Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
13 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 377

Prabowo Akan Mulai 6 Proyek Hilirisasi Strategis Bulan Ini

Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Aktual/BPMI-SETPRES

Bogor, aktual.com – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) terhadap enam proyek hilirisasi pada awal 2026. Proyek-proyek tersebut akan mulai dibangun pada Januari tahun ini sebagai bagian dari percepatan program hilirisasi nasional.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, enam proyek hilirisasi tersebut akan diresmikan pembangunannya langsung oleh Presiden Prabowo dalam waktu dekat.

“Rencananya akan ada di bulan Januari, ada enam groundbreaking dari program hilirisasi,” kata Prasetyo di sela-sela Retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

Prasetyo menambahkan, agenda groundbreaking proyek hilirisasi tidak hanya berhenti pada Januari. Presiden Prabowo juga dijadwalkan melanjutkan peletakan batu pertama pada Februari dan Maret 2026 untuk menyelesaikan sekitar 18 proyek hilirisasi.

Meski belum merinci secara lengkap enam proyek yang akan dimulai pada Januari, Prasetyo menyebut salah satu proyek tersebut adalah Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau waste to energy. Proyek ini direncanakan dibangun di 34 titik kabupaten/kota di Indonesia.

“Nantinya proyek ini diklaim bisa memproduksi atau mengolah sekitar 1.000 ton sampah per hari, sehingga diharapkan dapat menjadi solusi penanganan masalah sampah di daerah,” ujarnya.

Menurut Prasetyo, pengolahan sampah akan dilakukan secepat mungkin agar tidak menumpuk dan menimbulkan berbagai persoalan lingkungan maupun kesehatan masyarakat.

“Untuk sesegera mungkin diolah sehingga sampah-sampah tersebut tidak menggunung dan menimbulkan banyak masalah,” katanya.

Selain PLTSa, proyek gasifikasi batu bara atau dimethyl ether (DME) juga masuk dalam daftar proyek yang akan diresmikan pembangunannya. Proyek DME ini sebelumnya sempat tertunda berkali-kali karena dinilai tidak ekonomis dari sisi produksi.

Investor asal Amerika Serikat diketahui sempat hengkang dari proyek DME di Sumatra Selatan dan Kalimantan Timur pada Maret 2023. Setelah itu, rencana masuknya investor asal China juga belum terealisasi hingga kini.

“Kemudian ada juga beberapa proyek penanganan dengan energi, pembangunan beberapa titik DME,” ujar Prasetyo.

Selain sektor energi, Prasetyo menyebut proyek hilirisasi lainnya juga menyasar sektor pertanian dan perikanan. Beberapa di antaranya berupa pengembangan kampung nelayan serta proyek pembuatan kapal tangkap ikan.

“Itu adalah salah satu program di bidang padat karya, tetapi juga memiliki nilai investasi yang cukup besar. Kita adalah negara yang dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa dengan potensi besar untuk memproduksi komoditas bernilai jual tinggi seperti kopi, cokelat, dan sebagainya,” tandas Prasetyo.

Pemerintah berharap rangkaian proyek hilirisasi tersebut dapat mendorong nilai tambah sumber daya dalam negeri, membuka lapangan kerja, serta memperkuat struktur ekonomi nasional.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

BNPB Laporkan Jumlah Korban Meninggal Bencana Sumatra Naik Jadi 1.178 Jiwa

Jakarta, aktual.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat bencana di wilayah Sumatra per Selasa (6/1/2026) bertambah satu orang, sehingga total korban jiwa mencapai 1.178 orang.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, korban terbaru ditemukan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara. Sementara itu, jumlah korban hilang tidak mengalami perubahan dan tetap tercatat sebanyak 147 orang. Adapun jumlah pengungsi juga masih sama, yakni 242.174 jiwa.

“Korban meninggal dunia bertambah satu orang yang ditemukan di Tapanuli Tengah. Untuk korban hilang dan pengungsi tidak ada perubahan,” ujar Abdul Muhari saat konferensi pers daring, Selasa (6/1/2026).

Abdul menjelaskan, pemerintah pusat dan daerah akan melakukan evaluasi untuk membahas status bencana di wilayah Sumatra dan Aceh. Hingga saat ini, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilanjutkan.

“Operasi pencarian dan pertolongan masih diteruskan sampai nanti fase tanggap darurat provinsi dievaluasi pada akhir perpanjangan ketiga di tanggal 8 Januari,” katanya.

Terkait status tanggap darurat, di Provinsi Aceh tercatat sembilan daerah memperpanjang masa tanggap darurat, di antaranya Aceh Tengah, Pidie Jaya, dan Gayo Lues. Sementara itu, sembilan daerah lainnya telah memasuki masa transisi dari tanggap darurat ke pemulihan, seperti Aceh Tenggara, Aceh Barat, dan Aceh Timur.

Di Provinsi Sumatra Utara, sebanyak 14 daerah telah beralih ke fase transisi, antara lain Kabupaten Tapanuli Utara, Langkat, dan Kota Binjai. Selain itu, dua daerah, yakni Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdang Bedagai, telah mengakhiri fase transisi tanggap darurat.

Kondisi serupa juga terjadi di Sumatra Barat. Sebanyak 11 wilayah di provinsi tersebut telah memasuki fase transisi, sementara dua daerah telah mengakhiri fase tanggap darurat. Abdul menyebutkan, sebelumnya masih terdapat satu kabupaten yang berstatus tanggap darurat.

“Sebelumnya Sumatra Barat masih menyisakan satu kabupaten yang masih dalam status tanggap darurat yaitu Kabupaten Agam. Per hari ini Kabupaten Agam sudah menetapkan masuk ke transisi darurat,” jelasnya.

Dalam upaya pemulihan infrastruktur, BNPB mencatat pembangunan jembatan bailey di Aceh sebanyak enam unit telah rampung. Selain itu, dua jembatan bailey telah selesai dibangun di Sumatra Utara dan empat unit di Sumatra Barat.

Abdul juga menyampaikan, kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak bencana telah kembali dilaksanakan dengan memanfaatkan tenda-tenda sementara. Sementara itu, penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada masyarakat terdampak terus dilakukan.

“Untuk DTH, di Aceh telah disalurkan kepada 22 penerima, di Sumatra Utara 256 penerima, dan di Sumatra Barat 478 penerima. Angka ini akan terus berubah seiring perkembangan penyaluran di lapangan,” pungkas Abdul.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Bak Film Aksi Hollywood, Trump Tangkap Maduro demi Kuasai Minyak Venezuela

Presiden AS Donald Trump memantau siaran langsung operasi militer terhadap Presiden Venezeula Nicolas Maduro di klub Mar-a-Lago miliknya di Palm Beach, Florida, didampingi Direktur CIA John Ratcliffe dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Foto: Ist

Jakarta, Aktual.com – Bak film-film aksi Hollywood, pasukan Delta Force, unit misi khusus teratas militer AS, tepat pukul 22:46 EDT Jumat, atau pukul 09:46 WIB, Sabtu, 3 Januari 2026, mulai bergerak memasuki Caracas, ibukota Venezuela, usai mendapat perintah langsung dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Pergerakan pasukan khusus Angkatan Darat AS ini didukung sekitar 150 pesawat berbagai jenis, seperti pembom, jet tempur, helikopter, dan pesawat pengintai, yang bertolak dari kapal induk AS di laut Karibia.

Mereka sudah berlatih berbulan-bulan untuk melakukan penyergapan terhadap Presiden Venezuela Nicolás Maduro dalam sebuah misi bernama “Operasi Absolute Resolve”.

Di bagian sisi benua lain, Trump memantau siaran langsung operasi tersebut di klub Mar-a-Lago miliknya di Palm Beach, Florida, didampingi Direktur CIA John Ratcliffe dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.

Ledakan keras terdengar di Caracas sekitar pukul 02:00 waktu setempat, dan kepulan asap terlihat membubung di atas kota. Menandai penyergapan langsung terhadap Maduro. Saat serangan udara berlangsung, anggota Delta Force, dilengkapi senjata berat dan membawa pemotong logam, bergerak cepat ke ‘safe house’ Maduro.

Pasukan tersebut tiba di lokasi Maduro tak lama setelah serangan dimulai pada pukul 02:01 waktu setempat, menurut Jenderal Dan Caine, perwira tinggi militer AS. “Pasukan penangkapan masuk ke kompleks Maduro dan bergerak dengan cepat, presisi, dan disiplin,” kata Jenderal Caine.

“Mereka hanya menerobos masuk, dan mereka menerobos tempat-tempat yang sebenarnya tidak bisa diterobos, tahu kan, pintu baja yang dipasang di sana khusus untuk tujuan ini,” kata Trump.

Akhirnya, selama dua jam dua puluh menit melalui udara, darat, dan laut, sekitar pukul 04:20 waktu setempat pada Sabtu, helikopter meninggalkan wilayah Venezuela. Maduro dan istrinya berada di dalamnya.

Mereka menjadi tahanan Departemen Kehakiman AS dan dalam perjalanan menuju New York, di mana mereka diperkirakan akan menghadapi tuntutan pidana. Sekitar satu jam kemudian, Trump mengumumkan berita penangkapan, mengejutkan banyak orang di Washington dan di seluruh dunia.

“Maduro dan istrinya akan segera menghadapi kekuatan penuh keadilan Amerika,” katanya.

Narkoba atau Sumber Daya Alam?

Trump beralasan menangkap Maduro karena negara tersebut bertanggung jawab atas terorisme narkoba, perdagangan narkoba dan kejahatan lainnya. Tuduhan-tuduhan tersebut telah ditolak Caracas.

Lalu apa motif sebenarnya hingga Trump, tanpa pemberitahuan ke Kongres AS, melakukan operasi militer khusus untuk menyergap dan menangkap Maduro?

Sumber daya alam, terutama ladang minyak, Venezuela diyakini menjadi motif utama Trump. Tak lama usai menangkap Maduro, Trump berikrar untuk memanfaatkan cadangan minyak Venezuela. Trump bahkan menyebut AS akan mengelola negara itu hingga transisi.

“Kita akan mengerahkan perusahaan-perusahaan minyak AS yang sangat besar, yang terbesar di dunia, untuk masuk, menghabiskan miliaran dolar, memperbaiki infrastruktur yang rusak parah, infrastruktur minyak, dan mulai menghasilkan uang untuk negara ini,” kata Trump dikutip dari Reuters, Minggu (4/1/2026).

Trump juga menutup ekspor minyak mentah Venezuela setelah penangkapan Maduro. Trump mengatakan, militer AS akan tetap di Venezuela sampai tuntutannya dipenuhi sepenuhnya.

“Armada Amerika tetap siaga di posisinya, dan AS mempertahankan semua opsi militer hingga tuntutan AS sepenuhnya dipenuhi dan dipuaskan,” kata Trump.

Anggota Kongres Demokrat dari Massachusetts, Jake Auchincloss, mengungkapkan minyak menjadi alasan operasi militer AS, dan tidak ada hubungannya dengan perdagangan narkoba.

“Ini adalah pertumpahan darah demi minyak. Ini tidak ada hubungannya dengan perdagangan narkoba. Narkoba tersebut sebagian besar dikirim ke Eropa, dan kokain bukanlah narkoba yang membunuh orang Amerika. Itu adalah fentanyl yang berasal dari China,” katanya kepada CNN pada Sabtu (3/1).

“Ini selalu tentang fakta bahwa Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia,” tambahnya.

Auchincloss juga menyoroti janji kampanye Presiden AS Donald Trump terhadap Chevron, perusahaan minyak AS yang beroperasi di Venezuela.

“Chevron memiliki kontrak dan izin dari Departemen Keuangan untuk mengeksploitasi cadangan minyak tersebut. Dan presiden ini menepati janji kampanyenya kepada perusahaan minyak besar AS,” kata Auchincloss.

Direktur Program Energi Amerika Latin Baker Institute Rice University, Francisco Monaldi, juga menyampaikan hal sama. Menurutnya, Chevron yang paling diuntungkan dalam kondisi saat ini. Perusahaan minyak AS lainnya juga disebut masih mempertimbangkan stabilitas politik di Venezuela.

“Perusahaan yang kemungkinan besar akan sangat tertarik untuk kembali adalah Conoco, karena mereka memiliki piutang lebih dari US$ 10 miliar, dan kecil kemungkinan mereka akan dibayar tanpa kembali ke negara itu,” katanya.

“Exxon, Conoco, dan Chevron, ketiganya tidak akan khawatir untuk berinvestasi dalam minyak berat, mengingat minyak tersebut sangat dibutuhkan di Amerika Serikat dan mereka kurang fokus pada dekarbonisasi,” tambah Monaldi.

Sumber Daya Alam Venezuela

Venezuela memiliki cadangan minyak mentah terbesar di Bumi, melebihi cadangan milik negara-negara Timur Tengah. Negara ini tercatat sebagai pemilik cadangan minyak mencapai 300 miliar barel, atau 17 persen dari cadangan global.

Besarnya cadangan minyak Venezuela ini diklaim Trump kini dikendalikan oleh AS. Kalau kita menghitungan dari harga minyak saat ini di US$ 57 per barel, total cadangan minyak Venezuela bernilai US$ 17,3 triliun.

Kalau dijual setengah harga, nilai-nya masih mencapai US$ 8,7 triliun, lebih besar dari total perputaran ekonomi alias PDB seluruh negara di dunia, kecuali AS dan China, bahkan sekitar empat kali PDB Jepang.

Isu strategis berikutnya adalah gas alam Venezuela, yang diperkirakan memiliki cadangan gas alam sekitar 200 triliun kaki kubik (TCF). Dengan harga gas alam global saat ini di kisaran US$4+ per seribu kaki kubik, nilai kasar cadangan gas ini bisa mencapai US$800 miliar.

Lebih dari sekadar minyak dan gas, Venezuela pada dasarnya adalah harta karun sumber daya alam yang menjadikannya aset strategis bernilai luar biasa bagi AS. Fokus pasar selama ini memang tertuju pada minyak. Namun jika ditarik lebih jauh, nilai Venezuela jauh melampaui sektor energi semata.

Cadangan bijih besi Venezuela sekitar 4 miliar ton, dengan nilai mendekati US$600 miliar. Sumber daya emasnya lebih dari 8.000 ton, terbesar di Amerika Latin. Dan, cadangan batu bara lebih dari 500 juta ton.

Belajar dari Irak

AS pernah menyerang Irak pada Maret 2003, dipimpin oleh Presiden George W Bush, satu partai dengan Trump, Partai Republik. AS menggunakan alasan utama dugaan kepemilikan Senjata Pemusnah Massal (WMD) oleh rezim Saddam Hussein, yang berujung pada penggulingan, penangkapan, dan eksekusi Saddam Hussein pada 2006,

Hingga pemerintahan transisi Irak terbentuk, tak ditemukan satupun senjata pemusnah massal tersebut. Usai invasi, AS membuka jalan bagi perusahaan minyak internasional untuk kembali beroperasi di Irak.

Sejumlah perusahaan minyak AS seperti ExxonMobil, serta perusahaan Barat lainnya termasuk BP (Inggris) dan Shell (Belanda/Inggris), mendapatkan kontrak untuk mengembangkan ladang minyak utama di Irak.

Kini usai AS menguasai Venezuela, diyakini perusahaan-perusahaan AS bakal mengeruk keuntungan dari sumber daya alam negeri tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Operasi 300 Menit: Bedah Teknis Penculikan Presiden Venezuela

Oleh: Dr. Efatha Filomeno Borromeu Duarte (Dosen Ilmu Politik Universitas Udayana)

Jakarta, aktual.com – Gila. Benar-benar gila. Sabtu malam itu, langit Caracas tidak sekadar gelap. Ia penuh sesak.

Ada 150 pesawat di atas sana.
Mereka datang dari 20 pangkalan berbeda. Dari Florida. Dari Puerto Rico. Dari geladak kapal induk.

Semuanya bertemu di satu titik koordinat. Di detik yang sama.
Tanpa saling tabrak. Tanpa terdeteksi.
Ini bukan lagi operasi militer. Ini sihir logistik.

Mari kita bedah jeroannya. Agar kita tahu betapa mengerikannya dunia tempat kita hidup sekarang.

Orkestrasi Hantu Langit

Yang terjadi di udara itu sebuah mahakarya teknis.

Di lapisan paling atas, ada E-3 Sentry. Pesawat radar piringan jamur itu. Ia jadi dirigen. Mengatur lalu lintas tempur agar tidak kacau.

Di bawahnya, ada F-35 Lightning II.
Perhatikan detail ini: F-35 tidak menembakkan satu peluru pun.

Tugasnya cuma satu: menjadi “pengendus”. Sensor fusion-nya menyedot semua sinyal elektronik dari daratan Venezuela.

Begitu radar S-300 buatan Rusia milik Venezuela menyala, F-35 mengirim data ke belakang.

Di sana sudah menunggu EA-18G Growler. Pesawat perang elektronika.
Boom! Bukan bom yang dijatuhkan. Tapi sinyal jamming bertenaga tinggi.

Layar radar di Caracas tidak meledak. Hanya memutih. Buta total. Operator radar Venezuela cuma bisa bengong melihat semut di layar monitor.

Saat buta itulah, tamu utamanya masuk.
Resimen Operasi Khusus Penerbangan ke-160. Julukannya Night Stalkers.
Mereka membawa helikopter MH-47 Chinook.

Terbangnya sinting. Hanya 30 meter di atas ombak Laut Karibia. Memanfaatkan sea clutter (gangguan ombak) untuk sembunyi dari sisa-sisa radar.

Mereka mendarat di jantung kota. Delta Force turun. FBI turun.
Lima jam. Selesai.

Presiden Nicolás Maduro diangkut ke kapal induk USS Iwo Jima.
Seperti paket kilat JNE.

Ruang Server & AI Kematian

Tapi tunggu dulu.
Pasukan elit itu cuma penyapu sampah.
Pembunuh aslinya tidak memegang senapan. Ia duduk manis di dalam kabel optik bawah laut.

Sebulan lalu, Amerika diam-diam menyebar senjata baru: AI Finansial.
Dulu, sanksi ekonomi itu manual. Orang mengecek dokumen satu-satu.

Sekarang? Algoritma yang bekerja.
AI ini ganas. Ia tidak memburu nama perusahaan. Ia memburu pola.

Ada kapal tanker Venezuela mau beli bahan bakar di tengah laut?
AI mendeteksi pola transfer uangnya. Lewat Panama. Lewat Hong Kong.
Klik. Diblokir.

Kapal-kapal tanker itu menjadi bangkai besi terapung.
Mesinnya hidup, tapi tak bisa bergerak.
Asuransi maritim dari London diputus otomatis.
Biaya sandar pelabuhan ditolak.

Logistik Venezuela dicekik sampai biru.
Tanpa bensin, tank tidak jalan. Tanpa uang, jenderal tidak setia.

Maduro jatuh bukan karena kalah perang. Ia jatuh karena “dompet”-nya dimatikan dari jarak 4.000 kilometer.

“Lawfare”: Perang Gaya Baru

Yang bikin saya merinding bukan pesawatnya. Tapi penumpangnya.
Ada agen FBI Hostage Rescue Team (HRT).

Kenapa bawa polisi?
Ini cerdiknya. Liciknya.
Amerika ingin membingkai ini bukan sebagai “Invasi Militer” (itu melanggar PBB).

Mereka membingkainya sebagai “Penegakan Hukum” (menangkap buronan narkoba).
Konsep kedaulatan negara (Westphalian Sovereignty) resmi jadi sampah.
Batas negara dianggap tidak ada.
Hukum Amerika berlaku di seluruh dunia. Ekstrateritorial.

Kalau mereka mau ambil orang di Jakarta, di Moskow, di Caracas, mereka pakai dalih “surat perintah penangkapan”.
Ini namanya Lawfare. Perang menggunakan hukum sebagai senjata.

Puing-Puing Geopolitik

Kasihan Rusia.
Vladimir Putin pasti sedang minum vodka sambil sakit kepala.

Venezuela itu “kapal induk daratan” Rusia di Amerika Latin.
Tempat parkir pesawat pembom nuklir Tu-160 Blackjack.

Investasi Rosneft miliaran dolar di sana.
Dalam satu malam, aset itu hangus.
Rusia kehilangan pijakan strategisnya. Tanpa sempat menarik pelatuk.

China juga sama. Utang Venezuela ke Beijing mungkin tak akan pernah kembali.

Alarm untuk Kita

Lantas, bagaimana dengan Indonesia?
Membaca berita Caracas ini rasanya getir. Pahit.
Kita punya Nikel. Kita punya Laut. Kita seksi.

Tapi lihat diri kita di cermin.
Radar kita? Masih banyak yang bolong.
Sistem bank kita? Masih numpang jalur pipa SWIFT punya Barat.

Data kita? Masih di cloud asing.
Operasi Caracas mengajarkan satu hal: Kedaulatan tanpa teknologi itu omong kosong.

Diplomasi tanpa otot siber itu cuma puisi cengeng.
Jika besok kita dianggap “nakal” entah tiba-tiba karena hilirisasi atau karena vokal di PBB, siapkah kita?

Siapkah jika tombol “OFF” ditekan dari Washington?
Siapkah jika bank kita offline dan pesawat tempur asing sudah ada di atas Monas tanpa terdeteksi?
Di meja makan raksasa dunia hari ini, pilihannya cuma dua.

Anda duduk memegang garpu sebagai pemain.
Atau Anda telanjang di atas piring sebagai menu santapan.

Caracas sudah jadi menu.
Semoga kita lekas bangun. Sebelum ikut dimakan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Purbaya Tetapkan Pekerja Bergaji Maksimal Rp10 Juta Bebas PPh 21

Ilustrasi-Kementerian Keuangan RI

Jakarta, aktual.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah (DTP) dalam rangka stimulus ekonomi Tahun Anggaran 2026. Aturan tersebut diundangkan pada 31 Desember 2025 dan berlaku sejak tanggal diundangkan.

PMK ini diterbitkan sebagai bagian dari langkah pemerintah untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat sekaligus menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial pada 2026.

“Sebagai upaya pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat antara lain dengan pemberian fasilitas fiskal,” bunyi ketentuan dalam PMK tersebut.

Dalam beleid itu dijelaskan, fasilitas PPh Pasal 21 DTP diberikan kepada karyawan dengan penghasilan maksimal Rp10 juta per bulan selama 2026. Insentif ini secara khusus menyasar lima sektor, yakni alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata.

Fasilitas pajak tersebut dapat dinikmati oleh pegawai tetap tertentu maupun pekerja tidak tetap tertentu. Pegawai tetap yang memenuhi kriteria harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), memperoleh penghasilan bruto tetap tidak lebih dari Rp10 juta per bulan, serta tidak menerima fasilitas PPh Pasal 21 DTP lainnya.

Sementara itu, pekerja tidak tetap yang berhak menerima insentif juga wajib memiliki NPWP dan tidak menerima fasilitas serupa. Selain itu, upah yang diterima dibatasi maksimal Rp500 ribu per hari, baik harian, mingguan, satuan, maupun borongan, dengan penghasilan bulanan di bawah Rp10 juta.

Penghasilan pegawai yang memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP ini tidak termasuk penghasilan yang telah dikenai PPh yang bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Melalui skema ini, PPh Pasal 21 tetap dilakukan pemotongan secara administratif. Namun, nilai pajak yang dipotong akan dibayarkan kembali secara tunai oleh pemberi kerja, sehingga tidak mengurangi penghasilan bersih yang diterima pekerja.

PMK 105/2025 juga memuat ilustrasi perhitungan pajak. Salah satunya, Tuan B yang bekerja sebagai pegawai tetap di PT Y dengan klasifikasi usaha hotel bintang (KLU 55110) sejak 2020. Tuan B berstatus menikah dengan satu tanggungan (K/1).

Setiap bulan, Tuan B menerima gaji dan tunjangan tetap sebesar Rp10 juta. Pada Januari dan Maret 2026, ia juga memperoleh bonus tidak tetap masing-masing sebesar Rp5 juta. Pada Oktober 2026, Tuan B mendapatkan promosi sehingga gaji dan tunjangan tetapnya meningkat menjadi Rp12 juta per bulan.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, penghasilan bruto Tuan B selama 2026 tercatat sebesar Rp136 juta. Setelah dikurangi biaya jabatan sebesar 5 persen atau maksimal Rp6 juta, penghasilan neto setahun menjadi Rp130 juta.

Dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp63 juta, penghasilan kena pajak setahun Tuan B menjadi Rp67 juta. Dari jumlah tersebut, PPh Pasal 21 terutang setahun sebesar Rp4,05 juta, dengan pajak yang harus dipotong pada Desember 2026 sebesar Rp480 ribu.

Dengan skema PPh Pasal 21 DTP, pajak yang ditanggung pemerintah untuk Tuan B antara lain Rp900 ribu pada Januari dan Maret 2026, Rp150 ribu per bulan pada Februari serta April hingga September 2026, Rp360 ribu per bulan pada Oktober dan November 2026, serta Rp480 ribu pada Desember 2026.

Berikut perhitungan dari contoh tersebut;

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2026:

Penghasilan bruto setahun yaitu Rp 136.000.000,00

Pengurangan:

Biaya jabatan: 5% X Rp136.000.000,00 (maksimal Rp6.000.000,00) = Rp 6.000.000,00

Penghasilan neto setahun Rp 130.000.000,00

Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun

– untuk wajib pajak sendiri: Rp 54.000.000,00

– tambahan untuk menikah: Rp 4.500.000,00

– tambahan untuk 1 tanggungan: Rp 4.500.000,00

Sehingga penghasilan kena pajak setahun yaitu Rp 63.000.000,00

Dengan begitu, penghasilan kena pajak setahun Rp 67.000.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun yaitu,

5% x Rp 60.000.000,00 = Rp 3.000.000,00

15% x Rp 7.000.000,00 = Rp 1.050.000,00

Dengan total Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2026 yaitu Rp 4.050.000,00

Walhasil, pajak penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong pada Desember 2026 yaitu Rp 480.000,00.

Dengan kata lain, Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah sebesar

  1. Rp 900.000,00 pada bulan Januari 2026 dan Maret 2026;
  2. Rp 150.000,00 pada bulan Februari 2026 dan April 2026 sampai dengan September 2026;
  3. Rp 360.000,00 pada bulan Oktober 2026 dan November 2026; dan
  4. Rp 480.000,00 pada bulan Desember 2026,

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Pencekalan 13 Orang Terancam Diperpanjang, KPK Dalami Kasus Mesin EDC BRI

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan keterangan terkait hasil lelang gratifikasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (19/5/2025). Aktual/ANTARA

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku masih mempertimbangkan untuk memperpanjang pencekalan terhadap 13 orang terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada periode 2020–2024.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, keputusan perpanjangan pencekalan akan ditentukan berdasarkan kebutuhan penyidikan yang saat ini masih berjalan.

“Terkait dengan cegah ke luar negeri atau cekal untuk perkara pengadaan mesin EDC di BRI, nanti penyidik akan melihat apakah masih dibutuhkan untuk perpanjangan cekalnya atau seperti apa,” ujar Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa.

Budi menjelaskan, hingga kini penyidikan perkara tersebut terus berprogres, khususnya dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara yang masih menunggu hasil final dari auditor negara.

“Kita tunggu hasil finalnya dari kawan-kawan auditor negara, sehingga nanti penyidikannya menjadi lengkap dan bisa segera kami limpahkan untuk masuk ke tahap penuntutan atau penyusunan dakwaannya,” katanya.

Sebelumnya, KPK pada 26 Juni 2025 mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan mesin EDC di BRI. Selanjutnya, pada 30 Juni 2025, KPK menyampaikan nilai proyek pengadaan tersebut mencapai Rp2,1 triliun dan menetapkan pencekalan terhadap 13 orang agar tidak bepergian ke luar negeri.

Belasan pihak yang dicekal itu masing-masing berinisial CBH, IU, DS, MI, AJ, IS, AWS, IP, KS, EL, NI, RSK, dan SRD. KPK menyebutkan, untuk sementara kerugian keuangan negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai Rp700 miliar atau sekitar 30 persen dari total nilai proyek. Pernyataan tersebut disampaikan KPK pada 1 Juli 2025.

Dalam perkembangan selanjutnya, KPK pada 9 Juli 2025 menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto (CBH), mantan Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI sekaligus mantan Direktur Utama Allo Bank Indra Utoyo (IU), serta Dedi Sunardi (DS) selaku SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI.

Selain itu, KPK juga menetapkan Elvizar (EL) selaku Direktur Utama PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) dan Rudy Suprayudi Kartadidjaja (RSK) selaku Direktur Utama PT Bringin Inti Teknologi sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Adapun pencekalan terhadap 13 orang terkait kasus ini tercatat telah berlangsung selama enam bulan dan jatuh tempo pada 6 Januari 2026. KPK pun membuka peluang untuk memperpanjang masa pencekalan tersebut seiring dengan masih berjalannya proses penyidikan.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

1...376377378...43,529Halaman 377 dari 43,529

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya