Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
11 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 286

Menlu Jelaskan Posisi Indonesia di Board of Peace Meski Palestina Tak Terlibat

Jakarta, Aktual.com – Keberadaan Board of Peace yang tidak melibatkan Palestina secara langsung dinilai menjadi tantangan dalam mendorong perdamaian yang berkelanjutan. Isu tersebut mengemuka seiring kehadiran Amerika Serikat dan Israel dalam forum tersebut, yang memunculkan pertanyaan mengenai posisi dan langkah konkret Indonesia.

Menanggapi hal itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa pembentukan Board of Peace sejak awal didorong oleh negara-negara yang tergabung dalam Group of New York. Tujuannya adalah melibatkan Amerika Serikat agar berperan langsung dalam upaya penyelesaian konflik.

“Board of Peace itu didirikan atas permintaan negara-negara yang tergabung dalam Group of New York untuk melibatkan Amerika Serikat,” ujar Sugiono di Jakarta, Senin (27/1/2026).

Menurutnya, langkah tersebut dinilai realistis dan konkret dalam situasi geopolitik yang kompleks. Sugiono menegaskan posisi Indonesia bersama negara-negara lain adalah memastikan Board of Peace tetap berjalan sesuai tujuan awal pembentukannya.

Ia menekankan forum tersebut lahir dari inisiatif internasional untuk menciptakan perdamaian di Gaza dan Palestina.
“Posisi Indonesia dan negara-negara lain adalah memastikan Board of Peace tetap berjalan sesuai tujuan utamanya,” kata Sugiono.

Terkait kekhawatiran sejumlah pihak atas kehadiran Amerika Serikat dan Israel dalam forum tersebut, Sugiono menilai hal itu perlu disikapi secara proporsional. Ia menyebut Amerika Serikat diundang sejak tahap awal pembentukan forum, bahkan sebelum pertemuan di New York, untuk terlibat dalam upaya penyelesaian konflik secara damai.

“Amerika Serikat diundang sejak awal untuk ikut terlibat dalam upaya penyelesaian damai di Gaza dan Palestina,” ujarnya.

Mengenai partisipasi Indonesia dalam Board of Peace, termasuk isu pendanaan, Sugiono menegaskan tidak ada kewajiban pembayaran iuran yang bersifat mengikat. Ia menjelaskan keputusan Presiden untuk berpartisipasi didasarkan pada komitmen mendukung upaya penyelesaian konflik dan rekonstruksi pascakonflik.

“Ini bukan membership fee,” tegasnya.

Menurut Sugiono, pembentukan Board of Peace juga mencakup agenda rekonstruksi di Gaza dan Palestina yang membutuhkan dukungan kolektif. Partisipasi negara-negara yang diundang bersifat sukarela dan memberikan status sebagai anggota Board of Peace selama periode tertentu.

Ia menegaskan setiap negara yang diundang berhak menjadi anggota selama tiga tahun tanpa kewajiban membayar iuran.
“Tidak, tidak ada kewajiban,” ujar Sugiono.

Artikel ini ditulis oleh:

Achmat
Eka Permadhi

Di Tengah Ketidakpastian Global, BCA Bukukan Laba Rp57,5 Triliun

Jakarta, Aktual.com – PT Bank Central Asia Tbk membukukan laba bersih sebesar Rp57,5 triliun sepanjang 2025 meski perekonomian global diliputi ketidakpastian. Perolehan tersebut tumbuh 4,9 persen secara tahunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan laba ditopang oleh pendapatan operasional yang naik 5,4 persen menjadi Rp111,1 triliun serta efisiensi biaya dengan rasio cost to income membaik ke level 30,7 persen. Presiden Direktur BCA Hendra Lembong menilai kinerja tersebut mencerminkan fundamental usaha yang tetap terjaga.

“BCA berterima kasih kepada seluruh nasabah atas kepercayaan dan dukungannya kepada kami. Hal ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bergerak dan berkontribusi bagi perekonomian nasional,” katanya dalam konferensi pers, Selasa (27/1/2026).

Pendapatan bunga bersih perseroan tumbuh 4,1 persen menjadi Rp85,4 triliun, sementara pendapatan nonbunga melonjak 16 persen menjadi Rp25,6 triliun. Ia menyebut penguatan layanan transaksi dan pengembangan produk menjadi penopang utama kinerja pendapatan.

BCA menyalurkan kredit sebesar Rp993 triliun hingga akhir 2025 atau tumbuh 7,7 persen secara tahunan, dengan rata-rata pertumbuhan 10,8 persen sepanjang tahun.
“Penyaluran kredit kami tersebar ke berbagai sektor, mulai dari manufaktur, perdagangan, restoran, hotel, hingga rumah tangga,” ujar Hendra.

Kredit usaha meningkat 9,9 persen menjadi Rp756,5 triliun, sementara pembiayaan konsumer terjaga di level Rp224,1 triliun yang ditopang kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor. Perseroan juga mulai menyalurkan KPR subsidi FLPP untuk segmen swasta sejak Oktober 2025.

Dari sisi pendanaan, dana giro dan tabungan (current account saving account/CASA) tumbuh 13,1 persen menjadi Rp1.045 triliun, mencerminkan kuatnya basis dana murah perseroan.
“Dukungan pemerintah dan otoritas turut membantu kami menjaga stabilitas kinerja di tengah dinamika global,” tuturnya.

Kualitas aset tetap solid dengan rasio loan at risk membaik ke level 4,8 persen dan rasio kredit bermasalah (NPL) terjaga di level 1,7 persen. Kondisi tersebut menegaskan posisi BCA sebagai salah satu indikator ketahanan ekonomi domestik sepanjang 2025.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

IAGI Desak Geosains Masuk Kebijakan Tata Ruang dan Mitigasi Bencana

Jakarta, Aktual.com – Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) menegaskan pentingnya pendekatan geosains sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penanganan bencana dan perencanaan pembangunan. Selama ini, respons terhadap bencana dinilai masih cenderung reaktif, bukan preventif.

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat IAGI 2023–2026 Mirzam Abdurrachman mengatakan diskusi yang digelar IAGI melalui talk show dan forum group discussion (FGD) bertujuan mendorong perubahan cara pandang dalam menghadapi bencana kebumian.

“Kami berharap dari pengalaman bencana yang terjadi, kita tidak lagi merespons secara reaktif. Kejadian terjadi, baru kemudian kita mengambil tindakan. Geosains harus menjadi dasar pengambilan keputusan,” ujar Mirzam di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Menurutnya, bencana yang terus berulang menunjukkan bahwa aspek geosains belum ditempatkan secara proporsional dalam kebijakan tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan risiko bencana.

Padahal, dengan pendekatan geosains, pemerintah dapat memetakan wilayah berbahaya, relatif aman, serta jenis ancaman bencana yang mungkin terjadi di suatu daerah.

“Kalau geosains diletakkan di awal, kita bisa menentukan daerah mana yang berbahaya, daerah mana yang relatif aman, dan penanganannya tentu berbeda. Termasuk alih fungsi lahan dan penguatan infrastruktur, semua basisnya harus dari geosains,” katanya.

Mirzam menjelaskan posisi geologis Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik membuat negara ini memiliki potensi sumber daya sekaligus ancaman bencana yang tinggi. Karena itu, pemahaman geosains harus menjadi fondasi dalam pengaturan tata ruang, mitigasi bencana, dan pembangunan nasional.

Namun, ia menilai pendekatan geosains selama ini masih sering dilihat secara parsial. Kebijakan baru biasanya diambil setelah bencana terjadi, bukan berdasarkan analisis risiko sejak awal.

“Seharusnya kita lebih preventif. Kalau tinggal di daerah rawan gempa atau longsor, bagaimana infrastruktur disiapkan? Itu yang seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan,” ujarnya.

IAGI juga mendorong lahirnya Undang-Undang Kebumian sebagai payung hukum yang komprehensif. Saat ini, pengaturan terkait kebumian masih tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang terintegrasi.

“Kami mendorong Undang-Undang Kebumian karena saat ini cantolan hukumnya masih parsial. Kalau kita membuat kebijakan baru, kekuatannya tidak mengikat karena belum ada payung hukum yang utuh,” kata Mirzam.

Ia menyebut rancangan Undang-Undang Kebumian akan mencakup berbagai aspek, mulai dari kebencanaan, sumber daya alam, geoteknik, hingga geowisata. Tujuannya agar seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kebumian memiliki dasar hukum yang jelas.

Selain persoalan regulasi, Mirzam menyoroti tantangan teknis dalam pembangunan di wilayah rawan bencana. Menurutnya, kegagalan infrastruktur menghadapi bencana bukan semata kesalahan teknis, melainkan akibat penggunaan data lama yang tidak lagi relevan dengan kondisi geologi dan perubahan iklim saat ini.

“Peta-peta yang digunakan dulu dibuat untuk kondisi masa lampau. Sekarang kondisi geologi dan iklim sudah berubah. Karena itu, data harus terus diperbarui dan dijadikan dasar kebijakan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya edukasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Banyak data kebencanaan yang sudah diperbarui, tetapi tidak dipahami atau tidak sampai ke masyarakat karena keterbatasan akses dan komunikasi.

“Data sudah diperbarui, tetapi masyarakat tidak memahami atau tidak menerima informasi. Ini yang membuat bencana tetap tidak bisa dihindari,” katanya.

Mirzam menilai mitigasi bencana di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan payung hukum, keragaman geografis, hingga faktor sosial dan budaya. Dalam beberapa kasus, penyampaian informasi justru lebih efektif jika dilakukan oleh tokoh masyarakat setempat.

“Kadang-kadang geosains saja tidak cukup. Data yang baik harus disampaikan oleh orang yang tepat,” ujarnya.

Sebagai pembanding, Mirzam mencontohkan Jepang yang menjadikan geosains sebagai basis utama pengambilan keputusan. Negara tersebut melakukan mitigasi bahkan di wilayah yang tidak berpenduduk karena dampak bencana tidak hanya menyangkut manusia, tetapi juga infrastruktur dan ekonomi.

“Jepang, Singapura, dan beberapa negara Eropa sudah menggunakan geosains sebagai dasar kebijakan. Kita bisa belajar dari mereka,” katanya.

IAGI berharap pendekatan geosains dapat diterapkan secara holistik dalam kebijakan nasional sehingga penanganan bencana tidak lagi bersifat reaktif, melainkan berbasis mitigasi dan perencanaan jangka panjang.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Tutup Kebocoran Negara, Menkeu Purbaya Obok-Obok Bea Cukai di Priok hingga Batam

Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menggelar operasi bersih-bersih Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada lima pelabuhan besar mulai Rabu (28/1/2026) sebagai langkah menutup kebocoran penerimaan negara. Pelabuhan yang menjadi sasaran awal meliputi Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, serta pelabuhan di Batam dan Sumatera Utara.

Langkah tersebut akan diikuti perombakan pejabat Bea Cukai yang dinilai tidak optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Besok mulai diobrak-abrik salah satunya. Itu seharusnya bisa memperbaiki cara kerja Bea Cukai dan Pajak,” kata Purbaya saat ditemui di kantornya, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Menurutnya, operasi ini merupakan sinyal tegas agar jajaran kepabeanan bekerja lebih disiplin dan transparan. Purbaya menilai pembenahan perlu dilakukan segera agar kebocoran penerimaan tidak terus berulang.

Ia menegaskan tidak semua pejabat di lima pelabuhan tersebut akan langsung dicopot dari jabatannya.
“Sebagian dirumahkan, sebagian tidak, tergantung doa mereka nanti malam,” ujarnya, menekankan evaluasi dilakukan berdasarkan kinerja.

Pengisian jabatan yang ditinggalkan akan dilakukan melalui rotasi internal di lingkungan Bea Cukai. Skema ini dipilih untuk menjaga kelancaran operasional pelabuhan tanpa hambatan adaptasi.

Penataan serupa juga dijadwalkan berlangsung di Direktorat Jenderal Pajak mulai pekan depan. Restrukturisasi tersebut menyasar perbaikan metode pengumpulan pajak melalui optimalisasi teknologi informasi dan kecerdasan buatan.

Ia mengungkapkan kebocoran penerimaan negara selama ini dipicu praktik perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia tanpa memenuhi kewajiban pajak.
“Banyak yang transaksi berbasis tunai, PPN dan PPh tidak dibayar. Nanti tidak akan lolos lagi,” tegasnya.

Rangkaian langkah tersebut dirancang sebagai sinyal pengetatan pengawasan di pintu-pintu utama perdagangan internasional. Pembenahan di pelabuhan besar diharapkan dapat menekan potensi kebocoran penerimaan negara sepanjang 2026.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

DPR Akan Kawal Terus Kasus Dugaan Pekerja Ilegal Warga Singapura TCL Apakah bisa di Deportasi?

Jakarta, aktual.com – Isu pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) kembali menjadi sorotan anggota DPR. Hal terjadi setelah terungkap adanya seorang warga negara Singapura berinisial TCL diperiksa Kanwil Imigrasi, Jakarta baru-baru ini.

TCL diperiksa pada pekan lalu setelah dipanggil untuk ketiga kalinya okeh kantor Imigrasi Jakarta. Pada panggilan pertama dan kedua ia hanya diwakili oleh kuasa hukum.

Kanwil Imigrasi menerima laporan bahwa TCL diduga telah bekerja sejak 2016 hingga saat ini di 3 Perusahaan Besar di Indonesia, salah satunya sebagai Direktur Bridgestone Tire Indonesia.

10 tahun tanpa memiliki izin kerja yang sah, atau dokumen tenagakerjaan yang sesuai aturan bukan hal yang sepele.

Kasus tersebut menjadi sorotan karena berkaitan langsung dengan fungsi pengawasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) yang berada dalam lingkup pengawasan Komisi XIII DPR RI.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi XIII DPR RI Muhammad Shadiq Pasadigoe, menilai beban kerja IMIPAS memang sangat besar dan kompleks. Ia memahami bahwa dalam pelaksanaan tugas, potensi terjadinya kelalaian tidak sepenuhnya bisa dihindari.

“Kalau ada satu kecolongan itu sebetulnya biasa-biasa saja, tetapi kalao sudah 10 tahun kecolongan, Aneh juga,” ujarnya, di komplek DPR usai menghadiri RDP, Selasa (27/1/2026).

Menurutnya, kecolongan dalam pengawasan dapat terjadi apabila sistem pengawasan tidak berjalan optimal.

Karena itu, ia berharap “Pengawasan dari IMIPAS ini terhadap TKA-TKA itu betul-betul dapat diterapkan dengan tegas dan dipantau,” kata Shadiq Pasadigoe.

Terkait sanksi, ia menegaskan bahwa aturan hukum sudah jelas. TKA yang terbukti tidak memiliki izin kerja dapat dikenakan tindakan tegas hingga deportasi.

“Kalau dia kedapatan ya dideportasi aja,” ucapnya singkat.

Ia juga menyoroti kemungkinan adanya praktik kerja ilegal atau kesepakatan tersembunyi. Jika terbukti ada pihak-pihak yang bermain di luar aturan, baik dari unsur TKA maupun pejabat, sanksi hukum harus diberlakukan tanpa pandang bulu.

“Kalau dengan pejabat IMIPAS dia main ‘gelap-gelapan’ ya dihukum, diberhentiin,” katanya.

Muhammad Shadiq Pasadigoe menegaskan Komisi XIII DPR RI berkomitmen untuk terus memantau kinerja IMIPAS agar fungsi pengawasan berjalan sesuai ketentuan. Ia memastikan pengawasan parlemen akan dilakukan secara konsisten sebagai bentuk tanggung jawab terhadap penegakan hukum dan kedaulatan negara. “Oh tentu ya,” ujarnya.

Sementara itu, Ali Mazi, Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, juga mengharapkan perbaikan2 terhadap kinerja institusi tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Pedagang Es Jadul Mengaku Disiksa Oknum Aparat, Tudingan Es Berbahan Spons Dipastikan Keliru

Depok, aktual.com – Sudrajat (50), pedagang es kue jadul, mengaku menjadi korban kekerasan yang dilakukan oknum anggota TNI dan Polri setelah dituduh menjual es berbahan beracun di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (24/1/2026).

Sudrajat menuturkan peristiwa itu bermula saat dirinya berjualan keliling dan melayani pembeli di kawasan Kelurahan Kampung Rawa. Dari lima potong es yang dibeli, satu potong dipermasalahkan dan dituduh mengandung bahan berbahaya.

“Saya mengelak es yang saya jual bukan beracun, tapi anak itu nyuruh bapaknya yang polisi tangkap saya,” ujar Sudrajat saat ditemui di kediamannya di Desa Rawa Panjang, Bojonggede, Bogor, Selasa (27/1/2026).

Ia mengaku tak berdaya ketika dibawa ke sebuah pos keamanan. Di lokasi tersebut, Sudrajat menyebut dirinya diinterogasi oleh sejumlah oknum TNI dan Polri terkait dugaan penggunaan bahan beracun berupa polyurethane foam (PU Foam) yang biasa digunakan untuk busa kasur atau spons.

“Di situ (pos) saya dikepung, saya dipukul, ditendang, padahal saya udah jelasin semuanya,” ucapnya.

Dalam kondisi tertekan, Sudrajat mengaku hanya bisa pasrah. Ia bahkan mengaku memohon ampun dan rela seluruh es dagangannya dibuka demi membuktikan bahwa produknya tidak menggunakan bahan berbahaya.

“Sampai saya disuruh makan es kue saya sama oknum TNI,” jelas Sudrajat.

Ia juga mengaku sempat ditahan di pos tersebut sejak siang hingga malam hari. Selain dipukul dengan tangan, Sudrajat mengingat masih sempat ditendang menggunakan sepatu oleh oknum aparat.

“Saya dikurung itu dari siang sampai malam, saya dibawa naikin ke mobil sambil ditarik di bawa ke kantor polisi,” ungkapnya.

Namun, Sudrajat menyebut selama menjalani pemeriksaan di kantor polisi, dirinya tidak lagi mengalami kekerasan fisik. Ia hanya dimintai keterangan seputar bahan makanan yang dijualnya.

“Saya baru pulang itu sekitar jam dua pagi, sampai rumah itu mau subuh,” tutur Sudrajat.

Belakangan, anggota TNI dan Polri yang terlibat mengakui kesalahan dan menyampaikan permohonan maaf. Video yang sempat viral terkait tudingan es kue jadul berbahan spons dipastikan tidak benar.

Hasil pemeriksaan Tim Keamanan Pangan Dokpol Polda Metro Jaya menyatakan seluruh sampel es kue, es gabus, agar-agar, hingga cokelat meses aman dan layak dikonsumsi.

Menindaklanjuti hasil tersebut, Babinsa Kelurahan Utan Panjang dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Kampung Rawa memberikan klarifikasi di Aula Mako Polsek Kemayoran, Senin (26/1/2026) malam. Bhabinkamtibmas Kelurahan Kampung Rawa, Aiptu Ikhwan Mulyadi, menyampaikan penyesalan.

“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang bertugas dan membuat video tentang penjual es hunkue yang diduga berbahan spons di wilayah Kemayoran, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang timbul akibat video yang sempat beredar luas di media sosial,” kata Ikhwan dalam keterangannya, Selasa (27/1/2026).

Ia mengakui telah menarik kesimpulan terlalu cepat tanpa menunggu hasil uji ilmiah dari instansi berwenang.

“Kami menyadari bahwa kami telah menyimpulkan terlalu cepat, tanpa menunggu hasil pemeriksaan ilmiah dari pihak berwenang seperti Dinas Kesehatan, Dokpol, maupun Labfor Polri. Seharusnya proses klarifikasi dan verifikasi dilakukan terlebih dahulu sebelum memberikan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Ikhwan menjelaskan, tindakan awal tersebut dilakukan sebagai respons cepat atas laporan warga terkait dugaan makanan berbahaya, namun justru berujung kesalahpahaman.

“Pertama, kami ingin menjelaskan bahwa tindakan awal kami merupakan bentuk respons cepat terhadap laporan masyarakat yang khawatir adanya dugaan makanan berbahaya beredar di lingkungan mereka,” ucap dia.

“Niat kami semata-mata untuk mengedukasi, agar tidak ada konsumen yang dirugikan dan memastikan masyarakat merasa aman dalam membeli makanan di lingkungannya. Dalam situasi tersebut, kami hanya berusaha menjalankan tugas dengan cepat untuk mencegah potensi bahaya,” sambungnya.

Permohonan maaf juga disampaikan secara khusus kepada Sudrajat.

“Atas kekeliruan tersebut, kami memohon maaf yang sedalam-dalamnya, khususnya kepada Bapak Sudrajat, pedagang es yang terdampak langsung oleh kejadian ini. Tidak ada maksud untuk merugikan atau mencemarkan nama baik beliau,” ucap Ikhwan.

Ia turut meminta maaf kepada masyarakat luas atas keresahan yang ditimbulkan.

“Kami turut merasakan bagaimana situasi ini dapat mempengaruhi usaha dan kehidupan beliau sebagai pedagang kecil yang mencari nafkah untuk keluarga. Kami juga memohon maaf kepada warga masyarakat seluruhnya apabila video tersebut menimbulkan keresahan, kesalahpahaman, ataupun sentimen negatif terhadap institusi kami,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...285286287...43,526Halaman 286 dari 43,526

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya