Jakarta, Aktual.com — Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Jefri Wenda mengatakan bahwa otonomi khusus (otsus) Papua bukanlah suatu solusi bagi rakyat Papua itu sendiri.
Otsus merupakan usaha pemerintah untuk mempertahankan hegemoninya di tanah Papua. Karena itulah, pencabutan otsus merupakan salah satu tuntutan mereka saat unjuk rasa selasa (1/12) lalu.
“Kami mau otsus itu dicabut, yah. Karena, saya kira otsus itu bukan solusi untuk persoalan yang terjadi di Papua. Otsus ini hanya untuk kepentingan yang ada di pemerintahan itu sendiri. karena ini bagian dari usaha pemerintah untuk mempertahankan hegemoninya di Papua,” ucap Wenda kepada Aktual.com Kamis (3/12).
Wenda menjelaskan, kalau otsus tersebut tidak memberikan ruang bagi masyarakat Papua untuk ikut andil dalam pengelolaan sumber daya alam yang mereka miliki.
“Hari ini hampir di semua sektor soal sumber daya alam yang dikelola oleh negara itu semua dikuasai oleh asing. Kami orang Papua tidak punya ruang berpartisipasi dalam pengelolaan tersebut. Hanya menjadi kepentingan asing,” ucap dia.
Wakil Koordinator Bidang Strategi dan Mobilisasi Demokrasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Puri Kencana Putri menguatkan pernyataan Wenda tersebut. Puri mengatakan, jika otsus selama ini tidak memberikan ruang bagi masyrakat Papua dan malah memberikan ruang persaingan elit untuk merebut kekayaan Papua.
“Membuka ruang persaingan elit untuk mendapatkan sumber-sumber kekayaan alam untuk memperkuat kekuatannya tapi tidak memenuhi hak-hak publik,” ucap Puri kepada Aktual.com.
Puri menambahkan, tuntutan masyarakat terhadap pencabutan otsus sudah tepat, karena otsus selama ini tidak pernah dievaluasi.
“Otsus itu sudah berlangsung cukup lama tapi kemudian tidak ada ruang evaluasinya bahkan yang terjadi persaingan elit politik di Papua. Provinsi dipecah-pecah, Jakarta mengambil sikap disana dengan membuka MIFE (Merauke Industrial Food Estate) itu kaya semacam pusat pangan disana. Jadi tanpa mempertimbangkan konfederasi publik Papua,”
“Nah, otsus ini kalau tidak ingin dicabut harus segera dievaluasi. Makanya karena tidak ada evaluasinya tuntutannya adalah dicabut. Menurut saya itu tuntutan yang tepat. Karena sampai hari ini tidak ada evaluasinya pemerintah juga tidak membuka ruang transparansinya sebenernya ruang partisipasi warga Papua itu sampai sejauh mana sih,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
