17 April 2026
Beranda blog Halaman 399

Dianggap Ingin Hidupkan Militerisme, Presiden: Mana Batas Kepemimpinan Terlalu Otoriter?

Jakarta, aktual.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan tak ragu untuk mengoreksi diri dan mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang diambil terutama saat adanya kritik dari beberapa kalangan yang menilai dirinya ingin menghidupkan kembali militerisme di Indonesia.

Di hadapan jemaat Kristiani saat Perayaan Natal Nasional Tahun 2025, Jakarta, Senin (5/1) malam, Presiden Prabowo meyakini kritik dan koreksi merupakan sesuatu yang menyelamatkan dirinya.

“Kritik, koreksi adalah menyelamatkan. Jadi, saya terima kasih kalau ada yang teriak-teriak: Prabowo ini mau hidupkan kembali militerisme! Wah, baru saya koreksi. Apa bener? Oke, baru kita lihat, panggil ahli hukum, panggil di mana? Iya kan. Mana batas kepemimpinan yang terlalu otoriter,” kata Prabowo dalam pidatonya menjelaskan sikapnya dalam merespons kritik.

Oleh karena itu, Prabowo menyatakan dirinya bersyukur kala mendapatkan kritik dan koreksi dari berbagai pihak. Menurut Presiden, kritik dan koreksi itu menunjukkan dirinya telah dibantu oleh pihak-pihak yang memberikan kritik dan koreksi tersebut.

“Kalau kritik, malah kita harus bersyukur. Kalau saya dikoreksi, saya menganggap bahwa saya dibantu, saya diamankan. Kadang-kadang kita tidak suka dikritik, tidak suka dikoreksi, tetapi sesungguhnya itu mengamankan,” kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo kemudian memberi contoh sederhana ketika koreksi itu datang dari anak buahnya.

“Contoh paling sederhana, kadang-kadang kita lupa ada kancing yang tidak terpasang. Kemudian, anak buah kita lari: Pak, seragam Bapak, Pak. Bapak kancingnya…. Lho, ini anak buah kok berani koreksi. Tetapi, dia koreksi untuk mengamankan saya. Bayangkan Presiden muncul kancingnya tidak (lengkap, red.). Jadi, kadang-kadang saya dongkol juga sama ajudan saya, cerewet banget nih. Tetapi dia menjaga saya. Dia menjaga saya. Berapa kali saya diselamatkan,” ujar Presiden.

Presiden kemudian memberi contoh lain dikoreksi oleh anak buahnya saat dirinya masih berdinas di lingkungan militer.

“Ini cerita waktu saya masih aktif (di TNI, red.) ya. Saya keluar dari ruangan mau apel. Nggak tahu saya sibuk atau apa, saya lupa pakai tanda pangkat. Lari anak buah saya, (kemudian berbicara ke saya, red.) Pak! Pak! Jangan keluar Pak! Tanda pangkat Bapak tidak lengkap. Oh iya. Jadi apa? Dia mengamankan saya,” sambung Presiden Prabowo.

Terlepas dari itu, Presiden menegaskan dirinya tidak dapat menerima fitnah dan kebohongan, karena fitnah dapat menciptakan kebencian dan perpecahan.

“Koreksi silakan, kritik bagus, tetapi fitnah itu tidak bagus. Semua agama tidak mengizinkan fitnah. Saya yakin di agama Kristen demikian juga: Thou shalt not lie. Kebohongan itu tidak baik, apalagi kebohongan yang menimbulkan kecurigaan, kebohongan yang menimbulkan perpecahan, kebohongan yang menimbulkan kebencian. Ini bisa merusak kita semua. Kalau di agama Islam, ada itu ajarannya: Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan,” ujar Presiden.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Banjir Bandang Terjang Sitaro, 11 Orang Meninggal dan 5 Masih Hilang

Jakarta, Aktual.com — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir bandang yang menerjang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, bertambah menjadi 11 orang. Data tersebut merupakan pembaruan per Senin (5/1/2026) pukul 19.00 WIB.

Sebelumnya, pada laporan siang hari, BNPB mencatat korban meninggal dunia sebanyak sembilan orang. “Dari sebelas korban meninggal dunia, enam jenazah telah teridentifikasi, sementara lima jenazah lainnya masih dalam proses pendataan,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Senin malam (5/1/2026).

Muhari menyampaikan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Sitaro telah memfasilitasi proses pemakaman bagi para korban meninggal dunia. Hingga malam ini, tercatat lima orang masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian.

Namun, operasi pencarian dan pertolongan (search and rescue/SAR) sementara dihentikan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat yang berpotensi memicu banjir dan longsor susulan di lokasi terdampak. Operasi SAR direncanakan akan dilanjutkan kembali pada keesokan hari setelah kondisi cuaca memungkinkan.

Selain korban jiwa, bencana banjir bandang tersebut juga berdampak pada 143 kepala keluarga atau sebanyak 444 jiwa yang terpaksa mengungsi. Pemerintah daerah setempat telah membuka pos pengungsian sementara di Gedung GMIST Bethbara. Kebutuhan dasar pengungsi seperti alas tidur, perlengkapan anak-anak, serta makanan siap saji telah disiapkan.

Berdasarkan hasil asesmen sementara di lapangan, wilayah terdampak bencana meluas menjadi empat kecamatan, yakni Kecamatan Siau Timur, Siau Timur Selatan, Siau Barat, dan Siau Barat Selatan.

Merespons kondisi darurat tersebut, Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi melalui Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2026. Status tersebut berlaku selama 14 hari, terhitung mulai 5 Januari hingga 18 Januari 2026.

Untuk membuka kembali akses jalan yang terputus, BPBD Kabupaten Sitaro bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup memobilisasi alat berat berupa ekskavator dan wheel loader. Pengerjaan akan dilakukan setelah kondisi cuaca dinyatakan aman.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Kuasa Hukum Nadiem Keberatan Kliennya Dihalangi Berbicara

Jakarta, aktual.com – Sidang dugaan korupsi dengan terdakwa Nadiem Makarim sempat dihentikan sementara untuk istirahat satu jam. Penundaan dilakukan usai pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Kuasa hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir, menyoroti pembatasan hak kliennya untuk berbicara kepada media. Ia menilai tindakan tersebut melanggar asas praduga tak bersalah dan hak dasar terdakwa.

“Kami sangat kecewa karena Pak Nadiem tidak diberi hak bicara ke publik,” ujar Ari, Senin (5/1/2026). Menurutnya, tidak ada alasan keamanan yang membenarkan pembatasan tersebut.

Ari menegaskan situasi persidangan berlangsung kondusif tanpa ancaman apa pun terhadap terdakwa. “Hak berbicara adalah hak mendasar, jangan berlaku sewenang-wenang,” tegasnya.

Terkait dakwaan, Ari menyebut uraian jaksa didominasi asumsi dan interpretasi, bukan fakta konkret. Ia menilai keterangan yang dipakai hanya bersumber dari testimoni tidak langsung.

Menurutnya, Nadiem tidak terlibat langsung dalam proses pengadaan yang dipersoalkan jaksa. “Semua disebut arahan, tapi bukan keterangan langsung dari Pak Nadiem,” katanya.

Ari juga mempersoalkan tudingan penerimaan dana Rp809 miliar yang dinilai tanpa bukti jelas. Ia memastikan eksepsi setebal 60 halaman akan diajukan untuk membantah dakwaan tersebut.

(Muhammad Hamidan Multazam)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Dino Patti Djalal Kritik Menlu Sugiono soal Sikap RI terhadap Invasi AS ke Venezuela

Jakarta, Aktual.com — Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal mengkritik sikap diplomatik pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, terkait situasi di Venezuela menyusul invasi militer Amerika Serikat. Kritik tersebut ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Sugiono yang dinilai belum menyampaikan sikap tegas secara terbuka.

“Saya heran membaca pernyataan @Kemlu_RI terkait Venezuela yang sangat standar dan sama sekali tidak menyebut Amerika Serikat,” tulis Dino melalui akun X resminya, @dinopattidjalal, dikutip Aktual.com, Selasa (6/1/2026).

Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat itu mempertanyakan sikap Indonesia yang dinilainya enggan menyebut secara tegas pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum internasional. Ia menyinggung tindakan Amerika Serikat yang melakukan invasi ke Venezuela dan menculik Presiden Nicolás Maduro.

“Sejak kapan kita sungkan atau takut mengkritik kawan yang melakukan pelanggaran hukum internasional? Kenapa Menlu @Menlu_RI Sugiono sampai sekarang tidak bersuara, padahal dunia menunggu pandangan Indonesia sebagai pemain Global South yang penting,” tulis Dino.

Menurut Dino, sikap tegas Indonesia sangat dibutuhkan dalam situasi global saat ini. Ia menilai Indonesia memiliki rekam jejak menyampaikan penolakan secara terbuka terhadap invasi militer negara besar ke negara lain, meskipun menganut prinsip politik luar negeri bebas dan aktif.

“Ini momen Indonesia perlu percaya diri menunjukkan sikap, sama ketika kita dulu menentang invasi AS terhadap Irak. Bebas aktif itu artinya berani berpendirian,” ujarnya.

Dino menegaskan, kemitraan strategis dengan Amerika Serikat maupun negara lain tidak seharusnya membuat Indonesia bersikap pasif. “Bermitra dengan AS tidak boleh menjadikan Indonesia negara penurut yang mengorbankan hal-hal prinsipil,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu (4/1) malam waktu setempat. Trump menyebut Kolombia dijalankan oleh pemimpin yang ia tuding terlibat produksi kokain, tanpa menyertakan bukti.

Ketika ditanya soal kemungkinan operasi militer AS di Kolombia, Trump menyatakan hal tersebut “terdengar bagus.” Kolombia diketahui berbatasan langsung dengan Venezuela.

Pada Sabtu (3/1), Presiden Kolombia Gustavo Petro menyerukan pertemuan darurat Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membahas serangan AS terhadap Venezuela. Dalam wawancara dengan Politico bulan lalu, Trump juga menyatakan tidak menutup kemungkinan memperluas operasi militer ke negara lain, termasuk Meksiko dan Kolombia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Mendagri Jamin Stok Beras Pascabencana Sumatera Aman hingga 6 Bulan, Distribusi Jadi Tantangan

Aceh Tamiang, Aktual.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan ketersediaan stok beras bagi masyarakat di daerah terdampak bencana, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, dalam kondisi aman hingga enam bulan ke depan. Kepastian tersebut diperoleh setelah Mendagri melakukan konfirmasi langsung kepada Perum Bulog.

Tito menyampaikan, di sejumlah wilayah Aceh stok beras bahkan mencukupi untuk kebutuhan lebih dari enam bulan. Ia mencontohkan gudang Bulog di Lhokseumawe yang melayani wilayah Lhokseumawe, Bireuen, dan Aceh Utara.

“Saya sendiri pernah mengecek langsung gudang Bulog di Lhokseumawe. Untuk Lhokseumawe, Bireuen, dan Aceh Utara tersedia sekitar 28 ribu ton beras. Itu cukup untuk sembilan bulan,” ujar Tito.

Meski demikian, Tito mengakui tantangan utama yang dihadapi pemerintah saat ini adalah memastikan distribusi beras dapat menjangkau daerah-daerah terdampak bencana, terutama wilayah yang sulit diakses akibat kerusakan infrastruktur. Ia menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga kelancaran distribusi logistik agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Selain menjamin ketersediaan pangan, Mendagri juga menekankan pentingnya pemulihan sektor pertanian di wilayah terdampak bencana, termasuk Aceh. Menurutnya, sektor pertanian menjadi perhatian utama pemerintah seiring dengan program prioritas nasional, yakni swasembada pangan.

“Bapak Menteri Pertanian sudah menyiapkan program untuk menghidupkan kembali lahan-lahan sawah yang sudah ada supaya kembali normal, bahkan bisa dioptimalkan,” kata Tito.

Di sisi lain, Mendagri menyinggung penyaluran bantuan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana, baik kategori ringan, sedang, maupun berat. Ia meminta kepala daerah segera menyiapkan data warga terdampak sebagai dasar penyaluran bantuan.

Pemerintah, lanjut Tito, telah menyiapkan bantuan untuk rumah rusak ringan sebesar Rp15 juta dan rusak sedang Rp30 juta. Sementara itu, rumah rusak berat atau hilang akan diganti dengan hunian tetap (huntap). Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Dana Tunggu Hunian (DTH) selama proses pembangunan huntap berlangsung.

Tito mengimbau kepala daerah memaksimalkan peran kepala desa atau keuchik dalam proses pendataan agar penyaluran bantuan dapat berlangsung cepat dan tepat sasaran.

“Saya mohon dengan segala hormat, kalau ingin cepat, tolong bereskan datanya dan kita buat simpel,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Lestari Moerdijat: Revitalisasi Sekolah Harus Diikuti Mekanisme Pemeliharaan yang Tepat

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Revitalisasi sekolah di Indonesia tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik, harus didorong pada pemanfaatan yang optimal dan keberlanjutan prasarana tersebut.

“Sejumlah tantangan dalam upaya revitalisasi sekolah seperti kualitas revitalisasi, aspek pemeliharaan, hingga pemanfaatan prasarana yang tidak optimal, harus menjadi perhatian serius untuk segera diatasi,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/1).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu’ti, Minggu (4/1), mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan alokasi APBN guna melanjutkan revitalisasi terhadap sekitar 11.744 satuan pendidikan pada 2026.

Selain itu, ditargetkan penambahan minimal 60.000 satuan pendidikan penerima revitalisasi, sehingga pada 2026 sedikitnya 71.000 satuan pendidikan memperoleh dukungan program tersebut.

Menurut Lestari, perencanaan yang matang sangat diperlukan dalam proses revitalisasi dan pembangunan prasarana pendidikan di tanah air.

Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat bahwa revitalisasi fisik sekolah harus diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, mendorong agar upaya revitalisasi disertai dengan langkah perencanaan pemeliharaan yang matang, untuk memastikan keberlanjutan manfaat dari prasarana pendidikan tersebut.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, para pemangku kepentingan dan masyarakat di daerah mampu mewujudkan tata kelola yang tepat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.

Hal itu, tegas Rerie, demi mewujudkan proses pendidikan yang berkelanjutan untuk melahirkan generasi penerus yang berdaya saing di masa depan.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Berita Lain