Jakarta, Aktual.com – DPR RI berpeluang membentuk panitia kerja (panja) untuk memacu kinerja pemerintah dan aparat kepolisian menyelesaikan kasus vaksin palsu, kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
“Komisi 9 DPR dapat mengusulkan investigasi lebih lanjut dengan membentuk panja atau alat kelengkapan yang relevan,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, di Jakarta, Senin (18/7).
Dalam kaitan kasus vaksin palsu, pemerintah harus mampu menenangkan masyarakat yang sudah terlanjur khawatir.
“Jangan sampai timbul dis-trust di kalangan masyarakat terhadap imunisasi, yang akan memberikan dampak buruk bagi pelayanan kesehatan di masa datang,” katanya.
Pemerintah juga diingatkan agar jangan langsung menyalahkan dokter dan rumah sakit, karena mereka juga korban akibat tidak ada pengawasan dengan cermat terhadap peredaran vaksin palsu.
“Pemerintah justru harus investigasi proses masuknya vaksin palsu itu ke dalam sistem distribusi,” katanya.
Setelah diimpor atau diproduksi lalu diverifikasi oleh BPOM, kemudian didistribusikan melalui ketentuan Kemenkes dan jajarannya.
“Menuntut rumah sakit bukan pekerjaan mudah. Kecuali terbukti bahwa secara institusi rumah sakit itu memang terlibat sebagai bagian dari jaringan pengedaran vaksin palsu.”
(ant)
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
