Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
9 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 297

Prabowo Teken Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza di WEF 2026, Duduk Bersebelahan dengan Trump

Presiden Prabowo Subianto bersalaman dengan Presiden AS Donald Trump seusai penandatanganan dokumen Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza di sela WEF di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). Aktual/Youtube White House.

Davos, aktual.com – Presiden RI Prabowo Subianto bersama sejumlah pemimpin negara menandatangani dokumen peluncuran Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian Gaza di sela World Economic Forum (WEF) 2026 yang digelar di Congress Hall, Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026) siang waktu setempat.

Dalam prosesi penandatanganan tersebut, Presiden Prabowo yang mengenakan peci hitam tampak duduk bersebelahan dengan Presiden Amerika Serikat Donald J Trump. Momen itu menjadi simbol keterlibatan aktif Indonesia dalam upaya internasional mendorong perdamaian dan stabilitas di Gaza, Palestina.

Dikutip dari Antara, Presiden Prabowo tiba di Congress Hall sekitar pukul 11.00 waktu setempat dan langsung menuju ruang VVIP atau holding room untuk menunggu dimulainya acara. Menteri Luar Negeri RI Sugiono telah lebih dahulu hadir guna menyambut kedatangan Presiden sekaligus memberikan pemaparan singkat mengenai agenda kegiatan.

Acara dibuka oleh Presiden Trump pada pukul 11.15 waktu setempat, sebagaimana disiarkan melalui kanal YouTube resmi Gedung Putih. Presiden Prabowo, yang mengenakan kopiah hitam dan setelan jas abu-abu, duduk di barisan depan di atas panggung bersama sejumlah pemimpin negara lainnya. Trump sempat menyapa Prabowo sebelum naik ke podium untuk memberikan sambutan.

Dewan Perdamaian Gaza dibentuk atas inisiatif Presiden Trump sebagai tindak lanjut dari Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza yang mendapat dukungan dalam Resolusi 2803 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Trump menyebut Dewan tersebut akan berfungsi sebagai “otoritas sementara” di Gaza, yang bertugas mengawasi mobilisasi sumber daya internasional guna membantu rakyat Palestina.

“Dewan ini akan memastikan bantuan internasional tersalurkan secara efektif, sekaligus mendukung transisi menuju stabilitas dan perdamaian yang berkelanjutan,” ujar Trump dalam sambutannya.

Sebanyak 20 negara bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza, yakni Amerika Serikat, Bahrain, Maroko, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Hungaria, Indonesia, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turkiye, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Mongolia.

Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan tersebut bertujuan untuk menjaga agar proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara (two-state solution), bukan menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina. Pemerintah Indonesia juga akan memanfaatkan partisipasi ini untuk menyuarakan posisi prinsipil mengenai penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, pembukaan akses kemanusiaan, serta pemulihan tata kelola sipil Palestina yang sah dan legitimate.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo selalu mempertimbangkan untuk bergabung dalam setiap inisiatif internasional yang bertujuan mewujudkan perdamaian di Gaza.

“Kalau secara kehendak, tentunya Bapak Presiden akan mempertimbangkan untuk bergabung, karena yang terpenting adalah tujuannya, yaitu mempercepat proses perdamaian di Gaza,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Langkah Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza menegaskan komitmen diplomasi aktif Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina serta menciptakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan di kawasan Timur Tengah.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Perubahan Iklim Jadi Risiko Inflasi, BI Soroti Volatile Food

Ilustrasi - Pekerja mengangkut beras di gudang beras Bulog.

Jakarta, Aktual.com – Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyatakan inflasi Indonesia masih terkendali dalam beberapa tahun terakhir meski ketidakpastian global terus meningkat. Namun, ia mengingatkan ancaman ke depan berasal dari potensi gejolak harga pangan yang dipicu perubahan iklim.

“Alhamdulillah inflasi beberapa tahun ini bisa stabil. Tahun lalu tercatat 2,92 persen, namun ada satu risiko yang perlu kita waspadai bersama, yaitu volatile food inflation,” ujar Destry saat ditemui di Starting Year Forum 2026 di The St. Regis, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Menurut Destry, perubahan iklim berpotensi mengganggu pola tanam dan hasil panen sehingga menekan pasokan pangan. Kondisi cuaca yang cenderung lebih basah membuat harga pangan menjadi lebih mudah berfluktuasi.

Ia menegaskan stabilitas inflasi tidak bisa dilepaskan dari ketahanan sektor pangan, terutama ketika gangguan pasokan terjadi secara berulang. Karena itu, penguatan produksi dan distribusi pangan dinilai menjadi kunci menjaga inflasi tetap terkendali.

Bank Indonesia, lanjut Destry, terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah melalui pengendalian inflasi nasional maupun regional. “Kita percaya pengendali inflasi pusat dan daerah terus bekerja menjaga stabilitas produksi dan harga pangan di daerah,” katanya.

Di tingkat wilayah, BI mengoptimalkan peran kantor perwakilan untuk bekerja langsung dengan pemerintah daerah dalam memantau harga dan pasokan pangan. Langkah tersebut dilakukan agar potensi lonjakan harga dapat diantisipasi lebih dini.

Meski inflasi masih berada dalam rentang yang dapat dikelola, Destry menegaskan risiko global dan iklim menuntut kewaspadaan berkelanjutan. “Dunia memang tidak baik-baik saja,” tutur Destry, menekankan pentingnya mitigasi bersama agar stabilitas harga tetap terjaga.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Trump Effect Picu Ketidakpastian Global, BI Jaga Stabilitas Rupiah

Jakarta, Aktual.com – Bank Indonesia (BI) menilai Trump Effect menciptakan ketidakpastian ekonomi global yang meningkatkan tekanan terhadap negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyebut dampak tersebut paling terasa pada pasar keuangan dan perdagangan internasional seiring menguatnya kembali isu tarif Amerika Serikat.

Krisis global kini bergerak lebih cepat dan keras dibandingkan dekade sebelumnya, sehingga membuat risiko ekonomi kian kompleks. Ia menyampaikan bahwa faktor geopolitik dan tekanan pasar menjadi tantangan utama BI dalam merancang kebijakan mitigasi risiko.

“Yang pertama adalah masalah tarif Amerika yang tidak selesai-selesai,” kata Destry menggambarkan kekhawatiran BI terhadap hambatan perdagangan dalam Starting Year Forum 2026 di The St. Regis, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Menurut Destry, eskalasi tarif berisiko menaikkan biaya produksi, memicu kenaikan harga barang, dan menekan kinerja ekspor lintas negara. “Dampaknya itu berlapis, dari perdagangan sampai ke pertumbuhan ekonomi yang akhirnya melambat dan terfragmentasi,” lanjutnya.

Tekanan tersebut semakin besar bagi negara berkembang ketika investor global memilih memindahkan dana ke aset yang dianggap lebih aman di tengah ketidakpastian. Kondisi itu tercermin dari pergerakan pasar keuangan global, di mana indeks saham utama seperti S&P 500 dan Nasdaq melemah, sementara dolar AS tetap menguat.

Di tengah guncangan global, BI tetap memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh pada kisaran 4,7–5,5 persen pada 2025 dengan dukungan permintaan domestik yang terjaga. Ruang pertumbuhan pada 2026, kata Destry, relatif lebih terbuka seiring mulai meningkatnya penyaluran kredit dan inflasi yang masih berada dalam sasaran.

Ia juga menyoroti tingginya utang publik negara maju sebagai faktor yang menahan penurunan suku bunga global dan memperketat kondisi pembiayaan. Situasi tersebut dinilai membatasi aliran modal ke emerging market dalam jangka pendek.

Bank sentral, lanjutnya, menyiapkan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus menopang ekspansi ekonomi nasional. Ia menegaskan sinergi antara pemerintah, regulator, dan sektor swasta menjadi kunci menjaga kepercayaan pelaku usaha di tengah tekanan global yang berlanjut.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Izin 28 Perusahaan di Sumatra Dicabut, Kejagung Buka-bukaan Dalami Unsur Pidana

Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah. Aktual/DOK KEJAGUNG

Jakarta, aktual.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mendalami dugaan tindak pidana terkait 28 perusahaan di Sumatra yang izin usahanya telah dicabut pemerintah. Pendalaman itu dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah, mengatakan saat ini proses tersebut masih dalam tahap awal pendalaman.

“Sekarang sedang didalami, baru selesai rapat kemarin. Nah tindak lanjut akan kita umumkan lah, proses pidananya sedang kita dalami,” ujar Febrie di Kejagung, dikutip Kamis (22/1/2026).

Febrie menambahkan, Kejagung terus berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk menindaklanjuti perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi meskipun izin usahanya telah dicabut.

“Nanti di lapangan akan kita bicarakan. Kan ada Kasatgasnya, ada Satgas Garuda, ada Satgas Halilintar. Temuan-temuan di lapangan itu secara fisik akan ada operasi di sana,” imbuhnya.

Ia menegaskan, Satgas PKH yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto akan melakukan penindakan tegas apabila ditemukan perusahaan yang tetap menjalankan aktivitas usaha tanpa izin. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menertibkan kawasan hutan dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran perizinan.

Terkait pemanfaatan lahan yang izinnya telah dicabut, Febrie menyebut hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kementerian dan lembaga terkait sebagai leading sector.

“Nanti leading sektornya ada, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, dan lain-lain,” pungkasnya.

Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan di wilayah Sumatra. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22 perusahaan merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas konsesi mencapai 1.010.592 hektare.

Di antara 22 perusahaan pemegang PBPH itu, salah satunya adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU). Sementara enam perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.

Pencabutan izin ini menjadi langkah tegas pemerintah dalam menata kembali pengelolaan sumber daya alam, khususnya kawasan hutan, sekaligus memastikan aktivitas usaha berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Agenda Elit Global dan Pentingnya Tauhid dalam Arah Negara

Rinto Setiyawan, Ketua Umum IWPI, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan X Institute

Oleh: Rinto Setiyawan , A.Md., S.H., CTP (Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan)

Jakarta, aktual.com – Di era globalisasi, hampir semua negara menghadapi dilema yang sama: bagaimana berinteraksi dengan dunia tanpa kehilangan jati diri. Kerja sama internasional, investasi global, dan standar kebijakan lintas negara sering dipresentasikan sebagai keniscayaan. Namun di balik semua itu, muncul pertanyaan mendasar yang jarang dibahas secara jujur: siapa yang menentukan arah negara, dan atas dasar nilai apa arah itu ditetapkan?

Dalam diskursus global, istilah agenda elit global kerap digunakan untuk menggambarkan arah kebijakan ekonomi, politik, dan pembangunan yang diproduksi oleh pusat-pusat kekuasaan dunia, baik melalui lembaga internasional, pasar modal, maupun konsensus kebijakan global. Agenda ini sering dibungkus dengan bahasa yang terdengar netral: efisiensi, stabilitas, daya saing, dan pertumbuhan. Namun netralitas itu patut diuji, terutama ketika dampaknya justru memperlemah kedaulatan rakyat dan memperlebar ketimpangan.

Masalahnya bukan pada keberadaan agenda global itu sendiri. Dunia memang saling terhubung. Yang menjadi persoalan adalah ketika negara kehilangan kompas nilai dalam menyikapi agenda tersebut. Di sinilah tauhid, dalam pengertian ketuhanan yang melampaui sekat agama formal, menjadi relevan sebagai dasar arah negara.

Tauhid mengajarkan satu prinsip fundamental: tidak ada kekuasaan yang absolut selain Tuhan. Prinsip ini memiliki implikasi langsung dalam kehidupan bernegara. Negara yang bertauhid tidak mudah mengabsolutkan pasar, tidak menuhankan pertumbuhan ekonomi, dan tidak menempatkan sistem global sebagai kebenaran final. Tauhid membangun kesadaran bahwa kebijakan publik harus tunduk pada nilai moral, bukan sebaliknya.
Tanpa landasan ketuhanan, agenda elit global mudah diterima sebagai “takdir kebijakan”. Regulasi dibuat demi kepatuhan internasional, bukan keadilan sosial. Pembangunan diukur dari angka dan indeks, bukan dari kualitas hidup rakyat. Dalam kondisi seperti ini, negara bisa tampak modern dan efisien, tetapi kehilangan makna substantif sebagai pelindung warganya.

Budayawan Emha Ainun Nadjib pernah mengingatkan tentang konsep talbis, yakni penyesatan yang bekerja melalui penyamaran. Dalam konteks sosial-politik, talbis terjadi ketika sesuatu yang tampak benar, sah, dan rasional justru menyesatkan karena menjauhkan manusia dari nilai hakiki. Sistem dan kebijakan bisa tampak ilmiah dan legal, tetapi tetap tidak adil. Inilah bentuk penyesatan paling halus dalam kehidupan bernegara.

Cak Nun bahkan mengingatkan bahwa rakyat sering dibohongi melalui pencitraan, sehingga menyangka telah memilih pemimpin, padahal yang tampil hanyalah boneka yang diproduksi oleh sistem. Pernyataan ini bukan tuduhan personal, melainkan kritik terhadap struktur politik yang semakin jauh dari nilai keteladanan dan tanggung jawab moral.

Tauhid, dalam konteks ini, bukan sekadar simbol keagamaan, melainkan kerangka etis untuk membatasi kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa negara tidak boleh tunduk sepenuhnya pada agenda apa pun, baik global maupun domestik, yang mengabaikan keadilan, kemanusiaan, dan amanat rakyat. Negara bertauhid adalah negara yang berani berkata “tidak” ketika suatu kebijakan melanggar nurani, meskipun kebijakan itu didukung oleh konsensus global.

Penting dicatat, negara bertauhid bukan negara agama. Ia tidak memaksakan keyakinan tertentu, tetapi menegakkan nilai universal yang lahir dari kesadaran ketuhanan: keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan keberpihakan pada yang lemah. Justru dengan fondasi inilah negara mampu berdialog dengan dunia secara setara, bukan sebagai pengikut yang pasif.

Tanpa tauhid sebagai arah, negara berisiko kehilangan kedaulatan moral. Ia mungkin tetap berfungsi secara administratif, tetapi arah kebijakannya ditentukan oleh logika luar yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan rakyat. Dalam jangka panjang, kondisi ini melahirkan apatisme publik, ketidakpercayaan pada negara, dan krisis legitimasi.

Karena itu, perdebatan tentang agenda elit global seharusnya tidak berhenti pada soal ekonomi atau geopolitik semata. Ia harus ditarik lebih dalam, ke pertanyaan tentang nilai apa yang memandu negara dalam mengambil keputusan. Tauhid memberikan jawabannya: bahwa negara harus berdiri di atas nilai yang lebih tinggi dari sekadar kekuasaan dan kepentingan.

Di tengah dunia yang semakin kompleks, Indonesia tidak kekurangan pilihan kebijakan. Yang dibutuhkan adalah keberanian moral untuk menempatkan tauhid, dalam makna ketuhanan yang membebaskan, sebagai kompas arah negara. Tanpa itu, agenda elit global akan terus menentukan arah, sementara negara perlahan kehilangan jiwanya sendiri.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Wamenag Dorong Bimas Islam Fokus Ubah Perilaku Umat, Bukan Sekadar Program Seremonial

Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi'i membuka Rakernas Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Jakarta, Kamis (22/1/2026). Aktual/ANTARA

Jakarta, aktual.com – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo R. Muhammad Syafi’i meminta agar seluruh program Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama berorientasi pada perubahan perilaku umat, bukan semata mengejar capaian angka-angka anggaran.

“Kita tidak berada di ruang fiskal, tetapi berada di ruang nilai, kesadaran, dan perilaku sosial,” ujar Romo Syafi’i saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Direktorat Jenderal Bimas Islam di Jakarta, Kamis.

Wamenag mengapresiasi capaian kinerja Bimas Islam sepanjang 2025. Namun, ia menegaskan bahwa indikator keberhasilan program harus melampaui serapan anggaran. Program yang dijalankan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menurutnya, tantangan utama ke depan bukan lagi menyusun program sebanyak-banyaknya, tetapi memastikan adanya dampak sosial, ekonomi, dan kesadaran ekologis yang nyata di tengah umat.

“Program yang hebat sekalipun tidak ada artinya kalau tidak mengubah kondisi sosial umat secara langsung,” tegasnya.

Ia menambahkan, fokus utama kebijakan bukan pada banyaknya program, melainkan pada dampak yang dihasilkan terhadap kesadaran masyarakat.
“Kita tidak terfokus pada program, tapi pada dampaknya bagi kesadaran mereka terhadap hasil kebijakan pemerintah,” kata dia.

Dari sisi layanan keagamaan, Wamenag juga menyoroti pentingnya integrasi data nasional masjid dan mushalla. Ia mengungkapkan, Indonesia memiliki lebih dari 317.000 masjid dan sekitar 389.000 mushalla, namun pengelolaan datanya masih terfragmentasi dan belum terintegrasi secara optimal.

“Kita perlu mempunyai data yang valid, mulai dari kondisi fisik, partisipasi jamaah, hingga demografi, agar pembinaan masjid benar-benar efektif,” ujarnya.

Romo Syafi’i menekankan pentingnya tata kelola data yang transparan, analitis, dan terstruktur. Meski saat ini terdapat banyak aplikasi, ia menilai fungsi data belum mampu memberikan gambaran komprehensif secara cepat dan akurat.

“Tanpa blueprint yang jelas, kita hanya bekerja keras, tapi hasilnya tidak bisa dikumpulkan dan dianalisis,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menyatakan Rakernas Bimas Islam 2026 menjadi momentum untuk memperkuat perencanaan berbasis dampak. Pendekatan ini dinilai krusial di tengah keterbatasan ruang fiskal Kementerian Agama pada tahun anggaran 2026.

“Kita tidak bisa lagi hanya merencanakan berdasarkan belanja, tetapi harus memastikan setiap program memiliki manfaat yang terukur bagi umat,” ujarnya.

Ia menambahkan, perencanaan berbasis dampak juga merupakan respons terhadap dinamika sosial yang bergerak cepat serta tantangan global, termasuk krisis lingkungan.

Dalam konteks itu, Bimas Islam menempatkan efisiensi sebagai strategi utama untuk menjaga kualitas layanan sekaligus memperluas daya jangkau program pembinaan umat.

“Efisiensi dipahami bukan sekadar mengurangi anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah yang digunakan menghasilkan dampak nyata,” tegas Abu Rokhmad.

Rakernas Bimas Islam 2026 mengusung tema “Menyiapkan dan Melayani Umat Masa Depan” dengan tagline “Terwujudnya Implementasi Perilaku Ekoteologis di Indonesia.”

Tema tersebut menjadi landasan penguatan pembinaan umat yang tidak hanya berorientasi pada aspek ritual keagamaan, tetapi juga mendorong kesadaran keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial berbasis nilai-nilai keislaman.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

1...296297298...43,517Halaman 297 dari 43,517

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya