5 April 2026
Beranda blog Halaman 5

DPR Ingatkan Risiko Penyalahgunaan BBM Subsidi Saat Krisis Energi

Ilustrasi jalur bbm subsidi
Ilustrasi jalur bbm subsidi

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi XII DPR RI, Cheroline Chrisye Makalew, mengingatkan pemerintah untuk memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah ancaman krisis energi global.

Hal ini disampaikan menyusul kebijakan pemerintah yang membatasi pembelian BBM maksimal 50 liter per hari. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi terhadap potensi krisis energi global, dampak penutupan Selat Hormuz pasca meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Cheroline menegaskan, tanpa pengawasan ketat, potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi akan terus terjadi dan merugikan masyarakat.

“Perkuat pengawasan distribusi BBM agar tidak terjadi penimbunan dan penyalahgunaan. BBM subsidi harus tepat sasaran, karena di lapangan sering disalahgunakan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/4/2026).

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM fosil.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan EBT, terutama di wilayah Indonesia Timur seperti Papua, namun pemanfaatannya belum optimal.

“Percepatan pengembangan EBT penting untuk sektor listrik agar ketergantungan pada BBM berkurang. Papua memiliki sumber daya alam yang memadai, tetapi belum dimaksimalkan,” jelasnya.

Lebih lanjut, politisi Partai NasDem itu menekankan pentingnya langkah strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global.

Ia menilai, penguatan cadangan energi, peningkatan kapasitas produksi dan penyimpanan dalam negeri, serta percepatan transisi menuju energi berkelanjutan menjadi kunci menjaga stabilitas pasokan dan harga energi di dalam negeri.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Trump Makin Tak Populer, Tingkat Kepuasan Warga AS Makin Merosot dan Negatif di Semua Isu

Jakarta, aktual.com – Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali merosot tajam dan kini menyentuh titik terendahnya.

Di luar basis pendukung setianya yang identik dengan topi kampanye Make America Great Again (MAGA), Trump tidak pernah benar-benar menikmati dukungan luas dari publik.

Pada pekan ini, dukungan bersih (net approval) Trump tercatat sebesar -23 poin persentase di kalangan publik secara keseluruhan, dan -19 poin di antara pemilih terdaftar, dilansir dari CNBC Indonesia.

Angka ini lebih buruk dibanding titik terendah sebelumnya pada 2017 sebesar -21 poin, serta mendekati level terlemah yang pernah dialami Joe Biden pada 2024, setelah penampilan debat yang dinilai buruk dan memicu keraguan publik atas kelayakannya menjabat.

Kondisi ini menjadi sinyal peringatan serius bagi Partai Republik menjelang pemilu paruh waktu pada November mendatang.

Tren Penurunan yang Konsisten

Penurunan dukungan terhadap Trump tidak dapat dianggap sebagai fluktuasi jangka pendek. Dalam survei, variasi mingguan memang kerap dipengaruhi faktor teknis seperti siapa yang merespons jajak pendapat. Namun dalam kasus Trump, tren pelemahan terlihat konsisten dan berlangsung selama beberapa bulan terakhir.

Dalam konteks politik AS, konflik militer kerap menjadi katalis positif bagi popularitas presiden dalam jangka pendek.

Fenomena ini terlihat pada George W. Bush dan George H. W. Bush, yang mencatat lonjakan signifikan di awal keterlibatan AS dalam perang di Timur Tengah.

Namun, data Maret 2026 menunjukkan keraguan publik terhadap penanganan konflik Iran oleh Trump semakin menguat.

Data menunjukkan mayoritas publik menolak konflik tersebut. Sekitar 59% warga dewasa menyatakan penolakan, bahkan 24% pemilih Partai Republik basis politik Trump juga tidak mendukung langkah tersebut.

Seiring dengan itu, penilaian terhadap penanganan perang oleh Trump terus melemah. Tekanan berpotensi semakin besar, terutama dengan harga bensin yang telah melampaui US$4 per galon, yang berisiko memperburuk persepsi publik terhadap pemerintah.

Negatif di Semua Isu Utama

Lebih jauh, tekanan yang dihadapi Trump tidak hanya berasal dari isu luar negeri. Data survei menunjukkan Trump berada dalam posisi negatif di hampir seluruh kelompok demografis serta pada berbagai isu utama, menandakan pelemahan dukungan yang bersifat luas dan menyeluruh.

Seberapa besar dampak kondisi ini terhadap Partai Republik pada pemilu November masih sulit diukur secara pasti. Namun, secara historis, partai petahana hampir selalu kehilangan kursi dalam pemilu paruh waktu, dengan besarnya penurunan kinerja biasanya sejalan dengan melemahnya dukungan terhadap presiden.

Kondisi ini menempatkan Trump dalam posisi yang semakin tertekan, sekaligus membuat Partai Republik berada dalam situasi yang rentan menjelang pemilu.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Perpres Pembentukan Ditjen Pesantren Sudah Ditandatangani

Jakarta, Aktual.com – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i menegaskan, Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren sudah ditandatangani.

“Perpres tentang Direktorat Jenderal Pesantren sudah ditandatangani. Saat ini sedang dalam tahap telaah di Sekretariat Umum untuk segera diundangkan ke dalam Lembaran Negara. Kehadiran Ditjen Pesantren adalah sebuah keniscayaan mengingat besarnya populasi pesantren, jumlah santri, hingga peran strategis para kiai bagi bangsa ini,” ujar Wamenag saat memberikan arahan pada Penyusunan Rancangan Organisasi dan Tata Kerja Ditjen Pesantren dan Direktorat Vokasi di Jakarta, Kamis (2/4/2026)..

Struktur Organisasi yang Komprehensif

Dalam rancangan organisasi yang tengah dimatangkan, Ditjen Pesantren diproyeksikan memiliki lima direktorat strategis, yaitu: Direktorat Pendidikan Muadalah, Diniyah Formal, dan Kajian Kitab Kuning, Direktorat Pendidikan Ma’had Aly, Direktorat Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran, Direktorat Pemberdayaan Pesantren, serta Direktorat Pengembangan Dakwah Pesantren. Setiap direktorat dan subdirektorat yang dibentuk memiliki argumentasi kuat dan saling melengkapi.

“Struktur ini dirancang sedemikian rupa agar kerja Ditjen Pesantren bisa maksimal. Jika salah satu unsur ini tidak ada, maka gerak organisasi akan pincang dalam melayani kebutuhan pesantren yang sangat kompleks,” imbuhnya.

Selain struktur, Wamenag juga memberikan perhatian khusus pada aspek sumber daya manusia (SDM) yang akan mengisi posisi di unit baru ini. Beliau mengingatkan agar proses rekrutmen personel segera dipersiapkan agar operasional ditjen dapat langsung berjalan cepat tanpa kendala teknis. Wamenag mensyaratkan agar posisi-posisi kunci diisi oleh figur yang memiliki pengalaman empiris di dunia pesantren.

“Untuk urusan kurikulum dan pengasuhan asrama, harus diisi oleh orang-orang yang benar-benar memahami ‘ruh’ pesantren. Sementara untuk bidang seperti pemberdayaan, kita bisa melibatkan tenaga ahli yang kompeten di bidangnya,” pungkasnya.

Dengan kehadiran Ditjen Pesantren, Kementerian Agama optimistis mampu mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual yang kokoh

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Arus Mudik 2026 Tembus 3,25 Juta Kendaraan, Angka Kecelakaan Turun ke 5 Persen

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan peninjauan Jalan Layang (Flyover) Arteri Madukoro, Semarang, Jawa Tengah, 11 Desember 2024. ANTARA/Makna Zaezar

Jakarta, aktual.com – Kementerian Pekerjaan Umum mencatat adanya peningkatan layanan infrastruktur dan aspek keselamatan selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, pemerintah memastikan kesiapan infrastruktur dengan menjaga kondisi jalan nasional tetap mantap serta menyiagakan posko dan tim tanggap darurat.

“Periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 menjadi momentum penting, tidak hanya dalam pelaksanaan, tetapi juga sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas layanan ke depan,” ujar Menteri Dody, Jumat (3/4).

Dody menjelaskan, identifikasi titik rawan bencana dilakukan dengan dukungan Disaster Relief Unit (DRU) serta penguatan koordinasi lintas sektor bersama Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, BMKG, dan pemangku kepentingan lainnya. Secara data, panjang jaringan jalan nasional mencapai 47.603,39 kilometer dengan tingkat kemantapan sebesar 93,50 persen.

Selama periode mudik, seluruh ruas tersebut dipantau secara intensif untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas. Sebanyak 546 posko mudik juga disiagakan di berbagai wilayah guna mengantisipasi kondisi darurat, mulai dari bencana, kemacetan hingga kecelakaan.

Pada sektor jalan tol, total ruas operasional tercatat sepanjang 3.115,98 kilometer yang mencakup 76 ruas tol. Untuk mendukung lonjakan kendaraan saat Lebaran, pemerintah juga mengoperasikan 10 ruas tol fungsional sepanjang 291,13 kilometer.

Dody mengatakan, volume kendaraan yang keluar dari Jakarta mencapai 3,25 juta unit atau meningkat 18,43 persen dibandingkan kondisi normal. Kebijakan diskon tarif tol sebesar 30 persen disebut memberikan manfaat ekonomi sekitar Rp38,69 miliar bagi 1,22 juta kendaraan, sekaligus membantu distribusi arus lalu lintas agar tidak terpusat di waktu tertentu.

“Kalau saya melihat sepintas, memang kondisinya lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu. Peningkatan ini antara lain karena kontribusi dari BUJT yang telah banyak berinvestasi, misalnya dalam pemasangan CCTV dan radar,” kata Dody.

Dengan teknologi tersebut, lanjut Dody, arus pergerakan kendaraan dapat terdeteksi dengan lebih mudah. Secara keseluruhan kondisi lalu lintas masih cukup baik dan terkendali, meskipun ada beberapa titik yang perlu dibenahi.

Ia juga menyoroti pemanfaatan teknologi oleh badan usaha jalan tol, termasuk Jasa Marga, dalam memantau kondisi lalu lintas secara real time.

“Saya juga mengapresiasi langkah Jasa Marga dalam pemanfaatan teknologi, namun agar tidak bergantung pada satu penyedia layanan saja,” kata Dody.

Menurut Dody, perlu adanya cadangan provider agar sistem pemantauan tetap berjalan optimal. Ke depan, diharapkan sistem ini dapat terintegrasi dengan BUJT lainnya sehingga seluruh ruas tol dapat dimonitor secara bersamaan dan pengelolaannya menjadi lebih baik.

Dari sisi keselamatan, tingkat fatalitas kecelakaan berhasil ditekan menjadi 5 persen dari sebelumnya 8 persen. Sementara itu, waktu respons penanganan darurat tercatat rata-rata 5 hingga 8,5 menit, lebih cepat dibandingkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Meski terjadi peningkatan kinerja, Kementerian PU masih mencatat sejumlah titik yang perlu mendapat perhatian, terutama kemacetan di beberapa ruas jalan serta keterbatasan kapasitas rest area, khususnya di KM 57 dan KM 62. “Ke depan hal ini akan terus kami dorong agar pelayanan semakin optimal,” tegas Dody.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian PU akan melakukan berbagai langkah perbaikan. Di antaranya pengendalian pasar tumpah, pengaturan kendaraan angkutan barang, penambahan buffer zone di pelabuhan, serta peningkatan kapasitas simpang dan akses jalan guna mendukung kelancaran arus mudik pada periode berikutnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Presiden Iran Tegaskan Bukan Agresor, Sebut Narasi Ancaman Dibentuk Kepentingan Politik

Presiden Iran Masoud Pezeshkian.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

Jakarta, aktual.com – Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan pesan panjang kepada masyarakat Amerika Serikat (AS) dan dunia internasional di tengah meningkatnya konflik dengan AS dan Israel. Dalam pernyataannya, ia menegaskan posisi Iran sebagai negara yang tidak pernah memulai perang dalam era modern.

Melalui unggahan di media sosial X, Pezeshkian menekankan bahwa Iran sebagai salah satu peradaban tertua tidak pernah menempuh jalur agresi, ekspansi, kolonialisme, maupun dominasi, meskipun kerap menghadapi tekanan global.

“Dan meskipun memiliki keunggulan militer atas banyak negara tetangganya, Iran tidak pernah memulai perang. Namun, Iran dengan tegas dan berani telah menolak mereka yang menyerangnya,” tulis Pezeshkian dalam unggahan di X pada Rabu (1/4).

Ia juga menegaskan bahwa Iran tidak memusuhi bangsa lain, termasuk masyarakat Amerika, Eropa, maupun negara-negara Arab. Menurutnya, Iran selalu membedakan antara pemerintah dan rakyat, bahkan di tengah tekanan internasional.

“Ini adalah prinsip yang mengakar kuat dalam budaya dan kesadaran kolektif Iran, bukan sikap politik sementara. Oleh karena itu, menggambarkan Iran sebagai ancaman tidak sesuai dengan realitas sejarah maupun fakta yang dapat diamati saat ini,” tulis Pezeshkian.

Lebih lanjut, Pezeshkian menilai persepsi Iran sebagai ancaman merupakan konstruksi kepentingan politik dan ekonomi pihak tertentu. Narasi tersebut, menurutnya, digunakan untuk membenarkan tekanan, mempertahankan dominasi militer, dan mengendalikan kepentingan strategis global.

“Dalam lingkungan seperti itu, jika ancaman tidak ada, maka ancaman itu diciptakan. Dalam kerangka kerja yang sama, Amerika Serikat telah memusatkan sebagian besar pasukan, pangkalan, dan kemampuan militernya di sekitar Iran, sebuah negara yang, setidaknya sejak berdirinya Amerika Serikat, belum pernah memulai perang,” tulis sang Presiden.

Ia juga menyoroti keberadaan militer AS di sekitar Iran sebagai faktor yang justru memicu ketegangan. Menurutnya, langkah-langkah yang diambil Iran selama ini merupakan bentuk pertahanan diri yang sah.

“Apa yang telah dilakukan Iran, dan terus dilakukan, adalah respons terukur yang didasarkan pada pembelaan diri yang sah, dan sama sekali bukan inisiasi perang atau agresi,” tulisnya.

“Hubungan antara Iran dan Amerika Serikat pada awalnya tidak bermusuhan, dan interaksi awal antara rakyat Iran dan Amerika tidak diwarnai dengan permusuhan atau ketegangan,” imbuhnya.

Pezeshkian juga mengungkap bahwa hubungan Iran dengan AS mulai memburuk sejak peristiwa kudeta 1953, ketika AS dinilai melakukan intervensi untuk menggagalkan nasionalisasi sumber daya Iran.

Menurutnya, peristiwa tersebut merusak proses demokrasi di Iran, mengembalikan kekuasaan otoriter, serta memicu ketidakpercayaan mendalam terhadap kebijakan AS.

“Ketidakpercayaan ini semakin dalam dengan dukungan Amerika terhadap rezim Shah, dukungannya terhadap Saddam Hussein selama perang yang dipaksakan pada tahun 1980-an, pemberlakuan sanksi terpanjang dan terlengkap dalam sejarah modern, dan akhirnya, agresi militer tanpa provokasi, yang diluncurkan dua kali di tengah negosiasi terhadap Iran,” tulis Pezeshkian.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

AS Siapkan Aturan Blokir Masuknya Mobil dan Produk Teknologi China

Ilustrasi bendera China dan Amerika Serikat (AS). Aktual/Reuters

Jakarta, Aktual.com — Amerika Serikat (AS) tengah menyiapkan rancangan undang-undang yang memperketat peredaran kendaraan dan produk teknologi asal China di pasar domestik. Pernyataan ini disampaikan Senator Partai Republik, Bernie Moreno, dalam Forum Otomotif menjelang pembukaan New York Auto Show.

“Tidak akan pernah ada skenario di mana mobil buatan China memasuki pasar kita,” tegas Moreno, menekankan langkah tegas AS terhadap produk otomotif asal China.

Langkah ini dilatarbelakangi kekhawatiran keamanan nasional. Menurut Moreno, produk kendaraan dan teknologi China dapat mengancam keselamatan infrastruktur dan data penting negara. Kebijakan ini juga merupakan kelanjutan dari regulasi yang diterapkan Presiden Joe Biden pada Januari 2025.

“Kami tidak akan mengizinkan produsen mobil Tiongkok masuk ke pasar ini. Kami akan mencegah kanker masuk ke pasar kami, dan kami akan membutuhkan negara-negara lain untuk melakukan kemoterapi,” tambah Moreno, menggunakan metafora untuk menekankan risiko keamanan.

Selain kendaraan, Moreno juga menegaskan larangan terhadap produk teknologi China, termasuk perusahaan telekomunikasi Huawei, yang dilarang masuk ke infrastruktur AS. Moreno menegaskan bahwa langkah ini bertujuan melindungi sistem telekomunikasi dan data penting dari pengaruh asing.

“Kami tidak mengizinkan Huawei masuk ke infrastruktur telekomunikasi kami,” ujar Moreno.

Moreno sebelumnya menyoroti kemitraan Waymo dengan Geely, induk Zeekr asal China, karena dianggap bertentangan dengan tujuan kepemimpinan AS dalam pengembangan kendaraan otonom. Ia menilai kolaborasi tersebut bisa menimbulkan risiko teknologi dan persaingan tidak seimbang bagi produsen domestik.

Dalam konteks internasional, Moreno mendorong sekutu AS, termasuk negara-negara Amerika Latin, Meksiko, Kanada, dan Eropa, untuk menyelaraskan regulasi mereka dengan standar AS. Tujuannya, menciptakan koordinasi global dalam pembatasan produk otomotif dan teknologi China demi keamanan bersama.

Langkah ini mendapat dukungan produsen mobil AS dan kelompok perdagangan. Organisasi perdagangan otomotif menekankan perlunya perlindungan pasar domestik, mengingat persaingan global dengan produsen China yang semakin agresif.

CarnewsChina melaporkan bahwa rancangan undang-undang ini tidak hanya membatasi kendaraan, tetapi juga perangkat keras, perangkat lunak, dan kemitraan teknologi yang berkaitan dengan China. Regulasi ini diharapkan membatasi penetrasi teknologi asing ke sektor vital AS, termasuk otomotif, telekomunikasi, dan perangkat IoT.

Bagi industri otomotif, regulasi ini akan mempengaruhi strategi pasar dan investasi produsen China yang ingin menembus pasar Amerika. Sementara itu, produsen AS menilai regulasi tersebut penting untuk melindungi inovasi domestik dan keamanan nasional.

Dengan rancangan undang-undang ini, AS menegaskan posisi kerasnya terhadap China sekaligus memperkuat dominasi produsen domestik di tengah persaingan global. Moreno menekankan bahwa perlindungan pasar domestik dan keamanan nasional menjadi prioritas utama.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Berita Lain