Jakarta, aktual.com – Satuan Kerja Khsusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) diminta untuk membuat kajian lebih detail guna memberikan referensi kepada pihak yang berkepentingan dalam memilih lokasi yang tepat bagi pengembangan proyek blok gas Masela.
“Pemerintah dalam hal ini SKK Migas harus membuat kajian sedetail mungkin dan secepat mungkin dalam pemilihan lokasi. Mana yang paling ekonomis dan membicarakannya dengan investor” kata Anggota Komisi VII, Dito Ganindito dalam wawancara Senin (27/6).
Lebih lanjut politisi Partai Golkar itu mengingatkan pemerintah agar menata program secara berkala untuk menghindari stagnanansi yang bisa menyebabkan makin molornya Plan Of Development (POD).
“Pemerintah juga harus membuat time schedule, ada jadwal misalnya sejak diputuskan harus ada evaluasi POD nya tiap berapa bulan sekali secara berkala”tukasnya.
Sebelumnya Kepala Bagian Humas SKK Migas, Taslim Z Yunus menyampaikan alasan molornya project onstream pada blok gas Masela hingga tahun 2026 disebabkan keterlambatan perampungan POD dari Inpex sebagai existing operator.
Kemudian ditambah adanya beberapa kabupaten saling berebut menawarkan untuk lokasi operasi, sehingga pihaknya belum memutuskan karena tengah mempertimbangkan potensi konflik sosial yang ada.
“POD harusnya rampung 2019, tapi kami dorong Inpex untuk POD. Kami sudah ke Maluku, pertama soal sosial, kita nggak tahu, Kabupaten berebut, yang satu minta dan yang lain juga minta,” tuturnya pada Kamis malam (23/6) di JW Marriott Kuningan Jakarta.
Untuk itu kata Taslim, dia mengharap adanya intervensi dari pihak Kementerian Dalam Negeri supaya menetapkan Kabupaten yang mana untuk dijadikan wilayah operasi, hal ini guna menghindari potensi konflik yang ada.
“Kalau sudah gini harus ada intervensi, Kemendagri putuskan. Tentu daerah yang ekonomis untuk Inpex dan buat negara,” tandasnya.
(Dadang Sah)
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Dadangsah Dapunta
Editor: Arbie Marwan
