Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
12 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 285

IIMS 2026 Jadi Ajang Honda Gas Penjualan

Jakarta, Aktual.com — Produsen otomotif Honda memanfaatkan ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 sebagai momentum strategis untuk mengerek penjualan awal tahun sekaligus memperkuat posisi di segmen kendaraan penumpang, khususnya SUV. Melalui pameran ini, Honda menargetkan penguatan transaksi ritel, peningkatan minat beli, serta penjajakan pasar terhadap model-model yang telah disegarkan.

Mengusung tema “Power for Every Drive, Start with Trust”, Honda menegaskan pendekatan bisnis yang bertumpu pada kepercayaan konsumen sebagai fondasi pertumbuhan penjualan berkelanjutan. Strategi tersebut diwujudkan melalui kombinasi peluncuran produk, pengalaman berkendara, serta program penjualan khusus selama pameran berlangsung.

Keikutsertaan Honda di IIMS 2026 dilaksanakan oleh PT Honda Prospect Motor (HPM) bersama jaringan main dealer wilayah Jabodetabek, Honda Jakarta Center (HJC). Honda akan menempati Hall D2, Booth D9 di JIExpo Kemayoran selama pameran yang berlangsung pada 5–15 Februari 2026.

Dalam pameran ini, Honda menampilkan jajaran model terbarunya, termasuk tiga model SUV yang mendapat penyegaran. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan tren pasar otomotif nasional, di mana segmen SUV masih menjadi tulang punggung penjualan kendaraan roda empat.

Untuk mendorong konversi penjualan, Honda menghadirkan Special Sales Program dan layanan test drive, yang memungkinkan calon konsumen merasakan langsung karakter berkendara Honda. Selain itu, berbagai area pengalaman seperti Honda Racing Simulator dan Kids Corner disiapkan guna memperluas daya tarik pengunjung dan meningkatkan durasi kunjungan di booth.

PR & Event Department Head PT Honda Prospect Motor, Yessy Anastasia, menyampaikan bahwa kehadiran Honda di IIMS 2026 tidak hanya berfokus pada produk, tetapi juga pengalaman konsumen. Menurutnya, kepercayaan pasar menjadi kunci dalam menjaga performa penjualan Honda di tengah persaingan industri otomotif yang semakin ketat.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Ibu WNI Anak yang Ditahan di Yordania Cemas, Bantuan Diplomasi Pemerintah Dinilai Belum Jelas

Jakarta, Aktual.com – Sidang lanjutan kasus KL, warga negara Indonesia (WNI) yang masih berusia anak dan ditahan di Yordania, kembali digelar dan menyisakan kegelisahan mendalam bagi pihak keluarga. Rita ibu dari KL, mengatakan persidangan kali ini berjalan relatif lebih baik dibandingkan sebelumnya, meski belum memberikan kepastian atas hasil akhir.

Ia menyebut kehadiran salah satu polisi yang terlibat dalam proses penangkapan menjadi perkembangan baru dalam persidangan yang dijalani anaknya.

“Baru selesai sidang dan alhamdulillah kali ini berjalan cukup baik, walaupun hasilnya belum terlihat jelas,” ujar Rita saat dihubungi, Selasa (27/1/2026).

Di tengah proses hukum yang masih berlangsung, Rita menilai dukungan dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI belum sepenuhnya dirasakan. Menurutnya, upaya pendampingan melalui jalur diplomasi masih terlihat ragu untuk ditempuh secara maksimal.

“Kalau bantuan dari Kemenlu masih dipertanyakan,” katanya.

Karena itu, Rita mengaku hanya bisa terus berjuang melalui mekanisme hukum yang tersedia di pengadilan setempat. Kondisi psikologis KL pun menjadi kekhawatiran utama keluarga.

Rita menyebut kondisi anaknya belum stabil dan membutuhkan perhatian serius. Ia menilai situasi tersebut sudah masuk tahap kritikal sehingga pemulangan ke Indonesia menjadi kebutuhan mendesak.

“Dia masih tidak stabil, makanya ini sudah kritikal untuk membawa dia pulang,” ucapnya.

Ia juga mengaku khawatir kondisi tersebut dapat memburuk, terutama menjelang bulan puasa. “Saya takut nanti saat bulan puasa dia malah menggunakan itu untuk mogok makan,” tambahnya.

Sementara itu, Rita menyampaikan jawaban tertulis yang diterimanya dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Amman. Dalam pesan tersebut disebutkan bahwa Kementerian Luar Negeri Yordania telah mengakui dan memantau kasus KL.

Namun hingga kini, KBRI masih menunggu arahan lanjutan dari Jakarta. “MOFA sudah mengakui kasus Kevin dan masih memantau perkembangan proses penanganannya,” demikian isi jawaban KBRI yang diterima Rita, seraya menyebutkan bahwa proses di Jakarta masih berjalan dan belum ada informasi lanjutan.

Rita menilai sikap tersebut menunjukkan belum adanya langkah konkret dari pemerintah Indonesia, khususnya untuk membawa persoalan ini ke tingkat Sekretariat Negara apabila jalur diplomasi dinilai belum membuahkan hasil. Menurutnya, penantian tanpa kepastian justru memperpanjang penderitaan anaknya yang sedang menjalani proses hukum di luar negeri.

Seperti diketahui, KL merupakan WNI yang masih berstatus anak dan saat ini ditahan oleh otoritas Yordania terkait kasus hukum yang menjeratnya sejak beberapa waktu lalu. Proses hukum terhadap KL masih berlangsung di pengadilan setempat, dengan pendampingan terbatas dari perwakilan Indonesia.

Keluarga berharap negara dapat hadir lebih aktif, baik melalui jalur hukum maupun diplomatik, guna memastikan perlindungan hak anak serta membuka peluang pemulangan KL ke Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Achmat
Eka Permadhi

Menteri Dody Sampaikan Progres Penanganan Bencana di Sumatera ke DPR RI

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Aktual/DOK KEMENTERIAN PU

Jakarta, Aktual.com – Pemerintah melaporkan perkembangan terbaru penanganan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI yang digelar di Jakarta, Selasa (27/1/2026). Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa penanganan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan secara menyeluruh lintas sektor, mulai dari Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, hingga Prasarana Strategis.

Langkah tersebut diarahkan untuk memulihkan infrastruktur dasar sekaligus menjaga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat agar tetap berjalan. Menurut Dody, Kementerian Pekerjaan Umum sejak awal telah mengerahkan sumber daya dalam jumlah besar.

Sebanyak 1.377 personel diturunkan, termasuk 402 Generasi Muda PU, dengan dukungan 1.366 personel TNI dan masyarakat. Upaya ini diperkuat dengan pengoperasian 1.937 alat berat, 500 unit sarana pendukung, serta distribusi 6.352 bahan material ke lokasi terdampak.

“Sejak 12 Desember 2025, kami juga telah meluncurkan program padat karya dengan melibatkan lebih dari 30.100 tenaga kerja lokal,” kata Dody.

Berdasarkan data rekapitulasi per 27 Januari 2026, sektor Bina Marga mencatat pemulihan penuh pada seluruh 99 ruas jalan nasional dan 33 jembatan nasional yang terdampak. Seluruh akses tersebut telah berfungsi kembali sejak 30 Desember 2025, sehingga jalur distribusi logistik dan mobilitas masyarakat tidak mengalami gangguan berkepanjangan.

Pada sektor Sumber Daya Air, terdapat 31 daerah irigasi kewenangan pusat dan tujuh daerah irigasi kewenangan daerah yang terdampak bencana. Progres rehabilitasi saat ini mencapai 23 persen, dengan fokus utama pada jaringan irigasi yang mendukung lahan pertanian yang telah memasuki musim tanam melalui koordinasi dengan Kementerian Pertanian.

Penanganan sungai diarahkan pada kegiatan normalisasi dan pengamanan alur sungai akibat banjir berulang dan hujan susulan. Dari total 77 sungai nasional yang terdampak, progres pekerjaan telah mencapai sekitar 52 persen dan ditargetkan selesai pada Oktober 2026.

Upaya tersebut juga mencakup pembangunan sabo dam dan cek dam sebagai langkah pengendalian sedimen. “Kami telah mengidentifikasi bahwa jika hujan masih sangat lebat di daerah hulu, sedimen masih sangat mungkin turun ke daerah hilir,” ujar Dody.

Di bidang Cipta Karya, pemulihan layanan dasar menjadi prioritas utama. Dari 176 Sistem Penyediaan Air Minum yang terdampak, sekitar 70 persen telah kembali berfungsi dan ditargetkan seluruhnya pulih pada 15 Februari 2026. Sementara itu, penanganan fasilitas sanitasi, seperti Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja dan Tempat Pengolahan Akhir sampah, telah mencapai 83 persen, dengan target fungsional penuh pada pertengahan Februari.

Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga membangun sumur bor dalam dan dangkal sebagai sumber air bersih tambahan. Hingga kini, progres pengerjaan sumur bor dalam mencapai 15 persen dan sumur bor dangkal 53 persen, dengan target penyelesaian sebelum bulan Ramadan.

Pada sektor Prasarana Strategis, pembersihan lumpur telah dilakukan di 171 lokasi fasilitas umum, dengan 120 lokasi di antaranya telah kembali digunakan. Pembangunan 1.217 unit hunian sementara juga terus berjalan, disertai penyiapan puskesmas darurat yang ditargetkan dapat beroperasi sebelum 15 Februari 2026.

Artikel ini ditulis oleh:

Achmat
Eka Permadhi

Ribuan WNI Terdampak Kebijakan Kamboja, Menlu Jelaskan Tahapan Pemulangan

Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nym/aa.

Jakarta, Aktual.com – Pemerintah Indonesia memastikan proses penanganan warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak kebijakan penindakan penipuan daring di Kamboja masih berjalan dan belum seluruhnya masuk tahap pemulangan. Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan fokus utama saat ini adalah pendataan dan verifikasi terhadap WNI yang terdampak kebijakan pemerintah Kamboja.

“Perintah yang saya sampaikan kepada KBRI di Phnom Penh adalah melakukan pendataan dan verifikasi terhadap warga negara Indonesia yang terdampak,” ujar Sugiono di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Ia menjelaskan, kebijakan penindakan terhadap aktivitas penipuan daring di Kamboja membuat banyak WNI keluar dari tempat kerja mereka. Kondisi tersebut memerlukan pemetaan yang cermat agar pemerintah dapat memastikan status dan kebutuhan masing-masing WNI.

“Banyak di antara mereka yang keluar dari pekerjaannya setelah ada keputusan dari pemerintah Kamboja,” katanya.

Sugiono menegaskan penegakan hukum sepenuhnya menjadi kewenangan aparat setempat. Sementara itu, peran Kementerian Luar Negeri adalah memastikan perlindungan dan layanan bagi WNI yang terdampak. Setelah proses verifikasi selesai, KBRI akan memberikan pelayanan konsuler kepada para WNI tersebut.

Ia menyebut sebagian WNI telah kembali ke Indonesia secara mandiri, sementara lainnya masih menunggu proses lanjutan.
“Ada beberapa yang sudah pulang secara mandiri dan ada juga yang nantinya perlu dipulangkan,” ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa proses penyaringan terus dilakukan sesuai arahan Menteri Luar Negeri. Ia menyebut jumlah WNI yang menyampaikan pengaduan ke KBRI Phnom Penh mencapai 2.493 orang.

“Seperti yang disampaikan Menteri Luar Negeri, saat ini masih dilakukan proses penyaringan,” kata Yvonne.

Jumlah tersebut merupakan data pengaduan yang diterima setelah WNI keluar dari sindikat penipuan daring pascapenerapan kebijakan lokal di Kamboja. KBRI Phnom Penh juga telah menyiapkan penampungan sementara bagi WNI yang masih berada di Kamboja, sekaligus melakukan pendataan dan pelayanan konsuler guna menjaga kondisi tetap aman dan tertib.

Langkah ini diambil mengingat jumlah WNI yang terdampak jauh lebih besar dibandingkan kondisi normal. Pemerintah juga mempertimbangkan penguatan dukungan, termasuk penambahan personel dan koordinasi dengan unsur keimigrasian, untuk menangani lonjakan jumlah WNI.

Upaya tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh proses, mulai dari pendataan hingga pemulangan, berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik, serta memberikan perlindungan maksimal bagi WNI yang terdampak kebijakan di Kamboja.

Artikel ini ditulis oleh:

Achmat
Eka Permadhi

Bos LPS Ungkap Simpanan di Atas TBP Hambat Penurunan Cost of Fund Perbankan

Jakarta, Aktual.com – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menyatakan porsi dana simpanan perbankan yang berada di atas Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) masih tinggi sehingga menghambat penurunan biaya dana. Kondisi tersebut dinilai memperlambat transmisi penurunan suku bunga ke kredit perbankan.

Anggito menjelaskan, berdasarkan data LPS, lebih dari 30 persen nominal simpanan masih tercatat berada di atas TBP hingga Desember 2025.
“Ini yang menahan penurunan cost of fund dan membuat suku bunga kredit tidak bisa turun lebih cepat,” ujarnya dalam konferensi pers hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Ia menyebutkan suku bunga simpanan pasar dalam beberapa bulan terakhir memang menunjukkan tren penurunan, namun belum sepenuhnya sejalan dengan level TBP yang ditetapkan LPS.
“Kalau dilihat, suku bunga simpanan tenor tiga bulan masih 3,86 persen dan tenor satu bulan 3,62 persen,” lanjut Anggito.

Menurutnya, LPS memutuskan mempertahankan TBP karena fungsinya saat ini lebih sebagai jangkar stabilitas pendanaan perbankan, bukan sekadar instrumen penurunan suku bunga. Ia menilai penyesuaian kebijakan perlu dilakukan secara terukur agar tidak mengganggu kepercayaan deposan.

Selain isu suku bunga, Anggito juga menyoroti meningkatnya risiko pada bank bermodal kecil, khususnya bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), yang menghadapi tantangan struktural dan operasional.
“Masalahnya bukan hanya kondisi keuangan, tetapi juga tata kelola, profesionalisme, dan risiko siber,” tuturnya.

Ia menegaskan LPS mendorong penguatan infrastruktur teknologi, termasuk core banking system, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan sebagai langkah mitigasi risiko jangka panjang. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan sekaligus memperluas basis pendanaan perbankan secara berkelanjutan.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

BP MPR Kunci Lima Agenda Kajian 2026 Lewat Rapim, Luncurkan Program Baru Konstitusi

Ketua BP MPR RI, Yasonna Laoly, memimpin Rapim BP MPR RI yang menetapkan agenda kajian konstitusi 2026 serta program Gema Konstitusi bagi mahasiswa. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Badan Pengkajian (BP) MPR RI menetapkan sejumlah agenda strategis untuk tahun 2026, termasuk melanjutkan lima topik utama kajian ketatanegaraan serta menyiapkan program baru bertajuk Gema Konstitusi yang menyasar kalangan mahasiswa.

Hal itu disampaikan Ketua BP MPR RI, Prof. Dr. Yasonna Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., usai memimpin Rapat Pimpinan BP MPR di Ruang Rapat Samithi III, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua BP MPR Dr. Hj. Hindun Anisah, M.A., Kepala Bagian Sekretariat Badan Pengkajian Biro Pengkajian Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR RI Andrianto, serta perangkat Sekretariat Badan Pengkajian MPR sebagai dukungan teknis.

Lima Topik Kajian Konstitusi Dilanjutkan

Yasonna mengatakan rapat pimpinan digelar untuk membahas program kerja BP MPR sepanjang 2026. Ia menegaskan BP MPR tetap melanjutkan lima topik kajian utama seperti pada tahun sebelumnya.

“Topiknya tetap seperti tahun lalu, antara lain tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat, penguatan kelembagaan, otonomi daerah, serta pemerintahan daerah. Ini semua adalah topik-topik yang mengemuka saat kita bahas pada 2025 dan sangat mencerahkan pandangan para pakar,” kata Yasonna.

Ia menjelaskan pembahasan tersebut juga menyentuh isu-isu strategis seperti Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), hingga respons terhadap berbagai putusan Mahkamah Konstitusi.

“Apakah kita harus menyikapi hal tersebut dengan perubahan UUD? Dan dinamika lainnya. Semua itu kita susun, dibahas, serta dikaji, salah satunya dengan metode Focus Group Discussion (FGD) seperti tahun lalu,” ujar Yasonna.

Program Baru Gema Konstitusi untuk Mahasiswa

Selain melanjutkan agenda lama, BP MPR juga merancang program baru bernama Gema Konstitusi, berupa lomba debat konstitusi antarmahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.

Menurut Yasonna, program debat konstitusi ini berbeda dengan kegiatan sosialisasi yang selama ini dilakukan oleh Badan Sosialisasi MPR yang berbentuk lomba cerdas cermat.

“Kalau Badan Sosialisasi ada lomba cerdas cermat untuk pelajar, ini dari Badan Pengkajian MPR bentuknya debat konstitusi untuk mahasiswa,” katanya.

Program ini, lanjut Yasonna, ditujukan untuk menjaring pandangan generasi muda, khususnya mahasiswa fakultas hukum, ilmu sosial dan politik, serta disiplin ilmu terkait terhadap dinamika ketatanegaraan Indonesia pascareformasi.

“Kita ingin tahu bagaimana pandangan mahasiswa tentang konstitusi kita, bagaimana mereka menyikapi perkembangan sistem ketatanegaraan pascaperubahan UUD 1945. Perdebatan di antara mereka nanti tentu menarik untuk kita dengarkan,” ucapnya.

Ia menambahkan, selain sebagai sarana diskusi, lomba debat ini juga bertujuan mengasah intelektualitas mahasiswa serta mendorong mereka mempelajari konstitusi secara lebih mendalam.

“Karena mereka adalah generasi muda yang ke depan pasti akan terlibat langsung dalam praktik ketatanegaraan itu sendiri,” kata Yasonna.

Koordinasi Kajian Konstitusi dan Empat Pilar Tetap Berjalan

Terkait kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR dan penyerapan aspirasi masyarakat, Yasonna memastikan agenda rutin BP MPR tersebut, termasuk diskusi kelompok terarah, tetap menjadi bagian dari program kerja 2026.

“Agenda-agenda tahun 2025 seperti sosialisasi Empat Pilar, penyerapan aspirasi masyarakat terkait isu-isu ketatanegaraan, dan diskusi kelompok, itu tetap kita lanjutkan,” ujarnya.

Selain itu, BP MPR juga akan terus berkoordinasi dengan Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) dalam membahas berbagai isu konstitusional yang berkembang.

“Dengan K3 kita pasti terus berkoordinasi, baik soal topik kajian maupun diskusi-diskusi menarik terkait dinamika konstitusi. Tahun 2025 pembahasannya sangat menarik dan itu akan kita lanjutkan,” kata Yasonna.

Ia menegaskan, pada intinya Pimpinan BP MPR sepakat untuk meneruskan topik-topik kajian yang telah berjalan, sekaligus membuka ruang bagi topik baru yang diusulkan oleh K3, termasuk yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan MPR serta tugas dan fungsi MPR ke depan.

“Pasti akan ada topik-topik baru, misalnya tentang penguatan kelembagaan atau bagaimana tugas dan fungsi MPR ke depan. Itu semua akan kita kaji bersama,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

1...284285286...43,526Halaman 285 dari 43,526

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya