6 April 2026
Beranda blog Halaman 339

Menkeu Sebut Defisit APBN 2025 Naik Demi Jaga Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta, Aktual.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) sebagai bagian dari kebijakan countercyclical. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan pendapatan negara.

Dalam paparan APBN Kita Edisi Januari, Purbaya menyampaikan defisit APBN per Desember 2025 mencapai Rp695,1 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dari target awal, namun masih berada di bawah batas aman defisit sebesar 3 persen dari PDB.

“Defisitnya memang naik dari rencana awal, tetapi ini merupakan pilihan kebijakan untuk menjaga ekonomi tetap berekspansi,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Ia menegaskan pemerintah secara sadar tidak menekan belanja negara secara berlebihan demi menjaga defisit tetap rendah. Menurutnya, pengetatan belanja yang terlalu dalam justru berisiko menekan pertumbuhan ekonomi.

“Kalau belanja ditekan terlalu dalam, ekonomi justru bisa morat-marit dan kehilangan momentum,” katanya.

Struktur APBN 2025 menunjukkan pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari pagu anggaran. Kondisi tersebut mencerminkan peran APBN sebagai instrumen stabilisasi untuk meredam dampak volatilitas ekonomi.

Sejalan dengan hal itu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kondisi fiskal pada 2025 memang menuntut kebijakan yang lebih ekspansif. Ia menyebut penurunan harga komoditas global serta perubahan kebijakan penempatan dividen menjadi faktor yang menekan kinerja pendapatan negara.

“Dengan ruang fiskal yang terbatas, belanja tetap diarahkan untuk mendorong ekspansi ekonomi,” ujar Febrio.

Ia menambahkan, sejumlah program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, serta pembangunan perumahan tetap dijaga keberlanjutannya melalui strategi belanja tersebut. Program-program ini dinilai penting untuk menopang daya beli masyarakat dan menjaga aktivitas ekonomi nasional.

Menurut Febrio, kebijakan fiskal yang ekspansif namun tetap terukur akan menjadi fondasi bagi pemulihan ekonomi ke depan. Ia optimistis peningkatan aktivitas ekonomi secara bertahap akan berkontribusi pada perbaikan pendapatan negara dan pengendalian defisit pada tahun-tahun berikutnya.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Digantikan Rafale, Pesawat Hawk Skadron Udara 12 Resmi Dilepas Pangkoopsau

Pekanbaru, Aktual.com — Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara (Pangkoopsau) Marsda TNI Djoko Hadipurwanto memimpin upacara pelepasan pesawat Hawk 109/209 dari Skadron Udara 12 Wing 3.1 Tempur menuju Skadron Udara 1 Wing 3.1 Tempur. Upacara berlangsung di Apron Base Ops Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Rabu (7/1/2026).

Ke depan, Skadron Udara 12 Wing 3.1 Tempur direncanakan akan diperkuat dengan kehadiran pesawat tempur Rafale yang dijadwalkan tiba pada akhir Januari 2026. Kehadiran alutsista modern tersebut merupakan bagian dari program modernisasi TNI Angkatan Udara guna meningkatkan daya tangkal serta kesiapsiagaan operasional dalam menjaga kedaulatan udara nasional.

Tradisi pelepasan pesawat ini menjadi bentuk penghormatan TNI Angkatan Udara terhadap alutsista yang telah mengabdi, sekaligus simbol estafet pengabdian dari satu satuan ke satuan lainnya.

Pangkoopsau menjelaskan bahwa pesawat Hawk 109/209 yang dilepas telah menjadi bagian penting dalam perjalanan tugas Skadron Udara 12 Wing 3.1 Tempur. Pesawat tersebut berperan dalam mendukung pembinaan kemampuan tempur penerbang, pelaksanaan latihan, serta menjaga kesiapan operasional satuan.

“Di balik setiap jam terbang pesawat Hawk, tersimpan dedikasi, loyalitas, serta kerja keras para penerbang, teknisi, dan seluruh personel pendukung yang senantiasa menjaga keselamatan terbang dan kerja, serta kesiapan alutsista secara optimal,” ujar Djoko, dikutip dari keterangan pers, Kamis (8/1/2026).

Ia menegaskan, tradisi pelepasan pesawat tidak hanya bermakna administratif, tetapi juga memiliki nilai historis dan emosional yang patut dihormati bersama.

“Oleh karena itu, tradisi pelepasan ini tidak hanya bermakna administratif, tetapi juga memiliki nilai historis dan emosional,” katanya.

Upacara pelepasan pesawat Hawk 109/209 dari Skadron Udara 12 Wing 3.1 Tempur menuju Skadron Udara 1 Wing 3.1 Tempur yang berkedudukan di Lanud Supadio, Pontianak, berlangsung secara khidmat. Kegiatan tersebut diikuti oleh para pejabat Koopsau, pejabat Lanud Roesmin Nurjadin, Komandan Wing 3.1 Tempur, serta seluruh personel Lanud Roesmin Nurjadin.

Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan pula penandatanganan dokumen serah terima oleh Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Abdul Haris yang disaksikan langsung oleh Pangkoopsau.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

70 Anak Terpapar Konten Kekerasan Digital, BNPT Perkuat Sinergi Antar Lembaga

Jakarta, Aktual.com — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam menangani anak-anak yang terpapar konten kekerasan di ruang digital, khususnya yang dipengaruhi oleh grup True Crime Community (TCC). Paparan tersebut dinilai berpotensi menjadi pintu masuk radikalisasi dan ancaman terorisme di masa depan jika tidak ditangani secara komprehensif.

Kepala BNPT Eddy Hartono menyampaikan bahwa kolaborasi antarlembaga dapat dilakukan secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE).

“Sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam menangani anak yang terpapar konten kekerasan dapat dilakukan secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan melalui RAN PE,” kata Eddy dalam keterangan tertulis, dikutip, Kamis (8/1/2026).

Ia menekankan bahwa anak-anak yang terpapar konten kekerasan di ruang digital harus ditangani sejak dini sebagai bagian dari strategi pencegahan terorisme. Menurutnya, konten kekerasan yang dikonsumsi secara masif berpotensi membentuk normalisasi kekerasan pada anak.

“Jika tidak ditangani secara serius dan tidak ada sinergi antarlembaga, anak-anak yang terpapar konten kekerasan ini suatu saat dapat menjadi ancaman terorisme,” ujarnya.

Dari sektor pendidikan, Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Faisal Syahrul mengatakan pihaknya tengah menyusun peraturan kementerian untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Ia menekankan pentingnya deteksi dini oleh seluruh unsur sekolah.

“Kami berharap pencegahan paparan paham radikal pada anak melibatkan seluruh unsur, mulai dari sekolah, orang tua, masyarakat, hingga kementerian,” katanya.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Margaret Aliyatul Maimunah menegaskan bahwa anak harus diposisikan sebagai korban. Menurutnya, fase tumbuh kembang membuat anak sangat rentan terpengaruh konten kekerasan dan ideologi ekstrem.

“Anak berada pada fase rentan karena belum memiliki kemampuan berpikir kritis secara utuh. Karena itu, penanganannya harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak,” ujarnya.

Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial Mas Kahono Agung Suhartoyo menyatakan kesiapan Kemensos untuk berkolaborasi dalam rehabilitasi sosial agar anak dapat kembali berfungsi di masyarakat.

Sementara itu, Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri Aang Witarsa Rofik menegaskan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam perlindungan anak di ruang digital. “Kami akan menginstruksikan kepala daerah terkait perlindungan anak dari paparan konten kekerasan,” katanya.

Di sisi penegakan hukum, Juru Bicara Densus 88 Antiteror Kombes Pol. Mayndra Eka Wardana menyoroti peran krusial orang tua dalam pengawasan penggunaan internet. “Kurangnya perhatian dan akses gawai yang berlebihan menjadi faktor utama anak terpapar konten kekerasan,” ujarnya.

BNPT mencatat hingga saat ini terdapat 70 anak di 19 provinsi terpapar konten kekerasan digital terkait TCC. Sebanyak 67 anak telah mendapatkan intervensi sebagai langkah pencegahan dan perlindungan berkelanjutan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Temui Forum Silaturahim Majelis Taklim Jakarta, HNW Dorong Konsolidasi Menuju Indonesia Emas 2045

Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. (HNW). Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com — Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. (HNW) menyambut baik Komunitas Majlis Taklim yang terus mengkonsolidasi kegiatan dan potensinya, seperti yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Majlis Taklim se Jakarta dan Sekitarnya yang bahkan sudah menghimpun keanggotaan lebih dari 380 Majlis Taklim.

Hal ini disampaikan oleh HNW saat menerima kunjungan dari Forum Komunikasi Majlis Taklim yang dipimpin oleh Buya KH Reza Zulkifli, di ruang kerja Wakil Ketua MPR, di Gedung Nusantara III lt 9, pada 7 Januari 2026.

HNW menegaskan hal itu karena posisi Majlis Taklim yang terus makin berkembang yang membuktikan penerimaan Masyarakat luas, tapi sekaligus juga keberadaannya di tengah-tengah masyarakat yang memang sangat memerlukan hadirnya komunitas Majlis Taklim beserta aktifitas2nya yang sangat diperlukan oleh masyarakat yang sekarang banyak keresahan karena berbagai laku melanggar hukum yang terus terjadi di masyarat seperti judi online, narkoba, tawuran, kejahatan seksual, kdrt bahkan meningkatnya angka perceraian, dan penyebaran hoax maupun ujaran kebencian yang bisa mengadudomba dan hadirkan disharmoni di antara sesama warga.

Sementara masyarakat juga diajak oleh Pemerintah untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan panen bonus demografi positif, hal yang akan sulit terwujud bila penyakit2 masyarakat seperti tersebut di atas tidak segera dikoreksi/diperbaiki secara bersama-sama, termasuk bersama Majlis Taklim apalagi yg sudah terhimpun dan terkonsolidasi dengan baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Forum Shilaturrahim Majlis Taklim ini.

Oleh karena itu HNW menyabut baik undangan dari FSMT untuk hadir dalam acara Nasional mereka. Karenanya HNW juga mengingatkan pentingnya Majlis Taklim untuk meningkatkan selain konsolidasi kedalam, juga konsolidasi keluar organisasi, untuk bisa memaksimalkan potensi konsolidasi jaringan Majlis Taklim yang berada di banyak wadah, sehingga terjadi saling mengisi dan saling menguatkan. Termasuk saling belajar dari keunggulan yang dimiliki olh suatu Komunitas Majlis Taklim baik dalam kurikulum Majlis Taklim serta kegiatan sosialnya. Seperti yg dicontohkan olh Majlis Taklim yang mengelola Masjid Jogokaryan di Yogyakarta.

“Majlis Taklim hampir pasti identik dengan Masjid atau jemaah Masjid, itu artinya Majlis Taklim mempunyai posisi sentral ditengah Umat yang sangat memerlukan pendampingan bahkan bimbingan atau solusi atasi berbagai permasalahan serta maksimalisi potensi yang mereka miliki agar makin luaslah jangkauan iman dan penerjemahannya dalam amal sholih,” ujarnya.

Untuk itu HNW juga mengingatkan bahwa kehadiran tokoh publik seperti pimpinan Majlis Taklim di tengah masyarakat penting terus dilakukan secara alami dan berkelanjutan, bukan hanya musiman.

HNW mengungkapkan pentingnya Majlis Taklim terus berupaya menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan masyarakat di berbagai organisasi dan diberbagai daerah, termasuk yang di Sumatera khususnya Aceh. Apalagi saat mereka sedang terkena musibah seperti sekarang ini. Komunitas Majlis Taklim juga penting peduli selain sebagai pengamalan terhadap materi pengajian, juga penguatan ukhuwah Islamiyah bahkan ukhuwah Insaniya wa basyariyah.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Trump Guncang Solidaritas NATO soal Greenland: AS Selalu Ada, Sekutu Belum Tentu

Washington DC, aktual.com – Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait ancaman pengambilalihan Greenland dari Denmark memicu kegelisahan serius di tubuh NATO. Sejumlah negara anggota aliansi militer tersebut kompak menyuarakan agar kedaulatan Greenland tetap dihormati.

Di tengah reaksi keras tersebut, Trump menegaskan komitmen Amerika Serikat terhadap NATO. Namun, ia sekaligus melontarkan keraguan apakah negara-negara sekutu akan menunjukkan sikap serupa jika Washington berada dalam posisi membutuhkan bantuan.

“Kita akan selalu ada untuk NATO, bahkan jika mereka tidak akan ada untuk kita,” ucap Trump dalam pernyataan via media sosial Truth Social, seperti dilansir AFP, Kamis (8/1/2026).

Pernyataan itu muncul sehari setelah Gedung Putih menyampaikan bahwa Trump tidak menutup kemungkinan opsi intervensi militer guna menguasai Greenland. Dalam unggahan yang sama, Trump kembali mengkritik negara-negara anggota NATO yang dinilainya gagal memenuhi komitmen belanja pertahanan.

“AS, dengan bodohnya, membayar untuk mereka! Saya, secara terhormat, membuat mereka mencapai 5 persen PDB (Pendapatan Domestik Bruto), DAN MEREKA MEMBAYAR, segera,” sebutnya.

Meski demikian, Trump tetap menegaskan hubungan personalnya dengan para pemimpin sekutu.

“Semuanya adalah teman saya,” tambahnya.

Trump juga menyinggung posisi NATO di mata kekuatan global lain. Ia menilai China dan Rusia tidak merasa gentar terhadap NATO tanpa keterlibatan penuh Amerika Serikat.

“Satu-satunya negara yang ditakuti dan dihormati oleh China dan Rusia adalah AS yang DIBANGUN KEMBALI oleh DJT,” kata Trump, merujuk pada dirinya sendiri.

Rencana Trump untuk menguasai Greenland—pulau kaya sumber daya mineral di kawasan Arktik yang merupakan wilayah otonom Kerajaan Denmark—dinilai memicu alarm di kalangan negara-negara Eropa. Langkah tersebut dipandang sebagai ancaman serius terhadap eksistensi dan solidaritas aliansi NATO.

Sebelumnya, Denmark bersama enam negara anggota NATO menyampaikan sikap bersama agar kedaulatan Greenland dihormati. Enam negara tersebut adalah Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris.

Dalam pernyataan bersama, negara-negara tersebut menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip dasar hukum internasional.

“Greenland adalah milik rakyatnya. Hanya Denmark dan Greenland, yang berhak memutuskan hal-hal yang menyangkut soal Denmark dan Greenland,” kata para pemimpin Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain