Jakarta, Aktual.com – Reaksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang langsung menyambangi Kementerian Perhubungan terkait operasi tangkap tangan (OTT) pihak kepolisian dalam dugaan pungutan liar (Pungli) perizinan dinilai sebagai bentuk pengalihan isu.
Sebab, respon presiden atas tangkapan yang hanya menyita Rp95 juta itu berbanding terbalik ketika menanggapi sejumlah dugaan kerugian negara seperti pembelian lahan Sumber Waras oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin Ahok.
“Setiap reaksi dan aksi presiden biasanya ada pesan dan simbol, mungkin saja presiden ingin mengalihkan isu yang merugikan rezim dan kepentingannya,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago (Ipang), saat dihubungi, di Jakarta, Rabu (12/10).
“Jadi pertanyaan giliran korupsi kelas kakap nggak bereaksi namun kalau Pungli sekitar Rp95 juta sangat reaksioner,” tambah dia.
Masih dikatakan Ipang, di era kepemimpinan Presiden Jokowi penegakan hukum semakin kacau dengan memperlihatkan adanya proses hukum yang tebang pilih atas orderan pihak penguasa.
“Penegakan hukum kita makin kacau dan rusak era Presiden Jokowi, bahkan KPK di bawah rezim Jokowi semakin kental aroma rezimnya, berbeda era SBY yang nggak pandang bulu,”
“Masuk ke proyek MRT bareng Ahok untuk mengalihkan kejutan Cagub Agus. Lalu sidak ke Kemenhub untuk meredam isu penistaan agama oleh Ahok yang dirilis MUI. Presiden diduga tidak netral dalam pilkada DKI,” tandas dia.
*Novrizal
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
