17 April 2026
Beranda blog Halaman 402

Usai Serang Venezuela, Trump Recana Serang Kolombia

Arsip - Presiden Amerika Serikat Donald Trump. /ANTARA/Anadolu/py
Arsip - Presiden Amerika Serikat Donald Trump. /ANTARA/Anadolu/py

Washington, aktual.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu (4/1) malam waktu setempat, saat mengatakan bahwa Petro tidak akan melakukan itu (menjalankan pabrik kokain) lebih lama lagi.

Ketika ditanya soal kemungkinan operasi militer AS di Kolombia, Trump menjawab, “Hal itu kedengaran bagus bagi saya.”

Trump mengatakan bahwa Kolombia, yang berbatasan dengan Venezuela, dijalankan oleh seorang pria sakit jiwa yang gemar membuat kokain dan menjualnya ke AS.

“Dia (Petro) punya pabrik dan tempat pembuatan kokain. Namun, dia tidak akan bisa melakukannya lagi,” kata Trump, tanpa memberikan bukti untuk mendukung klaim tersebut.

Pada Sabtu (3/1), Petro menyerukan pertemuan mendesak antara Organisasi Negara-Negara Amerika dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membahas serangan AS terhadap Venezuela.

Dalam sebuah wawancara dengan Politico bulan lalu, Trump mengatakan dia akan mempertimbangkan untuk memperluas operasi militer terhadap target-target di negara lain, termasuk Meksiko dan Kolombia.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Pemerintah–ILO Susun Roadmap Reintegrasi Pekerja Migran Indonesia

Wakil Menteri P2MI Christina Aryani saat memipin rapat penyusunan peta jalan reintegrasi bagi pekerja migran bersama ILO di Jakarta, Senin (5/1/2026). Aktual/DOK KEMENP2MI

Jakarta, aktual.com – Pemerintah melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) bersama International Labour Organization (ILO) akan menyusun peta jalan atau roadmap reintegrasi bagi pekerja migran Indonesia (PMI) setelah kembali ke Tanah Air.

Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani dengan Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste, Simrin Singh, di Jakarta, Senin (5/1/2026).

“Seperti apa roadmap yang paling baik? Roadmap reintegrasi ini menjadi penting untuk memastikan PMI tidak hanya terlindungi saat bekerja di luar negeri, tetapi juga memiliki kepastian masa depan ketika kembali ke Tanah Air. Apakah melalui wirausaha, bekerja di pasar kerja dalam negeri, atau opsi-opsi lainnya,” ujar Christina, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (5/1/2026).

Christina menjelaskan, penyusunan roadmap tersebut membutuhkan pemetaan yang jelas, mulai dari peran kementerian dan lembaga terkait, bentuk kolaborasi dengan pemerintah daerah, hingga skema implementasi yang realistis dan berkelanjutan.

Dalam pertemuan itu, ia juga menyoroti peran Migrant Workers Resource Center (MWRC) yang selama ini didukung oleh ILO dan telah diintegrasikan ke dalam layanan terpadu, seperti Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) serta mal pelayanan publik di sejumlah daerah.

“Salah satunya di Cirebon, Jawa Barat, yang sudah berjalan dengan baik dan diakses oleh masyarakat. Model layanan ini efektif mendukung migrasi aman sekaligus dapat menjadi bagian penting dari ekosistem roadmap reintegrasi,” jelas politisi Partai Golkar tersebut.

Selain isu reintegrasi, diskusi juga membahas pelindungan anak buah kapal (ABK) migran yang dinilai memiliki tantangan khusus. Christina menekankan perlunya penguatan kapasitas serta pertukaran pengetahuan dengan negara-negara penempatan pekerja migran yang telah memiliki praktik baik.

“ABK ini memiliki tantangan yang jauh lebih kompleks. Karena itu, kami melihat pentingnya pembelajaran dari negara lain agar pelindungan bisa diimplementasikan lebih baik,” katanya.

Sementara itu, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste, Simrin Singh, menyatakan komitmen ILO untuk mendukung Indonesia dalam penyusunan roadmap reintegrasi sebagai salah satu prioritas kerja sama pada 2026.

Ia menambahkan, roadmap tersebut juga akan memperkuat koordinasi penanganan kasus eksploitasi pekerja migran di tingkat daerah, tidak hanya bagi pekerja migran, tetapi juga keluarga dan anak-anak yang ditinggalkan.

“Dengan roadmap reintegrasi ini, respons terhadap isu pekerja migran bisa dilakukan secara lebih sistematis, berkelanjutan, dan berdampak nyata,” pungkas Simrin.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Kementerian PU Kerahkan 1.709 Alat Berat untuk Perkuat Penanganan Bencana di Sumatra

Alat berat membersihkan sisa banjir dan longsor di Sumatera. Aktual/DOK PU

Jakarta, aktual.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat upaya penanganan bencana di sejumlah wilayah Pulau Sumatra dengan menambah dukungan alat berat serta sarana dan prasarana pendukung.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan hingga Minggu (4/1/2026) pukul 20.00 WIB, pihaknya telah menambah 39 unit alat berat yang berasal dari dukungan BUMN karya.

“Dengan penambahan tersebut, total alat berat yang telah dimobilisasi mencapai 1.709 unit, meningkat dari sebelumnya 1.670 unit,” ujar Dody dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin (5/1/2026).

Ia menegaskan, Kementerian PU terus mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mendukung penanganan bencana di Sumatra, terutama pada sektor jalan dan jembatan, sumber daya air, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.

“Kami bergerak cepat untuk memastikan konektivitas tetap terjaga dan kebutuhan dasar masyarakat di lokasi pengungsian terpenuhi,” kata Dody.

Menurutnya, penambahan alat berat difokuskan untuk mempercepat penanganan darurat, pembersihan material longsoran, pemulihan akses jalan, serta mendukung distribusi logistik di wilayah Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

Di Provinsi Aceh, Kementerian PU menambah 13 unit excavator, 1 unit backhoe loader, 4 unit wheel loader, serta 5 unit dump truck. Alat berat tersebut ditempatkan di sejumlah wilayah terdampak, antara lain Kabupaten Gayo Lues, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang.

Sementara itu, di Provinsi Sumatra Utara ditambahkan 15 unit excavator, 1 unit backhoe loader, 1 unit wheel loader, 2 unit dump truck, 1 unit bulldozer, serta 1 unit kendaraan pickup untuk mendukung penanganan bencana, termasuk pada ruas jalan Tarutung–Sibolga.

Adapun di Provinsi Sumatra Barat dilakukan penyesuaian kebutuhan lapangan dengan pengurangan 6 unit excavator dan penambahan 1 unit mini excavator yang difokuskan di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.

Selain alat berat, Dody mengungkapkan pihaknya juga memperkuat dukungan infrastruktur darurat melalui penyediaan Jembatan Bailey. Di Aceh, jumlah Jembatan Bailey yang disiagakan bertambah dari 11 unit menjadi 14 unit, sehingga total yang tersedia mencapai 16 unit.

“Untuk Sumatra Utara tersedia 2 unit Jembatan Bailey yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Sementara di Sumatra Barat saat ini tidak ada Jembatan Bailey terpasang karena seluruh jembatan darurat telah ditarik seiring pulihnya akses,” jelasnya.

Dody menegaskan, seluruh sumber daya yang dimobilisasi akan terus dioptimalkan guna mempercepat pemulihan infrastruktur dan membuka kembali konektivitas wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatra.

“Kami pastikan upaya pemulihan berjalan maksimal,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

AS Tangkap Maduro, Pertamina Klaim Aset dan Operasi di Venezuela Tak Terdampak

Ilustrasi: Pertamina. Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP), memastikan bahwa situasi politik dan keamanan di Venezuela yang memanas belakangan ini tidak berdampak terhadap aset maupun staf perusahaan di negara tersebut.

Manager Relations Pertamina Internasional EP (PIEP), Dhaneswari Retnowardhani, menyampaikan bahwa seluruh aktivitas operasional perusahaan di Venezuela tetap berjalan normal dan dalam kondisi aman, meski Amerika Serikat (AS) dilaporkan melancarkan serangan ke negara itu menyusul penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

“Sehubungan dengan perkembangan situasi terkini, berdasarkan pemantauan yang dilakukan, hingga saat ini tidak terdapat dampak terhadap aset dan staf M&P di Venezuela,” kata Dhaneswari dalam keterangan kepada media di Jakarta, Senin (5/1/2026).

Ia menegaskan, PIEP terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap dinamika situasi yang berkembang di Venezuela. Selain itu, perusahaan juga menjalin koordinasi berkelanjutan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Caracas.

“Hal ini merupakan bagian dari langkah kehati-hatian dan komitmen perusahaan dalam memastikan keselamatan serta keberlangsungan operasional,” tegasnya.

Diketahui, PIEP merupakan pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan sebesar 71,09% pada Maurel & Prom (M&P). Salah satu aset yang dikelola oleh M&P berada di wilayah Venezuela.

M&P tercatat memiliki saham sebesar 50% pada Iberoamerica Petroregional (Urdaneta West), dengan porsi produksi sekitar 40% atau setara 32% produksi bersih bagi M&P. Selain itu, M&P juga terlibat dalam pengelolaan Blok 70/80 melalui Legopetrol dengan kepemilikan saham sebesar 10%, tingkat produksi mencapai 26,35%, dan jatah produksi bagi M&P sebesar 2,635%.

PIEP menegaskan akan terus menjaga aspek keselamatan dan keberlanjutan bisnis di tengah perkembangan situasi global yang dinamis.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Trump Ancam Iran Akan “Dihantam Sangat Keras” Jika Demonstran Terus Berjatuhan

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Aktual/ANADOLU

Washington DC, aktual.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan peringatan keras kepada Iran terkait gelombang unjuk rasa yang terus berlangsung akibat krisis ekonomi. Trump menegaskan AS akan merespons dengan keras apabila aparat Iran kembali menewaskan demonstran.

“Kami mengawasinya dengan sangat cermat. Jika mereka (Iran-red) mulai membunuh orang-orang seperti yang telah mereka lakukan di masa lalu, saya pikir mereka akan dihantam sangat keras oleh Amerika Serikat,” ucap Trump seperti dilansir AFP, Senin (5/1/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Trump saat berbicara kepada wartawan di pesawat kepresidenan Air Force One, Minggu (4/1) waktu setempat. Ia merespons aksi protes di Iran yang telah memasuki pekan kedua dan dipicu oleh melonjaknya biaya hidup serta memburuknya kondisi ekonomi.

Gelombang unjuk rasa bermula pada 28 Desember di Grand Bazaar Teheran, kawasan pusat aktivitas perdagangan lokal. Aksi tersebut kemudian meluas ke berbagai wilayah lain, dengan para pedagang dan pemilik toko meluapkan kekecewaan terhadap ketidakstabilan ekonomi nasional.

Di sejumlah lokasi, protes berkembang menjadi bentrokan dan aksi kekerasan. Pemerintah Iran menuding adanya keterlibatan “kekuatan eksternal” yang menghasut demonstrasi damai menjadi kerusuhan.

Berdasarkan laporan resmi otoritas Iran, sedikitnya 12 orang dilaporkan tewas selama rangkaian unjuk rasa berlangsung. Sejumlah korban disebut berasal dari unsur pasukan keamanan.

Aksi protes kali ini disebut sebagai yang paling besar sejak gelombang demonstrasi 2022–2023, yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini, seorang perempuan muda yang meninggal dunia dalam tahanan kepolisian setelah ditangkap atas dugaan pelanggaran aturan berpakaian.

Sebelumnya, Trump juga melontarkan pernyataan bernada ancaman pada 2 Januari lalu. Ia menyebut AS siap “datang menyelamatkan” demonstran Iran apabila aparat melakukan tindakan represif.

“Jika Iran menembak dan membunuh demonstran, yang beraksi damai, secara brutal, yang merupakan kebiasaan mereka, Amerika Serikat akan datang menyelamatkan mereka. Kami siap siaga dan siap bertindak,” tegas Trump.

Pernyataan Trump tersebut menuai kecaman keras dari Teheran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menilai pernyataan Presiden AS itu sebagai sikap yang “ceroboh dan berbahaya”, serta bentuk intervensi terhadap urusan dalam negeri Iran.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Warga AS Demo di 100 Kota, Kutuk Trump Tangkap Maduro

Ratusan warga Amerika Serikat (AS) berpartisipasi dalam protes menentang serangan AS terhadap Venezuela di kota New York, Amerika Serikat, pada 3 Januari 2026. Aksi demonstrasi ini berlangsung di 100 kota di AS. Foto: (Xinhua/Zhang Fengguo)

New York City, Aktual.com – Ratusan orang turun ke jalan-jalan di Manhattan pada Sabtu (3/1), memprotes operasi militer AS yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Aksi protes tersebut merupakan bagian dari unjuk rasa nasional “Tolak Perang di Venezuela” yang digelar di lebih dari 100 kota di AS, termasuk Washington, Boston, Los Angeles, Atlanta, Chicago, dan Miami.

Para pengunjuk rasa berkumpul di Times Square sambil membawa berbagai poster yang bertuliskan “Jangan ganggu Venezuela”, “AS, keluar dari Karibia”, “Tolak perang untuk minyak Venezuela”, dan “Pertahankan Venezuela dari imperialisme AS”. Teriakan berbunyi “Pertahankan Venezuela, Bebaskan Maduro” bergema di tengah kerumunan massa.

“Perang ini bukan tentang narkoba, ini tentang minyak Venezuela,” kata Karen, seorang warga New York berusia paruh baya yang mengikuti unjuk rasa tersebut.

“Bagaimana mungkin Anda bisa berhak untuk ikut campur di Venezuela, untuk menyerang Venezuela?” tutur Karen. “Rasanya seolah kita bertindak seperti penjahat,” lanjutnya.

“Kami di sini untuk mengatakan bahwa ini adalah tindakan yang tidak adil,” imbuh wanita itu.

Hassan, seorang mahasiswa dari Pakistan, mengatakan bahwa upaya yang dipimpin AS untuk merombak pemerintahan di negara lain bukanlah hal baru. “Namun, setidaknya upaya itu sebelumnya menggunakan kedok, seperti mengatasnamakan pemulihan demokrasi di Timur Tengah,” ujarnya.

“Namun, hari ini AS tidak lagi mengenakan kedok,” kata Hassan. “Ini jelas-jelas tentang minyak dan sumber daya alam.”

Presiden AS Donald Trump pada Sabtu mengatakan negaranya telah menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Maduro, yang kemudian diterbangkan keluar dari Venezuela bersama sang istri.

Trump menyebut bahwa AS akan “mengelola” Venezuela hingga “tercapai transisi yang aman, tepat, dan bijaksana.”

“Itu tidak akan terjadi,” kata salah seorang orator dalam unjuk rasa di Times Square, merespons pernyataan Trump tersebut. “Ini adalah arogansi,” imbuhnya.

“Perhatikan apa yang diucapkan Trump hari ini saat dia berkata, ‘kami menginginkan semua minyak Anda (Venezuela), semua tanah Anda, semua aset Anda, serahkan semuanya kepada kami,'” tambah orator tersebut.

“Rakyat Venezuela tidak akan menerima begitu saja AS mengelola negara mereka atau mencuri minyak, gas, emas, atau sumber daya apa pun milik mereka. Akan ada perlawanan yang kuat,” ujar sang orator. “Tidak. Era semacam itu sudah berakhir,” imbuhnya.

Salah satu penyelenggara unjuk rasa, Answer Coalition, yang merupakan singkatan dari Act Now to Stop War and End Racism (Bertindak Sekarang untuk Menghentikan Perang dan Mengakhiri Rasisme), mengutuk pengeboman terbaru yang dilakukan AS di Caracas dan penangkapan Maduro, menyerukan kepada warga Amerika untuk “menolak perang tiada akhir lainnya.”

“Perang AS akan menyebabkan kematian dan kehancuran bagi rakyat Venezuela. Mesin perang itu menyedot banyak sekali uang pajak kita, sementara keluarga-keluarga pekerja berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup,” kata komunitas antiperang itu dalam sebuah pernyataan. “Rakyat perlu turun ke jalan dan menolak perang Trump terhadap Venezuela!”.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Berita Lain