Jakarta, aktual.com – Pendiri Jaringan Nusantara (JN), Aam Sapulete, menjelaskan upaya hukum yang ditempuh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang melaporkan 4 akun media sosial (medsos) yang menuduh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut terlibat isu ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) bukanlah sikap anti kritik.

Menurutnya, justru Presiden Republik Indonesia ke-6 itu dikenal sebagai pemimpin yang terbuka terhadap kritik. Karena itu, katanya, upaya hukum SBY tersebut merupakan langkah untuk melawan fitnah demi menjaga kebenaran.

“SBY tidak anti kritik. Sejak menjabat presiden, beliau terbiasa dikritik. Tapi yang beliau lawan adalah fitnah. Karena kalau fitnah dibiarkan, tidak diluruskan, maka rakyat bisa menganggap fitnah itu sebagai kebenaran,” ujar Aam dalam keterangannya kepada aktual.com, Sabtu (17/1/2026).

Aam menilai, dalam iklim demokrasi yang semakin terbuka—terutama di era media sosial—perbedaan antara kritik dan fitnah kerap kabur di mata publik. Padahal, keduanya memiliki makna dan dampak yang sangat berbeda.

Menurut Aam, kritik adalah bagian penting dari demokrasi. Kritik, kata dia, lahir dari fakta, data, dan argumentasi yang dapat diuji. Kritik bertujuan untuk memperbaiki kebijakan, mengoreksi kekuasaan, dan menjaga akuntabilitas pemimpin.

Sebaliknya, fitnah adalah tuduhan tanpa dasar, manipulasi informasi, atau narasi menyesatkan yang sengaja dibangun untuk merusak reputasi seseorang.

“Kritik itu sehat. Tapi fitnah itu berbahaya. Fitnah bukan hanya menyerang individu, tapi juga merusak kepercayaan publik dan mencederai nalar demokrasi,” tegas Aam.

Ia menambahkan, sikap SBY yang memilih melawan fitnah dengan membawa jalur hukum justru menunjukkan tanggung jawab moral seorang negarawan. Menurutnya, seorang pemimpin tidak boleh diam ketika kebohongan publik dibiarkan tumbuh dan dianggap sebagai fakta.

“Tidak ada satu pun bukti objektif yang menunjukkan keterlibatan SBY dalam desain, orkestrasi, atau penyebaran isu dugaan ijazah Jokowi. Tuduhan ini murni fitnah politik yang dikonstruksi untuk kepentingan tertentu,” kata Aam.

Aam pun mengingatkan, fitnah yang dibiarkan tanpa klarifikasi atau perlawanan akan menciptakan persepsi keliru di tengah masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mempengaruhi penilaian sejarah terhadap seorang pemimpin maupun kebijakan yang pernah diambilnya.

“Dalam politik, persepsi sering kali lebih kuat daripada fakta. Kalau fitnah tidak dilawan, publik bisa mengira itu benar. Dan ketika sudah dianggap benar, sangat sulit meluruskan,” kata mantan salah satu anggota Tim Sembilan SBY-Boediono ini.

Aam menyebut, karena komitmen itulah SBY merasa perlu membedakan secara tegas antara kritik yang konstruktif dan fitnah yang destruktif.

“SBY percaya bahwa demokrasi harus dijaga dengan kejujuran. Fitnah yang disebar tanpa tanggung jawab adalah bentuk pembusukan demokrasi,” jelas Aam.

Aam juga berharap masyarakat, khususnya generasi muda, bisa lebih cermat dalam menyikapi informasi yang beredar. Ia mengajak publik untuk membiasakan diri memverifikasi informasi, membedakan kritik berbasis fakta dengan fitnah yang dibungkus opini.

“Demokrasi tidak akan sehat kalau ruang publik dipenuhi kebohongan. Melawan fitnah bukan berarti anti kritik, justru itu bagian dari menjaga kualitas demokrasi,” pungkasnya.

Demokrat Laporkan 4 Akun Medsos Tuduh SBY Terlibat Isu Ijazah Jokowi

Sebelumnya, Partai Demokrat melaporkan 4 medsos ke Polda Metro Jaya yang memfitnah SBY terlibat dalam isu ijazah palsu Jokowi. Laporan polisi itu bernomor LP/B/97/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 5 Januari 2026.

Politikus Partai Demokrat Andi Arief mengatakan laporan polisi ini sudah diterima Polda Metro Jaya. Demokrat melaporkan 4 akun medsos itu menggunakan Pasal 263 ayat 1 & 2 jo 264 KUHP baru.

Sementara, 4 akun medsos yang dilaporkan adalah akun YouTube @AGRI FANANI, @Bang bOy YTN, @KajianOnline, dan akun TikTok @sudirowibudhiusmp.

Akun @AGRI FANANI disebut menampilkan insert video dengan judul ‘anak emas SBY korupsi terbesar sepanjang sejarah RI’, kemudian akun @Bang bOy YTN membuat konten berjudul ‘kebongkar siasat buruk SBY di balik somasi ke ketua YouTuber Nusantara, ternyata untuk tangkis aib ini’.

Lalu, akun @KajianOnline membuat konten berjudul ‘SBY resmi jadi tersangka baru fitnah ijazah SBY langsung pingsan sampai dilarikan ke rumah sakit’. Terakhir akun TikTok @sudirowibudhiusmp berkata dengan menuding SBY terlibat dalam isu dugaan ijazah palsu Jokowi melalui pionnya, dalam hal ini pion yang disebut akun itu adalah Roy Suryo.

“Saya bertemu Pak SBY beberapa hari lalu, Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini,” kata Andi Arief, Selasa (6/1/2026)

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan laporan Demokrat tersebut. Laporan itu kini tengah ditangani Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya.

“Benar, ada pelaporan dari seorang pengacara berinisial M yang melaporkan empat akun media sosial yang diduga menyebarkan berita bohong. Saat ini laporan tersebut ditangani oleh Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya,” kata, Selasa (6/1).

Budi menegaskan, setiap laporan masyarakat akan ditangani secara profesional dan objektif. Dia juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

“Kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga ruang digital yang sehat,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi