9 April 2026
Beranda blog Halaman 344

Harga Emas Galeri24 dan UBS Kompak Stabil

Arsip foto - Seorang petugas menunjukan koleksi lempengan emas di Pegadaian Galeri24, Kota Pekanbaru, Riau. ANTARA FOTO/FB Anggoro/foc/pri.
Arsip foto - Seorang petugas menunjukan koleksi lempengan emas di Pegadaian Galeri24, Kota Pekanbaru, Riau. ANTARA FOTO/FB Anggoro/foc/pri.

Jakarta, aktual.com – Harga emas yang dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Minggu (11/1), menunjukkan dua produk buatan Galeri24 dan UBS kompak stabil.

‎Harga jual emas Galeri24 stabil di angka Rp2.596.000 per gram, begitu pula harga emas UBS yang tak mengalami perubahan di angka Rp2.652.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Galeri24

0,5 gram: Rp1.362.000

‎1 gram: Rp2.596.000.

‎2 gram: Rp5.114.000

‎5 gram: Rp12.692.000

‎10 gram: Rp25.316.000

‎25 gram: Rp63.134.000

‎50 gram: Rp126.170.000

‎100 gram: Rp252.214.000

‎250 gram: Rp628.986.000

‎500 gram: Rp1.257.971.000

‎1.000 gram: Rp2.515.940.000

UBS

0,5 gram: Rp1.433.000

‎1 gram: Rp2.652.000

‎2 gram: Rp5.264.000

‎5 gram: Rp13.006.000

10 gram: Rp25.876.000

‎25 gram: Rp64.561.000

‎50 gram: Rp128.857.000

‎100 gram: Rp257.612.000

250 gram: Rp643.840.000

‎500 gram: Rp1.286.167.000

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Vietnam Tumbuh 8,02%: Alarm Industri bagi Indonesia dan Asia Tenggara

Ilustrasi Ritel (Istimewa)

Vietnam tumbuh bukan karena dunia sedang baik-baik saja, tetapi justru karena dunia sedang kacau

Jakarta, Aktual.com – Pertumbuhan ekonomi Vietnam sebesar 8,02% sepanjang 2025 bukan sekadar kabar baik bagi Hanoi. Angka ini adalah alarm keras bagi Asia Tenggara—terutama Indonesia—bahwa persaingan ekonomi kawasan kini masuk babak baru: lebih cepat, lebih ketat, dan semakin politis.

Di saat ekonomi global melambat akibat konflik geopolitik, perang tarif, dan rantai pasok dunia yang terpecah, Vietnam justru melaju kencang. Maka pertanyaan pentingnya bukan lagi mengapa Vietnam bisa tumbuh, melainkan siapa yang akan tertinggal jika gagal menyesuaikan diri.

Vietnam Diuntungkan oleh Dunia yang Terbelah

Vietnam tumbuh bukan karena dunia sedang baik-baik saja, tetapi justru karena dunia sedang kacau. Perang dagang Amerika Serikat–China, strategi China+1, dan kebijakan friend-shoring membuat banyak perusahaan global mencari “rumah baru” untuk pabrik mereka. Vietnam masuk ke celah itu dengan gerak cepat, aturan relatif konsisten, dan arah industrialisasi yang jelas.

Hasilnya terlihat nyata. Ekspor Vietnam pada 2025 melonjak mendekati US$475 miliar, dengan total perdagangan hampir US$930 miliar. Amerika Serikat menjadi pasar utama, menyerap produk elektronik, tekstil, alas kaki, hingga barang konsumsi. Ketika banyak negara terpukul oleh lemahnya permintaan global, Vietnam justru kebanjiran pesanan yang berpindah jalur.

Arus FDI sebesar US$27–28 miliar menjadi penopang utama. Ini bukan investasi panas yang mudah keluar-masuk, melainkan pabrik, mesin, dan lapangan kerja. Vietnam paham satu hal penting: di dunia yang terbelah, netralitas geopolitik yang dipercaya pasar adalah aset ekonomi besar.

Sukses Besar, Risiko Juga Membesar

Namun, kesuksesan besar selalu datang dengan risiko besar. Lonjakan ekspor Vietnam ke AS dibarengi meningkatnya impor bahan baku dari China. Pola ini memunculkan kecurigaan praktik transshipment—barang China yang “berganti paspor” lewat Vietnam. Jika Washington memperketat aturan asal barang, Vietnam akan menghadapi ujian geopolitik yang nyata, bukan sekadar wacana.

Di sisi lain, pertumbuhan global 2026 diperkirakan melambat. Artinya, mesin ekspor Vietnam tidak bisa terus dipacu dengan cara lama. Tanpa peningkatan nilai tambah, Vietnam berisiko terjebak sebagai basis perakitan murah, rentan tarif, dan mudah ditekan secara politik. Vietnam kini berada di persimpangan: naik kelas menjadi pusat industri bernilai tambah, atau puas dengan sukses jangka pendek.

Kebijakan Jadi Penentu: Lompat atau Mandek

Arah Vietnam ke depan sepenuhnya ditentukan oleh kebijakan di dalam negeri. Pendalaman industri—mulai dari komponen, material, hingga teknologi menengah—tidak lagi opsional. Tanpa itu, pertumbuhan tinggi akan rapuh saat guncangan datang. Pemerintah Vietnam juga sadar bahwa terlalu bergantung pada ekspor berbahaya. Karena itu, konsumsi domestik, urbanisasi, dan belanja infrastruktur mulai didorong sebagai penyangga ekonomi.

Yang tak kalah penting adalah kualitas tenaga kerja dan institusi. Vietnam serius membangun pendidikan vokasi dan produktivitas industri. Ini bukan kebijakan populis, melainkan strategi jangka panjang untuk naik kelas dalam peta ekonomi global.

Indonesia: Ini Bukan Wacana, tapi Kompetisi Nyata

Bagi Indonesia, kebangkitan Vietnam bukan bahan diskusi seminar. Ini adalah kompetisi langsung di lapangan.

Pertama, soal industri.
Vietnam semakin dominan di elektronik, tekstil, dan barang konsumsi berbasis ekspor—sektor yang seharusnya juga bisa dikuasai Indonesia. Namun kita masih tertahan oleh regulasi berbelit, kepastian hukum lemah, dan ekosistem industri yang belum padu.

Kedua, perebutan investasi.
Investor global kini tidak lagi bertanya negara mana paling besar, tetapi negara mana paling siap. Dalam banyak kasus, Vietnam unggul karena perizinan lebih cepat, kebijakan lebih konsisten, dan arah industrialisasi jelas. Indonesia terlalu sering mengubah aturan di tengah jalan.

Ketiga, tenaga kerja.
Vietnam bukan hanya murah, tetapi produktif dan terlatih. Jika Indonesia gagal meningkatkan kualitas SDM industri, bonus demografi justru berubah menjadi beban, sementara lapangan kerja manufaktur bernilai tambah pindah ke negara tetangga.

Pada titik ini, Vietnam memaksa Indonesia bercermin: apakah kita ingin menjadi pusat produksi, atau sekadar pasar konsumsi besar?

Vietnam Bukan Ancaman, tapi Cermin

Vietnam hampir pasti muncul sebagai kekuatan ekonomi baru Asia Tenggara. Namun ia bukan ancaman terbesar bagi Indonesia. Ancaman sesungguhnya adalah rasa nyaman dan keyakinan keliru bahwa ukuran ekonomi saja sudah cukup.

Era ekonomi global yang stabil telah berakhir. Yang tersisa adalah persaingan strategis, disiplin kebijakan, dan kemampuan membaca geopolitik sebagai peluang ekonomi.

Vietnam sudah membaca peta itu dengan serius.
Kini pertanyaannya sederhana, tapi menentukan: apakah Indonesia siap ikut bertarung, atau hanya menjadi penonton di kawasan sendiri?

Oleh: Ronaliansyah
Dosen Universitas Budi Luhur
Bidang Bisnis Internasional

 

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Kemenhaj Tempa Calon Petugas Ibadah Haji Melalui Pelatihan

Jakarta, aktual.com – Kementerian Haji dan Umrah RI menempa calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1447 H/2026 M melalui pendidikan dan pelatihan di Asrama Haji Pondok Gede selama sebulan agar menjadi petugas yang lebih profesional dan berintegritas.

Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umrah Dendi Suryadi mengatakan, pihaknya memiliki empat sasaran yang ingin dicapai dari pendidikan dan pelatihan (diklat) yang dimulai dari 10 Januari 2026 tersebut.

“Yang pertama, fisiknya (petugas haji) jadi kuat, fisiknya bugar. Karena memang ibadah haji itu kan 90 persen ibadah fisik, sehingga petugas juga harus lebih kuat daripada zaman lalu,” ujar Dendi usai memberikan pengarahan kepada petugas haji di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Sabtu (10/1) malam.

Selanjutnya, kata Dendi, Kemenhaj berharap petugas haji memiliki mental yang tangguh dan siap sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci.

Lalu, melalui diklat tersebut pihaknya juga menginginkan petugas haji dapat memiliki kemampuan yang mumpuni sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

“Yang terakhir, adanya bonding, adanya persatuan. Seperti yang tadi saya bilang, seperti Persatuan Indonesia, kita kuat kan kalau kita bersatu, kita rapuh kalau kita bercerai,” kata Dendi.​​​​

​Kemenhaj melakukan terobosan signifikan dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 yakni dengan menggandeng Markas Besar (Mabes) TNI dan Polri untuk menggembleng para calon petugas haji.

Langkah tersebut diambil sebagai ikhtiar menghadirkan pelayanan prima bagi jamaah, mengingat tantangan ibadah haji yang memang didominasi oleh ketahanan fisik dan mental.

Sebanyak 179 personel pelatih dari TNI dan Polri diterjunkan langsung bersama pelatih internal Kemenhaj. Para calon petugas akan menjalani pelatihan intensif yang mengadopsi nilai-nilai kedisiplinan militer.

Menurut Dendi, pelibatan unsur TNI-Polri bukan tanpa alasan. Ibadah haji dinilai sebagai ibadah yang 90 persen mengandalkan kekuatan fisik. Oleh karena itu, petugas dituntut memiliki stamina di atas rata-rata jemaah.

Pada minggu pertama pelatihan, para petugas akan digembleng dengan metode Peraturan Baris Berbaris (PBB).

Metode tersebut dipilih untuk melatih kebiasaan mendengarkan dan mematuhi instruksi komando secara cepat dan tepat.

“PBB itu metode yang bagus untuk melatih orang terbiasa mendengarkan instruksi dan melaksanakan. Siap gerak, diam. Hadap kiri, gerak. Ini melatih kedisiplinan,” ujar Dendi.

Selain fisik, lanjut Dendi, adalah aspek mental pelayan (service mindset) juga menjadi prioritas bagi para petugas haji.

“Mentalnya memang harus mental yang tangguh sebagai pelayan, siap untuk jadi pelayan,” kata Dendi.

Salah satu penekanan penting dalam arahan tersebut adalah mengenai komitmen petugas saat puncak haji di Arafah. Kemenhaj memberikan kesempatan bagi petugas yang belum berhaji untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut, namun dengan syarat ketat yaitu tidak boleh menanggalkan atribut petugas.

Petugas diinstruksikan untuk tetap mengenakan seragam dinas saat wukuf di Arafah demi kemudahan identifikasi dan pelayanan jemaah.

Konsekuensinya, petugas akan melanggar larangan ihram (mengenakan pakaian berjahit) dan diwajibkan membayar dam atau denda.

“Silakan yang belum berhaji, tapi kemudian pada saat di Arafah jangan sampai melepaskan seragamnya. Dia tidak boleh pakai kain ihram. Berarti kan melanggar sunnah, bukan rukun. Nah itu nanti bisa ditebus dengan puasa atau bayar dam,” ujar Dendi.

Menurut Dendi, kebijakan tersebut dinilai adil mengingat petugas mendapatkan prioritas berhaji di tengah antrean jamaah reguler yang mencapai 5,4 juta orang.

Setelah penguatan fisik dan mental dasar, pelatihan akan masuk ke minggu kedua yang berfokus pada Tugas dan Fungsi (Tusi) masing-masing bidang.

Pelatihan teknis itu mencakup layanan transportasi, akomodasi, katering, kesehatan, hingga layanan media (Media Center Haji).

“Nanti didesain oleh para pelatih, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas bandara apa rinciannya, akomodasi hotel apa yang harus disiapkan, sampai katering dan wartawan,” kata Dendi.

Dengan pola pelatihan baru yang menekankan pada disiplin, kekompakan, dan kompetensi teknis tersebut, Kemenhaj optimistis layanan haji 2026 akan jauh lebih baik dan terorganisir dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Lebih baik kita bercerai-berai dalam kebenaran daripada bersatu padu dalam kejahatan. Tapi lebih baik lagi bersatu padu dalam kebaikan,” ujar Dendi.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

BMKG Prakirakan Wilayah Jakarta Diguyur Hujan

Pengendara sepeda motor menerobos hujan di kawasan Senopati, Jakarta,
Pengendara sepeda motor menerobos hujan di kawasan Senopati, Jakarta,

Jakarta, aktual.com – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara bakal hujan ringan mulai Minggu (11/1) siang hingga malam.

Pada pagi hari, Jakarta Barat bakal hujan ringan, sementara Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara bakal berawan tebal. Adapun Kepulauan Seribu bakal dilanda hujan disertai petir.

Kemudian pada sore hari, wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu akan kembali berawan tebal. Sementara Jakarta Selatan akan hujan ringan.

Pada siang hari, Kepulauan Seribu bakal berawan tebal, lalu hujan ringan pada malam hari.

Adapun suhu udara di Jakarta bakal berkisar antara 23 sampai dengan 29 derajat Celcius, dengan kecepatan angin 5 sampai dengan 26 kilometer per jam.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

KPK Tetapkan Lima Tersangka dalam Kasus OTT di DJP Jakut

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) mengenai dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.

“Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni DWB selaku Kepala KPP Madya Jakut, AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakut, ASB selaku Tim Penilai di KPP Madya Jakut, ABD selaku konsultan pajak, dan EY selaku Staf PT WP,” ujar Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Minggu (11/1).

Asep mengatakan tersangka DWB, AGS dan ASB diduga sebagai pihak penerima suap, dan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara itu, dia mengatakan tersangka ABD dan EY diduga sebagai pihak pemberi suap dan disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 11-30 Januari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK,” katanya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pertama di tahun 2026 selama 9-10 Januari 2026, dan menangkap delapan orang.

KPK pada 9 Januari 2026, mengatakan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

IWPI: OTT di KPP Jakarta Utara Tak Cukup, Korupsi Pajak Bersifat Sistemik

Ilustrasi - Gedung KPK
Ilustrasi - Gedung KPK

Jakarta, aktual.com — Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) menilai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap oknum pegawai pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Utara belum cukup untuk menyelesaikan persoalan korupsi di sektor perpajakan. IWPI menegaskan bahwa praktik korupsi pajak bersifat sistemik dan tidak kasuistik, sehingga tidak bisa diselesaikan hanya dengan penindakan di satu kantor.

Ketua Umum IWPI, Rinto Setiyawan, A.Md., S.H., CTP, mengingatkan bahwa sejak awal tahun 2025, IWPI telah melaporkan dugaan korupsi proyek Coretax kepada KPK. Namun hingga kini, laporan tersebut belum menunjukkan perkembangan yang transparan dan signifikan.

“OTT di satu KPP tidak boleh dijadikan kesan seolah masalah selesai. Menurut pengetahuan dan pengaduan yang kami terima, praktik korupsi dan pemerasan terjadi di banyak KPP di Indonesia. Ini persoalan sistemik,” tegas Rinto.

IWPI mempertanyakan apakah penindakan yang dilakukan selama ini sudah menyentuh akar persoalan atau justru bersifat parsial.

IWPI mendorong KPK untuk mengambil langkah luar biasa dengan melakukan penyadapan menyeluruh terhadap seluruh jaringan kantor pajak, yakni:

352 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan 34 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP)

Menurut IWPI, langkah ini penting untuk membongkar praktik korupsi yang terstruktur, berulang, dan terorganisasi, bukan sekadar menangkap pelaku di satu lokasi.

IWPI juga menyoroti Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor 1 Tahun 2024 yang pada intinya melarang perekaman audio-visual di kantor pajak. Kebijakan ini dinilai justru memperbesar risiko korupsi karena menjadikan kantor pajak sebagai zona gelap pengawasan publik.

“Larangan perekaman bukan mencegah pelanggaran, tetapi menutup bukti. Kebijakan ini harus dievaluasi serius,” ujar Rinto.

IWPI menyatakan mendukung komitmen Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membersihkan oknum di Direktorat Jenderal Pajak, dengan catatan tegas bahwa tidak boleh ada perlindungan terhadap pelaku pelanggaran hukum.

“Dukungan kami bergantung pada konsistensi. Jika ada pegawai pajak melanggar hukum, harus diproses tanpa perlindungan,” kata Rinto.

IWPI menyatakan siap menyerahkan data dan laporan pengaduan terkait pegawai pajak yang terindikasi melakukan korupsi, pemerasan, dan penyalahgunaan kewenangan. IWPI juga membuka peluang Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Keuangan untuk memperkuat perlindungan pelapor dan efektivitas penindakan.

IWPI menilai kinerja pengawasan internal DJP—termasuk Bidang Intelijen, KITSDA, dan Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak)—perlu dievaluasi serius. Jika terbukti terlibat atau membiarkan praktik korupsi, lembaga-lembaga tersebut harus diusut tuntas. Jika tidak efektif, IWPI menilai Menteri Keuangan perlu mempertimbangkan kelanjutannya.

Terkait keterlibatan pihak wajib pajak dalam OTT, IWPI menegaskan bahwa wajib pajak bukan pihak yang menginisiasi suap. Dalam praktik, pemberian uang kerap terjadi akibat tekanan, ancaman penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan nilai fantastis, yang berdampak langsung pada cash flow dan kelangsungan usaha.

“Ini bukan relasi suap sukarela, melainkan relasi pemerasan berbasis kewenangan,” tegas IWPI.

IWPI menegaskan bahwa OTT di satu KPP tidak boleh menjadi alibi bahwa persoalan korupsi pajak telah tertangani. Korupsi di sektor perpajakan hanya bisa diberantas melalui pengawasan menyeluruh, transparansi total, dan keberanian politik.

IWPI menyatakan akan terus berdiri di sisi wajib pajak, mendorong penegakan hukum yang adil, serta mengawal reformasi perpajakan yang bersih dari praktik korupsi.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain