Jakarta, Aktual.com – Wali Kota Madiun, Maidi, tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Senin (19/1/2026) malam, setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Maidi turun dari mobil berwarna hitam mengenakan jaket biru, topi hitam, serta celana panjang hitam, sambil menenteng dua tas masing-masing berwarna hitam dan biru.
Setibanya di lokasi, Maidi sempat menanggapi pertanyaan awak media yang telah menunggu sejak siang. Saat ditanya mengenai kondisi Kota Madiun, ia memberikan pernyataan singkat sebelum memasuki gedung KPK.
“Saya tidak pernah lelah membangun Kota Madiun. Kalau ada kekurangan, doakan saya sehat,” kata Maidi sambil melangkah menuju lobi gedung KPK.
Sebelumnya, Wali Kota Madiun Maidi terjaring OTT KPK yang diduga berkaitan dengan kasus fee proyek dan pengelolaan dana corporate social responsibility (CSR). Dalam operasi yang digelar pada Senin siang tersebut, tim KPK mengamankan total 15 orang, delapan di antaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lanjutan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebutkan pihak-pihak yang diamankan antara lain Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun serta sejumlah rekanan yang diduga memiliki kedekatan dengan Maidi.
“Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan pengelolaan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” ujar Budi.
Selain mengamankan para pihak terkait, tim KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai dengan nilai ratusan juta rupiah. KPK memastikan akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara tersebut kepada publik sesuai dengan tahapan hukum yang berlaku.
Sebagai informasi, Maidi merupakan kader Partai Gerindra. Sebelum terjun ke dunia politik, ia berkarier sebagai aparatur sipil negara (ASN) dengan rekam jejak panjang hingga menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun.
Pada Pilkada 2024, Maidi maju sebagai calon Wali Kota Madiun berpasangan dengan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), F. Bagus Panuntun, sebagai calon Wakil Wali Kota. Pasangan ini didukung koalisi 11 partai politik, yakni PSI, NasDem, Demokrat, Gerindra, PKB, PKS, PAN, Prima, Gelora, PBB, dan PPP.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
