggunaan produk agar manfaatnya dirasakan lebih luas,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PEPK) OJK, Dicky Kartikoyono, menyoroti adanya kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan syariah.

“Literasinya sudah 43,4 persen, tetapi inklusinya masih rendah. Artinya, pemahaman masyarakat cukup baik, namun belum diikuti penggunaan produk secara optimal,” kata Dicky.

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan keuangan konvensional yang memiliki tingkat inklusi lebih tinggi karena kemudahan akses digital.

Dalam kesempatan itu, OJK juga mencatat capaian positif melalui program GERAK Syariah 2026 selama Ramadan, dengan penghimpunan dana sebesar Rp6,83 triliun dan penyaluran Rp6,86 triliun kepada masyarakat.

Program tersebut didukung ribuan kegiatan literasi, inklusi, dan sosial yang menjangkau lebih dari 8 juta orang. Capaian ini diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat ekonomi syariah secara berkelanjutan sepanjang tahun.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi