Jakarta, aktual.com – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG Karyasari) Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Banten, memberikan penjelasan terkait beredarnya video viral makan bergizi gratis (MBG) yang disajikan dalam kantong plastik. Peristiwa itu terjadi pada Kamis (8/1/2026) saat penyaluran paket makanan untuk kelompok penerima manfaat 3B, yakni ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita.

Kepala SPPG Karyasari Dimas Dhika Alpiyan menjelaskan, pada hari tersebut seluruh makanan telah dikemas menggunakan ompreng dan didistribusikan sesuai prosedur. Namun, setibanya di salah satu titik penyaluran, makanan dipindahkan dari ompreng ke kantong plastik oleh seorang kader posyandu tanpa koordinasi dengan pihak SPPG dan tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) Program MBG.

“Namun setelah ompreng tiba di tempat oleh ibu kader yang bersangkutan makanan yang di dalam ompreng dipindahkan dan disatukan penyajiannya di dalam kantong plastik karena ibu kader memiliki alasan spontanitas,” ujar Dimas dalam keterangan resmi, Sabtu (10/1/2026).

Dimas menambahkan, makanan yang telah dipindahkan tersebut kemudian dibagikan kepada para penerima manfaat, sementara ompreng dibawa kembali oleh sopir dalam kondisi kosong.

“Setelah itu, oleh ibu kader diberikan kepada penerima manfaat yaitu bumil, busui, dan balita. Ompreng kembali dibawa pulang oleh sopir dengan keadaan kosong,” jelasnya.

Ia menyebut, pihak SPPG baru mengetahui kejadian tersebut sehari setelah video beredar luas di media sosial. Menindaklanjuti hal itu, SPPG Karyasari memanggil para kader posyandu untuk meminta klarifikasi.

“Setelah video tersebut viral kami pihak SPPG Karyasari Sukaresmi mengundang para ibu kader untuk komunikasi lebih dalam. Ibu kader datang pada Jumat (9/1/2026), pukul 09.00. Ibu kader mengklarifikasi bahwasanya mereka memang memasukkan menu tersebut ke dalam plastik karena keadaan spontanitas yang terjadi,” kata Dimas.

Sementara itu, Koordinator Kader Posyandu Desa Pasirkadu, Kecamatan Sukaresmi, Lusi, turut memberikan penjelasan untuk meluruskan informasi yang berkembang. Ia menilai perlu pemahaman utuh atas konteks kejadian agar tidak memunculkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Menurut Lusi, kondisi makanan dalam video tidak serta-merta menunjukkan ketidaklayakan konsumsi. Pemindahan kemasan dilakukan sebagai langkah antisipasi karena faktor cuaca saat distribusi.

“Perlu kami luruskan, bukan seperti yang terlihat di video itu. Kejadiannya sangat spontan, ditambah cuaca saat itu tidak memungkinkan. Akhirnya makanan kami pindahkan dari ompreng ke plastik semata-mata karena khawatir terkena air hujan,” tegas Lusi.

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menegaskan bahwa seluruh proses penyajian dan penyaluran makanan dalam Program MBG wajib mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Penggunaan ompreng sebagai wadah distribusi merupakan ketentuan utama untuk menjaga keamanan pangan dan memastikan kualitas gizi tetap terjaga bagi seluruh penerima manfaat.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Jakarta, aktual.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan siap bersikap kooperatif dalam penanganan dugaan suap pengurangan nilai pajak yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sikap tersebut disampaikan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap pegawai pajak di wilayah Jakarta Utara yang turut mengamankan uang rupiah dan valuta asing.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Rosmauli menegaskan pihaknya akan bekerja sama penuh dengan aparat penegak hukum, termasuk dalam penyediaan data dan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“DJP siap bekerja sama secara kooperatif dengan aparat penegak hukum,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Sabtu (10/1).

Rosmauli menambahkan, DJP menghormati dan mendukung langkah KPK dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Ia menegaskan bahwa proses penanganan perkara sepenuhnya menjadi kewenangan KPK, sementara DJP tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah selama proses hukum berjalan.

Di sisi lain, DJP menekankan komitmennya dalam menjaga integritas dan akuntabilitas organisasi, serta menerapkan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran kode etik.

Apabila dalam proses hukum terbukti terjadi pelanggaran, DJP memastikan akan menjatuhkan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.

“Termasuk pemberhentian terhadap pegawai atau pejabat yang terlibat,” tegas Rosmauli.

Selain itu, DJP juga mengimbau seluruh jajarannya agar senantiasa menjaga integritas, mematuhi kode etik, serta menjauhi segala bentuk gratifikasi maupun praktik yang bertentangan dengan peraturan.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah melakukan OTT pertama pada tahun 2026 yang menyasar pegawai Kementerian Keuangan, tepatnya di Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara. Sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita ratusan juta rupiah dan valuta asing (valas) dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara (Jakut).

“Sementara ada ratusan juta rupiah dan ada juga valas,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (10/1).

Menurut Fitroh, OTT tersebut terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak. Namun, Fitroh belum menjelaskan secara perinci duduk perkara kasus tersebut.

Dia memastikan komisi antirasuah melakukan OTT di Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara. Sejumlah pegawai pajak dan wajib pajak (WP) ditangkap dalam operasi itu.

Kendati demikian, Fitroh belum membeberkan jumlah pihak yang diringkus. “Beberapa pegawai pajak dan beberapa dari pihak WP,” ucapnya singkat.

Sebelumnya diberitakan, KPK melakukan OTT pertama di tahun 2026 dengan menangkap pegawai DJP Kemenkeu, tepatnya di Kantor Wilayah DJP Jakarta.

Kabar OTT ini dikonfirmasi oleh Fitroh, begitu pula dengan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

“Terkonfirmasi, ada kegiatan di lapangan, di wilayah Jakarta,” kata Budi.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang telah ditangkap tersebut.

Berdasarkan laporan kinerja tahun lalu, KPK pada tahun 2025 telah melakukan 11 OTT.

Beberapa pihak yang ditangkap adalah Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Abdul Wahid selaku Gubernur Riau, hingga Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain