Jakarta, Aktual.com – Komisioner Ombudsman RI La Ode Ida mengkritisi pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, untuk melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar dan penyelundupan sebagai bagian langkah awal pelaksanaan reformasi hukum.
“Membentuk tim itu gagasan yang bagus, tapi sebetulnya hanya membuat kelembagaan baru yang membuat beban sendiri bagi anggaran negara. Ada Ombudsman, ada DPR dan masyarakat juga diminta terlibat,” katanya dalam diskusi bertajuk “Pungli, Retorika dan Realitas” di Jakarta, Sabtu (15/10).
Menurut La Ode, daripada membentuk lembaga baru, pemerintah sebaiknya memperkuat pengawasan internal di semua instansi. Dia berpendapat praktik pungli terjadi karena lemahnya pengawasan internal di instansi. Hal itu diperburuk dengan adanya toleransi antara pimpinan instansi yang cenderung korup atas praktik tersebut.
“Yang perlu dilakukan adalah pengawasan internal. Tidak usah keluar jauh-jauh. Pengawasan internal dulu,” ujar dia.
La Ode menambahkan, praktik pungki merupakan bukti pengawasan internal yang tidak efektif. Menurut dia, tugas pengawasan seharusnya sudah bisa ditangani oleh inspektorat jenderal di setiap institusi. “Kalau masih saja ada yang begitu, hilangkan saja inspektoratnya. Makanya ini yang harus didorong pemerintah agar lembaga internal ini bisa efektif,” ujarnya.
Pemerintah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang diharapkan selesai dan mulai beroperasi resmi dalam waktu sepekan ke depan.
“Secara prinsip Presiden dan Wapres setuju dengan diadakannya operasi pemberantasan pungli dan penyelundupan,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dalam konferensi pers bersama Menko Polhukam Wiranto usai rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (11/10).
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
