Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
20 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 227

Upacara Rutin 17-an Teguhkan Komitmen Bela Negara, UPNVJ Paparkan Deretan Capaian dan Transformasi 2026

Jakarta, aktual.com – Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) kembali melaksanakan upacara bendera rutin pada Rabu, 18 Februari 2026, di lingkungan kampus. Upacara yang menjadi tradisi setiap tanggal 17 ini dilaksanakan sebagai wujud penguatan karakter bela negara dan komitmen kebangsaan seluruh sivitas akademika.

Dalam kesempatan tersebut, sambutan Rektor dibacakan oleh Wakil Rektor Bidang Perecanaan, Keuangan, dan Umum, Prof. Netti Herawati. Dalam amanatnya ditegaskan bahwa upacara bendera bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum refleksi untuk meneguhkan jati diri UPNVJ sebagai kampus bela negara.

“Melalui upacara ini, kita merefleksikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sekaligus meneguhkan tekad untuk berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa,” demikian disampaikan Prof. Netti dalam sambutan tersebut.

Memasuki awal tahun 2026, UPNVJ mencatat berbagai capaian membanggakan di bidang akademik, kelembagaan, riset, dan kemahasiswaan. Pada tahun 2025, UPNVJ memiliki 44 program studi dengan 72,7% di antaranya telah terakreditasi Unggul dan Baik Sekali.

Capaian akreditasi internasional saat ini mencapai 36,4% dan terus didorong meningkat, termasuk melalui proses akreditasi IABEE untuk sejumlah program studi di Fakultas Teknik serta akreditasi internasional bagi program studi di Fakultas Kedokteran.

Selain itu, izin operasional Program Studi Profesi Apoteker telah terbit, dan Fakultas Kedokteran tengah menjalin kerja sama strategis dalam pengampuan pendirian Program Studi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer (Sp.KKLP), sebagai respons terhadap kebutuhan tenaga kesehatan nasional.

Dalam aspek penguatan sarana dan prasarana, sepanjang 2026 akan dilakukan pembangunan dan perbaikan 10 laboratorium di berbagai fakultas. Pada periode 2026–2027, juga direncanakan pembangunan Laboratorium Teknik Terpadu dan Laboratorium Kesehatan Terpadu di Kampus Limo. Pengembangan Kampus 3 Pasar Kemis, Tangerang, turut dimulai melalui pembangunan fasilitas dasar dan pemagaran kawasan. Universitas juga menyiapkan fasilitas parkir baru berkapasitas sekitar 500 kendaraan di Kampus Limo dan 2.500 kendaraan di Kampus Pondok Labu yang ditargetkan berfungsi optimal pada April mendatang.

Di bidang internasionalisasi, UPNVJ mencatat sebanyak 117 mahasiswa asing mengikuti studi dan program pertukaran di lingkungan kampus. Selain itu, UPA LUK tengah mempersiapkan pembukaan layanan sertifikasi internasional pada sepuluh bidang keahlian dengan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), guna meningkatkan daya saing lulusan di tingkat global.

Kinerja riset dan publikasi juga menunjukkan tren positif. UPNVJ saat ini menempati peringkat 83 nasional dari 5.515 perguruan tinggi pada pemeringkatan SINTA. Meski hibah internal mengalami penurunan akibat kebijakan efisiensi, hibah eksternal meningkat 35% dan publikasi buku melonjak hingga 80%. Dari 34 jurnal yang dikelola, 16 jurnal telah terakreditasi SINTA.

Berbagai inovasi dan capaian kekayaan intelektual turut memperkuat kontribusi universitas, di antaranya inovasi mesin penggiling kunyit, paten troli disabilitas ergonomis, alat pencelupan kain batik ergonomis, sistem deteksi visual cacat pengelasan, serta paten sederhana mie cangkang rajungan.

Sepanjang 2025, mahasiswa UPNVJ juga menorehkan prestasi pada 16 kompetisi tingkat provinsi, 214 kompetisi tingkat nasional, dan 76 kompetisi tingkat internasional. UPNVJ kembali meraih predikat “Unggul” dalam Penilaian Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswaan (SIMKATMAWA) Tahun 2025.

Mengakhiri amanat Rektor, Prof. Netti seluruh sivitas akademika untuk terus memperkuat kebersamaan dan semangat kolaborasi.

“Mari kita mendahulukan kepentingan lembaga di atas kepentingan pribadi, bekerja sungguh-sungguh, menjaga nama baik universitas, serta menunjukkan reputasi positif di ruang publik dalam setiap situasi,” tutupnya.

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti oleh jajaran pimpinan universitas, dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa, sebagai wujud komitmen bersama dalam mentransformasi UPNVJ menuju keunggulan berkelanjutan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

HIMA S1 Ekonomi Syariah FEB UPNVJ Gelar Raker 2026, Perkuat Visi dan Program Berdampak Berkelanjutan

Jakarta, aktual.com – Himpunan Mahasiswa S1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (FEB UPNVJ) telah sukses melaksanakan Rapat Kerja (Raker) HIMA S1 Ekonomi Syariah 2026 pada Sabtu, (14/2/2026) secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini mengusung tema “Actualizing Vision: Strengthening Foundation for Sustainable Impact” dan menjadi forum strategis bagi seluruh pengurus HIMA serta Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Ekonomi Syariah untuk menyelaraskan visi, misi, serta arah kebijakan organisasi selama satu periode kepengurusan.

Rapat Kerja menjadi wadah pemaparan program kerja dari Ketua dan Wakil Ketua HIMA, Sekretaris, Bendahara, dan seluruh masing-masing bidang. Setiap bidang mempresentasikan rencana kerja masing-masing yang kemudian dibahas bersama dan disahkan melalui persidangan DPM. Dalam proses tersebut, DPM Ekonomi Syariah turut berperan aktif dengan memberikan pertanyaan, masukan, serta evaluasi terhadap program kerja setiap bidang. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh rancangan program selaras dengan kebutuhan mahasiswa serta realistis untuk dijalankan selama satu periode kepengurusan.

Ketua dan Wakil Ketua HIMA S1 Ekonomi Syariah menyampaikan bahwa salah satu program kerja unggulan kepengurusan tahun ini adalah adanya peran HIMA dalam menjangkau calon mahasiswa melalui program GEN-CER. Program ini menargetkan minimal 30 siswa dari satu sekolah sebagai langkah awal meningkatkan minat siswa untuk melanjutkan studi di bidang Ekonomi Syariah. Melalui program tersebut, HIMA berharap dapat memperkenalkan lingkungan akademik serta nilai-nilai Ekonomi Syariah sejak dini. Selain itu, Ketua dan Wakil Ketua juga menekankan pentingnya sinergi antar bidang agar seluruh program kerja dapat berjalan selaras dan berdampak nyata bagi Keluarga Mahasiswa Ekonomi Syariah.

Rapat Kerja ini menjadi momentum penting untuk menyatukan arah gerak organisasi. Melalui forum ini, HIMA S1 Ekonomi Syariah bersama Dewan Perwakilan Mahasiswa menyelaraskan visi serta langkah strategis ke depan agar setiap program kerja yang disusun dapat memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa Ekonomi Syariah dan lingkungan kampus.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Pemerintah Naikkan Alokasi Pupuk Subsidi, Petani Jabar Sambut Positif

Ilustrasi Buruh Tani menaburkan pupuk di persawahan

Jakarta, Aktual.com – Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Jawa Barat, H. Otong Wiranta, menyatakan pemerintah menaikkan alokasi pupuk subsidi menjadi 9,6 juta ton serta mengubah skema perhitungan subsidi guna meningkatkan efisiensi dan memperbaiki sistem penyaluran. Kebijakan tersebut, kata dia, melengkapi regulasi sebelumnya sehingga petani kini dapat lebih fokus pada kegiatan budi daya.

Menurutnya, perubahan cara menghitung subsidi yang dilakukan pemerintah bersama PT Pupuk Indonesia berdampak langsung pada sistem penyaluran dan harga pupuk.

“Inovasi cara berpikir untuk menghitung subsidi yang dilakukan pemerintah dan PT Pupuk Indonesia sangat membantu efisiensi, sehingga sistem penyaluran pupuk subsidi menjadi lebih baik, termasuk penurunan harga pupuk subsidi,” ucap Otong dalam forum diskusi daring, Rabu (18/2/2026).

Dampak konkret dari kebijakan itu terlihat pada turunnya harga pupuk bersubsidi, yakni Urea dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram dan NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram. Penurunan sekitar 20 persen tersebut, kata dia, sangat membantu petani menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan semangat tanam.

Ia menjelaskan, sebelum digandakan, alokasi pupuk subsidi nasional hanya sekitar 4,8 hingga 4,9 juta ton. Pada masa itu, jatah pupuk per hektare dinilai belum mencukupi kebutuhan riil petani dalam budi daya.

“Sehingga itu sangat kurang bagi petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk untuk budi daya,” kata Otong merujuk pada alokasi sebelumnya yang hanya sekitar 187 kilogram Urea dan 117 kilogram NPK per hektare.

Selain peningkatan kuota, pemerintah juga memangkas rantai birokrasi dalam penyaluran pupuk subsidi. Jika sebelumnya distribusi harus menunggu peraturan gubernur dan peraturan bupati, kini cukup dengan surat kepala dinas, pupuk sudah dapat disalurkan bahkan sebelum tahun berjalan.

Ketua KTNA Jawa Barat itu menyebut penyederhanaan dari sekitar 140 aturan teknis membuat penyaluran lebih cepat dan tidak lagi tertunda hingga Maret seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Sekarang hanya dengan surat kepala dinas saja sudah bisa menyalurkan, dan itu sudah terjadi sebelum tahun berjalan,” tuturnya.

Implementasi kebijakan di daerah, harap dia, terus diperkuat, termasuk peningkatan akurasi e-RDKK serta pemahaman digitalisasi oleh petani dan pengecer. Dengan kombinasi kenaikan alokasi pupuk, penurunan harga, penyederhanaan birokrasi, dan jaminan harga gabah, Otong optimistis produktivitas dapat ditingkatkan mendekati potensi 9–11 ton per hektare.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Satgas PKH Kuasai Kembali Lahan PT Sukses Jaya Wood

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menguasai kembali lahan seluas 1.583 hektare area PT Sukses Jaya Wood di Sumatera Barat (Sumbar). Foto; Ist

Jakarta, aktual.com – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menguasai kembali lahan seluas 1.583 hektare area PT Sukses Jaya Wood di Sumatera Barat (Sumbar).

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa penguasaan tersebut berkaitan dengan pencabutan izin 28 perusahaan yang salah satunya adalah PT Sukses Jaya Wood (SJW).

“Itu, ‘kan, kaitan pencabutan perizinan perusahaan yang sudah diputuskan Januari kemarin untuk dicabut perizinan perusahaannya dan sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Kehutanan itu,” katanya.

Barita menjelaskan alasan pencabutan izin PT Sukses Jaya Wood adalah perusahaan tersebut telah lalai dengan tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan kawasan hutan yang minimal 30 persen sehingga dikuasai pihak-pihak lain yang tidak memiliki izin.

“Dia tidak melaksanakan kewajibannya dalam menjaga area izin yang dia telah peroleh sehingga lalai dari penyerobotan oleh pihak-pihak yang tidak punya hak atas pemanfaatan kawasan hutan yang telah dia miliki izinnya itu,” ujarnya.

Untuk selanjutnya, lahan tanah yang telah dikuasai akan diserahkan kepada negara untuk nantinya dikelola oleh pihak-pihak yang sesuai peruntukannya.

“Itu nanti tentu diatur regulasinya oleh Kementerian Kehutanan kaitan pemanfaatan hasil hutan maupun untuk investasi. Kalau dia berkaitan dengan industri atau apa pun itu oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM,” katanya.

28 Perusahaan Langgar Aturan Kawasan Hutan

Sebelumnya, Satgas PKH merilis daftar 28 perusahaan yang terbukti melanggar peraturan pemanfaatan kawasan hutan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan 28 perusahaan tersebut terdiri atas 22 pemegang Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman serta enam perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu.

Nama-nama 22 perusahaan pemegang PBPH, yaitu PT Aceh Nusa Indrapuri, PT Rimba Timur Sentosa, dan PT Rimba Wawasan Permai yang berada di Aceh.

Lalu, PT Anugerah Rimba Makmur, PT Barumun Raya Padang Langkat, PT Gunung Raya Utama Timber, PT Hutan Barumun Perkasa, PT Multi Sibolga Timber, PT Panei Lika Sejahtera, PT Putra Lika Perkasa.

Lalu, PT Sinar Belantara Indah, PT Sumatera Riang Lestari, PT Sumatera Sylva Lestari, PT Tanaman Industri Lestari Simalungun, PT Teluk Nauli, dan PT Toba Pulp Lestari Tbk yang berada di Sumatera Utara.

Selanjutnya, perusahaan yang berada di Sumatera Barat terdiri atas PT Minas Pagai Lumber, PT Biomass Andalan Energi, PT Bukit Raya Mudisa, PT Dhara Silva Lestari, PT Sukses Jaya Wood, dan PT Salaki Summa Sejahtera.

Sementara itu, daftar enam perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu, yakni PT Ika Bina Agro Wisesa dan CV Rimba Jaya di Aceh, PT Agincourt Resources dan PT North Sumatra Hydro Energy di Sumatera Utara, serta PT Perkebunan Pelalu Raya dan PT Inang Sari di Sumatera Barat.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

BSI Optimistis Pembiayaan Kendaraan 2026 Tetap Tumbuh Dua Digit

Jakarta, Aktual.com – Pembiayaan kendaraan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menunjukkan tren peningkatan menjelang Ramadan. Permintaan pembiayaan, baik untuk roda dua maupun roda empat, tercatat naik di sejumlah wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi.

Sepanjang 2025, pembiayaan kendaraan perseroan tumbuh sekitar 19 persen secara tahunan dengan total penyaluran mencapai Rp6,41 triliun. Kualitas pembiayaan disebut tetap terjaga dalam kondisi sehat.

Pertumbuhan paling terasa di kawasan padat industri dan mobilitas seperti Jabodetabek, Medan, Surabaya, dan Makassar. BSI menilai capaian tersebut tidak lepas dari strategi penyaluran pembiayaan yang terarah serta pengelolaan risiko yang terukur.

Produk BSI OTO juga menggandeng Mandiri Utama Finance Syariah dalam proses pembiayaan kendaraan baru maupun bekas. Kerja sama ini dilakukan untuk mempercepat proses karena MUF Syariah berfokus pada pembiayaan mobil dan motor.

Direktur Retail Banking BSI Kemas Erwan Husainy mengatakan pertumbuhan ekonomi yang membaik turut menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan kendaraan.

“BSI OTO mencatatkan kinerja solid, tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan industri sekitar 7 persen,” ujarnya di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Ia menyebutkan, setiap menjelang Ramadan, kebutuhan pembiayaan kendaraan di BSI biasanya meningkat sekitar 10 hingga 15 persen. Perseroan, kata dia, berupaya menghadirkan solusi pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, aman, serta memberikan kenyamanan bagi nasabah.

Produk pembiayaan kendaraan BSI menggunakan skema cicilan tetap dengan pilihan tenor yang fleksibel. Pengajuan juga dapat dilakukan melalui jaringan kantor cabang maupun layanan digital superapps BYOND by BSI, yang disebut ikut mendorong minat masyarakat terhadap produk BSI OTO.

Dalam rangka milad kelima, BSI menawarkan sejumlah promo, antara lain special price mulai dari 2,22 persen flat per tahun untuk nasabah ASN, BUMN, BUMD, payroll, dan lainnya. Erwan menyampaikan optimismenya terhadap pertumbuhan pembiayaan kendaraan bermotor pada 2026 yang diproyeksikan tetap tumbuh dua digit.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Analis Pasar Modal Kritisi Rencana BEI Rilis Shareholders Concentration List

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

Jakarta, aktual.com — Kebijakan terbaru Bursa Efek Indonesia (BEI) yang akan merilis Shareholders Concentration List (Daftar Konsentrasi Pemegang Saham) pada akhir Februari atau awal Maret 2026 menuai sorotan tajam dari kalangan analis ekonomi politik pasar modal.

Analis ekonomi politik pasar modal, Kusfiardi, menilai langkah tersebut memang dibingkai sebagai upaya meningkatkan transparansi. Namun, secara struktural, kebijakan itu tidak bisa dilepaskan dari tekanan lembaga pemeringkat indeks global seperti MSCI.

“Dengan aset terindeks sekitar US$18 triliun, MSCI memiliki daya tekan luar biasa terhadap arus modal pasif global. Ketika status Indonesia dipertanyakan atas nama transparansi, itu bukan sekadar isu tata kelola. Itu adalah instrumen leverage politik pasar,” ujar Kusfiardi, di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Menurutnya, ancaman peninjauan status Indonesia pada Januari lalu yang berujung pada net outflow sekitar Rp13 triliun menunjukkan bagaimana sentimen indeks global dapat secara langsung memengaruhi stabilitas domestik.

Kusfiardi menjelaskan, tuntutan pembukaan data Ultimate Beneficial Owner (UBO) serta daftar pemegang saham di bawah 5% memang secara teoritis mendukung pemberantasan manipulasi pasar.

Namun, katanya, dalam praktiknya data tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh algoritma high-frequency trading dan robot trading asing untuk mengoptimalkan strategi akumulasi maupun distribusi saham secara presisi.

“Tanpa firewall struktural, transparansi bisa berubah menjadi peta navigasi bagi modal global untuk mengekstraksi likuiditas domestik,” tegasnya.

Ia menambahkan, struktur emerging markets pasca-krisis 1997 memang relatif terbuka terhadap arus modal jangka pendek. Di Indonesia, arus masuk asing berkontribusi signifikan terhadap likuiditas, namun juga menjadi sumber utama volatilitas saat terjadi gejolak.

Kusfiardi menyampaikan, data BEI menunjukkan jumlah investor ritel telah menembus 21 juta dengan kontribusi transaksi harian lebih dari 50%. Namun, ucapnya, inklusivitas tersebut belum diimbangi perlindungan struktural yang memadai.

“Investor ritel domestik berpotensi menjadi bantalan likuiditas saat investor asing melakukan exit strategy. Demokratisasi pasar tidak boleh berhenti pada kuantitas partisipasi, tetapi harus menjamin distribusi risiko yang adil,” jelasnya.

Ia mengingatkan, volatilitas yang tinggi sering kali menghasilkan keuntungan signifikan bagi investor institusional global, sementara investor ritel domestik menanggung risiko yang tidak proporsional.

Apalagi, mulai 2026, kebijakan batas free float minimum 15% akan berlaku penuh. Hal ini, ujarnya, berpotensi menekan pemegang saham pengendali domestik untuk melepas kepemilikan dalam jumlah besar.

“Dalam kondisi pasar yang sensitif terhadap sentimen global, pelepasan saham besar-besaran berisiko menciptakan transfer kepemilikan ke institusi global seperti BlackRock dengan valuasi diskon,” ujarnya.

Kusfiardi pun menilai dilema yang dihadapi Indonesia bukan sekadar antara oligarki lokal dan transparansi global, melainkan bagaimana memastikan kedaulatan kepemilikan strategis tetap terjaga.

Di sisi lain, menurutnya, dinamika kepemimpinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI turut menambah ketidakpastian pasar. Ia menekankan, reformasi regulasi tidak boleh sekadar administratif, tetapi harus menyentuh akar persoalan struktur pasar.

Tiga Rekomendasi Kebijakan

Kusfiardi juga menilai delapan agenda reformasi OJK, termasuk penguatan manajemen risiko, perlu dibarengi dengan pengawasan terhadap praktik perdagangan berkecepatan tinggi dan penguatan instrumen stabilisasi pasar.

Karena itu, ia menawarkan tiga rekomendasi kebijakan. Pertama, Instrumen makroprudensial terhadap hot money, termasuk pajak progresif atas modal spekulatif jangka pendek.

Kedua, Audit independen tata kelola OJK dan BEI oleh lembaga internasional yang bebas konflik kepentingan.

Ketiga, Penguatan dana stabilisasi pasar yang dikelola secara transparan untuk melindungi investor domestik saat terjadi volatilitas ekstrem.

“Indonesia tidak boleh menjadi koloni finansial. Reformasi pasar modal harus memastikan kedaulatan struktural, bukan sekadar memenuhi standar global yang belum tentu netral,” tegas Kusfiardi.

Menurutnya, jika Shareholders Concentration List hanya berhenti sebagai respons simbolik terhadap tekanan eksternal, maka pertumbuhan IHSG akan bersifat semu—besar secara angka, tetapi rapuh secara kedaulatan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

1...226227228...43,558Halaman 227 dari 43,558

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya