Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
21 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 220

Wakil Dekan FH UPNVJ Hadiri Dies Natalis ke-80 FH UGM, Perkuat Jejaring dan Kolaborasi Antar Fakultas Hukum

Yogyakarta, aktual.com — Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Taupiqqurrahman, SH, M.Kn menghadiri Rapat Senat Terbuka dan Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-80 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada Jumat, 13 Februari 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, pukul 08.00–10.45 WIB tersebut mengusung tema “Constitution for the People: Unraveling Structural Injustice and Realizing Agrarian Justice.” Tema ini menyoroti pentingnya konstitusi yang berpihak pada rakyat serta upaya mengurai ketidakadilan struktural guna mewujudkan keadilan agraria.

Rapat Senat Terbuka tersebut dihadiri oleh pimpinan universitas, jajaran senat, civitas akademika, serta tamu undangan dari berbagai institusi dan mitra kelembagaan. Rangkaian acara meliputi prosesi Senat Terbuka, laporan Dekan, sambutan Rektor, penyampaian orasi ilmiah, pemberian penghargaan, hingga penutup dan ramah tamah.

Kehadiran Wakil Dekan II FH UPN Veteran Jakarta dalam kegiatan ini merupakan bentuk representasi institusi sekaligus upaya mempererat hubungan kelembagaan antar fakultas hukum di Indonesia. Partisipasi tersebut juga menjadi wujud komitmen civitas akademika dalam mendukung pengembangan hukum yang berorientasi pada keadilan sosial.

Melalui momentum Dies Natalis ke-80 ini, terjalin komunikasi dan silaturahmi antar pimpinan fakultas hukum, serta terbuka peluang kolaborasi akademik dan kerja sama kelembagaan di bidang pendidikan, penelitian, maupun tata kelola fakultas. Perjalanan dinas ini dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Rektor Nomor 975/UN61/DT.01.02/2026 serta undangan resmi dari Fakultas Hukum UGM.

Secara keseluruhan, kegiatan berlangsung dengan baik dan memberikan manfaat strategis bagi penguatan jejaring serta sinergi antar institusi pendidikan tinggi hukum di tingkat nasional.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Rupiah Diproyeksi Stabil Meski Tekanan Global Masih Tinggi

Ilustrasi - Petugas menunjukan uang pecahan dolar AS dan rupiah di Bank BSI, Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Ilustrasi - Petugas menunjukan uang pecahan dolar AS dan rupiah di Bank BSI, Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Jakarta, Aktual.com — Permata Bank melalui Permata Institute for Economic Research (PIER) memproyeksikan nilai tukar rupiah pada akhir 2026 berada di kisaran Rp16.700–Rp16.800 per dolar Amerika Serikat di tengah tekanan global yang masih berlanjut. Lembaga riset tersebut juga memperkirakan defisit fiskal tahun depan tetap terkendali di sekitar 2,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Proyeksi itu disampaikan dalam Media Briefing PIER Economic Review, Jumat (20/2/2026), yang memotret tantangan ekonomi 2026. Dalam waktu yang sama, Bank Indonesia (BI) mempertahankan BI Rate di level 4,75 persen sebagai langkah menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi di tengah volatilitas eksternal.

Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, mengatakan faktor global masih menjadi sumber tekanan utama bagi rupiah, terutama dari sentimen pasar dan dinamika kebijakan moneter negara maju.

“Nilai tukar rupiah akan cenderung relatif stabil di akhir tahun ini di kisaran 16.700 hingga 16.800, meskipun memang dalam jangka pendek tetap ada tekanan dari faktor global dan sentimen pasar,” ucap Josua dalam Media Briefing, Jumat (20/2/2026).

Ia menjelaskan dampak perang dagang mulai terlihat pada kinerja ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Setelah sempat mengalami percepatan pada semester pertama 2025, ekspor mulai kembali normal pada paruh kedua tahun tersebut.

“Artinya, efek dari tarif resiprokal itu sudah mulai take in place dan full impact-nya akan mulai terindikasi pada tahun ini, sehingga ini yang harus kita antisipasi,” lanjut ekonom tersebut.

Selain perang dagang, Permata Institute mencermati divergensi arah suku bunga bank sentral global yang berpotensi meningkatkan volatilitas arus modal ke negara berkembang. Perbedaan kebijakan antara The Fed, Bank Sentral Eropa, dan Bank Sentral Jepang dinilai berpotensi memicu fluktuasi arus modal ke negara berkembang, termasuk nilai tukar.

Lembaga tersebut juga menyoroti perlambatan ekonomi Tiongkok sebagai risiko jangka menengah, mengingat peran negara tersebut sebagai mitra dagang utama Indonesia. Kondisi ini dapat berdampak pada ekspor komoditas dan arus investasi apabila pelemahan berlangsung lebih dalam.

Dari sisi domestik, stimulus fiskal masih dipandang sebagai penopang pertumbuhan meskipun ruang kebijakan relatif terbatas.

“Strategi menghadapi 2026 ini juga menuntut balancing antara bagaimana menjaga pertumbuhan dan tetap memastikan stabilitas makroekonomi,” tuturnya.

Josua menambahkan fundamental ekonomi Indonesia sejatinya masih cukup baik, meskipun persepsi pasar sempat terpengaruh sentimen eksternal dan penilaian lembaga internasional. Permata Institute menilai konsistensi kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor serta menopang stabilitas rupiah hingga akhir 2026.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Ekonom Soroti Dampak Ekonomi di Balik Langkah Indonesia ke Board of Peace

Presiden Prabowo Subianto dalam acara Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026) sore waktu setempat. (ANTARAFOTO/Hafidz Mubarak A)
Presiden Prabowo Subianto dalam acara Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026) sore waktu setempat. (ANTARAFOTO/Hafidz Mubarak A)

Jakarta, Aktual.com — Head of Macroeconomic & Financial Market Research Permata Bank, Faisal Rachman, menilai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) tidak bisa dilepaskan dari dinamika perjanjian dagang dengan Amerika Serikat dan dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia memandang keputusan tersebut tidak bisa dilihat semata sebagai langkah geopolitik.

“APBN di satu sisi, ya kan, tetapi memang kalau kami melihatnya itu sepertinya juga part of dari perjanjian trade deal ini juga,” ujarnya dalam Media Briefing PIER Economic Review 2025 secara virtual, Jumat (20/2/2026).

Menurut Faisal, pendekatan pemerintah yang mempererat hubungan dengan Amerika Serikat merupakan langkah rasional, mengingat posisi Negeri Paman Sam tersebut sebagai ekonomi terbesar dunia. Namun, manfaat ekonominya sangat ditentukan oleh isi dan posisi tawar Indonesia dalam kesepakatan tersebut.

Ia menekankan dampak terhadap ekspor dan investasi tidak akan signifikan apabila Indonesia tidak memperoleh perlakuan yang lebih kompetitif dibanding negara lain. Tanpa keunggulan tersebut, peningkatan penerimaan negara dinilai terbatas.

“Kalau memang tidak eksklusif ke Indonesia, tentunya ini juga tidak akan memberikan dampak signifikan. Tapi jika memang ada eksklusivitas Indonesia di tengah Amerika memberikan sanksi ke beberapa negara lain, ini memang menjadi peluang buat kita,” lanjut Faisal.

Struktur tarif menjadi salah satu indikator utama dalam membaca peluang tersebut. Ia menyebut tarif umum masih berada di kisaran 19 persen, dengan kemungkinan tarif nol persen untuk komoditas tertentu melalui skema tariff rate quota (TRQ) yang akan menentukan seberapa besar pengaruhnya terhadap neraca perdagangan.

Dalam proyeksinya, neraca perdagangan Indonesia masih berpotensi mencatat surplus meski cenderung menyusut. Keberlanjutan surplus tersebut bergantung pada kemampuan Indonesia memanfaatkan perubahan arus perdagangan global.

Analis perbankan tersebut juga mengingatkan bahwa analisis ini belum bersifat final sebelum dibandingkan dengan kesepakatan dagang Amerika Serikat dengan negara lain yang memiliki struktur ekspor-impor serupa. Tanpa pembandingan tersebut, daya saing Indonesia belum dapat diukur secara utuh.

Selain aspek perdagangan, risiko geopolitik Timur Tengah menjadi faktor yang perlu diantisipasi dalam menjaga stabilitas fiskal. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia dan meningkatkan tekanan pada impor energi nasional.

“Kalau terjadi dinamika geopolitik di Timur Tengah, biasanya dari sisi energi dan fuel harganya akan naik, dan itu akan berdampak pada sisi impor kita juga,” tuturnya.

Kenaikan harga energi tersebut, kata Faisal, berisiko memperbesar beban subsidi dan mempersempit ruang fiskal apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat. Apalagi jika kesepakatan dagang turut mencakup pergeseran sumber impor energi ke Amerika Serikat, struktur biaya dan ketahanan pasokan perlu dihitung ulang secara cermat.

Sebelumnya, dalam pertemuan perdana Board of Peace (BoP) di Washington DC, Kamis (19/2/2026), Presiden Prabowo Subianto menegaskan partisipasi Indonesia sebagai komitmen mendukung perdamaian Palestina dan rekonstruksi Gaza. Langkah tersebut sekaligus beririsan dengan agenda penguatan kerja sama ekonomi bilateral Indonesia–Amerika Serikat di tengah dinamika geopolitik global.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

MAKI Laporkan Dugaan Gratifikasi Private Jet Menag Nasaruddin Umar ke KPK

Tangkapan layar dari media sosial X yang memperlihatkan Menteri Agama Nasaruddin Umar menggunakan jet pribadi dalam melakukan kunjungannya ke Sulawesi Selatan. Foto: Ist

Jakarta, aktual.com – Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penggunaan fasilitas private jet oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar. Laporan itu tertuang dalam surat bernomor 01/MAKI-DUMAS_KPK/20.II/2026 tertanggal 20 Februari 2026.

Koordinator dan Pendiri MAKI, Boyamin Saiman, bertindak sebagai pelapor dalam aduan tersebut. Dalam surat yang ditujukan kepada Ketua KPK di Jakarta Selatan, MAKI menyampaikan dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan penggunaan pesawat pribadi milik Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), saat kunjungan Menteri Agama ke Sulawesi Selatan pada 15 Februari 2026.

Dalam dokumen laporan disebutkan, MAKI merujuk informasi dari media massa online aktual.com yang menyebut Nasaruddin diduga menerima gratifikasi usai menggunakan private jet tersebut.

Dalam uraian laporannya ditegaskan, “Bahwa berdasarkan informasi dari media massa online aktual.com, Nasaruddin Umar selaku Menag RI diduga menerima gratifikasi usai menggunakan private jet (pesawat pribadi) milik Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dalam kunjungannya ke Sulawesi Selatan pada 15 Februari 2026.”

MAKI juga melampirkan link berita tersebut, https://aktual.com/dugaan-gratifikasi-private-jet-menag-nasaruddin-umar-nilainya-capai-rp566-juta-penuhi-unsur-korupsi-mestinya-kpk-proaktif/

Terkait peristiwa tersebut, Boyamin menyoroti aspek keteladanan pejabat publik. Dalam surat itu dituliskan, “Bahwa seharusnya pejabat publik terlebih seorang Menteri memberikan teladan yang baik kepada masyarakat dengan tidak menggunakan fasilitas mewah dan mahal dalam menjalankan tugasnya.”

MAKI menilai penerimaan fasilitas tersebut berpotensi melanggar ketentuan gratifikasi apabila tidak dilaporkan kepada KPK. Menurutnya, dengan diterimanya fasilitas Private Jet (Pesawat Pribadi) oleh Menag dan tidak dilaporkannya kepada KPK berpotensi memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait ketentuan gratifikasi.

Surat itu juga mengutip ketentuan Pasal 12 huruf B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur ancaman pidana bagi penyelenggara negara yang menerima gratifikasi di atas Rp10 juta dan tidak dapat membuktikan bahwa pemberian tersebut bukan suap. MAKI menyampaikan harapan agar aduan tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Demikian permohonan ini disampaikan agar dapat ditindaklanjuti secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tulis MAKI dalam suratnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar diduga menerima gratifikasi usai menggunakan private jet (pesawat pribadi) milik Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dalam kunjungannya ke Sulawesi Selatan, 15 Februari 2026.

Dari hasil perhitungan dua organisasi anti korupsi, Indonesia Corruption Watch dan Trend Asia, nilai penerbangan menggunakan private jet tersebut setidaknya mencapai Rp566 juta, berdasar perjalanan pulang-pergi selama total sekitar 5 jam.

Baca juga:

Menag Nasaruddin Umar Tersangkut Dugaan Gratifikasi Private Jet

Penerimaan fasilitas jet pribadi oleh Menag tersebut berpotensi memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait ketentuan gratifikasi.

Meskipun terdapat pengecualian yang membebaskan penyelenggara negara dari kewajiban melaporkan penerimaan gratifikasi atas barang atau jasa tertentu, peraturan tersebut tetap menetapkan batasan yang tegas mengenai jenis barang dan jasa yang dapat diterima.

Pasal 2 ayat (3) huruf j Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 memang membuka ruang bagi penyelenggara negara untuk menerima fasilitas transportasi dan akomodasi. Namun, norma tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh sejumlah persyaratan kumulatif.

Pertama, nilai fasilitas yang diterima tidak boleh melampaui standar biaya satuan yang berlaku di instansi penerima. Kedua, tidak boleh terjadi pembiayaan ganda, yaitu kondisi di mana pejabat telah menerima pembiayaan perjalanan dinas dari anggaran negara, namun tetap menerima fasilitas serupa dari pihak lain. Ketiga, penerimaan tersebut tidak boleh menimbulkan konflik kepentingan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan aspek kepatuhan terhadap standar biaya, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 menetapkan biaya tertinggi tiket pesawat untuk perjalanan dinas dalam negeri kelas bisnis pulang-pergi (PP) maksimal Rp22,1 juta.

Baca juga:

Dugaan Gratifikasi Private Jet, KPK: Menag Nasaruddin Umar Harus Mempertanggungjawabkan

Penjelasan Kemenag dan Menag

Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thobib Al Asyhar menjelaskan Menag menggunakan jet pribadi saat mengunjungi Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, yakni pada Minggu, 15 Februari 2026.

Kehadiran Menag dalam rangka meresmikan Gedung Balai Sarkiah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Minggu, 15 Februari 2026. Gedung Balai Sarkiah itu merupakan fasilitas keagamaan dan pendidikan yang didirikan oleh Yayasan OSO (Oesman Sapta Odang).

Peresmian Gedung Balai Sarkiah dihadiri OSO beserta keluarga, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye, serta jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan. Hadir juga sekitar 200 tokoh agama dan masyarakat setempat yang telah menantikan peresmian gedung ini.

Thobib menjelasakan, jet pribadi tersebut merupakan milik Ketua Umum Partai Hanura OSO yang meminjamkannya untuk Menag dengan alasan efisiensi waktu.

“Pak OSO secara khusus mengundang dan berharap Balai Sarkiah diresmikan Menag. Pak OSO (juga, red.) yang berinisiatif siapkan jet pribadi untuk Menag agar bisa hadir di tengah agenda Menag yang padat,” ujar Thobib dalam keterangan resmi pada laman Kemenag, Senin (16/2/2026).

Menag: Bukan Gratifikasi

Menag Nasaruddin Umar juga menjelasakan dugaan ia memperoleh gratifikasi pesawat jet pribadi yang viral di media sosial. Ia menyebut kehadirannya dalam penerbangan tersebut semata memenuhi undangan keluarga untuk meresmikan sebuah madrasah.

Ia hanya menjelaskan, saat itu dirinya diundang untuk meresmikan madrasah. “Tiba-tiba ya pesawatnya begitu. Masa saya tidak datang? Udah deh,” kata Nasaruddin, dikutip dari Tempo.

Ketika dimintai tanggapan soal anggapan penggunaan fasilitas tersebut dapat dikategorikan sebagai gratifikasi, Nasaruddin menjawab singkat, “Enggak tahu, terserah.”

Ia menegaskan, pihak yang mengundangnya tidak memiliki hubungan resmi dengan kementerian. “Apanya gratifikasi? Dia enggak ada hubungan resmi dengan kita,” kata dia.

Menurut Nasaruddin, undangan itu datang dari pihak yang memiliki hubungan kekeluargaan dengannya. “Istrinya itu kan keluarga. Jadi hubungan saya kekeluargaan. Jadi keluarga yang mengundang saya untuk meresmikan pondoknya. Ya masa saya enggak datang?” ujarnya.

Ia juga menyebut keterkaitan asal-usul keluarga di Takalar, Sulawesi Selatan. “Dia itu orang Takalar. Paman saya juga di sana, di Takalar itu. Jadi keluarga.”

Saat ditanya kembali apakah ia terima jika publik menganggap apa yang dilakukannya sebagai gratifikasi, Nasaruddin bilang tak mempermasalahkan. “Iya. Kalau keluarga sih enggak ada lah.”

Laporan; Achmat

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

DPR Minta Pemerintah Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Jelang Ramadhan dan Lebaran

Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief. Aktual/DOK DPR RI

Jakarta, aktual.com – Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, meminta pemerintah menjaga kestabilan rantai pasok serta harga bahan makanan di tengah meningkatnya permintaan konsumsi masyarakat selama bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idulfitri.

Hendry menegaskan pemerintah perlu terus melakukan pengawasan dan pengendalian untuk mengantisipasi potensi gangguan terhadap ketersediaan bahan pangan, sekaligus memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.

“Kami harapkan pemerintah terus mengontrol, mengawasi dan mencarikan solusi atas potensi persoalan ketersediaan bahan baku. Bahkan harganya,” kata Hendry dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan, lonjakan konsumsi masyarakat selama Ramadhan dan Lebaran secara langsung akan meningkatkan permintaan terhadap berbagai bahan pokok, seperti tepung, daging, susu, minyak goreng, dan komoditas lainnya. Kondisi ini, menurutnya, harus diimbangi dengan ketersediaan pasokan yang memadai.

“Tingginya konsumsi masyarakat menyebabkan naiknya permintaan atas bahan baku seperti tepung, daging, susu, minyak goreng dan lain-lain. Para pelaku UMKM sangat berkepentingan atas hal ini,” ujarnya.

Hendry juga menilai momentum meningkatnya konsumsi masyarakat seharusnya dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya langkah antisipatif agar tidak terjadi gejolak ekonomi akibat ketidakstabilan harga.

“Jangan sampai inflasi dan deflasi terjadi. Masyarakat menahan untuk berbelanja karena harga kebutuhan yang melambung tinggi. Kenaikan sewajarnya dapat dimaklumi oleh konsumen karena memang momentum memaksa hal itu terjadi,” tuturnya.

Ia menambahkan, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan menjadi faktor penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan pelaku usaha, khususnya UMKM, dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara optimal selama periode Ramadhan dan Lebaran.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Okt

UPNVJ Luncurkan Buku Internasional dan Gelar Seminar ASEAN Bahas Pertanian Berkelanjutan dan Ketahanan Pangan

Jakarta, aktual.com – Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) meluncurkan buku internasional sekaligus menggelar seminar bertema “Sustainable Agriculture and Food Security in Asia: Towards Climate Resilience and Digitalization” di Auditorium Bhinneka Tunggal Ika, Kamis (20/2/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari kolaborasi akademik lintas negara di kawasan ASEAN untuk merespons tantangan pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan di tengah krisis iklim dan transformasi digital. Buku tersebut dieditori oleh Prof. Dr. Anter Venus, MA, Comm, Prof. Raja Rasiah, dan Nur Annizah Ishak sebagai luaran konferensi internasional tahun 2023 yang melibatkan 11 universitas ASEAN.

Peluncuran buku ini menjawab pertanyaan mendasar: bagaimana Asia, khususnya Indonesia, memperkuat sistem pangan yang tangguh terhadap perubahan iklim sekaligus adaptif terhadap digitalisasi? Forum ini mempertemukan akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi untuk merumuskan strategi berbasis riset dan kolaborasi regional.
Rektor: Ketahanan Pangan Pilar Fundamental Pembangunan

Rektor: Ketahanan Pangan Pilar Fundamental Pembangunan
Dalam sambutannya, Rektor UPNVJ Prof. Anter Venus dalam sambutannya menyampaikan bahwa Indonesia tengah menghadapi tantangan serupa dengan era 1970-an, yakni pertumbuhan penduduk yang pesat menjelang bonus demografi 2045. Namun, kondisi saat ini diperberat oleh tekanan perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta alih fungsi lahan.

“Sustainable agriculture is therefore not merely an option, but an urgent necessity,” tegas Prof. Venus.

Ia menekankan bahwa ketahanan pangan merupakan pilar fundamental pembangunan nasional. Melalui buku ini, UPNVJ bersama Asia-Europe Institute dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi ASEAN menghadirkan kajian komprehensif mengenai perkembangan pertanian Indonesia sejak 1970 serta pentingnya keberlanjutan dan digitalisasi dalam memperkuat sistem pangan.

Prof. Venus juga menyampaikan kebanggaan atas peran UPNVJ sebagai penyelenggara konferensi internasional yang melahirkan publikasi ini yang menjadi volume pertama dari empat buku yang direncanakan terbit.

Sorotan Kebijakan: Transformasi Sistem Pangan Nasional
Seminar internasional menghadirkan Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo Adypurama Alias Teguh Sambodo, SP, MS, Ph.D sebagai keynote speaker. Dalam paparannya , ia menyoroti tren global produksi pangan yang diproyeksikan meningkat 14% dalam satu dekade, sementara emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian juga diperkirakan naik 6% pada 2034.

Ia menegaskan bahwa tanpa intervensi kebijakan, dampak perubahan iklim dapat menimbulkan kerugian hingga Rp544 triliun. Selain itu, hidden cost sistem pangan Indonesia diperkirakan mencapai 28,5–45,4% dari PDB 2023.Menurutnya, transformasi sistem pangan harus berbasis ekoregion dengan pendekatan terintegrasi darat dan laut, termasuk optimalisasi pangan akuatik seperti ikan, udang, dan rumput laut. Konsep ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan arah kebijakan RPJPN 2025–2045.

“Ketahanan pangan tidak hanya soal produksi, tetapi juga distribusi yang adil, efisien, dan merata,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan Food, Energy, Water Nexus untuk meningkatkan efisiensi, tata kelola, dan sinergi lintas sektor dalam mendukung ketahanan nasional.

Perspektif Akademik dan Ekonomi
Seminar ini turut menghadirkan Prof. Raja Rasiah, Direktur Eksekutif Asia-Europe Institute, serta Dr. Fadhil Hasan, ekonom senior INDEF sekaligus dosen UPNVJ, dengan moderator Fachru Novian, Ph.D selaku dosen UPNVJ.

Dalam diskusi, para narasumber menyoroti pentingnya inovasi teknologi, digitalisasi pertanian, serta penguatan tata kelola dan kelembagaan petani sebagai fondasi menuju sistem pangan yang inklusif, berkeadilan, tangguh, dan berkelanjutan.

Kegiatan ini menjadi ruang dialog strategis antara akademisi, pemerintah, dan praktisi untuk merumuskan arah pembangunan pertanian Asia yang adaptif terhadap perubahan iklim dan transformasi digital.

Melalui peluncuran buku dan seminar internasional ini, UPNVJ kembali menunjukkan peran strategisnya sebagai universitas pembangunan yang aktif berkontribusi dalam merespons tantangan nasional dan regional melalui riset, kolaborasi internasional, dan penguatan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...219220221...43,560Halaman 220 dari 43,560

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya