13 April 2026
Beranda blog Halaman 262

Iran Umumkan Rencana Perundingan dengan AS dalam Waktu Dekat

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei. ANTARA/Xinhua/Shadati/aa.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei. ANTARA/Xinhua/Shadati/aa.

Istanbul, aktual.com – Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan persiapan sedang dilakukan untuk menggelar perundingan dengan Amerika Serikat dalam beberapa hari ke depan, dengan konsultasi masih berlangsung guna memfinalkan lokasi pembicaraan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei mengatakan kepada kantor berita resmi IRNA, Selasa, bahwa rencana perundingan tersebut disusun berdasarkan arahan Presiden Masoud Pezeshkian.

“Perencanaan telah dilakukan untuk mengadakan perundingan dalam beberapa hari ke depan, dan konsultasi sedang berlangsung untuk menentukan lokasi, yang akan diumumkan setelah diputuskan,” kata Baghaei.

Ia mengapresiasi negara-negara sahabat yang, menurutnya, menunjukkan kepedulian dan itikad baik dalam membantu membuka jalan bagi proses diplomatik.

Baghaei menegaskan waktu dan tempat perundingan tidak seharusnya menjadi bahan spekulasi media, seraya menekankan bahwa sejumlah negara di kawasan telah menawarkan diri menjadi tuan rumah.

“Pada prinsipnya, lokasi dan waktu perundingan bukan persoalan rumit dan tidak boleh dijadikan alat permainan media,” ujarnya.

Ia menambahkan Turkiye, Oman, serta beberapa negara lain di kawasan telah menyatakan kesiapan mereka untuk memfasilitasi perundingan, yang dinilai Iran sebagai langkah penting.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Trading Halt dan Harga Kepercayaan Pasar: Peran Danantara di Bursa

Ilustrasi - Karyawan melintas di dekat monitor pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww/aa.)

Oleh: Dr. Arya I.P. Palguna
(IEPR/Institute of Economic and Political Resources)

Trading Halt sebagai Sinyal Krisis Kepercayaan

Penghentian sementara perdagangan saham (trading halt) yang terjadi dua hari berturut-turut di Bursa Efek Indonesia merupakan peristiwa langka. Namun, yang lebih penting adalah pesan yang disampaikan pasar: kepercayaan sedang diuji. Dalam sistem keuangan modern, kepercayaan bukan sekadar sentimen, melainkan fondasi keberlanjutan pasar.

Tekanan terhadap pasar saham global memang sedang meningkat. Ketidakpastian arah kebijakan suku bunga Amerika Serikat, penguatan dolar, serta eskalasi konflik geopolitik di sejumlah kawasan mendorong investor global mengambil posisi defensif. Arus modal bergerak ke aset yang dianggap lebih aman, sementara pasar negara berkembang menghadapi tekanan lebih besar. Dalam konteks ini, koreksi pasar dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika global.

Namun, kejatuhan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh faktor eksternal. Tekanan global bertemu dengan persoalan domestik, khususnya kekhawatiran dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengenai aspek kelayakan investasi pasar saham Indonesia. Bagi investor institusional global, indeks MSCI menjadi rujukan utama dalam menentukan alokasi aset lintas negara. Ketika muncul sinyal kehati-hatian, respons pasar cenderung cepat, luas, dan berskala besar.

Aksi jual masif hingga memicu trading halt menunjukkan bahwa yang terguncang bukan hanya harga saham, tetapi juga persepsi terhadap tata kelola pasar. Penghentian perdagangan memang dirancang untuk menahan volatilitas ekstrem, tetapi pada saat yang sama mencerminkan tingkat kecemasan yang tinggi. Pertanyaan yang muncul bukan sekadar seberapa dalam pasar akan terkoreksi, melainkan apakah pasar masih dipercaya.

Demutualisasi Bursa dan Tantangan Tata Kelola

Dalam konteks inilah muncul dorongan demutualisasi bursa melalui pengambilalihan mayoritas saham oleh Danantara. Gagasan ini dilatarbelakangi kebutuhan memperbaiki konflik kepentingan struktural yang melekat pada bursa yang dimiliki oleh pelaku pasar. Ketika pengguna sekaligus menjadi pemilik, risiko ketidaknetralan, perlakuan istimewa, dan distorsi kebijakan tidak pernah benar-benar hilang.

Secara global, demutualisasi bursa telah menjadi praktik umum untuk meningkatkan efisiensi dan tata kelola pasar modal. Bursa besar seperti Singapore Exchange (SGX) dan Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) berhasil bertransformasi menjadi entitas korporasi dengan keterlibatan negara sebagai pemegang saham strategis melalui lembaga investasi negara, tanpa mengorbankan independensi operasional. Namun, pengalaman di sejumlah negara berkembang menunjukkan bahwa keterlibatan negara tidak selalu berdampak positif. Di India, kepemilikan pemerintah di National Stock Exchange sempat menimbulkan kekhawatiran intervensi kebijakan, termasuk dalam penetapan biaya transaksi dan keputusan pencatatan saham, sehingga sebagian investor institusional menilai pasar kurang netral.

Kasus tersebut menegaskan bahwa keberhasilan demutualisasi tidak ditentukan oleh siapa pemiliknya, melainkan oleh kualitas tata kelola, batasan peran, dan perilaku institusional pemilik dalam menjaga independensi bursa.

Danantara dan Ujian Kredibilitas Pasar

Dalam konteks Indonesia, kehadiran negara melalui Danantara berpotensi memperkuat stabilitas jangka panjang dan posisi strategis bursa. Namun, efektivitas langkah ini sangat bergantung pada kemampuan Danantara untuk tetap pasif, profesional, dan transparan sehingga perannya tidak menjadi saluran intervensi kebijakan di luar mekanisme pasar.

Peristiwa trading halt di tengah kekhawatiran investor global menjadi ujian awal terhadap persepsi pasar atas tata kelola Bursa Efek Indonesia. Jika kebijakan bursa dipandang reaktif, sulit diprediksi, atau sarat kepentingan politik, maka risiko kebijakan dan volatilitas pasar berpotensi meningkat signifikan. Dalam konteks ini, peran Danantara harus ditegaskan sebagai investor strategis pasif, sementara pengelolaan operasional bursa tetap berada di tangan manajemen profesional yang independen, dengan standar transparansi dan akuntabilitas setara perusahaan terbuka.

Penghentian perdagangan mungkin bersifat sementara, tetapi hilangnya kepercayaan investor memiliki dampak yang jauh lebih panjang dan sulit dipulihkan. Dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian, menjaga kredibilitas dan integritas pasar bukan sekadar pilihan strategis, melainkan keharusan mutlak bagi stabilitas dan pertumbuhan pasar modal Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Anggota Komisi I DPR Nilai Pelibatan ASN dalam Komcad Bagian Strategi Pertahanan Jangka Panjang

Anggota DPR RI Amelia Anggraini di kompleks parlemen, Jakarta. (ANTARA/HO-DPR)
Anggota DPR RI Amelia Anggraini di kompleks parlemen, Jakarta. (ANTARA/HO-DPR)

Jakarta, aktual.com – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai bahwa wacana untuk menjadikan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai personel Komponen Cadangan (Komcad) adalah bagian dari desain jangka panjang penguatan sumber daya pertahanan negara yang terintegrasi dengan birokrasi sipil.

Dia mengatakan kebijakan itu merupakan salah satu langkah strategis pemerintah guna memperkuat sistem pertahanan semesta. Menurut dia, kebijakan tersebut tidak boleh dipahami semata sebagai mobilisasi personel.

“Kebijakan ini dapat memperkuat ketahanan nasional tanpa mengaburkan batas antara fungsi sipil dan militer,” kata Amelia di Jakarta, Rabu (4/2).

Dia pun menekankan bahwa keterlibatan ASN dalam Komcad harus dilaksanakan secara sukarela, terukur, dan berbasis kompetensi, dengan tetap menjamin profesionalisme ASN serta tidak mengganggu fungsi pelayanan publik.

Oleh karena itu, menurut dia, aspek regulasi, mekanisme pelatihan, kesiapan anggaran, serta kejelasan peran ASN dalam skema pertahanan nasional perlu dijelaskan secara transparan kepada publik.

Menurut dia, kebijakan itu harus dijalankan sesuai prinsip konstitusional dan tata kelola yang akuntabel.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan sebanyak 4.000 aparatur sipil negara (ASN) kementerian dan lembaga yang ada di Jakarta, akan diikutsertakan menjadi komponen cadangan (Komcad).

“Semester pertama 2026 ASN sudah mulai kita latih dan untuk semester pertama ini kita pusatkan di kementerian di Jakarta, kurang lebih 4.000 orang,” kata Sjafrie saat memberikan materi kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia yang mengikuti retreat di fasilitas Pusat Kompetensi Bela Negara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan di Cibodas, Rumpiang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

Sjafrie menjelaskan, para ASN diikutsertakan menjadi komcad guna menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air dalam mengabdi kepada negara.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Tak Cukup Blokir Rekening, DPR Desak PPATK Tutup Akses Situs Judol

Ilustrasi Judi Online dan mesin ketangkasan kasino. (ANTARA/HO)

Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi III DPR RI mempertanyakan pernyataan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana yang menyebut bahwa pada 2025 Indonesia untuk pertama kalinya berhasil menekan angka praktik judi online (judol).

Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta menilai pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan tren judi online di tingkat internasional yang justru menunjukkan peningkatan signifikan. Ia menilai terdapat anomali yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh PPATK.

“Saya meminta penjelasan terbuka, apakah memang terjadi penurunan, atau justru ada kendala. Apakah PPATK kekurangan sumber daya sehingga tidak mampu menjangkau judi online. Karena ada anomali, di internasional judi online semakin marak, sementara di Indonesia diklaim menurun,” ujar Sudirta dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama PPATK di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Di sisi lain, Anggota Komisi III DPR RI Mangihut Sinaga mempertanyakan klaim penurunan judi online sebesar 20 persen yang disampaikan PPATK. Ia menilai angka tersebut perlu diperjelas, apakah benar mencerminkan penurunan aktivitas judi online atau hanya hasil dari pemblokiran rekening semata.

“Apakah angka penurunan itu murni karena berkurangnya aktivitas judi online, atau hanya karena pemblokiran rekening. Jangan-jangan justru pelakunya semakin canggih dan beralih ke metode transaksi lain yang lebih sulit dilacak,” kata Mangihut.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Andi Amar Ma’ruf Sulaiman menegaskan bahwa penanganan judi online tidak bisa hanya bertumpu pada pemblokiran rekening. Menurutnya, langkah tersebut harus dibarengi dengan pemutusan akses pada sumber utama aktivitas judi online, yakni situs dan aplikasi.

“Yang jadi pertanyaan kami bukan hanya soal blokir rekening. Apakah tidak ada solusi untuk mengintervensi website atau aplikasi yang terindikasi melakukan kegiatan judi online sebagai langkah pencegahan oleh PPATK?” ujar Andi.

Atas dasar itu, Andi mendorong PPATK untuk memperkuat kerja sama dengan instansi terkait, baik aparat penegak hukum maupun kementerian teknis seperti Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga penting untuk membangun sistem pencegahan jangka panjang.

Ia mengingatkan, tanpa langkah pencegahan yang komprehensif, Indonesia berpotensi menjadi pasar besar bagi praktik judi online.

“Kalau di BNN kita menyebut Indonesia sebagai pasar narkoba, maka di PPATK kita bisa menjadi pasar judi online. Dengan jumlah penduduk yang besar, ini harus dicegah sejak sekarang,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Lapas Overkapasitas, DPR Desak Penanganan Narkoba Lebih Tegas

RAZIA NARKOBA PENGHUNI LAPAS

Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi III DPR RI Siti Aisyah menilai Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat narkoba. Penilaian tersebut didasarkan pada masifnya peredaran narkotika yang tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga telah menjangkau wilayah pedesaan.

Hal itu disampaikan Siti Aisyah dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan Kepala BNN Provinsi se-Indonesia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, peredaran narkoba di pedesaan telah memicu berbagai dampak sosial, termasuk meningkatnya tindak kriminal. Ia mengaku menemukan langsung fenomena tersebut saat melakukan kunjungan lapangan.

“Ini berdampak langsung pada meningkatnya tindak kriminal di pedesaan. Saat di lapangan saya temukan banyak barang milik warga yang dijual untuk membeli narkoba,” ujar Siti Aisyah.

Kekhawatiran itu diperkuat dengan kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) yang saat ini mengalami kelebihan kapasitas. Ia menyebut sebagian besar penghuni lapas merupakan pelaku kejahatan narkotika.

“Indonesia darurat narkoba karena lapas sudah overkapasitas. Ada yang 100 persen bahkan 200 persen. Dan isinya sekitar 70 sampai 80 persen kasus narkoba,” katanya.

Selain persoalan lapas, Siti Aisyah juga menyoroti masuknya narkoba ke kalangan anak-anak. Ia mengungkapkan telah menerima laporan dari guru sekolah dasar mengenai siswa kelas lima yang sudah terpapar narkoba, bahkan terjerat utang akibat pembelian barang terlarang tersebut.

“Ini sangat memprihatinkan. Anak-anak usia sekolah dasar sudah terpapar narkoba, bahkan sampai berutang,” ujarnya.

Atas kondisi tersebut, Siti Aisyah mendesak penguatan peran BNN sebagai leading sector dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba. Menurutnya, BNN perlu diberi kewenangan dan dukungan lebih besar agar mampu melakukan penindakan secara tegas dan menyeluruh.

Ia juga menekankan pentingnya memperluas akses layanan rehabilitasi hingga ke daerah. Pasalnya, masyarakat di desa dinilai tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk mengakses fasilitas rehabilitasi di ibu kota provinsi.

“Karena hari ini narkoba sudah masuk ke desa-desa. Tidak mungkin masyarakat desa punya dana untuk pergi ke ibu kota provinsi hanya untuk rehabilitasi,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Bezzecchi Resmi Perpanjang Kontrak, Aprilia Amankan Proyek RS-GP Jangka Panjang

Jakarta, Aktual.com — Aprilia Racing resmi memperpanjang kontrak Marco Bezzecchi untuk beberapa musim ke depan. Kesepakatan ini menegaskan komitmen jangka panjang tim pabrikan Italia tersebut dalam mengembangkan RS-GP di ajang MotoGP.

Perpanjangan kontrak ini memperpanjang kebersamaan Bezzecchi dengan RS-GP yang ia juluki Albarosa. Hubungan keduanya disebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga emosional, seiring kepercayaan penuh Aprilia terhadap kontribusi Bezzecchi dalam pengembangan motor.

Dalam kesepakatan tersebut, seluruh aspek teknis RS-GP akan tetap dikembangkan bersama, mulai dari aerodinamika, komponen mekanis, hingga perangkat lunak elektronik. Bezzecchi berkomitmen menjaga standar perawatan motor, sementara Aprilia memastikan performa RS-GP tetap kompetitif di semua kondisi balapan.

“Saya sangat senang memperpanjang kontrak ini. Sejak awal, tujuan saya adalah membangun proyek jangka panjang bersama Aprilia,” kata Bezzecchi.

CEO Aprilia Racing Massimo Rivola menyebut perpanjangan kontrak ini sebagai prioritas utama tim. “Keputusan Marco untuk bertahan, meski menerima banyak tawaran lain, menegaskan kekuatan proyek kami,” ujarnya.

Pada musim MotoGP 2025, Bezzecchi langsung mencetak sejarah sebagai pembalap tersukses Aprilia Racing. Ia meraih tiga kemenangan balapan utama, tiga kemenangan sprint, 15 podium, serta lima pole position, dan finis ketiga klasemen dengan 353 poin.

Hasil tersebut memperkuat posisi Aprilia sebagai salah satu penantang utama dominasi pabrikan Jepang dan Eropa di MotoGP. Dengan keberlanjutan proyek RS-GP dan stabilitas pembalap, Aprilia optimistis dapat menjaga konsistensi performa di musim-musim mendatang.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Berita Lain