Oleh: Rinto Setiyawan, A.Md., S.H., CTP (Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan)

Jakarta, aktual.com – Peristiwa Caracas—apa pun tafsir teknis dan politiknya—meninggalkan satu pelajaran pahit bagi dunia berkembang: kedaulatan negara di abad ke-21 tidak lagi ditentukan oleh pidato moral, tetapi oleh kemampuan menjaga diri dalam seluruh spektrum kekuasaan. Mulai dari militer, ekonomi, teknologi, hukum, hingga informasi.

Ironisnya, di tengah realitas global yang semakin brutal dan tanpa etika, justru muncul sebagian pandangan di ruang perwakilan rakyat—termasuk di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)—yang memelihara sikap anti-militer seolah militer adalah residu masa lalu yang harus disingkirkan demi demokrasi yang “lebih sipil”.

Pandangan ini bukan hanya keliru secara historis, tetapi berbahaya secara ketatanegaraan.

Anti-Militer: Romantisme yang Tidak Membaca Zaman

Sikap anti-militer di lembaga perwakilan rakyat sering lahir dari trauma sejarah dan romantisme demokrasi prosedural. Militer dipersepsikan semata sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai instrumen kedaulatan rakyat. Akibatnya, diskursus tentang pertahanan negara direduksi menjadi isu anggaran, pelanggaran masa lalu, atau ancaman terhadap kebebasan sipil.

Padahal, dunia hari ini tidak lagi bertanya apakah sebuah negara demokratis atau otoriter. Dunia bertanya satu hal sederhana: apakah negara itu mampu mempertahankan dirinya atau tidak.

Negara yang tidak mampu menjaga kedaulatannya—baik secara militer, ekonomi, maupun teknologi—akan tetap tunduk, meskipun pemilunya jujur dan pidatonya indah. Venezuela adalah contoh telanjang bagaimana sebuah negara bisa dilumpuhkan tanpa deklarasi perang, tanpa invasi terbuka, dan tanpa satu pun resolusi PBB.

Sekolah Negarawan dan Empat Pilar Kedaulatan Rakyat

Dalam konteks inilah, gagasan Sekolah Negarawan menjadi penting. Sekolah Negarawan tidak dimaksudkan sebagai institusi pendidikan formal, melainkan sebagai kerangka berpikir ketatanegaraan untuk melahirkan pemimpin yang memahami realitas kekuasaan secara utuh—bukan sekadar fasih dalam retorika demokrasi.

Sekolah Negarawan menempatkan kedaulatan rakyat bukan sebagai slogan politik, melainkan sebagai sistem yang harus dijaga oleh empat pilar utama:

1.⁠ ⁠Pilar Intelektual

Pilar intelektual berfungsi sebagai arsitek arah bangsa. Mereka bertugas membaca zaman, mengurai ancaman global, merumuskan kebijakan strategis, dan mengkritisi kekuasaan secara rasional. Intelektual sejati tidak hidup di menara gading, tetapi di garis depan pemikiran strategis negara.

Negara tanpa pilar intelektual akan berjalan tanpa peta—mudah terseret arus kepentingan asing, mudah terkecoh oleh narasi global yang dibungkus moralitas palsu.

2.⁠ ⁠Pilar Rohaniawan

Rohaniawan berfungsi sebagai penjaga etika kekuasaan. Mereka memastikan bahwa negara tidak kehilangan orientasi moral dan kemanusiaan dalam menggunakan kekuatan. Namun, rohaniawan negarawan tidak anti-negara dan tidak anti-pertahanan.

Sebaliknya, mereka memahami bahwa melindungi rakyat dari kehancuran adalah perintah moral, bukan dosa kekuasaan.

3.⁠ ⁠Pilar Budayawan

Budayawan menjaga jiwa bangsa. Mereka merawat identitas, nilai, dan keberlanjutan peradaban. Tanpa pilar budaya, negara bisa kuat secara senjata tetapi kosong secara makna. Namun budaya juga tidak boleh menjadi alasan untuk menolak realitas ancaman.

Budaya yang hidup adalah budaya yang mampu bertahan, bukan budaya yang pasrah dihancurkan atas nama “kedamaian”.

4.⁠ ⁠Pilar Militer (TNI–Polri)

Inilah pilar yang paling sering disalahpahami.

Dalam kerangka Sekolah Negarawan, militer dan kepolisian bukan alat kekuasaan elite, melainkan alat perlindungan rakyat. TNI menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal dan hibrida. Polri menjaga ketertiban dan keamanan internal agar hukum dapat bekerja.

Menolak peran militer dalam struktur kedaulatan rakyat sama dengan menolak hak rakyat untuk dilindungi.

Demokrasi tanpa pertahanan bukanlah demokrasi matang, melainkan undangan terbuka bagi intervensi asing.

MPR dan Kekeliruan Membaca Fungsi Militer

Sebagai lembaga yang secara historis dirancang untuk menjaga arah ideologis dan konstitusional negara, MPR seharusnya menjadi ruang lahirnya negarawan, bukan sekadar politisi elektoral.

Ketika sebagian unsur di MPR memandang militer sebagai ancaman demokrasi, yang terjadi sebenarnya adalah kesalahan membaca fungsi negara modern. Negara tidak runtuh karena militernya kuat. Negara runtuh karena militernya dilemahkan, teknologinya tertinggal, dan elite-nya terjebak ilusi moral global.

Sejarah menunjukkan: tidak ada satu pun negara berdaulat yang bertahan lama tanpa pertahanan yang kredibel.

Menjadi Pemain, Bukan Menu

Di meja geopolitik dunia hari ini, bangsa-bangsa tidak dinilai dari niat baiknya, tetapi dari kemampuannya menjaga kepentingan rakyatnya. Kedaulatan tidak diberikan. Ia dipertahankan.

Sekolah Negarawan mengajarkan bahwa keempat pilar—intelektual, rohaniawan, budayawan, dan militer—harus berdiri sejajar, saling mengoreksi, saling menahan, dan saling menguatkan. Menghilangkan satu pilar atas nama trauma atau romantisme demokrasi justru akan merobohkan seluruh bangunan kedaulatan rakyat.

Caracas sudah memberi peringatan.

Pertanyaannya bukan lagi apakah kita mencintai demokrasi, melainkan:
apakah kita siap mempertahankan rakyat kita ketika demokrasi itu diserang tanpa perang?

Jika tidak, maka kita bukan sedang membangun negara.
Kita sedang menyiapkan diri untuk menjadi menu berikutnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain