Ombudsman Republik Indonesia

Jakarta, Aktual.com – Meningkatnya aksi tembak ditempat pengedar narkotika oleh pihak kepolisian, diduga berawal dari ocehan Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkapkan oleh peneliti Amnesty International Indonesia, Brahmantyo Basuki, saat audiensi dengan Polri dan Ombudsman RI di kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Selasa (19/9).

“Ada kenaikan yang signifikan. Pola berulang ketika Presiden Jokowi menyampaikan pidato pada 27 juli tentang tembak mati saja. Itu pada Agustus 2017 langsung meningkat jadi 14 kasus,” ucap Basuki.

Berdasar catatan Amnesty Internasional Indonesia, aksi penembakan di tempat pengedar narkoba oleh kepolisian pada 2017 telah mencapai 80 kasus. Angka ini naik empat kali lipat jika dibandingkan dengan thaun sebelumnya yang hanya sebanyak 18 kasus.

Lonjakan 14 kasus dalam rentang waktu sebulan juga merupakan kredit tersendiri lantaran sebelum Presiden berpidato pada 27 Juli 2017 lalu, jumlah kasus ini hanya sebanyak 66 kasus saja dalam rentan Januari-Juli 2017. Artinya, dalam satu bulan rata-rata kasus penembakan pengedar narkoba tidak mencapai 10 kasus.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap presiden berucap perang terhadap narkotika kepolisian tampak bereaksi. Buntutnya terjadi peningkatan angka tembak ditempat.

“Kami berharap kepala negara sedikit berhati-hati mengeluarkan pernyataan publik terutama soal narkoba,” harap Basuki.

Menurutnya, hal ini perlu ditelusuri lebih jauh, khususnya terkait dengan prosedur yang dijalankan oleh kepolisian dalam menembak pengedar narkoba di tempat kejadian. Ia berharap pihak kepolisian melakukan investigasi internal guna memastikan tidak adanya pelanggaran prosedur dalam melakukan aksi tersebut.

“Jadi bukan berarti kita ini tidak mendukung upaya pemberantasan narkotika,” jelasnya.

Basuki mempertanyakan kepada polisi atas temuan-temuan tersebut. Apakah dalam praktik, ada tindak lanjut polisi berupa rapat internal atau menerbitkan memo, pasca keluar pernyataan Jokowi.

“Karena yang kita takutkan kepolisian mendapat inspirasi atau legitimasi aksi tembak mati jadi prioritas. Kita tidak tolak tembak ditempat, tapi yang kita tekankan, agar polisi patuh terhadap prosedur kepala kepolisian,” ujar dia.

 

Laporan Teuku Wildan

Artikel ini ditulis oleh: