Jakarta, Aktual.com – Kepala Bagian Humas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Taslim Z Yunus menyampaikan alasan molornya project onstream pada blok gas Masela hingga tahun 2026 disebabkan keterlambatan perampungan Plan Of Development (POD) dari Inpex sebagai existing operator.

Selain itu menurut Taslim beberapa kabupaten saling berebut menawarkan untuk lokasi operasi, sehingga pihaknya belum memutuskan karena tengah mempertimbangkan potensi konflik sosial yang ada.

“POD harusnya rampung 2019, tapi kami dorong Inpex untuk POD. Kami sudah ke Maluku, pertama soal sosial, kita nggak tahu, Kabupaten berebut, yang satu minta dan yang lain juga minta,” tuturnya di Jakarta, ditulis Jumat  (24/6).

Untuk itu katanya, dia mengharap adanya intervensi dari pihak Kementerian Dalam Negeri supaya menetapkan Kabupaten yang mana untuk dijadikan wilayah operasi, hal ini guna menghindari potensi konflik yang ada.

“Kalau sudah gini harus ada itervensi, Kemendagri putuskan. Tentu daerah yang ekonomis untuk Inpex dan buat negara,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, setelah Presiden Joko Widodo menyatakan arahannya bahwa blok Masela dikembangkan secara onshore, Inpex sempat lama ngambek dan tidak membicarakan POD karena arahan dari Presiden bertolak belakang dengan keinginannya.

Bahkan punblik meragukan akan komitmen Inpex untuk mengembangkan Gas Blok Masela, lebih-lebih diperkuat adanya PHK yang dilakukan Inpex pasca Presiden Jokowi mengeluarkan sikapnya.

Namun pada tanggal 14 bulan ini Inpex menegaskan komitmennya untuk mengembangkan blok gas tersebut dengan skema onshore sesuai keinginan pemerintah.

“Kita akan hormati (keputusan pemerintah) dan kita akan men-develop proyek ini dengan sistem dengan konsep darat,” kata Vice President Corporate Service Inpex Corporation, Nico Muhyiddin saat menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta.

(Dadangsah Dapunta)

(Eka)