5 April 2026
Beranda blog Halaman 2

Iran Serang Kapal Induk AS dan Klaim Tembak Jatuh Jet Tempur di Tengah Eskalasi Konflik

Rudal balistik darat ke darat dengan jangkauan 2.000 km bernama Khaibar dipamerkan di Tehran, Iran, Kamis (25/3/2023). /ANTARA FOTO/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS/foc.
Rudal balistik darat ke darat dengan jangkauan 2.000 km bernama Khaibar dipamerkan di Tehran, Iran, Kamis (25/3/2023). /ANTARA FOTO/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS/foc.

Jakarta, Aktual.com – Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim telah melancarkan serangan rudal terhadap kapal induk milik Amerika Serikat, USS Abraham Lincoln, di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Media Iran melaporkan IRGC menembakkan sedikitnya empat rudal balistik jenis Ghadr ke arah kapal induk tersebut. Selain itu, serangan juga disebut menyasar lokasi pertemuan teknisi penerbangan dan pilot militer AS di dekat pangkalan di Uni Emirat Arab.

IRGC juga mengklaim sistem pertahanan udaranya berhasil menembak jatuh sebuah jet tempur “musuh” di wilayah Teluk Persia, tepatnya di antara Pulau Qeshm dan Hengam. Namun, hingga kini belum ada verifikasi independen atas klaim tersebut.

Serangan ini disebut sebagai bagian dari respons Iran atas operasi militer gabungan AS dan Israel yang diluncurkan pada 28 Februari lalu. Dalam serangan awal tersebut, Iran mengklaim mengalami kerugian besar, termasuk korban jiwa dari kalangan militer dan sipil.

Selain itu, IRGC juga menyatakan telah menembak jatuh jet tempur canggih F-35 milik AS di wilayah tengah Iran. Media lokal menyebut pesawat tersebut hancur, sementara nasib pilot belum diketahui. Klaim ini menjadi yang kedua sejak konflik meningkat, setelah sebelumnya pernyataan serupa juga sempat dibantah oleh pihak AS.

Di sisi lain, otoritas militer AS belum memberikan tanggapan resmi terkait klaim terbaru Iran tersebut. Sebelumnya, Komando Pusat AS (CENTCOM) sempat membantah klaim serangan Iran terhadap USS Abraham Lincoln dan menyebut rudal yang diluncurkan tidak mengenai sasaran.

Situasi di Timur Tengah terus memanas sejak serangan udara gabungan AS dan Israel terhadap Iran, yang kemudian dibalas dengan serangan drone dan rudal ke berbagai target, termasuk fasilitas militer AS di kawasan.

Eskalasi konflik ini tidak hanya memicu ketegangan geopolitik, tetapi juga berdampak pada stabilitas kawasan dan pasar global, terutama sektor energi dan transportasi udara.

 

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Pertamina Diminta Tanggung Selisih Kenaikan Harga BBM, DPR Ingatkan Jangan Rugikan Kinerja Perusahaan

Ilustrasi - Pertamina turunkan harga Pertamax Series dan Dex Series. ANTARA/HO-Pertamina.

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mengingatkan pemerintah agar kebijakan menahan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi, tidak berdampak negatif terhadap kinerja keuangan PT Pertamina (Persero).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kebijakan pemerintah yang menugaskan Pertamina untuk menanggung selisih harga BBM di tengah lonjakan harga minyak dunia. Kebijakan ini, menurut Rivqy, berpotensi menempatkan perusahaan pelat merah itu dalam tekanan finansial jika tidak diimbangi dengan skema kompensasi yang jelas.

Ia menekankan pentingnya transparansi dan kepastian dari pemerintah terkait mekanisme penggantian beban yang ditanggung Pertamina. Tanpa kejelasan tersebut, kata dia, dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan, tetapi juga bisa merembet ke sektor energi nasional.

“Kebijakan pemerintah menahan harga BBM di tengah gejolak harga minyak mentah dunia menempatkan Pertamina dalam posisi yang menantang secara finansial. Maka, dibutuhkan kejelasan skema kompensasi, termasuk perhitungan beban dan dampaknya terhadap sektor energi nasional secara transparan dan terukur,” ujar Rivqy dalam keterangan tertulis, Sabtu (03/04/2026).

Rivqy juga menyoroti peran strategis Kementerian Keuangan dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas harga energi dan ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia meminta agar pemerintah memastikan alokasi anggaran subsidi dan kompensasi energi tersedia dalam jumlah yang memadai.

Menurutnya, keterlambatan atau ketidakcukupan pembayaran kompensasi dapat mengganggu arus kas Pertamina dan berpotensi menghambat operasional perusahaan, termasuk dalam menjaga distribusi energi ke masyarakat.

“Kementerian Keuangan harus memastikan ketersediaan anggaran kompensasi dan subsidi energi dalam APBN secara memadai, serta menjaga keberlanjutan fiskal agar tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan negara,” tegasnya.

Selain itu, ia mengingatkan agar pemerintah tidak bersikap kaku dalam mempertahankan kebijakan penahanan harga BBM. Evaluasi berkala dinilai menjadi langkah penting untuk menyesuaikan kebijakan dengan dinamika global, khususnya pergerakan harga minyak dunia.

“Pemerintah perlu secara rutin mengevaluasi kebijakan ini dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal, kondisi pasar global, serta dampaknya terhadap daya beli masyarakat,” lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa untuk sementara waktu Pertamina menanggung selisih harga BBM nonsubsidi selama harga belum disesuaikan.

Ia memastikan kondisi keuangan Pertamina masih terjaga karena pemerintah secara rutin membayarkan kompensasi. “Pembayaran kompensasi berjalan lancar, dilakukan setiap bulan sekitar 70 persen, sehingga kondisi keuangan Pertamina tetap baik,” ujar Purbaya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga BBM sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Di sisi lain, Pertamina menyatakan siap menjalankan penugasan pemerintah dengan tetap menjaga pasokan energi nasional. Perusahaan juga terus mengoptimalkan rantai pasok dan efisiensi operasional guna memastikan distribusi BBM tetap lancar di seluruh wilayah Indonesia.

Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh energi dengan harga terjangkau di tengah tekanan krisis energi global.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Prodi Film UPNVJ Jadi Paling Ketat di SNBP 2026, Diminati 831 Pendaftar

Jakarta, aktual.com – Program Studi Kajian Film, Televisi, dan Media Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) mencatat persaingan paling ketat di kelompok program studi akademik UPNVJ pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026. Berdasarkan data SNPMB 2026 yang dihimpun Humas UPNVJ, program studi ini diminati 831 pendaftar dan menerima 8 mahasiswa, sehingga tingkat keketatannya mencapai 0,96 persen. Capaian ini menegaskan bahwa Kajian Film, Televisi, dan Media bukan hanya hadir sebagai program studi baru, melainkan langsung menjadi salah satu pilihan paling kompetitif bagi calon mahasiswa.

Ketertarikan tinggi terhadap program studi ini tidak muncul secara tiba-tiba. Sejak tahap persiapan, FISIP UPNVJ telah membangun fondasi keilmuan dan kekhasan prodi secara serius melalui rangkaian konsolidasi dengan asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan pelaku industri. Pada 22 November 2023, FISIP UPNVJ menggelar lokakarya bersama Dekan Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta, Hanief Jerry, untuk mengkaji profil lulusan mahasiswa prodi yang berfokus pada film dan televisi. Dalam diskusi itu, Hanief menekankan bahwa target profil lulusan akan menentukan mata kuliah yang tepat untuk ditempuh mahasiswa, sekaligus menegaskan pentingnya keunikan program studi agar memiliki nilai tambah di tengah persaingan pendidikan film, televisi, dan media di Indonesia.

Pada fase yang sama, FISIP UPNVJ juga memperdalam kekhasan prodi melalui lokakarya bersama Ketua Asosiasi Program Studi Film dan Televisi Indonesia (PROSFISI), Dr. Gerzon R. Ajawaila. Berdasarkan data PROSFISI, terdapat 22 perguruan tinggi di Indonesia yang telah memiliki program studi film dan televisi. Dalam konteks itu, Gerzon menilai identitas UPNVJ sebagai kampus bela negara merupakan modal kuat untuk membangun ciri khas program studi ini. Ia bahkan menegaskan bahwa belum ada program studi sejenis yang secara khusus menjadikan bela negara dan nasionalisme sebagai kekhasan dalam bidang studi film dan televisi.

Penguatan kurikulum kemudian diperdalam bersama jejaring akademik dan profesi. Dalam diskusi dengan Ketua Prodi Film dan Televisi UPI Bandung, Hery Supiarza, FISIP UPNVJ memperoleh masukan bahwa materi film dokumenter perlu menjadi dasar pembelajaran sejak semester 3 agar lulusan lebih siap menghadapi dunia industri. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengkaji Film Indonesia (KAFEIN), Tito Imanda, menekankan bahwa pembelajaran film perlu bertumpu pada dua bidang utama, yakni pengkajian dan penciptaan atau produksi, serta dapat dikombinasikan dengan perspektif antropologi, sosial, politik, dan psikologi. Jejaring itu diperkuat lagi melalui kerja sama dengan Sutradara Televisi Indonesia (STI), yang memberi masukan agar aspek film dan televisi diakomodasi secara proporsional dalam kurikulum demi mencapai kompetensi lulusan yang diharapkan.

Keseriusan tersebut ditegaskan saat peluncuran resmi Program Studi Kajian Film, Televisi, dan Media pada 2 September 2024. Dalam peluncuran yang dihadiri Sutradara Film Dr. Riri Riza hingga Andre Taulany itu, Rektor UPNVJ Prof. Dr. Anter Venus, MA, Comm. menyatakan bahwa kehadiran program studi ini merupakan langkah strategis universitas untuk memperluas cakupan pendidikan dan menjawab tuntutan zaman serta kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. Rektor menegaskan bahwa dengan kurikulum yang komprehensif dan fasilitas yang memadai, program studi ini diharapkan mampu melahirkan tenaga profesional yang kompeten di industri film dan media. Pada saat yang sama, UPNVJ menegaskan bahwa kurikulumnya mengintegrasikan teori dan praktik, mencakup kajian film, produksi televisi, dan studi media digital dengan identitas bela negara yang tetap melekat.

Daya tarik program studi ini lalu terbaca semakin jelas dalam berbagai ruang promosi akademik. Pada IIETE 2026, S1 Kajian Film, Televisi, dan Media menjadi salah satu prodi baru UPNVJ yang paling banyak menarik perhatian pengunjung. Para siswa aktif menanyakan prospek karier, kurikulum pembelajaran, peluang magang, hingga kerja sama industri. Penguatan orientasi industri itu sendiri terus berjalan setelah prodi berdiri, salah satunya melalui kerja sama strategis dengan Watchdoc pada Agustus 2025 untuk memperkuat produksi film dokumenter, workshop, dan pembelajaran kolaboratif bersama mahasiswa.

Ketatnya persaingan masuk ke Prodi Kajian Film, Televisi, dan Media juga berlangsung di tengah tren kenaikan minat ke UPNVJ secara keseluruhan. Dalam paparan Wakil Rektor Bidang Akademik, total animo SNBP 2026 ke UPNVJ mencapai 22.274 pendaftar atau naik 2.837 peserta dibanding tahun sebelumnya. Dalam konteks itu, capaian Kajian Film, Televisi, dan Media memperlihatkan bahwa strategi UPNVJ dalam menghadirkan program studi baru yang relevan, berkarakter, dan terhubung dengan dunia profesi mendapat respons positif dari masyarakat.

Dengan fondasi akademik yang dibangun sejak awal, penguatan identitas bela negara, dukungan asosiasi profesi, masukan dari kampus seni terkemuka, hingga kolaborasi dengan industri dokumenter, Prodi Kajian Film, Televisi, dan Media UPNVJ tampil bukan sekadar sebagai program studi baru. Pada SNBP 2026, prodi ini hadir sebagai salah satu wajah baru daya saing akademik UPNVJ yang mampu menarik minat publik secara kuat dan cepat.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Indonesia Tenang di Tengah Ancaman Krisis BBM: Tenang atau Tidak Paham?

Rinto Setiyawan , A.Md., S.H., CTP Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan (Aktual)
Rinto Setiyawan , A.Md., S.H., CTP Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan (Aktual)

Oleh: Rinto Setiyawan , A.Md., S.H., CTP
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan

Jakarta, aktual.com – Ketika dunia mulai gelisah akibat memanasnya konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, satu per satu negara mulai mengambil langkah antisipatif. Harga BBM di berbagai negara Asia Tenggara mulai bergerak naik. Filipina, Thailand, Malaysia, bahkan Singapura sudah menyesuaikan diri dengan realitas global.

Indonesia? Terlihat tenang.Terlalu tenang. Seolah tidak ada yang sedang terjadi.

Padahal, siapa pun yang memahami rantai energi global tahu bahwa konflik di Timur Tengah bukan sekadar konflik regional. Ia adalah detonator ekonomi dunia. Jalur distribusi minyak terganggu, harga naik, dan negara-negara yang bergantung pada impor energi akan terkena imbasnya, cepat atau lambat.

Namun yang lebih mengkhawatirkan bukan sekadar “ketenangan” itu. Melainkan arah kebijakan yang tampak tidak menyentuh akar persoalan. Alih-alih membenahi sistem konsumsi energi nasional, negara justru sibuk dengan kebijakan administratif yang dangkal. Wacana Work From Home untuk ASN dan sekolah kembali diangkat, namun tanpa desain yang jelas. Program-program lain tetap berjalan seperti biasa, tanpa ada refleksi terhadap efisiensi energi secara menyeluruh.

Seolah yang dihadapi bukan ancaman krisis, melainkan sekadar rutinitas birokrasi. Padahal persoalan BBM di Indonesia bukan semata soal harga. Ini soal pemborosan sistemik. BBM kita habis bukan hanya karena kendaraan banyak, tetapi karena negara membiarkan rakyatnya terjebak dalam sistem yang boros.

Kemacetan yang tidak pernah diselesaikan secara serius membuat jutaan liter BBM terbakar sia-sia setiap hari. Kendaraan berhenti, mesin tetap menyala, waktu terbuang, energi terbuang. Ini bukan sekadar masalah lalu lintas, ini adalah kegagalan manajemen energi nasional.

Di sisi lain, negara masih memaksa rakyat bergerak secara fisik untuk hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan secara digital. Sidang pengadilan yang bisa dilakukan daring tetap mengharuskan kehadiran fisik. Proses administrasi berlapis memaksa orang bolak-balik antar kantor. Pengadaan barang dan jasa pemerintah masih penuh tatap muka, verifikasi manual, dan perjalanan yang sebenarnya tidak perlu.

Negara menciptakan mobilitas. Lalu rakyat disalahkan karena konsumsi BBM tinggi. Ini paradoks yang tidak masuk akal. Jika pemerintah serius ingin menghemat BBM, caranya bukan sekadar menaikkan harga atau mengeluarkan kebijakan sporadis seperti WFH tanpa arah. Efisiensi harus dimulai dari perbaikan sistem.

Pertama, benahi sistem mobilitas. Gunakan teknologi untuk mengatur lalu lintas secara dinamis, bukan sekadar mengandalkan pola lama. Kurangi perjalanan yang tidak perlu dengan menjadikan layanan publik sepenuhnya digital. Jadikan WFH sebagai strategi efisiensi, bukan sekadar respons panik.

Kedua, reformasi sistem administrasi negara. Jadikan pengadaan barang dan jasa sepenuhnya digital dan terintegrasi, tanpa pertemuan fisik yang berulang. Bangun sistem verifikasi nasional berbasis data, sehingga masyarakat tidak perlu datang hanya untuk “membuktikan diri” berulang kali. Terapkan pemerintahan digital yang sesungguhnya, bukan sekadar memindahkan formulir kertas ke layar.

Karena pada akhirnya, masalah BBM adalah cermin dari cara negara bekerja. Jika sistem negara efisien, konsumsi energi akan ikut efisien. Jika sistem negara boros, rakyat akan dipaksa menanggungnya. Pertanyaan yang harus dijawab bukan lagi “apakah harga BBM akan naik,” tetapi:

Apakah negara ini siap berhenti boros? Atau kita akan terus berpura-pura tenang, sampai krisis benar-benar datang dan memaksa kita panik? Tenang itu baik. Tetapi jika tenang tanpa pemahaman, itu bukan ketenangan. Itu kelalaian.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Dunia Harus Menghukum Israel atas Gugurnya Tiga Prajurit TNI

Jakarta, Aktual.com – Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menyatakan Indonesia berduka atas jatuhnya delapan korban prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon Selatan, atau United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), akibat serangan Israel. Tiga prajurit Indonesia gugur, sementara lima lainnya mengalami luka-luka.

“Aksi penyerangan tentara Israel terhadap pasukan perdamaian PBB menunjukkan mereka merasa berada di atas hukum. Jika dihitung sejak Oktober 2024, tentara Israel telah melakukan 25 kali serangan terhadap properti dan pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon,” kata Said, Sabtu (04/04/2026).

Said menambahkan, tragedi berulang yang dilakukan Israel seolah mendapatkan impunitas, sebagaimana yang terjadi dalam berbagai aksi kekerasan di Gaza, Palestina. Dunia dan PBB dinilai belum mampu menghentikan pelanggaran kemanusiaan tersebut.

Ia menegaskan, gugurnya tiga prajurit TNI dan lima lainnya yang terluka harus menjadi momentum bagi PBB untuk bertindak lebih tegas. Melalui Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional, dan Sekretaris Jenderal PBB, serta negara-negara anggota, perlu diambil langkah nyata.

Pertama, tindakan berulang Israel di Lebanon dan Gaza dinilai sebagai pelanggaran Piagam PBB dan kejahatan kemanusiaan. Oleh karena itu, ia menyerukan kepada Dewan HAM PBB dan negara-negara berdaulat untuk mengajukan Israel ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan pelanggaran yang mencakup:
a. Genosida (Pasal 6 Statuta Roma);
b. Kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7);
c. Kejahatan perang (Pasal 8);
d. Kejahatan agresi, yang yurisdiksinya diatur lebih lanjut sesuai ketentuan Statuta Roma.

Kedua, menuntut pertanggungjawaban langsung Israel atas insiden tersebut, antara lain berupa pengakuan atas tindakan penyerangan, permintaan maaf resmi di forum PBB, serta kesiapan menjalani proses hukum melalui ICC.

Ketiga, menyerukan kepada negara-negara di dunia untuk memutus hubungan diplomatik dan kerja sama dengan Israel. Ia juga mengapresiasi langkah sejumlah negara, seperti Spanyol yang menarik duta besarnya, serta Prancis dan Denmark yang menolak penjualan senjata ke Israel.

Keempat, ia mengingatkan bahwa pada 12 September 2025, Majelis Umum PBB telah mengambil sikap terkait solusi dua negara, yaitu Palestina dan Israel. Sebanyak 142 dari 193 negara anggota mendukung pengakuan Palestina sebagai negara berdaulat. Oleh karena itu, Sekjen dan Dewan Keamanan PBB diminta segera menindaklanjuti keputusan tersebut.

Kelima, Said menilai pentingnya refleksi sejarah dan tanggung jawab moral untuk menghadirkan keadilan dan kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

SNBP 2026: Prodi Film UPNVJ Masuk 4 Terketat, Farmasi Konsisten di Papan Atas

Dok. Warta Kota

Jakarta, aktual.com – Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) kembali mencatatkan capaian penting pada Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026. Berdasarkan data SNPMB 2026, Program Studi Kajian Film, Televisi, dan Media UPNVJ menempati peringkat 4 program studi akademik terketat dengan 831 pendaftar dan 8 peserta diterima atau tingkat keketatan 0,96 persen. Sementara itu, Program Studi Farmasi UPNVJ berada pada peringkat 7 dengan 1.071 pendaftar, 12 peserta diterima, dan tingkat keketatan 1,12 persen. Capaian tersebut sejalan dengan meningkatnya animo terhadap UPNVJ yang pada SNBP 2026 mencapai 22.274 pendaftar, naik sekitar 12 persen dibanding tahun sebelumnya.

Masuknya Program Studi Kajian Film, Televisi, dan Media ke jajaran program studi terketat menjadi sinyal kuat bahwa program studi baru UPNVJ mampu langsung menarik perhatian publik. UPNVJ memperkenalkan program studi ini sebagai bagian dari upaya menjawab kebutuhan sumber daya manusia di bidang media digital dan teknologi. Program studi tersebut mulai menjalankan kelas perdana pada Semester Ganjil 2024/2025, dan pada tahun awal pembukaannya disiapkan dengan kapasitas 40 kursi. Pada skema penerimaan mahasiswa baru 2026, laman penmaru UPNVJ mencantumkan kuota SNBP untuk program studi ini sebanyak 8 kursi dari total daya tampung 40 mahasiswa.

Tingginya minat terhadap Program Studi Kajian Film, Televisi, dan Media sebenarnya telah terbaca sejak awal tahun. Dalam ajang Indonesia International Education and Training Expo (IIETE) 2026, UPNVJ mencatat bahwa Kajian Film, Televisi, dan Media menjadi salah satu program studi baru yang paling banyak menarik perhatian pengunjung. Ketertarikan itu muncul dari pertanyaan calon mahasiswa mengenai prospek karier, kurikulum pembelajaran, peluang magang, hingga kerja sama industri yang dimiliki program studi tersebut.

Di sisi lain, Program Studi Farmasi menunjukkan konsistensi sebagai salah satu program studi unggulan dengan persaingan masuk yang sangat ketat. Pada SNBP 2024, Farmasi UPNVJ tercatat masuk 10 program studi paling ketat dengan tingkat keketatan 1,49 persen. Tren itu berlanjut pada SNBP 2025 ketika Farmasi kembali masuk 10 besar program studi terketat dengan tingkat keketatan 1,45 persen. Untuk penerimaan 2026, UPNVJ menetapkan kuota SNBP Program Studi Farmasi sebanyak 12 kursi dari total daya tampung 60 mahasiswa, sehingga kompetisi masuk ke program studi ini kembali berlangsung sangat selektif.

Capaian dua program studi tersebut memperlihatkan bahwa penguatan mutu akademik dan inovasi pembukaan program studi baru berjalan beriringan di UPNVJ. Sejalan dengan arah kebijakan Rektor UPNVJ, Prof. Dr. Anter Venus, MA, Comm., pembukaan program studi baru diarahkan untuk menjawab kebutuhan zaman, khususnya di bidang film, media digital dan teknologi, sekaligus ditopang kurikulum yang relevan, dosen yang kompeten, serta fasilitas pembelajaran yang terus diperkuat. Dari perspektif kepemimpinan universitas, hasil SNBP 2026 ini menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap UPNVJ terus tumbuh, bukan hanya pada program studi yang telah mapan seperti Farmasi, tetapi juga pada program studi baru yang adaptif terhadap perkembangan industri dan kebutuhan masa depan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain