Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
20 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 224

HNW Desak Menlu RI Perkuat Sikap Dukung Palestina Merdeka di Forum Perdamaian PBB

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid mengapresiasi sikap Menteri Luar Negeri Sugiono yang kembali menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina saat bertemu Wakil Tetap Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Riyad Mansour di New York, Amerika Serikat.

Menurut HNW, penegasan sikap resmi Indonesia tersebut sangat penting, dan diharapkan dapat kembali diperkuat dalam forum Dewan Perdamaian (Board of Peace), terlebih menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Amerika Serikat.

“Pertemuan kedua pejabat itu sangat penting di saat Presiden Prabowo akan mengikuti KTT Dewan Perdamaian di Amerika Serikat. Penegasan dukungan terhadap Palestina agar perang segera diakhiri, genosida dihentikan, pelanggaran oleh Israel diakhiri, bantuan kemanusiaan benar-benar disalurkan, hingga terwujudnya kemerdekaan Palestina, harus menjadi agenda utama yang diperjuangkan Indonesia bersama negara sahabat Palestina,” ujar HNW dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (19/2).

Ia menambahkan, komposisi Dewan Perdamaian juga perlu dikritisi, terutama karena adanya perwakilan Israel tanpa diimbangi kehadiran perwakilan Palestina. Menurutnya, kondisi tersebut tidak mencerminkan prinsip keadilan dalam upaya mewujudkan perdamaian.

“Demi terwujudnya perdamaian yang adil, mestinya juga ada perwakilan Palestina di Dewan Perdamaian. Namun bila kondisi tidak ideal ini belum dapat diubah, Indonesia bersama negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) harus dapat memainkan peran sebagai wakil Palestina untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Palestina agar terbebas dari genosida dan penjajahan,” tegasnya.

HNW juga menyoroti munculnya skeptisisme publik terhadap efektivitas Dewan Perdamaian, mengingat belum terlaksananya poin-poin penting perjanjian damai dan belum berakhirnya konflik yang menghambat terwujudnya solusi dua negara (two state solution).

Ia mengungkapkan, bahkan menjelang KTT Dewan Perdamaian, Israel masih melakukan serangan bersenjata di Gaza yang menewaskan warga sipil. Selain itu, keputusan sepihak Israel yang memasukkan wilayah Tepi Barat sebagai tanah negara Israel juga mendapat penolakan luas dari puluhan negara anggota PBB, Sekjen OKI, serta sejumlah menteri luar negeri negara anggota OKI, termasuk Indonesia.

Karena itu, HNW mendorong agar Indonesia tidak hanya menyampaikan sikap, tetapi juga mengambil langkah konkret bersama negara-negara sahabat untuk memastikan tercapainya tujuan utama keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian.

“Menlu RI penting memainkan peran maksimal agar tujuan masuknya Indonesia dalam Dewan Perdamaian, yaitu menghentikan perang, mewujudkan perdamaian yang adil, memastikan masuknya bantuan kemanusiaan, serta menghadirkan kemerdekaan Palestina sebagai negara berdaulat, benar-benar dapat diwujudkan,” ujarnya.

HNW juga mengingatkan, apabila keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian justru tidak menghasilkan perdamaian dan malah melegitimasi pelanggaran kemanusiaan serta menjauhkan kemerdekaan Palestina yang telah diakui oleh 153 negara anggota PBB, maka Indonesia perlu mempertimbangkan kembali keanggotaannya.

“Bila tujuan menghadirkan perdamaian tidak tercapai, dan justru menjadi legitimasi kejahatan kemanusiaan serta penjajahan atas Palestina, maka wajar bila Menlu RI mempertimbangkan langkah menarik diri dari keanggotaan Dewan Perdamaian,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Okt

Mahasiswa Ekonomi Syariah UPNVJ Ikuti Sharia Economic Forum 2026, Perkuat Wawasan Industri Halal dan Kebijakan Nasional

Jakarta, aktual.com – mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) mengikuti Sharia Economic Forum 2026 yang diselenggarakan oleh Metro TV bekerja sama dengan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Forum nasional tersebut menjadi ruang diskusi strategis yang membahas tantangan, peluang, serta arah kebijakan pengembangan ekonomi dan industri halal Indonesia di tengah persaingan global.

Kegiatan yang digelar pada Februari 2026 itu menghadirkan pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, regulator, dan praktisi industri. Sejumlah tokoh nasional hadir sebagai narasumber, antara lain Nasaruddin Umar, Purbaya Yudhi Sadewa, Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu.
Dalam paparannya, para narasumber menyoroti kondisi aktual ekonomi syariah nasional dan potensi besar Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.

Anggito Abimanyu menekankan pentingnya peran negara dalam memperkuat tata kelola industri syariah melalui kebijakan yang terintegrasi dan berorientasi pada daya saing.
Ia mencontohkan penggabungan bank syariah milik Himpunan Bank Milik Negara menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sebagai langkah strategis yang berhasil memperkuat posisi perbankan syariah nasional. Menurutnya, pengembangan ekonomi syariah tidak cukup hanya berfokus pada aspek halal dan haram, tetapi harus mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, memperluas inklusi keuangan, serta membangun ekosistem yang mudah diakses masyarakat.

Keikutsertaan mahasiswa Ekonomi Syariah UPNVJ dalam forum ini menjadi bagian dari strategi pembelajaran berbasis praktik yang diterapkan program studi. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah UPNVJ, Fadhli Suko Wiryanto, S.Pd., M.Si., CDIF, menjelaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam forum nasional bertujuan memperluas wawasan kebijakan sekaligus memperkuat kesiapan profesional mereka.

“Kami ingin mahasiswa tidak hanya unggul secara teoritis, tetapi juga memahami dinamika industri dan kebijakan publik secara langsung. Forum ini memberi gambaran konkret bagaimana ekonomi syariah dikembangkan melalui kolaborasi lintas sektor,” ujarnya saat ditemui, Kamis (19/2/2026).

Salah satu mahasiswa peserta forum mengungkapkan bahwa diskusi tersebut membuka perspektif baru mengenai tantangan pengembangan ekonomi syariah nasional. Ia menilai, diperlukan sumber daya manusia yang adaptif, kompeten, dan mampu menjembatani kepentingan akademik, industri, serta kebijakan publik.

Partisipasi aktif mahasiswa dalam Sharia Economic Forum 2026 menegaskan komitmen UPNVJ sebagai Kampus Bela Negara dalam menyiapkan lulusan yang responsif terhadap isu strategis nasional. Melalui pembelajaran kontekstual yang terhubung langsung dengan praktik kebijakan, UPNVJ mendorong lahirnya generasi profesional ekonomi syariah yang berdaya saing global dan berkontribusi nyata bagi penguatan ekosistem ekonomi syariah Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

RI Pegang 15% Potensi Karbon Dunia, Momentum Ekonomi Hijau Menguat

Ilustrasi Kawasan Hutan Lindung

Jakarta, Aktual.com — Chief Executive Officer Standard Chartered Indonesia Dony Donosepoetro, menyatakan Indonesia menguasai sekitar 15% potensi solusi pasar karbon dunia dalam forum OJK Institute Economic Outlook 2026, Kamis (19/2/2026). Ia menilai besarnya potensi tersebut dapat menjadi sumber investasi baru sekaligus motor ekspor nasional di tengah ketidakpastian global.

“Indonesia has the largest potential of KCPA solution carbon market, 15% di dunia, dan saya rasa ini bisa menjadi salah satu bentuk investasi, penarik investasi baru, dan bahkan menjadi komoditas ekspor unggulan kita,” ujar Dony.

Pasar karbon, kata dia, merupakan bagian dari kekuatan ekonomi hijau Indonesia yang sangat besar, tidak hanya terbatas pada transisi energi terbarukan. Ia meyakini, dengan tata kelola yang kredibel, pasar karbon bisa bertransformasi menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru di luar komoditas tradisional.

Dalam kesempatan itu, Dony juga mengingatkan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi nasional sangat bergantung pada kualitas implementasi kebijakan. “Kunci utamanya, jika kita ingin membuat lompatan momentum pertumbuhan yang jauh lebih progresif dari 5 persen, memang adalah efektivitas eksekusi kebijakan,” katanya.

Selain menjadi instrumen investasi, pasar karbon juga dinilai relevan dengan meningkatnya risiko perubahan iklim yang kini semakin nyata. Risiko iklim, lanjut Dony, bukan lagi isu jangka panjang, melainkan ancaman nyata yang perlu direspons melalui kebijakan adaptasi dan mitigasi yang konkret.

“Climate risk is becoming more evident, dan ini clear and present danger,” tutur Dony, seraya menjelaskan bahwa adaptasi terhadap risiko iklim kini menjadi kebutuhan mendesak.

Ia menambahkan, daya tarik Indonesia di mata investor global sebenarnya cukup kuat berkat sumber daya alam, skala ekonomi, dan bonus demografi. Dengan kepastian dan konsistensi kebijakan, potensi 15% pasar karbon dunia tersebut dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama ekonomi hijau sekaligus mesin ekspor baru nasional.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

BI Pilih Wait and See, Suku Bunga Tetap 4,75%

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memberikan pemaparan kepada media terkait hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Selasa (21/8/2024). ANTAR FOTO/MUHAMMAD RAMDAN

Jakarta, Aktual.com — Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan BI Rate di level 4,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) 18–19 Februari 2026. Dengan keputusan tersebut, suku bunga acuan telah bertahan selama lima bulan sejak terakhir dipangkas pada September 2025.

Keputusan ini, menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, diambil karena ketidakpastian global masih tinggi sehingga ruang pelonggaran belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya.

“Ketidakpastian global masih tinggi, sehingga kami akan terus memantau apakah ada kesempatan ke depan untuk merealisasikan ruang penurunan suku bunga,” ujarnya dalam konferensi pers secara daring, Kamis (19/2/2026).

Meski demikian, arah kebijakan suku bunga ke depan tetap condong ke pelonggaran. Perry menegaskan, dengan inflasi yang terkendali dan kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi, ruang penurunan bunga sebenarnya masih terbuka, namun waktunya sangat bergantung pada stabilitas eksternal.

Bank sentral menilai tekanan global masih bersumber dari perlambatan ekonomi dunia, dampak kebijakan tarif Amerika Serikat, serta tingginya risiko fiskal AS yang membuat imbal hasil obligasi tenor panjang bertahan tinggi. Kondisi ini menyebabkan arus modal ke negara berkembang berlangsung selektif dan memicu volatilitas di pasar keuangan.

Lebih jauh, stabilitas nilai tukar menjadi pertimbangan penting dalam keputusan menahan suku bunga. Perry menyebut rupiah berada di sekitar Rp16.880 per dolar AS pada 18 Februari 2026 dan dinilai masih berada di bawah nilai fundamentalnya.

“BI menilai rupiah undervalued, karena itu kami terus meningkatkan intensitas stabilisasi baik di pasar offshore maupun domestik,” tegasnya.

Dari sisi domestik, inflasi dinilai tetap mendukung ruang kebijakan. Inflasi Januari 2026 tercatat 3,55% dengan inflasi inti 2,45%, masih dalam sasaran 2,5±1%, sehingga tekanan harga belum menjadi hambatan untuk pelonggaran lebih lanjut.

Namun, efektivitas transmisi kebijakan menjadi perhatian tersendiri. Meskipun BI Rate telah turun 125 basis poin sepanjang 2025, suku bunga kredit perbankan baru turun terbatas menjadi 8,80%, sementara bunga deposito juga bergerak lebih lambat akibat masih tingginya special rate bagi deposan besar.

Untuk itu, Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang telah tersalurkan Rp427,5 triliun. “Implementasi KLM sejak Desember 2025 diarahkan untuk mendorong penyaluran kredit perbankan serta penetapan suku bunga kredit yang sejalan dengan arah kebijakan BI,” jelas Perry.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Ketua KY Sambangi KPK Usai OTT Hakim PN Depok, Tegaskan Sikap Zero Tolerance terhadap Pelanggaran Etik

Ketua Komisi Yudisial Abdul Chair Ramadhan tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (19/2/2026). ANTARA/Muhammad Rizki
Ketua Komisi Yudisial Abdul Chair Ramadhan tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (19/2/2026). ANTARA/Muhammad Rizki

Jakarta, aktual.com – Ketua Komisi Yudisial (KY) Abdul Chair Ramadhan mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti operasi tangkap tangan (OTT) Hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok.

Abdul mengatakan bahwa kedatangannya dalam rangka penegakan etika dan pedoman perilaku hakim dalam kasus tersebut.

“Silaturahmi dan menindaklanjuti OTT Hakim di PN Depok dalam rangka penegakan etika dan pedoman perilaku hakim oleh Komisi Yudisial,” ujarnya di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/2).

Dalam kedatangannya, Abdul juga mengatakan lembaganya akan zero tolerance saat menjawab pertanyaan wartawan terkait komitmen KY terhadap kasus yang melibatkan hakim.

“Zero tolerance. Zero tolerance itu tidak ada hal lain kecuali penegakan yang seberat-beratnya,” ucapnya.

Sebelumnya, pada 5 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap hakim di wilayah Kota Depok, Jawa Barat. KPK menjelaskan OTT tersebut terkait dugaan korupsi dalam pengurusan perkara sengketa lahan.

Pada 6 Februari 2026, KPK mengungkapkan menangkap tujuh orang dalam OTT tersebut yang terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, seorang dari PN Depok, kemudian seorang direktur dan tiga orang pegawai PT Karabha Digdaya yang merupakan anak usaha Kementerian Keuangan.

KPK kemudian menetapkan lima dari tujuh orang tersebut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penerimaan atau janji dalam pengurusan sengketa lahan di lingkungan PN Depok, yakni seluas 6.500 meter persegi di Kecamatan Tapos.

Mereka adalah Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta (EKA), Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan (BBG), Juru Sita PN Depok Yohansyah Maruanaya (YOH), Direktur Utama Karabha Digdaya Trisnadi Yulrisman (TRI), dan Head Corporate Legal Karabha Digdaya Berliana Tri Kusuma (BER).

Selain itu, KPK menetapkan Bambang sebagai tersangka dugaan gratifikasi setelah mendapatkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yakni mengenai penerimaan uang Rp2,5 miliar dari PT Daha Mulia Valasindo.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR Tegaskan Politik Bebas Aktif, Dorong Peran Indonesia di Board of Peace untuk Palestina

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (19/2/2026). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (19/2/2026). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Jakarta, aktual.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar posisi Republik Indonesia harus tetap berlandaskan politik bebas aktif setelah bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).

Menurut dia, keikutsertaan Indonesia dalam BoP harus berkontribusi nyata terhadap penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza serta mendorong terwujudnya kemerdekaan Palestina.

“DPR RI berkomitmen mendorong terwujudnya tata dunia yang lebih adil, damai, dan sejahtera bagi seluruh umat manusia,” kata Puan saat berpidato dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (19/2).

Selain itu, dia meminta pemerintah harus dapat mengoptimalkan posisi strategis Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam BoP.

Menurut dia, hal tersebut sudah ditegaskan dalam Piagam PBB dan amanat Pembukaan UUD 1945 di mana, Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Prinsip ini memastikan bahwa diplomasi Indonesia bukan sekadar simbolik, melainkan berdiri teguh pada kedaulatan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hukum internasional,” kata dia.

Dalam kerangka diplomasi parlemen, menurut dia, DPR RI telah memperkuat hubungan bilateral melalui pertemuan dengan delegasi parlemen negara sahabat, seperti Korea Selatan, Jepang, Sudan, Kuwait, Iran, Kuba, Albania, Afrika Selatan, Aljazair, dan Amerika Serikat.

“Melalui fungsi diplomasi, DPR RI berperan aktif mendukung politik luar negeri Indonesia, membangun kepercayaan antarnegara, serta menginisiasi dialog atas berbagai isu global,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...223224225...43,559Halaman 224 dari 43,559

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya