6 April 2026
Beranda blog Halaman 11

Prancis Tegaskan NATO Tak Ditujukan untuk Operasi di Selat Hormuz, Soroti Kepatuhan Hukum Internasional

Paris, aktual.com – Wakil Menteri Pertahanan Prancis Alice Rufo menegaskan bahwa aliansi militer NATO tidak dirancang untuk menjalankan operasi di Selat Hormuz. Pernyataan ini disampaikan di tengah kritik Amerika Serikat terhadap sikap Prancis terkait konflik Iran.

Dalam forum yang digelar media Le Point pada Rabu (1/4) waktu setempat, Rufo menyampaikan bahwa keterlibatan militer di kawasan tersebut berpotensi melanggar prinsip hukum internasional.

“Izinkan saya mengingatkan apa itu NATO: ini adalah aliansi militer yang berkaitan dengan keamanan wilayah, di kawasan Euro-Atlantik,” tegas Rufo dalam forum tersebut.

Ia menambahkan bahwa pemerintah Prancis tidak mendukung langkah Amerika Serikat untuk membentuk koalisi guna membuka kembali Selat Hormuz yang saat ini terdampak konflik.

Selat Hormuz sendiri dilaporkan tidak beroperasi normal selama beberapa pekan akibat eskalasi perang yang dipicu serangan gabungan AS dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari. Situasi ini turut memicu krisis energi global dengan lonjakan harga minyak dan gas.

Rufo menjelaskan bahwa Prancis lebih memilih pendekatan non-militer dalam memulihkan jalur pelayaran internasional.

“untuk berupaya memulihkan arus dan kebebasan navigasi maritim, dan melakukannya melalui cara-cara non-ofensif”.

Meski demikian, ia mengakui adanya ketegangan dengan Amerika Serikat terkait kondisi tersebut.

Lebih lanjut, Rufo menegaskan bahwa prinsip Pasal 5 NATO berlandaskan pada pertahanan kolektif, bukan aksi sepihak oleh satu negara.

“Ini bukan satu negara melindungi negara lainnya, ini kolektif. Ini disebut sebagai pertahanan kolektif, dan pencegahan juga kolektif.”

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga soliditas aliansi dengan tetap fokus pada tujuan utama dan menghindari perpecahan internal.

Rufo menambahkan bahwa Eropa perlu meningkatkan peran dalam menjaga pertahanannya sendiri sebagai bagian dari tanggung jawab dalam aliansi Atlantik.

“Ini bukan hanya pesan Prancis hari ini,”

“Yang kita inginkan adalah memajukan pertahanan Eropa dalam aliansi Atlantik. Ini menciptakan keandalan dan kepercayaan — dan kepercayaan lebih kuat,”

Menurutnya, kepercayaan dalam aliansi hanya dapat terbangun apabila setiap pihak memiliki kesiapan untuk mempertahankan dirinya sendiri, khususnya negara-negara Eropa.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kasus Rita Widyasari Berlanjut, KPK Periksa Pengusaha Robert Bonosusatya

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026). ANTARA/Rio Feisal
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026). ANTARA/Rio Feisal

JAKARTA, Aktual.comKomisi Pemberantasan Korupsi memeriksa pengusaha Robert Priantono Bonosusatya sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi dengan tersangka Rita Widyasari.

“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama RPB,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada jurnalis di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan catatan KPK, Robert tiba di Gedung Merah Putih pada pukul 09.29 WIB.

Sebelumnya, lembaga antirasuah itu juga telah menggeledah kediaman Robert di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada 14-15 Mei 2025. Penggeledahan tersebut masih berkaitan dengan penyidikan kasus gratifikasi Rita Widyasari.

Dalam penggeledahan itu, KPK menyita 26 dokumen, enam barang bukti elektronik, serta uang tunai senilai Rp788.452.000, 29.100 dolar Singapura, 41.300 dolar Amerika Serikat, dan 1.045 poundsterling. Jika dikonversikan ke rupiah, total nilai uang yang disita mencapai sekitar Rp1,86 miliar.

Selain itu, sejumlah aset milik Robert juga turut disita dalam proses penggeledahan tersebut.

KPK sebelumnya telah menetapkan Rita Widyasari bersama Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun, dan Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin, sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi pada 28 September 2017.

Rita diduga menerima uang sebesar Rp6 miliar terkait pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara.

Pada 16 Januari 2018, KPK kembali menetapkan Rita Widyasari dan Khairudin sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam perkembangan penyidikan, pada 6 Juni 2024, KPK menyita 91 unit kendaraan, lima bidang tanah seluas ribuan meter persegi, serta 30 jam tangan mewah dari berbagai merek.

Selanjutnya, pada 19 Februari 2025, KPK mengungkap Rita juga diduga menerima aliran dana dalam bentuk dolar Amerika Serikat dari sektor pertambangan batu bara, yakni sekitar 3 hingga 5 dolar AS per metrik ton produksi.

Terbaru, pada 19 Februari 2026, KPK menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti, dalam kasus dugaan gratifikasi terkait produksi batu bara di Kutai Kartanegara.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

KPK Periksa Enam Saksi Kasus Dugaan Pemerasan Bupati Pati Nonaktif Sudewo di Rembang

Sudewo (SDW), salah satu tersangka kasus DJKA Kemenhub. Sudewo bersama 18 Anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024 disebut namanya dalam persidangan kasus tersebut. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa/pri.

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil enam orang sebagai saksi kasus dugaan pemerasan oleh Bupati Pati nonaktif Sudewo untuk diperiksa di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

“Pemeriksaan terhadap saksi bertempat di Kepolisian Sektor Sumber, Rembang,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis (2/4).

Budi mengatakan enam saksi tersebut adalah SY selaku calon perangkat Desa Sukorukun, JL selaku calon perangkat Desa Sidoluhur, PMN selaku calon perangkat Desa Trikoyo, AS selaku Kepala Desa Slungkep, MR selaku pihak swasta, dan ASH selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.

Sebelumnya, pada 19 Januari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Sudewo di Kabupaten Pati, Jateng.

Sehari kemudian, 20 Januari 2026, KPK membawa Sudewo bersama tujuh orang lain ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk proses penyidikan.

Pada tanggal yang sama, KPK menetapkan empat tersangka dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati.

Mereka adalah Sudewo (SDW); Kepala Desa Karangrowo Abdul Suyono (YON); Kades Arumanis Sumarjiono (JION); dan Kades Sukorukun Karjan (JAN).

Selain itu, Sudewo juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Jepang Dukung kemerdekaan Negara Palestina

Perdana Menteri (PM) Jepang, Sanae Takaichi sepakat dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai kemerdekaan negara Palestina. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

Jakarta, aktual.com – Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi menyatakan sepakat dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai kemerdekaan negara Palestina.

Hal itu disampaikan PM Sanae dalam akun Instagram resminya, dilihat Kamis (2/4/2026).

“Kami membicarakan situasi di Timur Tengah, dan saya rasa itu pencapaian yang luar biasa bahwa kami bisa sepakat dengan Presiden Prabowo untuk ‘berkolaborasi dan menanggapi ketenangan awal situasi’. Saya juga akan mendukung negara Palestina,” ujar PM Sanae.

Diketahui Presiden Prabowo melakukan kunjungan resmi perdana ke Jepang selama 29-31 Maret 2026. Presiden Prabowo mengawali kunjungan dengan menemui Kaisar Naruhito di Imperial Palace, Tokyo, pada 30 Maret. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dengan PM Jepang Sanae Takaichi di Istana Akasaka pada 31 Maret.

Selain membicarakan situasi konflik di kawasan Timur Tengah memanas imbas perang AS-Israel dan Iran, PM Sanae juga menjelaskan pertemuan dengan Presiden Prabowo menghasilkan kesepakatan bilateral untuk meningkatkan kerja sama di sektor ekonomi dan keamanan.

“Secara khusus, kami mengonfirmasikan bahwa kami akan lebih mempromosikan kerja sama ekonomi menggunakan kekuatan Jepang seperti perdagangan dan investasi, AZEC (Masyarakat Asia Zero Emission), energi, Al, pencegahan bencana, perikanan, mineral kritis, dll,” ujar PM Sanae.

“Kerja sama keamanan termasuk OSA (dukungan untuk penguatan kapasitas keamanan pemerintah), kerja sama keamanan dan pertahanan maritim, dan kerja sama dalam pengembangan bakat industri,” sambungnya.

Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan Indonesia dan Jepang mendorong peran aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Istana Akasaka, Tokyo, Jepang, pada Selasa, 31 Maret 2026.

Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, kedua pemimpin menekankan pentingnya kolaborasi dalam menjaga stabilitas kawasan. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia dan Jepang memiliki pandangan yang sejalan terkait upaya deeskalasi konflik.

“Kami sepakat bahwa baik Jepang dan Indonesia akan berusaha keras untuk meyakinkan semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Dan kami pun siap untuk menjadi mediator bila diperlukan dan untuk fasilitasi usaha-usaha deeskalasi dan arah menuju perdamaian,” ujar Presiden Prabowo.

“Kami sangat prihatin dengan keadaan ini, dan di tengah ketidakpastian itu hubungan baik kerja sama antara Indonesia dan Jepang adalah contoh kolaborasi yang mengarah dan menjamin stabilitas dan perdamaian di kawasan kita,” ungkap Presiden.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Ombudsman Minta Dukungan DPR, Anggaran Pengawasan Program Prioritas Nasional Didorong Segera Cair

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih (kiri) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (31/3/2026). ANTARA/HO-Ombudsman RI
Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih (kiri) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (31/3/2026). ANTARA/HO-Ombudsman RI

Jakarta, aktual.com – Ombudsman RI (ORI) meminta dukungan Komisi II DPR RI untuk turut mendorong agar usulan anggaran Pengawasan Program Prioritas Nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dapat segera direalisasikan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (31/3), Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan usulan tersebut sudah dituangkan dalam Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Prioritas Nasional.

“Sudah kami sampaikan usulannya ke Sekretariat Negara, mengingat pembukaan blokir harus atas persetujuan Presiden. Melalui rapat ini kami juga minta dukungan Komisi II,” kata Najih, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (2/4).

Ia menyampaikan program kerja Ombudsman RI disusun dengan rincian target laporan atau pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI sebanyak 725 laporan, laporan atau pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman Perwakilan 7.100 laporan, serta laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik 17 laporan.

Kemudian, laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI yang yang bersifat tematik dan selektif khusus program prioritas presiden 34 laporan, opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik kementerian/lembaga 85 kementerian/lembaga, serta opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah 552 pemerintah daerah.

Najih mengungkapkan realisasi anggaran yang telah dicapai Ombudsman RI sebesar Rp251,98 miliar atau sebesar 20,62 persen. Dari nilai tersebut, sampai dengan 27 Maret 2026, ORI telah menangani 6.374 laporan masyarakat dan sudah menyelesaikan 1.567 laporan.

Ombudsman juga melakukan melaksanakan program pencegahan malaadministrasi pemantauan arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menyampaikan apresiasinya kepada Ombudsman atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024 dan penyerapan anggaran Triwulan I tahun 2026.

Dia meminta optimalisasi pencapaian target kinerja pada triwulan berikutnya dengan berorientasi pada kepentingan publik, pembangunan nasional, dan kesejahteraan masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Update BNPB: Gempa 7,6 SR Guncang Bitung, 1 Warga Meninggal

Jakarta, Aktual.com – Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari, mengonfirmasi satu warga meninggal dunia akibat tertimpa puing bangunan dalam gempa bumi magnitudo 7,6 di Kota Bitung, pagi tadi.

“Seorang warga ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di antara reruntuhan Gedung KONI, lapangan olahraga Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara, setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 terjadi pada Kamis (2/4) pukul 05.48 WIB. Korban segera dievakuasi oleh tim gabungan bersama masyarakat sekitar,” kata Abdul Muhari dalam keterangan tertulis.

Berdasarkan laporan perkembangan kaji cepat di lapangan hingga pukul 08.00 WIB, kerusakan infrastruktur juga teridentifikasi, meliputi satu unit tempat ibadah di Kecamatan Pulau Batang Dua, Kota Ternate, serta dua unit rumah di Kelurahan Ganbesi, Kecamatan Ternate Selatan.

Guncangan gempa bumi dirasakan sangat kuat di wilayah Kota Bitung dan Kota Ternate dengan durasi sekitar 10 hingga 20 detik. Kondisi tersebut menimbulkan kepanikan warga yang berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan dinas terkait di berbagai daerah saat ini terus melakukan pemantauan, asesmen, serta koordinasi penanganan darurat.

“Fenomena gempa bumi ini juga telah memicu terjadinya tsunami dengan ketinggian bervariasi di beberapa wilayah. Adapun ketinggian tsunami di Halmahera Barat tercatat mencapai 0,3 meter, Bitung 0,2 meter, Sidangoli 0,35 meter, Minahasa Utara 0,75 meter, dan Belang 0,68 meter,” ujarnya.

Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menegaskan bahwa waktu tiba gelombang dapat berbeda dan gelombang pertama tidak selalu menjadi yang terbesar. Oleh karena itu, masyarakat di wilayah pesisir diminta tetap waspada dan menjauhi area berisiko.

Hasil pemantauan lanjutan BMKG mencatat 11 aktivitas gempa susulan (aftershock) hingga pukul 06.50 WIB, dengan magnitudo terbesar mencapai 5,5. Dua gempa susulan signifikan terjadi pada pukul 06.07 WIB (M 5,5) dan pukul 06.12 WIB (M 5,2) yang tidak berpotensi tsunami.

BNPB mengimbau masyarakat, khususnya di wilayah pesisir Sulawesi Utara dan Maluku Utara, untuk tetap tenang namun waspada, segera menjauhi pantai dan muara sungai, serta melakukan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi apabila merasakan gempa kuat atau menerima peringatan resmi.

Masyarakat juga diminta membantu kelompok rentan, menghindari bangunan yang mengalami kerusakan, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan hanya mengacu pada informasi resmi dari BMKG, BNPB, dan pemerintah daerah.

Pendataan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait. Informasi mengenai dampak gempa bumi ini akan diperbarui secara berkala.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Berita Lain