12 April 2026
Beranda blog Halaman 49

Bupati Lebak Singgung Wakilnya Eks Napi, Amir Hamzah Balas: Pernyataan Tak Pantas dan Merugikan Politik

(Kiri) Bupati Lebak Hasbi jayabaya, (Kanan) Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah
(Kiri) Bupati Lebak Hasbi jayabaya, (Kanan) Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah

Lebak, aktual.com – Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah merespons pernyataan Bupati Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya yang menyinggung soal mantan narapidana dalam acara halalbihalal. Amir menilai pernyataan tersebut tidak pantas dan justru dapat merugikan secara politik.

“Kalau saya akan melaksanakan tugas saya terus, justru yang harus diperhatikan adalah sifat bupati, menurut saya sikap demikian itu merugikan secara politik, merugikan bupati,” katanya, Selasa (31/3/2026).

Amir kemudian menyinggung kegagalan Hasbi dalam kontestasi Pileg sebelumnya. Ia juga menilai kemenangan Hasbi dalam Pilkada tidak lepas dari peran pihak lain, termasuk keluarga.

“Bupati harus ingat jangan merasa menang karena dia saja, harus ingat, Bupati kemarin kalah menjadi calon anggota DPR, ini (menang pilkada) faktor JB (Jayabaya) dan saya,” tambahnya.

Amir juga mengaku tersinggung dengan pernyataan Hasbi yang menyinggung masa lalunya sebagai mantan narapidana. Ia menilai ucapan tersebut merupakan bentuk penghinaan pribadi yang disampaikan di ruang publik.

“Ketika dia (Hasbi) menyebut, misalkan, si Amir mantan narapidana ‘uyuhan geus jadi wakil bupati geh’ (masih mending mantan napi jadi wakil bupati juga). Nah, itu kan penghinaan pribadi, makanya saya bangkit dari duduk, mau sampaikan ke Bupati, jangan ngomong seperti itu,” kata Amir.

Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak ada kaitannya dengan tugasnya sebagai wakil bupati dan membuatnya merasa dipermalukan di depan umum.

“Saya merasa terhina saat itu karena di khalayak umum dia bicara pribadi, dan tidak ada kaitan dengan pekerjaan, makanya spontan saya ingin peringatkan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Amir mengungkapkan bahwa sindiran dengan bahasa keras bukan kali pertama ia dengar dari Hasbi. Ia bahkan menyebut sejumlah kepala dinas dan ASN juga kerap menerima perlakuan serupa.

“Ini kedua kalinya dan mungkin kalau di beberapa dinas sebenarnya sering ngomong-ngomong kasar seperti ini. Yang tidak layaklah bahasa-bahasa itu disampaikan dalam sebuah rapat,” ungkapnya.

Di sisi lain, Amir menilai capaian pembangunan di Kabupaten Lebak sebenarnya sudah cukup baik, terutama pada sektor infrastruktur. Namun, menurutnya, komunikasi dan gaya kepemimpinan dapat memengaruhi citra pemerintah daerah secara keseluruhan.

“Dibandingkan dengan daerah lain, kita bagus, jalan kota kita bagus, pengairan bagus, jalan desa, jalan kabupaten bagus, komposisi APBD kita bagus dibandingkan dengan daerah lain yang setara dengan kita. Tapi, karena koordinasinya kurang, banyak pidato yang menyakitkan, yang bagus jadi jelek akhirnya,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

KPK Segera Tahan Dua Anggota DPR Tersangka Korupsi Dana CSR BI-OJK

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Asep Guntur Rahayu memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/9/2025). ANTARA/Rio Feisal.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Asep Guntur Rahayu memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/9/2025). ANTARA/Rio Feisal.

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan penahanan dua anggota DPR RI sekaligus tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, Satori dan Heri Gunawan, tidak lama lagi akan dilakukan.

“Ditunggu ya. Enggak dalam waktu yang lama lagi,” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (30/3).

Sementara itu, Asep mengakui banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK menyebabkan perubahan strategi dalam penanganan perkara kasus CSR BI dan OJK tersebut.

“Kami juga akhir-akhir ini sedang menangani beberapa perkara, lumayan banyak yang OTT, sehingga tentunya perkara yang OTT itu harus mendapat perhatian lebih karena memang kami langsung melakukan penahanan dan lain-lain itu waktunya dibatasi,” jelasnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan banyaknya OTT tersebut membuat KPK mengatur ulang waktu maupun sumber daya manusia, terutama dalam penyelesaian untuk penahanan kedua tersangka kasus CSR BI dan OJK.

Saat ini, KPK masih melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) atau dugaan korupsi dalam penggunaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) tahun 2020–2023.

Perkara tersebut bermula dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pengaduan masyarakat, kemudian KPK melakukan penyidikan umum sejak Desember 2024.

Penyidik KPK telah menggeledah sejumlah lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait dengan perkara tersebut.

Beberapa lokasi tersebut seperti Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, yang digeledah pada 16 Desember 2024, dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang digeledah pada 19 Desember 2024.

Pada 7 Agustus 2025, lembaga antirasuah itu menetapkan anggota Komisi XI DPR RI periode 2019–2024 Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG) sebagai tersangka kasus tersebut. Adapun keduanya saat ini merupakan anggota DPR RI periode 2024-2029.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Dua Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Kemhan Pastikan Investigasi Masih Berjalan

terutama Satuan Tugas Kontingen Garuda (Konga) TNI di misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon. Aktual/DOK MABESAD

Jakarta, aktual.com – Kementerian Pertahanan memastikan dua prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) meninggal dunia akibat meningkatnya eskalasi konflik di Lebanon. Kedua prajurit tersebut gugur saat menjalankan tugas dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) pada Senin, 30 Maret 2026.

“Dua prajurit TNI dilaporkan gugur, sementara dua lainnya mengalami luka berat,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait dalam keterangannya, Selasa, (31/3).

Ia menjelaskan, insiden yang merenggut nyawa dua prajurit tersebut terjadi di tengah meningkatnya intensitas pertempuran di wilayah Lebanon Selatan. Saat itu, sejumlah personel Satgas TNI tengah menjalankan tugas pengawalan untuk mendukung operasional UNIFIL.

Meski demikian, penyebab pasti kejadian masih belum dapat dipastikan. “Hingga saat ini penyebab pasti kejadian masih dalam proses investigasi oleh pihak UNIFIL sesuai mekanisme yang berlaku,” ucap Rico.

Rico menambahkan, dua prajurit yang mengalami luka berat telah mendapatkan penanganan medis secara intensif dan telah dievakuasi ke fasilitas kesehatan di Beirut, Lebanon.

“Langkah-langkah evakuasi dan penanganan medis dilakukan secara cepat sesuai prosedur operasional Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keselamatan pasukan perdamaian harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan meminta seluruh pihak yang terlibat konflik untuk menghormati hukum humaniter internasional, termasuk menjamin keamanan personel penjaga perdamaian.

“Indonesia tetap berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan mendukung stabilitas kawasan melalui partisipasi dalam misi perdamaian PBB,” ucapnya.

Selain itu, pemerintah terus berkoordinasi dengan markas besar UNIFIL guna memastikan keselamatan seluruh personel di wilayah konflik.

Diketahui, rangkaian serangan di Lebanon pada akhir Maret telah menyebabkan total tiga prajurit TNI gugur dalam misi UNIFIL. Sehari sebelumnya, pada 29 Maret 2026, satu prajurit TNI juga dilaporkan meninggal dunia dan tiga lainnya mengalami luka-luka dengan tingkat keparahan berbeda.

Prajurit yang gugur tersebut adalah Prajurit Kepala Farizal Rhomadhon dari Batalion Infanteri 113/Jaya Sakti, yang tergabung dalam Satuan Tugas Batalion Mekanis Kontingen Garuda XXIII-S.

Sementara tiga prajurit lainnya yang mengalami luka-luka, yakni Praka Rico Pramudia, Praka Bayu Prakoso, dan Praka Arif Kurniawan, telah mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan setempat.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Jelang Penyesuaian BBM Non Subsidi, Eddy Soeparno Minta Pemerintah Antisipasi Migrasi ke Pertalite

Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Jelang pengumuman harga BBM Non Subsidi yang diperkirakan pada 1 April mendatang, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno meminta pemerintah untuk mengantisipasi migrasi pengguna BBM Non-Subsidi ke Pertalite yang merupakan BBM subsidi.

Bagi Eddy Soeparno, migrasi ke BBM subsidi tanpa kontrol dari pemerintah justru akan membuat APBN semakin terbebani karena potensi subsidi energi yang tidak tepat sasaran.

“Saat ini adalah momentum untuk membenahi subsidi hanya kepada yang membutuhkan dan memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran kepada mereka yang berhak. Karena itu harus ada antisipasi yang komprehensif agar disparitas harga tidak menyebabkan migrasi ke BBM subsidi,” tegasnya.

Waketum PAN ini menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran. Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Eddy telah mengingatkan bahwa kebijakan subsidi energi harus terus dibenahi agar tidak dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak.

“Keadilan dalam distribusi energi adalah kunci. Subsidi harus benar-benar menyasar masyarakat yang tidak mampu dan membutuhkan dan tidak justru dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak,” tegasnya.

Doktor Ilmu Politik UI ini juga memandang perlunya evaluasi terhadap mekanisme pemberian subsidi, dari subsidi ke produk menjadi subsidi kepada penerima langsung.

“Sebagai pimpinan Komisi Energi di DPR RI pada periode sebelumnya, kami melakukan simulasi pemberian subsidi BBM dan LPG 3 kg langsung kepada penerima subsidi berdasarkan pendataan yang lebih akurat. Jika usulan ini dilanjutkan maka kita bisa menghemat subsidi dan kompensasi energi secara signifikan, karena tidak ada lagi harga subsidi BBM dan LPG 3 kg di pasaran. Masyarakat penerima subsidi akan menerima langsung dana tunai untuk digunakan membeli BBM dan LPG berdasarkan harga pasar,”

Eddy juga mengingatkan bahwa setiap langkah reformasi kebijakan energi harus tetap mempertimbangkan aspek ketahanan fiskal dan daya beli masyarakat.

“Mengingat ruang fiskal kita terbatas, “right sizing” dan “right targetting” subsidi merupakan keharusan. Dengan demikian kebijakan energi ke depannya memiliki keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan perlindungan sosial,” tutup Anggota Komisi XII DPR RI ini.

Harga BBM Berpotensi Disesuaikan 1 April, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Global dan Daya Beli

Sejumlah kendaraan antre pengisian BBM dalam perjalanan mudik lebaran 2024

Jakarta, aktual.com – Pemerintah diperkirakan akan melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mulai berlaku pada 1 April 2026 pukul 00.00 WIB.

Publik diminta untuk menunggu pengumuman resmi terkait kebijakan tersebut pada awal April, sebagaimana pola yang selama ini berlaku, di mana perubahan harga BBM umumnya dilakukan setiap awal bulan.

Masyarakat juga diimbau untuk terus memantau laman resmi Pertamina guna mengetahui perkembangan harga BBM di masing-masing wilayah. Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah harga BBM, baik bersubsidi maupun non-subsidi, akan naik atau justru turun.

Ketidakpastian tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah yang menjadikan Selat Hormuz sebagai titik krusial dalam jalur perdagangan energi dunia. Ketegangan geopolitik di kawasan itu turut mendorong kenaikan harga minyak dalam beberapa waktu terakhir, yang berpotensi memengaruhi kebijakan dalam negeri.

Selain faktor global, mekanisme penetapan harga BBM juga mengacu pada formula dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang mempertimbangkan harga acuan, nilai tukar rupiah, serta komponen pajak.

Pada periode Februari hingga Maret 2026, sejumlah BBM non-subsidi telah mengalami kenaikan harga. Pertamax naik dari Rp11.800 menjadi Rp12.300 per liter, Pertamax Green (RON 95) dari Rp12.450 menjadi Rp12.900, serta Pertamax Turbo dari Rp12.700 menjadi Rp13.100 per liter.

Sementara itu, Dexlite naik dari Rp13.250 menjadi Rp14.200 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp13.500 menjadi Rp14.500 per liter. Di sisi lain, BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar masih dipertahankan masing-masing di angka Rp10.000 dan Rp6.800 per liter.

Lonjakan harga minyak dunia yang telah menembus 100 dolar AS per barel mulai memberi tekanan terhadap harga BBM dalam negeri, khususnya jenis non-subsidi. Kondisi ini dipandang sebagai konsekuensi dari meningkatnya tensi geopolitik global, terutama konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Ekonom Universitas Airlangga (Unair), Wisnu Wibowo, menjelaskan bahwa penentuan harga BBM non-subsidi memang mengikuti dinamika pasar internasional, termasuk acuan Mean of Platts Singapore (MOPS).

“Kenaikan harga BBM non-subsidi dinilai sebagai konsekuensi logis karena skema penetapannya mengikuti harga pasar internasional,” kata Wisnu Wibowo kepada awak media, Senin (30/3/2026), dilansir dari WartaKota.

Wisnu memperkirakan kenaikan harga BBM non-subsidi masih berada dalam kisaran moderat.

“Kenaikan BBM nonsubsidi saya prediksi masih di bawah 10 persen, sekitar 5 sampai 10 persen,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa fluktuasi harga acuan dan nilai tukar membuat penyesuaian harga menjadi hal yang wajar dalam sistem pasar.

“Variabel harga acuan dan kurs saat ini sangat dinamis, sehingga wajar jika terjadi penyesuaian harga di tingkat eceran,” jelasnya.

Wisnu juga menuturkan bahwa badan usaha memiliki kewenangan untuk menentukan harga jual BBM non-subsidi dengan tetap melaporkan kepada pemerintah, sehingga harga lebih mencerminkan kondisi pasar sekaligus mendorong konsumsi energi yang lebih rasional.

Di sisi fiskal, kenaikan harga minyak dunia juga memberi tekanan terhadap APBN. Setiap kenaikan 1 dolar AS harga minyak berpotensi menambah beban negara hingga Rp6,7 triliun.

Meski demikian, pemerintah diperkirakan akan berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama terkait BBM bersubsidi, yang selama ini menjadi penopang daya beli masyarakat.

Di kawasan Asia Tenggara, sejumlah negara telah lebih dulu menaikkan harga BBM sejak akhir Februari 2026. Negara seperti Thailand dan Vietnam mengalami kenaikan lebih tajam karena mengikuti mekanisme pasar penuh, sementara Malaysia relatif mampu menahan kenaikan berkat subsidi besar.

Singapura, yang tidak memberikan subsidi dan menerapkan pajak energi tinggi, mencatat harga BBM tertinggi di kawasan.

Dalam konteks ini, posisi Indonesia dinilai masih relatif stabil. Kenaikan BBM non-subsidi tergolong moderat, sementara BBM bersubsidi tetap menjadi instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

KPK Ungkap Peran Ismail Adham dan Asrul Taba dalam Skandal Kuota Haji, Diduga Raup Puluhan Miliar

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Direktur Operasional Maktour Ismail Adham (ISM) dan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz Taba (ASR) aktif minta kuota haji tambahan pada tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan Ismail dan Asrul aktif meminta hal tersebut bersama Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) Fuad Hasan Masyhur (FHM).

“ISM dan ASR bersama-sama dengan FHM serta pihak-pihak lainnya melakukan pertemuan dengan saudara YCQ dan IAA dengan maksud meminta penambahan kuota haji khusus yang melebihi ketentuan delapan persen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hingga dalam prosesnya dilakukan pembagian kuota haji reguler dan khusus dengan skema 50 persen sama,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (30/3).

Selain itu, dia mengatakan Ismail dan Asrul bersama-sama dengan Kemenag mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Maktour, sehingga mendapatkan kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan atau T0.

“T0 itu, jadi yang daftar dan berangkat di tahun yang sama. Jadi, tidak ada menunggunya, sehingga itu bayarannya menjadi lebih mahal,” jelasnya.

Oleh sebab itu, KPK menduga Ismail memberikan 30.000 dolar Amerika Serikat kepada Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku Staf Khusus Menteri Agama pada saat itu, serta 5.000 dolar AS dan 16.000 riyal Arab Saudi kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief.

KPK menduga Maktour kemudian meraih untung secara tidak sah hingga Rp27,8 miliar.

Sementara untuk Asrul, KPK menduga yang bersangkutan memberikan 406.000 dolar AS kepada Gus Alex.

“Atas pemberian itu, delapan penyelenggara ibadah haji khusus yang terafiliasi dengan tersangka ASR memperoleh keuntungan tidak sah pada 2024 dengan total sebesar Rp40,8 miliar,” kata Asep.

Adapun baik Ismail maupun Asrul memberikan uang kepada Gus Alex dan Hilman karena sebagai representasi Yaqut Cholil Qoumas selaku Menag pada saat itu.

Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mulai menyidik kasus dugaan korupsi terkait kuota haji untuk Indonesia tahun 2023–2024.

KPK pada 9 Januari 2026 mengumumkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku staf khusus Yaqut sebagai tersangka kasus tersebut.

Sementara Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour tidak dijadikan sebagai tersangka, meski sempat dicekal ke luar negeri.

Pada 27 Februari 2026, KPK mengumumkan telah menerima audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai kerugian keuangan negara akibat kasus kuota haji.

Kemudian pada 4 Maret 2026, KPK mengumumkan kerugian keuangan negara akibat kasus tersebut mencapai Rp622 miliar.

Pada 12 Maret 2026, KPK menahan Yaqut Cholil di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Kemudian pada 17 Maret 2026, KPK menahan Gus Alex di Rutan Cabang Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK.

Pada tanggal yang sama, keluarga Yaqut Cholil memohon kepada KPK agar mantan Menag tersebut menjadi tahanan rumah. KPK kemudian mengabulkan permohonan itu dan Yaqut menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026.

Pada 23 Maret 2026, KPK mengumumkan sedang memproses pengalihan penahanan Yaqut Cholil dari tahanan rumah menjadi tahanan rutan kembali. Pada 24 Maret 2026, Yaqut resmi menjadi tahanan Rutan KPK.

Pada 30 Maret 2026, KPK mengumumkan dua tersangka baru pada kasus tersebut. Mereka adalah Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, dan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz Taba.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain