7 April 2026
Beranda blog Halaman 313

Apa Itu Puasa Qadha Ramadan? Ini Niat dan Tata Cara Pelaksanaannya

Ilustrasi Manusia Berdoa

Jakarta, aktual.com – Puasa Ramadan adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang telah baligh dan memenuhi syarat. Namun, dalam perjalanan menjalankannya, tidak semua orang mampu berpuasa penuh selama sebulan. Ada yang harus berbuka karena sakit, sedang dalam perjalanan jauh (musafir), mengalami haid atau nifas, hingga kondisi darurat tertentu yang dibenarkan oleh syariat.

Islam, dengan penuh kasih sayang, memberikan keringanan bagi hamba-Nya. Meski demikian, keringanan itu tetap diiringi dengan tanggung jawab untuk mengganti puasa yang ditinggalkan. Di sinilah puasa qadha Ramadan menjadi penting sebagai bentuk penyempurnaan ibadah.

Lantas, apa sebenarnya puasa qadha Ramadan itu? Bagaimana hukumnya, niatnya, dan tata cara pelaksanaannya?

Apa Itu Puasa Qadha Ramadan?

Puasa qadha Ramadan adalah puasa pengganti yang dilakukan di luar bulan Ramadan untuk mengganti hari-hari puasa yang terlewat. Dalam istilah fikih, qadha berarti melaksanakan ibadah yang tertunda di luar waktu yang telah ditentukan.

Kewajiban ini ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur’an, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah ayat 184:

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍۗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَۗ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍۗ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗۗ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

“(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, (wajib mengganti) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain…”

Ayat ini menegaskan bahwa puasa yang ditinggalkan karena uzur syar’i tidak gugur, melainkan wajib diganti di hari lain setelah Ramadan.

Hukum Puasa Qadha Ramadan

Hukum puasa qadha Ramadan adalah wajib bagi setiap Muslim yang meninggalkan puasa Ramadan, baik karena uzur syar’i maupun sebab lain yang mengharuskan pembatalan puasa.

  • Kewajiban ini berlaku bagi mereka yang:
  • Mengalami sakit yang tidak memungkinkan berpuasa
  • Sedang dalam perjalanan jauh (musafir)
  • Perempuan yang mengalami haid atau nifas
  • Membatalkan puasa dengan sengaja
  • Menghadapi kondisi darurat yang dibenarkan syariat

Islam memang memberi kemudahan, tetapi menunda qadha tanpa alasan yang sah dapat berakibat dosa. Karena itu, puasa qadha harus dipandang sebagai amanah ibadah yang perlu segera ditunaikan.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Rupiah Tertekan Global, Pemerintah Klaim Investasi Indonesia Aman

Jakarta, Aktual.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, menegaskan pelemahan nilai tukar rupiah belum berdampak signifikan terhadap iklim investasi nasional. Pemerintah menyebut kondisi tersebut masih berada dalam batas toleransi yang dapat diterima investor.

Menurut Rosan, fluktuasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah menjadi faktor yang diperhitungkan investor sejak awal masuk ke Indonesia.

“Pergerakan rupiah ini masih dalam rentang yang sangat bisa diterima oleh investor luar,” ucapnya kepada awak media di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kamis (15/1/2026).

Ia mengungkapkan perlambatan pertumbuhan penanaman modal asing (PMA) tidak mencerminkan penurunan kepercayaan investor, melainkan dipicu oleh laju investasi domestik yang lebih agresif. Percepatan tersebut terutama ditopang realisasi proyek di sektor kimia, kesehatan, plasma darah, serta pengolahan sampah menjadi energi.

Sejumlah proyek strategis, termasuk waste to energy, saat ini telah memasuki tahap awal konsumsi dan proses lelang. Akselerasi proyek tersebut dinilai memperbesar kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) secara persentase dibandingkan investasi asing.

Di sisi lain, tekanan eksternal tetap menjadi faktor yang memengaruhi arus investasi global. Rosan menyinggung ketegangan geopolitik, termasuk hubungan Amerika Serikat dan Venezuela, sebagai dinamika yang berada di luar kendali pemerintah Indonesia.

Untuk menjaga daya tarik investasi, pemerintah terus melakukan berbagai upaya mitigasi. Langkah tersebut dilakukan melalui penyederhanaan regulasi dan penyesuaian kebijakan agar semakin ramah terhadap investor. Pemerintah juga membuka ruang dialog secara berkelanjutan dengan pelaku usaha guna menekan tingkat ketidakpastian.

“Kami aktif berkomunikasi, mendengarkan apa yang dibutuhkan investor, dan apa yang perlu diperbaiki supaya ketidakpastian bisa ditekan,” kata Rosan.

Di pasar keuangan, rupiah pada perdagangan Kamis sore ditutup melemah 31 poin ke level Rp16.896 per dolar AS dari posisi sebelumnya Rp16.865. Sepanjang hari, mata uang Garuda sempat tertekan hingga 35 poin seiring penguatan indeks dolar Amerika Serikat.

Meski rupiah melemah, pemerintah tetap meyakini arus investasi akan bergerak sesuai target.

“Stabilitas nasional kita masih sangat baik, dan itu menjadi keunggulan utama Indonesia,” pungkasnya.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Isu Pilkada Dinilai Berisiko, Kadin Soroti Dampak ke Ekonomi Daerah

Jakarta, Aktual.com – Isu Pilkada kembali mencuat seiring pembahasan kebijakan fiskal pusat yang dinilai berpotensi memengaruhi otonomi daerah dan stabilitas ekonomi wilayah. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai wacana tersebut perlu dikaji secara hati-hati karena berkaitan langsung dengan kinerja ekonomi daerah dan kepercayaan pelaku usaha.

Ketua Komite Tetap Kajian Ekonomi Daerah Kadin Telisa A. Faunty, menyebut isu Pilkada tidak bisa dilepaskan dari kapasitas fiskal dan ruang kebijakan daerah.

“Pilkada itu berkaitan erat dengan otonomi daerah, jadi jangan sampai perubahan kebijakan justru mengganggu pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya dalam Global & Domestic Economic Outlook 2026 di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Telisa menilai tekanan ekonomi daerah saat ini sudah terasa, mulai dari melambatnya pertumbuhan hingga terbatasnya belanja daerah akibat penurunan transfer pusat. Ia menjelaskan kebijakan fiskal yang terlalu ketat berisiko mempersempit ruang gerak kepala daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi menjelang dan pascapilkada.

Selain itu, ia menyoroti narasi dana daerah yang mengendap kerap disederhanakan tanpa melihat kondisi riil di lapangan.

“Tidak semua dana daerah mengendap karena penyimpangan. Banyak juga karena program belum berjalan atau transfer yang terlambat,” kata Telisa.

Pelemahan ekonomi daerah, lanjut dia, tercermin dari pertumbuhan kredit yang masih rendah serta likuiditas yang belum sepenuhnya mengalir ke wilayah. Kondisi ini berpotensi diperburuk jika dinamika Pilkada menimbulkan ketidakpastian kebijakan di tingkat lokal.

Telisa juga mengingatkan bahwa pemangkasan dana insentif daerah dan transfer ke daerah dapat memengaruhi motivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja. Kebijakan tersebut perlu ditimbang ulang agar tidak melemahkan semangat daerah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite Tetap Kajian Global Spillover Kadin, Josua Pardede, menilai stabilitas nasional masih relatif terjaga di tengah tantangan global. Namun, ia mengingatkan bahwa ketidakpastian politik di daerah dapat memengaruhi iklim investasi dan kepercayaan dunia usaha.

“Stabilitas politik daerah penting untuk menjaga confidence investor dan mendorong investasi yang lebih kuat,” ucap Josua.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Arahan Presiden, Pemerintah Kaji BUMN Tekstil untuk Selamatkan Industri Padat Karya

Jakarta, Aktual.com – Pemerintah melalui Danantara Indonesia tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) khusus sektor tekstil dengan nilai investasi sekitar Rp101 triliun. Kajian tersebut disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO BPI Danantara Indonesia Rosan Roeslani, sebagai bagian dari upaya memperkuat industri tekstil nasional yang bersifat padat karya.

Rosan menegaskan, rencana pembentukan BUMN tekstil tidak terlepas dari mandat Danantara untuk menilai dampak ekonomi dan sosial secara menyeluruh.

“Setiap investasi Danantara harus melalui feasibility study dan asesmen dari berbagai parameter,” ujar Rosan usai Konferensi Pers Realisasi Investasi Triwulan IV 2025 di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kamis (15/1/2026).

Menurut Rosan, sektor tekstil menjadi perhatian utama karena kemampuannya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, meskipun tingkat keuntungannya tidak selalu tinggi. Pemerintah, kata dia, bersedia menoleransi tingkat pengembalian investasi yang lebih rendah selama manfaat ketenagakerjaan yang dihasilkan signifikan.

Dalam kajian tersebut, Danantara juga membuka peluang masuk ke perusahaan tekstil yang tengah mengalami tekanan keuangan atau berstatus distressed asset. Rosan menilai langkah restrukturisasi dapat dilakukan sepanjang terdapat keyakinan perusahaan tersebut bisa dipulihkan secara berkelanjutan.

Ia menjelaskan, skema penyehatan yang disiapkan tidak hanya berupa penyertaan modal, tetapi juga pembenahan menyeluruh terhadap model bisnis, kepastian pasar, serta keberadaan offtaker.

“Kita tidak hanya menyuntik modal, tetapi juga memastikan perusahaannya benar-benar bisa berjalan sehat,” katanya.

Meski wacana pembentukan BUMN tekstil menguat, Rosan menyebut bentuk keterlibatan Danantara masih dalam tahap pengkajian. Ia menegaskan belum ada keputusan apakah BUMN tekstil akan dibentuk sebagai entitas baru atau melalui investasi pada perusahaan yang telah ada.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana pembentukan BUMN tekstil merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Airlangga menyatakan Danantara disiapkan sebagai sumber pendanaan dengan nilai investasi sekitar USD 6 miliar guna menghidupkan kembali industri tekstil nasional.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

5.750 Beasiswa LPDP Dibuka 2026, Simak Rincian Alokasinya

Mendiktisaintek Brian Yuliarto memberikan keterangan pers seusai mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertemu 1.200 rektor dan guru besar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Aktual/BPMI-SETPRES

Jakarta, aktual.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan keseriusannya dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan memperluas akses pendidikan tinggi melalui peningkatan jumlah penerima beasiswa, termasuk program unggulan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto. Pemerintah telah menyiapkan kuota sebanyak 5.750 beasiswa LPDP untuk tahun anggaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para rektor dan pimpinan perguruan tinggi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

“Untuk tahun ini, kami menargetkan 5.750 penerima beasiswa baru,” ujar Brian.

Ribuan kursi beasiswa itu akan dialokasikan ke berbagai jenjang pendidikan strategis. Dari total 5.750 kuota, pemerintah menyediakan:

  • 1.000 kursi untuk Beasiswa Garuda (S1)
  • 4.000 kursi untuk jenjang S2 dan S3
  • 750 kursi khusus untuk doktor spesialis

Brian menegaskan, khusus untuk jenjang magister dan doktoral, pemerintah kini menerapkan pendekatan yang lebih terarah. Program studi yang didanai akan diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan nasional dan target pertumbuhan industri yang menjadi prioritas Presiden Prabowo dalam agenda besar Asta Cita.

“Program S2 dan S3 akan diselaraskan dengan target pertumbuhan industri yang dicanangkan Bapak Presiden. Kita butuh tenaga ahli yang benar-benar sesuai dengan arah pembangunan nasional,” jelasnya.

Langkah ini menunjukkan bahwa beasiswa LPDP tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah penerima, tetapi juga pada kualitas dan relevansi keilmuan dengan kebutuhan bangsa. Pemerintah ingin memastikan setiap lulusan LPDP menjadi motor penggerak kemajuan Indonesia di berbagai sektor strategis.

Menurut Brian, setiap tahun Indonesia meluluskan sekitar 1,7 juta sarjana dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari sains dan teknologi hingga ilmu sosial dan humaniora. Jumlah besar ini, kata dia, merupakan potensi luar biasa yang harus dikelola secara serius agar mampu menjadi kekuatan utama daya saing Indonesia di tingkat global.

“Kami ingin memastikan negara hadir dalam setiap langkah anak bangsa yang ingin maju. Program LPDP secara konsisten terus melahirkan talenta unggul,” tegasnya.

Tak hanya LPDP, pemerintah juga terus memperkuat dukungan melalui program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Saat ini, tercatat lebih dari 1,1 juta mahasiswa aktif yang biaya pendidikan dan biaya hidupnya ditanggung penuh oleh negara. Total anggaran yang digelontorkan untuk program ini mencapai Rp 16 triliun per tahun.

Dengan kombinasi LPDP dan KIP-K, pemerintah berharap tidak ada lagi anak bangsa yang terhambat menggapai pendidikan tinggi hanya karena keterbatasan ekonomi. Pendidikan kini benar-benar diposisikan sebagai investasi utama menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Rosan: Investasi Indonesia 2025 Lampaui Target di Tengah Gejolak Global

Jakarta, Aktual.com — Pemerintah Indonesia membukukan realisasi investasi sebesar Rp1.931,2 triliun sepanjang Januari–Desember 2025 di tengah tekanan geopolitik global dan perlambatan ekonomi dunia. Capaian tersebut melampaui target Rp1.905,6 triliun atau setara 101,3 persen, dengan pertumbuhan 12,7 persen secara tahunan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, menyampaikan capaian tersebut dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Triwulan IV 2025, Kamis (15/1/2026). Ia menyebut kinerja ini mencerminkan ketahanan ekonomi nasional di tengah situasi global yang belum kondusif.

“Tahun 2025 bukanlah tahun yang mudah karena ekonomi global masih diwarnai ketidakpastian dan ketegangan geopolitik. Namun, Indonesia tetap mampu menjaga kepercayaan investor,” ujar Rosan di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Kinerja investasi tersebut turut ditopang realisasi pada kuartal IV 2025 yang mencapai Rp496,9 triliun, atau berkontribusi 26,1 persen terhadap total investasi sepanjang tahun.

Dari sisi dampak ekonomi, realisasi investasi 2025 mampu menciptakan sekitar 2,7 juta lapangan kerja baru. Rosan menegaskan penciptaan lapangan kerja menjadi indikator utama keberhasilan investasi nasional.

“Penciptaan lapangan kerja adalah tugas utama pemerintah dan ini menjadi indikator paling penting dari investasi,” katanya.

Berdasarkan sumber pendanaan, penanaman modal asing (PMA) pada kuartal IV 2025 tercatat Rp256,3 triliun atau 51,6 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp240,6 triliun. Namun secara tahunan, pertumbuhan PMDN tercatat lebih tinggi dibandingkan PMA.

Dari sisi sebaran wilayah, realisasi investasi di luar Pulau Jawa sepanjang 2025 mencapai Rp991,2 triliun atau 51,3 persen, melampaui investasi di Pulau Jawa yang sebesar Rp940 triliun. Menurut Rosan, kondisi ini dipengaruhi oleh masifnya proyek hilirisasi di luar Jawa.

Secara regional, Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan realisasi investasi terbesar, disusul DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, dan Sulawesi Tengah. Konsistensi Sulawesi Tengah dan Maluku Utara mencerminkan dampak lanjutan pengembangan industri berbasis sumber daya alam.

Sepanjang 2025, investasi hilirisasi tercatat sebesar Rp584,1 triliun atau 30,2 persen dari total investasi nasional, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan mulai meluas ke sektor perkebunan serta kelautan yang lebih padat karya.

“Hilirisasi kini tidak hanya di mineral, tetapi mulai meluas ke perkebunan dan kelautan yang dampak penciptaan kerjanya lebih besar,” ujar Rosan.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Berita Lain