13 April 2026
Beranda blog Halaman 268

MUI Minta RI Mundur dari Board of Peace, Istana Siap Buka Dialog

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keterangan di sela agenda Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). ANTARA/Fathur Rochman.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keterangan di sela agenda Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). ANTARA/Fathur Rochman.

Jakarta, aktual.com – Pemerintah segera membuka dialog dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait permintaan agar Indonesia mundur dari keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP), kata pejabat Istana.

“Kita nanti akan berdialog dengan MUI,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2).

Prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah menghormati aspirasi MUI dan meyakini dialog menjadi ruang penting untuk memberikan penjelasan mengenai alasan Indonesia bergabung dalam forum tersebut.

“Nanti, kita akan berikan penjelasan kenapa kita memutuskan untuk bergabung di Board of Peace ini,” ujar Prasetyo.

Ia menekankan keikutsertaan Indonesia di BoP merupakan bagian dari strategi diplomasi untuk membangun komunikasi dan menyampaikan pandangan Indonesia di tingkat internasional, khususnya terkait perjuangan kemerdekaan Palestina.

“Itu kan (bergabung BoP, red) bagian dari cara kita membangun dialog. Kalau kita tidak ikut bergabung, bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan, memberikan pendapat, dalam rangka supaya bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaan,” katanya.

Terkait isu kontribusi atau iuran keanggotaan dalam BoP, Prasetyo menegaskan hal tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia sebagai anggota forum internasional.

“Itu kan bagian dari komitmen,” ujarnya.

Presiden Prabowo resmi menandatangani piagam keanggotaan Indonesia dalam BoP, di sela-sela forum World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.

Dilansir dari laman resmi MUI, permintaan agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan BoP karena dinilai tidak berpihak kepada Palestina.

Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum yang digagas Presiden AS Donald Trump tersebut tidak wajar, mengingat terdapat Perdana Menteri Israel sebagai anggota, sementara Palestina tidak dilibatkan.

Selain itu, MUI juga mengkritisi adanya kewajiban membayar iuran keanggotaan bagi negara-negara anggota BoP.

MUI juga menuding BoP sebagai bentuk neokolonialisme dan menolak konsep “perdamaian semu” yang tidak berbasis keadilan, tidak mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah, serta berpotensi melanggengkan pendudukan Israel dalam kemasan perdamaian.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Prabowo Serukan Berdikari: Indonesia Harus Andalkan Kekuatan Sendiri

Foto: Presiden Prabowo Subianto (dok. YouTube Setpres)
Foto: Presiden Prabowo Subianto (dok. YouTube Setpres)

Jakarta, aktual.com – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya sikap berdiri di atas kaki sendiri (Berdikari) bagi bangsa Indonesia. Ia menegaskan, dalam situasi ancaman maupun serangan, Indonesia tidak bisa berharap bantuan dari negara lain.

Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). Dalam forum itu, Prabowo menegaskan kembali politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas aktif, tanpa terikat pada pakta militer mana pun.

“Kita mengerti semua, kalau kita sungguh-sungguh mau nonblok, kalau kita sungguh-sungguh mau tidak terlibat dalam pakta, kalau kita sungguh-sungguh mau bersahabat sama semua, berarti kita sendiri,” ucapnya.

Menurut Prabowo, pilihan untuk tidak berpihak berarti Indonesia harus siap menghadapi segala risiko secara mandiri. Karena itu, ia kembali mengingatkan gagasan Berdikari yang pernah ditekankan Proklamator sekaligus Presiden pertama RI Sukarno atau Bung Karno.

“Kalau kita diancam, kalau kita diserang, tidak akan ada yang bantu kita saudara-saudara. Percaya sama saya, nobody is going to help us. Karena itu, dari awal Bung Karno mengatakan kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Panglima Besar kita yang pertama, Panglima Besar Sudirman, kita harus percaya pada kekuatan kita sendiri,” ucap Prabowo.

Ia juga menyinggung realitas global yang dinilainya jauh dari kondisi ideal. Dalam tatanan dunia saat ini, kata Prabowo, hukum kekuatan masih berlaku.

“Yang berlaku di dunia ini sekarang adalah yang kuat akan berbuat apa yang mereka kehendaki, yang lemah akan menderita. Itu yang kita hari ini, kita lihat di mana-mana. Jadi saudara-saudara, tugas saya sebagai Presiden, sebagai pemegang kepercayaan rakyat, saya harus menjaga bangsa ini, saya harus menjaga rakyat ini,” ucapnya.

Prabowo menegaskan, prinsip Berdikari bukan sekadar slogan, melainkan fondasi agar Indonesia mampu bertahan dan berdaulat di tengah dinamika global yang kian kompleks.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Israel Dorong AS Serang Iran, Trump Disebut Masih Pilih Jalur Diplomasi

Tel Aviv, aktual.com – Israel dilaporkan mendorong Amerika Serikat (AS) agar melancarkan serangan militer terhadap Iran. Namun, Presiden AS Donald Trump disebut lebih condong menempuh jalur diplomasi dengan tujuan akhir menghentikan program nuklir Teheran.

Informasi tersebut, sebagaimana dilansir media Turki TRT World pada Senin (2/2/2026), diungkapkan sejumlah pejabat Israel yang enggan disebutkan namanya. Pernyataan itu muncul usai pertemuan tertutup para jenderal senior AS dan Israel di Pentagon pada Jumat (30/1) waktu setempat.

Pertemuan tersebut mempertemukan Jenderal Dan Caine, Ketua Kepala Staf Gabungan AS, dengan Jenderal Eyal Zamir selaku Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel. Agenda itu tidak dilaporkan media sebelumnya dan baru mencuat ke publik pada Minggu (1/2).

Zamir disebut terbang ke AS menggunakan jet pribadi, bukan pesawat militer, guna menghindari sorotan dan untuk melobi Washington agar menyetujui serangan terhadap Teheran.

Kabar pertemuan ini juga dilaporkan Reuters, yang mengutip dua pejabat AS tanpa menyebut identitas. Namun, kedua sumber tersebut tidak merinci topik yang dibahas dalam pertemuan di Pentagon.

Media Israel KAN melaporkan, setibanya kembali dari AS, Zamir menghadiri rapat keamanan yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersama pejabat senior Israel. Direktur Mossad, David Barnea, juga disebut hadir.

Dalam forum tersebut, Zamir menyampaikan prediksi bahwa AS berpotensi melancarkan serangan militer terhadap Iran dalam rentang waktu dekat.

“Ini adalah periode ketidakpastian,” kata Zamir dalam rapat keamanan bersama Netanyahu, seperti dikutip Army Radio Israel.

Usai rapat, seorang pejabat Israel yang terlibat dalam diskusi menyebut Trump ingin menempuh negosiasi keras dengan Iran, yang diyakini akan bermuara pada pembongkaran program nuklir Teheran. Namun, Tel Aviv disebut tetap mendorong opsi militer.

Israel bahkan memperingatkan Washington bahwa sikap menahan diri dapat membawa “konsekuensi”, termasuk klaim mereka soal kemajuan Iran dalam memperoleh senjata nuklir. Kekhawatiran terkait program nuklir Iran juga disampaikan para pejabat Israel kepada mitra mereka di AS.

Hingga kini, otoritas Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai pertemuan tersebut.

Dalam beberapa waktu terakhir, AS meningkatkan kehadiran militernya dan memperkuat pertahanan udara di kawasan Timur Tengah. Langkah ini dilakukan di tengah tekanan Trump terhadap Iran agar bersedia berunding, disertai peringatan berulang.

Sementara itu, para pemimpin Iran telah memperingatkan bahwa serangan AS berpotensi memicu konflik regional yang lebih luas.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Alissa Wahid Tegaskan Tolak Board of Peace dan Desak RI Dukung Palestina lewat PBB

Direktur Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Wahid Alissa Wahid memberikan keterangan kepada wartawan usai menjadi pemateri dalam pendidikan dan pelatihan (diklat) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa. ANTARA/Citro Atmoko
Direktur Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Wahid Alissa Wahid memberikan keterangan kepada wartawan usai menjadi pemateri dalam pendidikan dan pelatihan (diklat) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa. ANTARA/Citro Atmoko

Jakarta, aktual.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi meluncurkan inisiatif internasional bertajuk Board of Peace atau Dewan Perdamaian pada 22 Januari 2026, di sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Program ini diklaim sebagai upaya penyelesaian pendudukan Israel atas Palestina sekaligus rekonstruksi Gaza. Sejumlah negara disebut bergabung, termasuk Indonesia.

Sejak awal, inisiatif tersebut dinilai kental dengan kepentingan Amerika Serikat. Rancangan Board of Peace disebut disusun secara sepihak tanpa konsultasi dengan pihak yang menjadi sasaran utama, yakni Palestina. Bahkan, tidak satu pun perwakilan Palestina dilibatkan dalam dewan tersebut. Selain itu, inisiatif ini dinilai tidak memiliki mandat hukum internasional yang jelas dan berpotensi melemahkan peran lembaga multilateral resmi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sehingga rawan menghasilkan keputusan yang tidak transparan dan cenderung mengikuti kepentingan Washington.

Direktur Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Wahid menyampaikan lima sikap tegas terkait inisiatif Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sikap tersebut menegaskan penolakan terhadap inisiatif yang dinilai tidak sejalan dengan perjuangan kemerdekaan Palestina dan amanat konstitusi Indonesia.

“Pertama, menolak Board of Peace yang digagas oleh Presiden Donald Trump karena hal itu nyata-nyata bukan jalan menuju kemerdekaan bangsa Palestina dan merupakan upaya dominasi politik imperial dengan bungkus perdamaian,” kata Alissa, Senin (2/2).

Selain penolakan, Alissa juga mendesak pemerintah Indonesia untuk menarik diri dari keterlibatan dalam inisiatif tersebut. Ia menilai partisipasi Indonesia bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi dalam menjalankan peran internasional.

“Kedua, mendesak Pemerintah Indonesia untuk menarik diri dari keterlibatan dalam Board of Peace karena bertentangan dengan amanat konstitusi untuk melaksanakan keterlibtan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Alissa meminta pemerintah memaksimalkan jalur multilateral yang dinilai lebih sah dan berpihak pada rakyat Palestina, khususnya melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Ketiga, meminta kepada pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan mekanisme PBB yang lebih transparan, akuntabel dan berpihak kepada rakyat Palestina melalui Dewan HAM PBB atau mekanisme hukum internasional lainnya,” katanya.

Di tingkat domestik, ia mendorong peran aktif masyarakat sipil untuk terus mengawal kebijakan negara agar tetap berada dalam koridor konstitusi.

“Keempat, mendorong kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk selalu mengontrol dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan amanah konstitusi agar tercapai kemaslahatan bangsa,” katanya.

Alissa juga menyerukan dukungan berkelanjutan dari seluruh rakyat Indonesia terhadap perjuangan Palestina dan penolakan terhadap kekerasan yang terjadi.

“Kelima, menyerukan kepada seluruh warga Indonesia untuk terus memberikan dukungan kepada perjuangan bangsa Palestina dan melawan genosida yang dilakukan Israel,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Keistimewaan Bulan Sya’ban dan Malam Nisfu, Bulan Rasulullah dan Waktu Pengangkatan Amal

Jakarta, aktual.com – Bulan Sya’ban dikenal sebagai bulan istimewa yang dinisbatkan kepada Baginda Nabi Muhammad ﷺ. Keutamaan ini antara lain ditandai dengan turunnya ayat yang menyeru kaum beriman untuk bershalawat kepada Rasulullah ﷺ. Ayat tersebut sekaligus menegaskan kemuliaan Nabi Muhammad ﷺ, karena bukan hanya umat manusia yang diperintahkan bershalawat, melainkan Allah ﷻ dan para malaikat-Nya turut bershalawat kepada beliau.

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰۤىِٕكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّۗ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

“Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.” (QS. Al Ahzab: 56)

Dari ayat tersebut, Sya’ban dipahami sebagai bulan yang memiliki kedudukan khusus, tidak hanya bagi Rasulullah ﷺ, tetapi juga bagi umatnya. Berbagai peristiwa besar yang terjadi di bulan ini mengandung pelajaran penting yang dapat diamalkan oleh kaum muslimin.

Salah satu peristiwa agung yang dikaitkan dengan malam Nisfu Sya’ban adalah mukjizat terbelahnya bulan. Peristiwa itu terjadi ketika sebagian kaum Quraisy di Makkah meminta Nabi Muhammad ﷺ menunjukkan tanda kenabian. Atas izin Allah ﷻ, Rasulullah ﷺ memperlihatkan mukjizat tersebut secara langsung di hadapan mereka, sehingga menjadi salah satu keistimewaan malam Nisfu Sya’ban.

Selain itu, malam Nisfu Sya’ban juga dikaitkan dengan peristiwa penting lain, yakni pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis (Masjid Al Aqsa) menuju Masjidilharam. Pada masa awal pensyariatan shalat, umat Islam menghadap Baitul Maqdis selama sekitar tujuh belas bulan. Kemudian, Allah ﷻ mengabulkan doa Rasulullah ﷺ untuk berpaling ke kiblat yang beliau ridai, sebagaimana termaktub dalam firman-Nya:

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاۤءِۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۖ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ

“Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.” (QS. Al Baqarah: 144)

Peristiwa pemindahan kiblat ini mengandung hikmah mendalam. Pada satu sisi, berkiblat ke Baitul Maqdis di awal Islam menunjukkan sikap menghormati tradisi para nabi terdahulu dan menjadi sarana mendekatkan hati kaum Ahlul Kitab. Namun, perpindahan kiblat ke Masjidilharam menegaskan identitas dan keistimewaan umat Nabi Muhammad ﷺ, sekaligus menunjukkan kedudukan agung Rasulullah ﷺ di sisi Allah ﷻ, karena kiblat dipindahkan ke arah yang beliau ridhai.

Malam Nisfu Sya’ban juga diyakini sebagai waktu diangkatnya catatan amal manusia selama setahun, serta ditetapkannya takdir untuk satu tahun ke depan. Karena itu, banyak ulama dan orang-orang saleh menganjurkan untuk menghidupkan malam tersebut dengan amal ketaatan, istighfar, dan doa, agar amal yang diangkat ditutup dengan kebaikan dan takdir yang dicatat dipenuhi keberkahan.

Keistimewaan Nisfu Sya’ban juga dikenal sebagai malam pengampunan dosa. Pada malam ini, pintu rahmat dan ampunan Allah ﷻ terbuka luas bagi hamba-hamba-Nya yang bersungguh-sungguh bertaubat, sekalipun mereka pernah bergelimang dosa.

Dengan memahami keutamaan bulan Sya’ban dan malam Nisfu Sya’ban, umat Islam diharapkan semakin menumbuhkan rasa cinta dan rindu kepada Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ, serta memperbanyak amal kebaikan sebagai bekal menuju ridha-Nya, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Tawarkan Jalan Baru Demokrasi, Sekolah Negarawan Desak Amandemen Kelima dan Digitalisasi Aset Negara

Surabaya, aktual.com – Di tengah kejenuhan publik terhadap metode protes konvensional, sebuah gerakan intelektual baru muncul di Surabaya. Sekolah Negarawan, berkolaborasi dengan forum budaya Bangbang Wetan dan Face Data, menggelar diskusi publik bertajuk “Cara.Demo #01: Titik Nadir Demokrasi” di Baradjawa, Sabtu (31/1/2026).

Forum ini menyimpulkan bahwa perbaikan bangsa tidak lagi cukup hanya dengan pergantian figur presiden, melainkan memerlukan perombakan sistem total melalui Amandemen Kelima UUD 1945.

Wakil Direktur Sekolah Negarawan, Rinto Setiyawan, dalam paparan kuncinya menyoroti akar masalah yang disebutnya sebagai “Negara Salah Desain”. Ia menggunakan analogi keluarga broken home untuk menggambarkan kondisi ketatanegaraan Indonesia saat ini.

“Kita terlalu sibuk bertengkar memperebutkan siapa yang salah. Apakah sistem atau orangnya. Jika orangnya apakah ‘Asisten Rumah Tangga’ atau Presiden, sementara ‘Kepala Keluarga’ yakni MPR sebagai representasi kedaulatan rakyat justru telah dilucuti kuasanya,” tegas Rinto.
Menurutnya, struktur yang timpang pasca-amandemen sebelumnya telah membuat Indonesia terjebak dalam fenomena “Perusahaan Zombie”; kondisi di mana Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat naik, namun di sisi lain utang negara membengkak dan beban pajak rakyat semakin berat.

Antitesis Aksi Jalanan

Forum ini juga menjadi kritik terhadap efektivitas demonstrasi jalanan yang dinilai mulai tumpul. Penasihat Sekolah Negarawan, Cak Diel, menyebut bahwa “Cara.Demo” didesain sebagai antitesis dari keputusasaan masyarakat sipil.

“Kita sudah sampai di titik jenuh jika hanya mengandalkan demo di jalanan. Rasanya percuma berteriak jika sistemnya sendiri sudah bebal. Yang dibutuhkan sekarang adalah pembenahan total tata kelola negara dari akarnya, bukan sekadar ganti pemimpin,” ujar Cak Diel.

Solusi Konstitusional dan Teknokratis

Dalam diskusi tersebut, Sekolah Negarawan menawarkan dua solusi konkret untuk keluar dari krisis demokrasi.

Pertama, dari sisi konstitusi, Aziza Mukti memaparkan peta jalan pengembalian kedaulatan rakyat. Solusi ini menuntut pemisahan wewenang yang tegas antara Kepala Negara (dipegang oleh MPR) dan Kepala Pemerintahan (dipegang oleh Presiden).

Kedua, dari sisi tata kelola ekonomi, Direktur IT Sekolah Negarawan, Erick Karya, menekankan pentingnya revolusi manajemen aset. Ia menilai kebocoran anggaran dan korupsi terjadi karena negara “buta” terhadap asetnya sendiri.

“Masalah kita bukan tidak punya uang, tapi tidak adanya transparansi aset. Solusinya adalah penggunaan Intelligent Operation Platform (IOP) untuk integrasi data. Teknologi ini akan menutup celah korupsi dan memastikan distribusi kesejahteraan yang presisi,” jelas Erick.

Apresiasi Akademisi

Gagasan yang dibawa Sekolah Negarawan ini mendapat respons positif dari kalangan akademisi. Pakar komunikasi politik Universitas Airlangga, Dr. Suko Widodo, yang turut hadir, menyebut forum ini sebagai “oase intelektual”.

“Di tengah pendangkalan isu politik yang hanya berkutat pada perebutan kekuasaan, Sekolah Negarawan hadir membawa tawaran pemikiran yang mendasar. Ini adalah bentuk pendidikan politik cerdas yang sangat dibutuhkan publik,” ungkap Suko.

Diskusi ini menjadi penanda dimulainya rangkaian konsolidasi gagasan untuk menghadapi tantangan demokrasi Indonesia menuju tahun 2029, di mana populasi usia produktif diprediksi akan mencapai puncaknya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain