Jakarta, Aktual.com – Peneliti GREAT Institute, Adrian Nalendra Perwira, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berpeluang mencapai 5,6 persen di tengah tekanan ketidakpastian global. Proyeksi tersebut bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga konsumsi, mengoptimalkan belanja negara, dan mempercepat reformasi struktural.

“Pertumbuhan itu mungkin dicapai, tetapi ada prasyarat yang harus benar-benar dijalankan pemerintah,” ujarnya dalam Forum Economic Outlook 2026 oleh GREAT Institute, di Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

Ia menjelaskan konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026. “Tanpa stimulus yang menjaga daya beli kelas menengah, konsumsi hanya akan bertahan, bukan menjadi penggerak pertumbuhan,” kata Adrian.

Selain konsumsi, belanja pemerintah dinilai memiliki peran strategis meski kontribusinya terhadap PDB relatif kecil. Ekonom tersebut menilai pengeluaran negara yang dilakukan lebih awal dan berkualitas akan memperkuat permintaan domestik.

Dari sisi investasi, ia melihat pola pertumbuhan yang masih fluktuatif akibat ketidakpastian global dan hambatan struktural di dalam negeri. “Investasi sulit tumbuh stabil jika iklim usaha belum direformasi secara serius,” tuturnya.

Ia juga menilai sektor perdagangan tidak dapat lagi menjadi mesin utama pertumbuhan pada 2026 karena fragmentasi global dan normalisasi komoditas. Namun demikian, ia mencatat adanya perbaikan di sektor manufaktur yang tercermin dari ekspansi indeks Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan peningkatan impor bahan baku.

Berdasarkan kajian GREAT Institute, pertumbuhan ekonomi 2026 diperkirakan berada di kisaran 5,3–5,6 persen dengan catatan tiga prasyarat dijalankan secara konsisten.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Jakarta, Aktual.com – Pemerintahan Prabowo Subianto menjadikan ekonomi rakyat sebagai poros utama kebijakan pembangunan nasional di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Langkah ini diambil untuk memastikan pemerataan kesejahteraan benar-benar dirasakan hingga ke pelosok desa.

Direktur Eksekutif GREAT Institute, Anto Sudarto, menilai Indonesia tetap berada dalam kondisi stabil dan optimistis meski dunia menghadapi tekanan ekonomi dan berbagai bencana. Hal tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari kepemimpinan nasional yang kuat.

“Situasi global memang penuh ketidakpastian, ditambah berbagai bencana di sejumlah negara. Namun Indonesia masih relatif stabil dan optimis untuk terus maju karena kepemimpinan Presiden Prabowo yang kuat dan fokus pada kepentingan rakyat,” ujarnya dalam Forum Economic Outlook 2026 oleh GREAT Institute, di Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

Lebih lanjut, pemerataan kesejahteraan menjadi benang merah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo sejak tahun pertama. Hal ini dibuktikan melalui berbagai program kerakyatan prioritas yang langsung menyentuh masyarakat bawah.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau lebih dari 53 juta penerima tidak hanya meningkatkan kualitas gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat dari petani, UMKM, hingga distribusi lokal.
Di sektor pendidikan, pemerintah mendorong pemerataan akses melalui pembangunan dan perbaikan sekolah rakyat serta menargetkan pembangunan sekitar 300 ribu jembatan penghubung menuju sekolah di seluruh Indonesia.

“Jembatan-jembatan ini sederhana, tapi dampaknya besar. Anak-anak SD di desa bisa berangkat sekolah dengan aman, tidak harus menyeberang sungai atau kehujanan, ini bentuk kehadiran negara yang nyata,” kata Anto.

Selain pendidikan, penguatan ekonomi desa dilakukan lewat pengembangan koperasi desa yang ditargetkan menjangkau puluhan ribu unit. Kebijakan tersebut membuat desa mulai berperan sebagai penggerak ekonomi lokal, bukan sekadar penerima bantuan.

Di sektor industri, pengembangan mobil nasional dinilai mendukung pemerataan melalui penciptaan lapangan kerja baru di daerah. Ia berharap arah kebijakan pemerintahan Prabowo menunjukkan keberpihakan pada ekonomi rakyat.

“Ideologi ekonomi rakyatan itu kini tidak lagi sebatas wacana, tetapi mulai diwujudkan,” tuturnya.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menggelar MPR Goes to Campus perdana di tahun 2026 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Kampus Muhammadiyah Sumatera Barat menjadi kampus ke 40 dalam rangkaian acara MPR Goes to Campus yang diinisiasi Eddy sejak menjabat sebagai Pimpinan MPR pada November 2024 lalu.

Acara di Universitas Muhammadiyah Sumbar ini adalah rangkaian kunjungan kerja Eddy Soeparno setelah sehari sebelumnya Ia menyalurkan bantuan bagi korban bencana banjir di Agam, Sumatera Barat.

Dalam kesempatan dialog di kampus tersebut, Eddy menyampaikan bahwa perubahan iklim sudah sampai pada tahap krisis dan terjadi dekat dengan kita.

“Saya tidak mau lagi menggunakan istilah perubahan iklim karena yang terjadi saat ini sudah pada tahap krisis iklim. Harus ada upaya untuk mencegah jangan sampai krisis ini semakin parah dan menjadi bencana iklim,” tegasnya.

Doktor Ilmu Politik UI ini menyampaikan sepanjang tahun 2025 sudah jelas terbukti bahwa krisis iklim berdampak pada kelompok ekonomi lemah dan miskin.

“Mulai dari banjir rob, hujan ekstrem yang terjadi terus menerus hingga bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumut dan Sumbar berdampak paling besar pada rakyat miskin,”

Karena itu Eddy mendorong pemerintah untuk menjadikan tahun 2026 sebagai tahun mitigasi krisis iklim. Tanpa agenda mitigasi yang jelas dan terarah dampak krisis iklim dikhawatirkan semakin memburuk.

Sejalan dengan itu, Eddy menekankan urgensi percepatan pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim sebagai instrumen kunci untuk mengintegrasikan agenda mitigasi krisis iklim secara nasional.

“Selama ini, kebijakan iklim Indonesia masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral yang belum sepenuhnya terkoordinasi. Keberadaaan RUU tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang menyatukan perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, serta mekanisme evaluasi kebijakan perubahan iklim lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan,”

“Keberadaan undang-undang khusus perubahan iklim akan memberikan kepastian arah kebijakan jangka panjang mitgasi iklim serta memperkuat akuntabilitas negara dalam memenuhi komitmen penurunan emisi,” tambahnya.

Waketum PAN ini juga mendorong agar pemerintah dan kampus bersinergi dalam mempersiapkan kebijakan mitigasi iklim agar lebih terarah dan tepat sasaran.

“Sejak awal saya terus mendorong agar kampus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan menghadapi dampak krisis iklim ini. Hasil riset dan data-data ilmiah dari universitas sangat diperlukan untuk menyusun kebijakan yang tepat dan berdampak,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano