Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
9 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 34

Gerindra Kutuk Serangan Israel, Tiga Prajurit TNI Gugur di Lebanon

Jakarta, Aktual.com – Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengecam keras serangan Israel di Lebanon selatan yang menyebabkan gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bawah United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menilai serangan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701.

“Fraksi Partai Gerindra mengecam rangkaian serangan Israel di Lebanon selatan yang memperparah eskalasi konflik. Serangan terhadap pasukan perdamaian di bawah mandat PBB merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional serta Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701,” tegas Budisatrio dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4/2026).

Ia menambahkan, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun dan justru semakin menjauhkan upaya perdamaian di kawasan.

Budisatrio juga menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya prajurit TNI yang tengah menjalankan misi negara. Ia menilai kehilangan tersebut menjadi duka besar bagi bangsa Indonesia.

“Atas nama Fraksi Partai Gerindra, kami mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Indonesia telah kehilangan putra-putra terbaik bangsa yang gugur saat menjalankan tugas negara,” ujarnya.

Menurutnya, insiden ini berpotensi memperburuk eskalasi konflik di Lebanon selatan. Oleh karena itu, pihaknya mendorong seluruh pihak untuk menahan diri dan mengutamakan jalur diplomasi.

“Kami mendorong seluruh pihak untuk segera menghentikan eskalasi militer, menghormati hukum internasional, serta mengedepankan negosiasi untuk mencapai perdamaian,” lanjutnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu juga meminta Kementerian Luar Negeri untuk melakukan investigasi menyeluruh dan transparan bersama UNIFIL atas insiden tersebut, termasuk memastikan pemenuhan hak-hak keluarga korban.

Selain itu, Fraksi Partai Gerindra mendukung langkah pemerintah Indonesia yang meminta PBB menggelar rapat darurat Dewan Keamanan guna merespons insiden tersebut.

Adapun tiga prajurit TNI yang gugur dalam serangan tersebut adalah Prajurit Kepala Farizal Rhomadhon, Kapten Zulmi Aditya Iskandar, dan Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan. Mereka tewas dalam dua insiden terpisah, yakni serangan proyektil di wilayah Ett Taibe dan ledakan yang menghantam konvoi logistik UNIFIL di dekat Bani Haiyyan, Lebanon selatan.

 

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Efisiensi APBN, Program MBG Dipangkas Jadi 5 Hari, Pemerintah Klaim Hemat Rp20 Triliun

Aktivitas dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Pemerintah mengambil sejumlah langkah efisiensi di tengah meningkatnya tensi konflik di Timur Tengah. Salah satu kebijakan yang terdampak adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang kini disesuaikan menjadi lima hari dalam satu pekan.

“Pemerintah mendorong optimalisasi dari pada program MBG sebagai program, dan program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama 5 hari dalam seminggu,” kata Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers daring, Selasa (31/3/2026).

Meski demikian, pemerintah tetap memberikan pengecualian pada sejumlah wilayah tertentu, seperti daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) serta wilayah dengan angka stunting yang tinggi. Kebijakan ini disebut mampu menghemat anggaran negara dalam jumlah besar.

“Tetap memperhatikan pengecualian seperti untuk asrama, daerah 3T dan daerah dengan tingkat stunting yang tinggi. Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp 20 triliun,” ujarnya.

Airlangga menjelaskan bahwa langkah efisiensi tersebut merupakan bagian dari upaya transformasi struktural menuju sistem ekonomi yang lebih efisien. Ia juga mengajak masyarakat dan dunia usaha untuk ikut berperan aktif dalam mendukung kebijakan tersebut.

“Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif serta berpartisipasi aktif dan mendukung efisiensi dan budaya kerja ini,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana juga telah menanggapi rencana pengurangan frekuensi penyaluran MBG dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan. Ia menegaskan bahwa penyaluran program akan disesuaikan dengan kehadiran siswa di sekolah.

“Khusus untuk anak sekolah, MBG akan disalurkan bila mereka hadir di sekolah. Jika sekolah lima hari, maka mereka akan mendapatkan MBG lima hari, sementara jika ada sekolah yang enam hari, maka MBG diberikan enam hari. Berdasarkan data yang ada, mayoritas lama sekolah lima hari,” kata Dadan saat menanggapi usulan efisiensi Program MBG sebagaimana dilansir Antara, Jumat (27/3).

Di sisi lain, pemerintah juga menetapkan kebijakan baru terkait pola kerja aparatur sipil negara (ASN), yakni penerapan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan.

“Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan satu hari kerja dalam seminggu yaitu tiap hari Jumat,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers yang digelar virtual, Selasa (31/3).

Kebijakan WFH ini berlaku khusus bagi ASN dan bertujuan mendorong penerapan sistem pelayanan berbasis digital. Aturan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 1 April mendatang.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Pemerintah Terapkan WFH Jumat, Airlangga Jelaskan Alasannya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri pelantikan pejabat eselon I Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (23/5/2025) (ANTARA/Bayu Saputra)

Jakarta, Aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan pemerintah memilih hari Jumat sebagai hari kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, Jumat dinilai memiliki beban kerja yang relatif lebih ringan dibandingkan hari kerja lainnya.

“Dipilih hari Jumat karena beban kerjanya relatif lebih ringan, tidak sepenuh dari Senin sampai Kamis,” ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Ia menjelaskan, pada hari Jumat aktivitas di banyak instansi cenderung lebih singkat sehingga dinilai paling tepat untuk penerapan WFH tanpa mengganggu produktivitas secara keseluruhan. Selain itu, kebijakan ini juga mempertimbangkan pengalaman sejumlah kementerian yang sebelumnya telah menerapkan pola kerja fleksibel berbasis digital, terutama setelah pandemi COVID-19.

Pemerintah, lanjut Airlangga, ingin mendorong transformasi budaya kerja yang lebih efisien dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kebijakan WFH ini juga menjadi bagian dari strategi efisiensi energi, termasuk pengurangan mobilitas harian ASN.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa sektor pelayanan publik dan sektor strategis tetap beroperasi normal seperti biasa. Layanan kesehatan, keamanan, transportasi, logistik, serta sektor keuangan tetap berjalan dari kantor atau lapangan guna menjaga kelangsungan layanan kepada masyarakat.

“Pelayanan publik tetap berjalan. Kegiatan produktif seperti perbankan, pasar modal, dan sektor lainnya juga tetap beroperasi,” kata Airlangga.

Kebijakan WFH ASN ini akan mulai berlaku pada 1 April 2026 dan diterapkan di instansi pusat maupun daerah setiap hari Jumat. Pengaturan teknisnya akan dituangkan melalui surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Menteri Dalam Negeri.

Selain ASN, pemerintah juga mengimbau sektor swasta untuk dapat menerapkan kebijakan serupa dengan menyesuaikan karakteristik masing-masing industri melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan.

Di sektor pendidikan, kegiatan belajar-mengajar untuk jenjang dasar hingga menengah tetap dilakukan secara tatap muka lima hari dalam sepekan. Sementara itu, perguruan tinggi akan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan akademik berdasarkan kebijakan masing-masing kementerian terkait.

Pemerintah menyatakan kebijakan ini akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan untuk mengukur efektivitasnya terhadap efisiensi energi dan produktivitas kerja ASN.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

30 Proyek Sampah Jadi Listrik Dikebut, Target Operasi Tahap Pertama Oktober 2027

Jakarta, Aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan percepatan pembangunan 30 proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atas arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi di Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (31/3/2026). Percepatan difokuskan pada wilayah dengan timbulan sampah tinggi, terutama yang mencapai lebih dari 1.000 ton per hari.

Pria yang akrab disapa Zulhas menegaskan bahwa percepatan proyek ini diberikan untuk menangani kondisi darurat sampah di berbagai wilayah. “Atas arahan Bapak Presiden, dilakukan percepatan pembangunan PSEL untuk menyelesaikan kedaruratan sampah,” tegasnya.

Jumlah proyek yang ditetapkan sebanyak 30 wilayah merupakan hasil penyederhanaan dari usulan awal yang lebih banyak. Proyek ini tetap mencakup 61 kabupaten/kota karena beberapa daerah digabung dalam satu kawasan layanan.

Pendekatan aglomerasi dilakukan agar pembangunan lebih efisien dan menjangkau lebih banyak daerah sekaligus. “Kami sudah menyelesaikan hari ini 30, tapi sebenarnya itu mencakup 61 kabupaten/kota karena ada beberapa yang digabung dalam satu layanan,” kata Menko Zulhas.

Kapasitas pengolahan dari seluruh proyek PSEL diperkirakan mencapai 14,4 juta ton sampah per tahun, setara 22–24 persen dari total timbulan sampah nasional.

Untuk sisa sampah lainnya, pemerintah akan mengoptimalkan penanganan melalui sektor non-rumah tangga, seperti industri, pasar, sekolah, dan fasilitas publik, yang ditargetkan selesai dalam kurun waktu empat tahun.

Empat wilayah, yakni Denpasar Raya, Kota Bekasi, Bogor Raya, dan Yogyakarta, telah memasuki proses tender dan siap dibangun. Enam wilayah lain, seperti Lampung Raya, Semarang Raya, Surabaya Raya, Serang Raya, Kabupaten Bekasi, dan Medan Raya, telah diverifikasi dan segera dilelang. Pemerintah juga mempercepat kesiapan lahan, termasuk di DKI Jakarta yang masih tahap finalisasi.

Proyek tahap pertama ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2027, sementara tahap berikutnya rampung Mei 2028. Zulhas optimistis target dapat tercapai karena teknologi pengolahan sampah telah tersedia dan siap diterapkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Kebakaran Lahan Sawit di Merbau Pelalawan Berhasil Dipadamkan

Pelalawan, aktual.com — Kebakaran yang melanda wilayah Desa Merbau Kabupaten Pelalawan Riau, berhasil dipadamkan melalui kerja cepat dan kolaborasi lintas unsur di lapangan. Peristiwa tersebut menghanguskan lebih dari 20 hektare lahan sawit yang telah tertanam oleh pihak Koperasi RTBS.

Babinsa TNI Desa Merbau, Desmi, menyampaikan bahwa sejak awal kejadian, aparat bersama seluruh unsur langsung bergerak melakukan pemadaman dan pengendalian api.

“Sejak awal, kami bersama Polri, BNPB, Manggala Agni, pihak perusahaan, koperasi, dan masyarakat turun langsung ke lapangan. Alhamdulillah, api sudah berhasil dipadamkan,” ujar Desmi.

Dalam proses penanganan tersebut, Koperasi RTBS (Riau Tani Bersatu Sejahtera) turut berperan aktif dengan menurunkan tim serta membantu upaya pemadaman di lokasi terdampak, khususnya pada area kebun sawit yang telah tertanam.

Ia menjelaskan, kondisi cuaca panas disertai angin kencang menjadi faktor utama cepatnya penyebaran api, sehingga sempat menyulitkan pengendalian pada tahap awal.

Namun demikian, kerja sama seluruh pihak, termasuk kontribusi nyata dari Koperasi RTBS, serta turunnya hujan di lokasi kejadian, mempercepat proses pendinginan hingga api berhasil dijinakkan.

Desmi menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil sinergi semua unsur di lapangan.

“Ke depan, pencegahan dan antisipasi kebakaran harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh pihak, baik aparat, pemerintah, perusahaan, koperasi, maupun masyarakat,” tegasnya.

Saat ini, petugas gabungan masih melakukan patroli dan pemantauan intensif guna memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

KPK Selidiki Aliran Dana Kasus Kuota Haji, Fuad Maktour Berpotensi Jadi Tersangka Baru

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji, Kamis,12 Maret 2026. FOTO: aktual.com

Jakarta, Aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang penetapan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota haji khusus yang tengah diusut. Nama pemilik travel PT Maktour, Fuad Hasan Masyhur (FHM), disebut dalam konstruksi perkara dan masih dalam tahap pendalaman alat bukti.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan proses hukum terhadap pihak lain akan dilakukan setelah kecukupan alat bukti terpenuhi.

“Ya, itu bagian berikutnya. Nanti, setelah alat bukti cukup, tentu kami akan kembali melakukan penetapan sebagai tersangka,” ujarnya.

Dalam perkara ini, tersangka ISM dan ASR diduga tidak bekerja sendiri. Keduanya, bersama Fuad Hasan Masyhur selaku Dewan Pembina Forum SATHU dan sejumlah pihak lain, disebut melakukan pertemuan dengan YCQ dan IAA.

Pertemuan tersebut bertujuan meminta penambahan kuota haji khusus yang melampaui batas 8 persen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari proses itu, penyidik mengungkap adanya skema pembagian kuota haji antara reguler dan khusus dengan komposisi 50 persen berbanding 50 persen.

Skema ini diduga menjadi pintu masuk terjadinya penyimpangan dalam distribusi kuota yang seharusnya mengikuti ketentuan resmi. KPK juga menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan pengurusan kuota tersebut.

Asep menyebut pihaknya telah mengonfirmasi adanya pergerakan dana dari pihak swasta kepada sejumlah pihak yang terkait.

“HL, betul, itu sudah dikonfirmasi. Dari yang kita tetapkan sebelumnya sebagai tersangka, malam ini menyatakan memang ada aliran dananya. Ini membuktikan adanya kickback, aliran dana dari pihak swasta kepada oknum-oknum di Kementerian Agama,” kata Asep.

Dalam konstruksi perkara, tersangka ISM diduga memberikan uang kepada IAA sebesar USD30.000. Selain itu, ISM juga diduga memberikan dana kepada HL selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama sebesar USD5.000 dan 16.000 riyal Arab Saudi.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

1...333435...43,516Halaman 34 dari 43,516

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya