21 April 2026
Beranda blog Halaman 218

Mahkamah Agung AS Batalkan Tarif Global Trump, Nyatakan Kebijakan IEEPA Ilegal

New York, aktual.com – Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) pada Jumat (20/2) memutuskan bahwa kebijakan tarif menyeluruh yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump di bawah undang-undang yang dimaksudkan untuk digunakan dalam keadaan darurat nasional bersifat ilegal.

Dalam putusan dengan suara enam banding tiga, Mahkamah Agung AS menyatakan bahwa kebijakan tarif berdasarkan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (International Emergency Economic Powers Act/IEEPA) tidak konstitusional sehingga secara resmi membatalkan tarif global yang diperkenalkan Trump sejak April.

Para hakim memutuskan bahwa presiden tidak memiliki kewenangan berdasarkan IEEPA untuk mengenakan tarif impor terhadap barang-barang dari hampir seluruh mitra dagang AS.

Pemungutan suara tersebut menegaskan bahwa hak untuk mengenakan pajak dipegang oleh kongres, bukan presiden.

Putusan itu diperkirakan akan memengaruhi perdagangan global, perusahaan, inflasi, serta kondisi keuangan setiap warga AS, lapor media lokal pada Jumat (20/2).

Pada 2 April, Trump mengumumkan AS menetapkan “tarif dasar minimum” sebesar 10 persen terhadap nyaris seluruh barang impor serta tarif yang bahkan lebih tinggi terhadap sejumlah mitra dagang tertentu. Ia mengeklaim tarif yang lebih tinggi akan membantu meningkatkan pemasukan pemerintah dan menghidupkan kembali sektor manufaktur AS.

Pada 23 April, koalisi yang terdiri dari 12 negara bagian AS menggugat pemerintahan Trump terkait “tarif ilegal” tersebut di Pengadilan Perdagangan Internasional AS di New York.

Pada 29 Agustus, pengadilan banding federal menguatkan putusan Pengadilan Perdagangan Internasional, dengan menyatakan bahwa Trump secara keliru menggunakan IEEPA sebagai dasar untuk memberlakukan tarif tersebut.

Pada September, pemerintahan Trump mengajukan banding ke Mahkamah Agung untuk menentukan legalitas tarif tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Harga Emas PT Antam Tbk Tembus Rp3.012.000 per Gram, Naik Rp68.000 dalam Sehari

Emas Batangan Antam

Jakarta, aktual.com – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Sabtu, pukul 08.50 WIB, mengalami lonjakan Rp68.000 dari semula Rp2.944.000 menjadi Rp3.012.000 per gram.

Begitu pula untuk harga beli kembali (buyback) emas Antam kini meroket menjadi Rp2.793.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.556.000.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp3.012.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp5.964.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp8.921.000.

‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp14.835.000.

‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp29.615.000.

‎- Harga emas 25 gram: Rp73.912.000.

‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp147.745.000.

‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp295.412.000.

‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp738.265.000.

‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp1.476.320.000.

‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp2.952.600.000.

‎Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

MPR Soroti Aksi Israel di Al Aqsha, Indonesia Diminta Kecam

Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid mengecam keras langkah Israel yang menangkap imam dan khatib Masjid Al Aqsha serta membatasi jumlah jamaah salat Jumat selama bulan Ramadan.

Politikus yang akrab disapa HNW itu meminta pemerintah Indonesia bersama negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang tergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BOP) segera membahas tindakan Israel tersebut.

“Kejahatan Israel yang kembali berulang atas Masjid Al Aqsha ini semakin membuktikan Israel tidak menginginkan adanya perdamaian, apalagi berdirinya negara Palestina,” kata HNW dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/2/2026).

Menurut dia, tindakan Israel justru memperkuat dugaan bahwa Dewan Perdamaian dimanfaatkan sebagai kedok untuk melanjutkan agenda penjajahan terhadap Palestina.

“Ini harus segera dihentikan oleh Indonesia bersama negara-negara anggota OKI yang di BOP,” tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

HNW mendorong Indonesia mengambil peran terdepan bersama negara sahabat di OKI yang tergabung dalam BOP, seperti Arab Saudi, Turki, Pakistan, dan Qatar, untuk mengangkat isu keselamatan Masjid Al Aqsha sebagai agenda utama.

Ia menilai kebebasan beribadah di Masjid Al Aqsha harus menjadi syarat penting bagi terwujudnya perdamaian dan penghentian perang.

Selain itu, HNW mengingatkan bahwa tujuan utama OKI sejak didirikan pada 1969 adalah melindungi Masjid Al Aqsha. Namun, menurutnya, kondisi situs suci tersebut justru semakin mengkhawatirkan.

HNW juga menekankan persoalan ini bukan hanya tanggung jawab OKI, tetapi seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia merujuk pada penetapan Masjid Al Aqsha oleh UNESCO sebagai situs warisan umat Islam.

“Legitimasi umat muslim untuk beribadah di sana sangat kuat dan harus dijamin hak-haknya,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengutip Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 yang menjamin kebebasan beragama. Karena itu, ia menilai seluruh negara anggota PBB seharusnya menolak pembatasan aktivitas ibadah di Masjid Al Aqsha.

“Oleh karenanya, bila perdamaian memang ingin dihadirkan melalui BOP, maka hak warga Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan merdeka harus segera diberikan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Puluhan Jet Tempur AS Terdeteksi di Yordania di Tengah Ketegangan dengan Iran

Ilustrasi jet tempur F-35 US Air Force. ANTARA/Anadolu/aa.
Ilustrasi jet tempur F-35 US Air Force. ANTARA/Anadolu/aa.

Moskow, aktual.com – Puluhan jet tempur Amerika Serikat terpantau telah berada di Pangkalan Udara Muwaffaq Salti, Yordania, di tengah ketegangan antara AS dan Iran, lapor New York Times mengutip foto satelit dan data penerbangan.

Gambar yang diambil pada Jumat itu memperlihatkan lebih dari 60 pesawat tempur, yang jumlahnya sekitar tiga kali lipat dari biasanya, lapor harian tersebut.

Berdasarkan data pelacakan penerbangan, sedikitnya 68 pesawat angkut mendarat di pangkalan tersebut sejak 15 Februari. Jet-jet tempur lainnya kemungkinan diamankan di hanggar pelindung.

Citra satelit menunjukkan adanya pesawat tempur siluman F-35, yang lebih modern daripada yang biasanya ditempatkan di pangkalan tersebut. Sejumlah drone dan helikopter, serta sistem pertahanan udara baru juga terlihat di sana.

Pejabat Yordania mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa penempatan pesawat dan peralatan AS di pangkalan itu merupakan bagian dari perjanjian pertahanan negaranya dengan AS.

Sebelumnya pada Januari, Presiden AS Donald Trump mengatakan “armada besar” sedang menuju Iran, sembari berharap Teheran akan setuju untuk bernegosiasi dan menandatangani kesepakatan “adil dan merata” yang berisi penghentian total senjata nuklir.

Trump memperingatkan jika tidak tercapai kesepakatan tentang program nuklir itu, serangan AS ke Iran akan “jauh lebih buruk” daripada serangan sebelumnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR Soroti Rencana Impor 105 Ribu Mobil Agrinas, Dinilai Bertentangan dengan Komitmen Produk Lokal Prabowo

Tangkapan layar - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Iman Sukri di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (29/9/2025). (ANTARA/HO-DPR)
Tangkapan layar - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Iman Sukri di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (29/9/2025). (ANTARA/HO-DPR)

Jakarta, aktual.com – Anggota DPR RI Ahmad Iman Sukri memandang langkah PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) mengimpor sekitar 105.000 mobil dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi kontras atau bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto.

“Presiden Prabowo sangat bangga menggunakan kendaraan produksi lokal, bahkan seluruh menteri dan pejabat pemerintah diarahkan menggunakan Maung, didorong untuk tidak menggunakan produk asing. Itu sebagai wujud kebanggaan dan komitmen penggunaan produk dalam negeri,” ujar Iman yang juga merupakan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (21/2).

Oleh sebab itu, dia mempertanyakan rencana Agrinas tersebut karena Prabowo bahkan sudah menyiapkan anggaran untuk produksi kendaraan buatan lokal.

“Faktanya, kapasitas industri otomotif nasional masih sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan kendaraan komersial, termasuk pikap. Bahkan, kendaraan niaga ringan jenis pikap merupakan unggulan dalam negeri. Bukan hanya memenuhi kebutuhan domestik, melainkan ekspor,” katanya.

Ia melanjutkan, “Setahu saya, berdasarkan data produsen otomotif dalam negeri, kapasitas produksi dalam negeri sangat besar dan mencapai hingga 2,5 juta kendaraan, termasuk pikap. Kalau kita mampu membuat kendaraan sendiri, kenapa harus impor?”

Sementara itu, dia mengingatkan Agrinas selaku badan usaha milik negara (BUMN) bahwa dengan anggaran negara yang terbatas, daya beli melemah, hingga tekanan ekonomi global, maka pemerintah termasuk BUMN harus lebih ekstra berhati-hati dalam urusan belanja.

“BUMN harus berhati-hati dalam menggunakan uang rakyat. Kalaupun ingin belanja, harus ada multiplier effects (efek berganda, red.) bagi perekonomian Indonesia. Jangan sampai menguntungkan golongan dan orang tertentu,” ujarnya.

Selain itu, dia mengingatkan bahwa fasilitas dan ekosistem industri dalam negeri masih sangat kuat, sehingga tidak ada alasan untuk mengimpor ratusan ribu kendaraan dari India.

“Sebetulnya tidak ada alasan untuk melakukan impor kendaraan niaga. Negara kita sangat kuat dalam membuat kendaraan niaga jenis apa pun itu, termasuk pikap, dan ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian,” katanya.

Sebelumnya, kabar mengenai langkah impor oleh Agrinas diumumkan oleh perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd. (M&M), dalam laman perusahaan mereka pada 4 Februari 2026. M&M mengumumkan akan menyuplai 35.000 unit Scorpio Pikup

Pada 20 Februari 2026, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota kepada media di tanah air mengonfirmasi mengimpor 105.000 mobil dari perusahaan India.

Ratusan ribu kendaraan tersebut terdiri atas 35.000 unit mobil pikap ukuran 4×4 dari M&M, kemudian 35.000 unit pikap 4×4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kasatgas: Warga Banjir Aceh Utara Segera Direlokasi ke Hunian Layak

Aceh Utara, Aktual.com — Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat relokasi dan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara.

Penegasan itu disampaikan saat kunjungan kerja di Dusun Kareung, Desa Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Jumat (20/2/2026). Pemerintah, kata Tito, tidak ingin warga terlalu lama tinggal di tenda pengungsian.

“Saya ingin agar secepat mungkin dibangunkan hunian sementara yang layak. Jangan lagi tinggal di tenda karena di tenda itu tidak nyaman,” ujar Tito.

Ia menjelaskan warga yang bermukim di kawasan rawan banjir dan masuk kategori risiko tinggi akan direlokasi ke wilayah yang lebih aman. Menurutnya, langkah relokasi merupakan opsi paling efektif untuk mencegah dampak berulang apabila bencana kembali terjadi.

“Relokasi itu artinya masyarakat yang sebelumnya berada di daerah merah dipindahkan semua. Kalau dipindahkan semua, ya semua harus mendapatkan hunian tetap,” tegasnya.

Tito memaparkan, bagi warga yang memilih membangun rumah di atas tanah milik sendiri, prosesnya akan dikoordinasikan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Adapun pembangunan dalam bentuk kawasan terpadu akan melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Ia meminta pemerintah daerah segera menyerahkan data warga terdampak agar pembagian tugas antarinstansi dapat dilakukan tanpa hambatan.

Selain penyediaan hunian, pemerintah juga menyiapkan pembangunan fasilitas pendukung seperti tempat ibadah, sekolah, serta infrastruktur dasar di lokasi relokasi agar permukiman baru lebih layak dan aman dari banjir.

Dalam kunjungan tersebut, Tito turut menyerahkan bantuan kepada warga berupa perlengkapan ibadah dan kebutuhan sandang dari Presiden Prabowo Subianto.

“Kami datang ke sini juga membawa sekadar oleh-oleh bantuan yang mudah-mudahan bisa membantu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Berita Lain