Jakarta, aktual.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar kebijakan gizi. Ia telah menjelma menjadi proyek negara berskala raksasa, dengan anggaran ratusan triliun rupiah, jaringan dapur di ribuan titik, serta sentuhan langsung ke kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dengan alokasi anggaran MBG pada 2025 sekitar Rp71 triliun, dan pada 2026 hingga Rp335 triliun, pada titik inilah alarm bahaya dibunyikan. Program dengan dalih ‘piring rakyat’ ini berpotensi menjadi instrumen patronase politik, bagi-bagi proyek demi kepentingan segelintir orang di sekitar kekuasaan.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, melihat risiko itu bukan sebagai kemungkinan, melainkan kecenderungan yang mulai tampak dari program unggulan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tersebut.

“Program dengan sentuhan langsung ke ‘piring rakyat’ adalah instrumen paling efektif untuk membeli loyalitas pemilih di akar rumput. Dan MBG memenuhi semua syarat itu,” kata Ubaid kepada aktual.com di Jakarta, Sabtu (24/1/2026).

Dalam pandangan Ubaid, program MBG, yang targetnya menjangkau 19,47 juta penerima manfaat di 2025 dan 82,9 juta di 2026, memadukan tiga elemen yang sangat rawan disalahgunakan: anggaran jumbo, distribusi masif, dan simbol kesejahteraan langsung.

“Ini politik gentong babi (pork barrel politics) yang dikemas dalam label nutrisi,” tegas Ubaid.

Dari Gizi ke Logika Proyek

Ubaid menilai, sejak awal MBG lebih kuat dibangun sebagai proyek ketimbang kebijakan pendidikan dan kesehatan yang terintegrasi.

“Kita harus berhenti membohongi diri sendiri bahwa memberi makan otomatis mencerdaskan. Kalau tujuannya kualitas belajar, MBG itu hanya variabel pendukung, bukan solusi inti,” ujarnya.

Demi mengejar ambisi 35 ribu unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Pemerintah sibuk mengejar angka: jumlah dapur, jumlah penerima, dan kecepatan penyerapan anggaran. Mengesampingkan hal penting dunia pendidikan, yakni mutu guru dan kualitas sekolah.

“Pemerintah terjebak pada fetisisme administratif. Yang penting anggaran terserap dan foto siswa makan tersebar. Soal mutu guru, fasilitas sekolah, dan lingkungan belajar, itu urusan belakangan,” kata Ubaid.

Logika proyek inilah yang menurut JPPI, membuka pintu lebar bagi patronase politik; kemudahan akses terhadap anggaran, kontrak, ataupun proyek-proyek pemerintah bagi mereka yang dekat dengan kekuasaan.

‘Ratu MBG’ Yasika Aulia

Apa yang disampaikan Ubaid tercermin misalnya dari fenomena Yasika Aulia Ramadhani, putri Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Yasir Machmud. Yasika disebut sebagai ‘Ratu MBG’, karena mengelola puluhan SPPG di provinsi tersebut.

Gadis berusia 20 tahun pada Oktober 2025 ini menjabat sebagai Pembina Yayasan Yasika Group. Melalui yayasannya ia mengelola 41 SPPG yang tersebar di Makassar, Parepare, Gowa, dan Bone. Rinciannya, 16 dapur di Kota Makassar, 3 dapur di Parepare, 2 dapur di Gowa, serta 10 dapur di Bone.

Padahal, jumlah dapur yang dikelola tersebut jauh melebihi batas 10 per yayasan dalam aturan Badan Gizi Nasional (BGN), yang disiasati dengan menggunakan banyak yayasan berbeda.

Ratusan Yayasan Berafiliasi Kekuasaan

Yasika Aulia tidak sendiri. Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam hasil risetnya menemukan ada seratusan yayasan atau mitra SPPG yang mendapatkan proyek tersebut karena diduga punya koneksi dengan lingkaran kekuasaan.

Riset ICW dilakukan Oktober hingga akhir November 2025 dengan mengumpulkan daftar 220 yayasan yang berasal dari laman BGN dan beberapa pemberitaan media. ICW lalu mengerucutkan dan merinci, setidaknya ada 102 yayasan di 38 provinsi di Indonesia yang terafiliasi dengan kekuasaan.

Dalam risetnya itu, ICW mengungkapkan 28 yayasan diduga terkait dengan partai politik, baik yang ada di parlemen maupun luar parlemen. 18 yayasan diduga terafiliasi dengan pebisnis. 12 yayasan diduga terikat dengan birokrasi pemerintahan. 9 yayasan diduga terafiliasi dengan kelompok relawan atau organisasi kemasyarakatan pendukung atau simpatisan kampanye pemilihan presiden.

Kemudian, 7 yayasan diduga tersangkut dengan individu yang merupakan orang dekat pejabat di daerah. 6 yayasan diduga terkait dengan militer. 4 yayasan diduga terikat dengan mantan penyelenggara negara. 3 yayasan diduga tersangkut dengan pengurus atau pendiri yang pernah tersangkut kasus korupsi. Dan, 2 yayasan diduga terafiliasi dengan kepolisian dan kejaksaan.

“Kesimpulan kami pelaksanaan MBG dipenuhi dengan praktik patronase, serta konflik kepentingan. Hal ini menjadikan MBG sebagai wadah berbagi proyek dan dijalankan oleh pihak tanpa kompetensi yang relevan,” kata Peneliti ICW, Seira Tamara.

Catatan ICW juga ditemukan Tempo. Dalam pemberitaannya, hingga September 2025, TNI mengelola 452 unit SPPG. Bahkan, institusi ini menargetkan sebanyak 2 ribu unit SPPG untuk didirikan. Hal sama juga terjadi di Polri yang mengelola 672 unit SPPG di seluruh Indonesia.

Pengawasan Jeruk Makan Jeruk

ICW juga menemukan pengawasan BGN terhadap pelaksanaan program berisiko sulit diwujudkan karena ada dugaan keterlibatan yayasan yang terafiliasi dengan tenaga ahli dan tim teknis BGN yang ikut menjadi penyedia MBG

“Masalahnya pengawasan tidak bisa berjalan secara optimal, salah satunya karena bagian dari BGN justru ikut menjadi eksekutor program,” kata Seira Tamara.

Selain itu, Ubaid menyampaikan, selama pengawasan hanya dilakukan secara internal oleh pemerintah, konflik kepentingan sulit dihindari.

“Pengawasan internal itu jeruk makan jeruk. Yang dibutuhkan adalah dewan pengawas independen, melibatkan masyarakat sipil dan pakar gizi, serta transparansi rantai pasok sampai ke level vendor lokal,” ujarnya.

Tanpa transparansi itu, publik tak pernah benar-benar tahu: siapa mengelola dapur, siapa memasok bahan, dan siapa diuntungkan dari proyek MBG.

“Kalau vendornya masih orang dekat penguasa, ini bukan program gizi. Ini program bagi-bagi proyek,” kata Ubaid tanpa basa-basi.

Laporan: Taufik A Harefa

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi