13 April 2026
Beranda blog Halaman 66

Impor LPG 70 Persen, Bahlil: Ada Uang Belum Tentu Ada Barang

Jakarta, Aktual.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) nasional tetap aman di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah. Namun, ia mengingatkan ketergantungan impor LPG yang telah mencapai sekitar 70 persen menjadi tantangan serius bagi ketahanan energi nasional.

“Stok BBM kita insyaallah aman dan memenuhi standar minimal. Untuk LPG, diperlukan upaya bersama, termasuk penggunaan yang lebih bijak oleh masyarakat,” ujar Bahlil usai rapat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Menurutnya, kemampuan fiskal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak serta-merta menjamin ketersediaan energi. Pasokan energi global yang semakin terbatas membuat Indonesia harus bersaing dengan negara lain untuk mendapatkannya.

“Sekalipun kita punya uang, kalau barangnya harus diperebutkan dengan negara lain, kita harus betul-betul menjaganya,” jelasnya.

Bahlil juga menyoroti kapal tanker milik Pertamina yang masih tertahan di kawasan Selat Hormuz. Jalur vital tersebut menjadi hambatan utama distribusi energi sehingga pemerintah terus melakukan komunikasi diplomatik untuk mencari jalur aman.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, pemerintah mulai melakukan diversifikasi sumber impor minyak mentah (crude) dengan mencari pasokan di luar kawasan Timur Tengah.

“Impor crude dari Timur Tengah sekitar 20 persen, sekarang kami sudah mendapatkan sumber baru di luar kawasan tersebut,” kata Bahlil.

Ia menegaskan langkah diversifikasi ini penting untuk menjaga stabilitas pasokan energi dalam negeri agar aktivitas ekonomi tidak terganggu akibat konflik geopolitik.

Di sisi lain, Bahlil menyebut pemerintah belum memiliki rencana mengubah skema subsidi maupun membatasi penjualan BBM kepada masyarakat. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli di tengah tekanan global.

Pemerintah juga memastikan kapal pengangkut energi yang telah dipesan dari berbagai negara masih bergerak sesuai rencana. Koordinasi lintas kementerian dilakukan setiap hari guna memastikan distribusi energi tetap lancar.

Kementerian ESDM bersama Pertamina juga terus memantau harga minyak dunia serta menjaga stabilitas distribusi. Masyarakat diimbau tetap tenang dan mulai menerapkan pola konsumsi energi yang lebih hemat sebagai langkah antisipatif.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Iran Ajukan Syarat Tegas untuk Damai, Tuntut Hentikan Agresi hingga Kompensasi Penuh

Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Mojtaba Khamenei
Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Mojtaba Khamenei

Moskow, aktual.com – Duta Besar Iran untuk Rusia Kazem Jalali memaparkan sejumlah tuntutan Teheran untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah, sebagaimana sebelumnya dilaporkan media Iran.

Adapun kantor berita Tasnim, sebelumnya, melaporkan bahwa Iran telah mengirimkan tanggapan resmi atas rencana perdamaian Amerika Serikat (AS) demi mengakhiri permusuhan, dan Teheran saat ini tengah menunggu respons Washington.

“Gencatan senjata yang langgeng memerlukan terpenuhinya tuntutan politis dan hukum sebagai berikut, berakhirnya agresi dan teror, kemudian adanya jaminan objektif bahwa perang tidak akan terulang kembali,” kata Jalali, menjabarkan syarat-syarat gencatan senjata pihak Iran melalui media sosial X.

Iran juga menuntut kompensasi penuh atas segala kerugian dan kerusakan yang terjadi serta “penghormatan terhadap yurisdiksi hukum Iran di Selat Hormuz untuk menjamin keamanan maritim internasional”.

Menurut Dubes Jalali, perdamaian hanya akan tercapai jika semua syarat tersebut terpenuhi.

Ia juga menegaskan bahwa Iran akan terus menggunakan haknya untuk membela diri hingga sumber-sumber ancaman sepenuhnya diberantas.

Namun, selain sejumlah syarat yang disampaikan Dubes Jalali, laporan media juga menyebut adanya tuntutan dari Teheran agar segala permusuhan juga diakhiri terhadap sekutu-sekutu Iran di kawasan.

Pada 28 Februari lalu, AS dan Israel melancarkan serangan bersama terhadap Iran, termasuk Teheran, sehingga menimbulkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa.

Iran lantas melancarkan serangan balasan terhadap wilayah Israel dan pangkalan militer milik Amerika yang berada di kawasan Timur Tengah sebagai bentuk pertahanan diri.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Denda SPT Dihapus, Pelaporan Diperpanjang hingga 30 April

Jakarta, Aktual.comDirektorat Jenderal Pajak (DJP) menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026. Kebijakan ini berlaku bagi wajib pajak yang menyampaikan kewajibannya setelah batas waktu normal 31 Maret.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, perpanjangan waktu tersebut diputuskan setelah evaluasi capaian pelaporan SPT serta konsultasi dengan Menteri Keuangan.

“Keputusan Pak Menteri setelah kami konsultasi dengan data kinerja penerimaan SPT, diputuskan diperpanjang sampai 30 April, baik untuk pelaporan maupun pembayarannya,” ujar Bimo di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Data DJP menunjukkan jumlah pelaporan SPT hingga akhir Maret mendekati 9,1 juta. Namun, masih terdapat sekitar 5 juta wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan kewajibannya.

Berdasarkan catatan per 26 Maret 2026, total SPT yang telah diterima mencapai 9.131.427. Rinciannya terdiri atas 8.196.513 wajib pajak karyawan, 924.443 nonkaryawan, serta sekitar 190 ribu wajib pajak badan.

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian penerimaan negara berpotensi bergeser ke bulan berikutnya, mengingat pembayaran pajak dilakukan bersamaan dengan pelaporan dalam periode tambahan.

“Sekitar Rp5 triliun kemungkinan bergeser ke April, dan itu sudah kami laporkan kepada Menteri Keuangan,” kata Bimo.

Di sisi lain, DJP mencatat implementasi sistem Coretax turut memengaruhi dinamika pelaporan tahun ini. Sistem tersebut mewajibkan verifikasi data wajib pajak secara otomatis dengan berbagai basis data eksternal.

Proses validasi berlapis meningkatkan beban sistem dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, migrasi data dari sistem lama ke Coretax juga memerlukan penyesuaian struktur data dan metadata.

Bimo menilai kondisi tersebut sebagai bagian dari fase awal penerapan sistem baru.
“Coretax ini masih tahap awal, ibaratnya seperti bayi yang baru lahir,” ujarnya.

Untuk menjaga kelancaran, DJP telah menambah kapasitas infrastruktur teknologi, termasuk server dan bandwidth jaringan. Otoritas pajak juga memastikan layanan tetap optimal agar wajib pajak dapat memanfaatkan waktu tambahan tanpa dikenai sanksi.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Said Didu Singgung Nikmatnya Bisnis Dapur MBG, Menggiurkan dan Memabukkan!

Jakarta, aktual.com – Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengemuka setelah mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, mengunggah perhitungan bisnis dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui akun X miliknya. Ia menyebut skema tersebut sebagai “bisnis renyah memabukkan”.

Dalam unggahan itu, Said memaparkan perhitungan satu dapur SPPG yang rata-rata melayani 2.500 porsi per hari. Dengan nilai Rp15.000 per porsi, dana yang diterima mencapai Rp37.500.000 per hari.

Ia merinci pembagian biaya, yakni sewa dapur Rp7.500.000, operasional Rp5.000.000, dan makanan Rp25.000.000. “Betapa nikmatnya yg punya dapur SPPG 10, 100, dan 1.000,” tulisnya, Jumat (27/3/2026).

Ia juga menyoroti potensi akumulasi keuntungan dalam skala besar. “Jika Polri punya lebih 1.000 dapur SPPG maka tiap bulan setiap 1.000 dapur menerima minimal Rp 300.000.000.000 (tiga ratus milyar),” ujarnya.

Pernyataan itu memicu reaksi beragam dari warganet. Akun @agnitraO12336 menulis, “Maling berdalih gizi ? Cara merampok dengan dalih masa depan investasi generasi emas , yang dinaungi program nasional bapak presiden,” tulisnya.

Sementara akun @kkkoormoning mempertanyakan dasar perhitungan yang digunakan. “Kok bisa dikali 12,5 juta per hari???? Perhitungannya dari mana??? Sekarang itu skemanya sudah beda lagi. Bukan 2000 ops, 3000 sewa. Sewa sudah diganti Rp6 juta/ hari,” tulisnya.

Di tengah polemik tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 1.528 SPPG di seluruh Indonesia mengalami penghentian operasional sementara hingga 25 Maret 2026. Angka ini merupakan akumulasi sejak Januari 2025.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyebut jumlah tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan dua pekan sebelumnya. “Terjadi penurunan dibandingkan dua minggu lalu karena sudah pada mendaftar SLHS,” ujarnya.

Ia menjelaskan penghentian dilakukan terhadap SPPG yang belum memenuhi Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi. “Setelah kita suspend, kalau masalahnya karena belum mendaftar SLHS, sekarang sudah banyak yang mendaftar,” kata Nanik.

BGN merinci, dari total penghentian, 72 SPPG ditutup akibat kejadian menonjol berupa gangguan pencernaan, dengan rincian Wilayah I sebanyak 17 unit, Wilayah II 27 unit, dan Wilayah III 28 unit. Sementara itu, 692 SPPG lainnya dihentikan karena faktor non-kejadian menonjol seperti ketidaksesuaian pembangunan dapur dengan petunjuk teknis.

Adapun jumlah SPPG yang masih berstatus penghentian operasional hingga saat ini tercatat 764 unit, terdiri dari Wilayah I sebanyak 215 unit, Wilayah II 491 unit, dan Wilayah III 58 unit. Pemerintah menyatakan pengawasan akan terus diperketat untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kemenlu Klaim 2 Kapal Tanker Pertamina Bisa Melintas Selat Hormuz

Jakarta, aktual.com – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa pemerintah Iran telah merespons positif permintaan pemerintah Indonesia supaya dua kapal tanker Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz dapat melintas dengan aman.

Menurut Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela, pihaknya bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran sejak awal telah melakukan koordinasi intensif dengan semua pihak terkait di Iran untuk keselamatan kapal tanker tersebut.

“Dalam perkembangannya, telah terdapat tanggapan positif dari pihak Iran,” kata Nabyl merespons pertanyaan ANTARA terkait perkembangan negosiasi kapal tanker Pertamina di Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Menyusul respons positif yang disampaikan Teheran, langkah tindak lanjut telah dijalankan oleh pihak-pihak terkait pada aspek teknis dan operasional, kata Nabyl.

Meski begitu, Nabyl belum bisa memberi waktu pasti kapan kapal tanker tersebut bisa keluar dari Selat Hormuz.

Sebelumnya pada 4 Maret lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan pemerintah tengah melakukan pendekatan negosiasi untuk membebaskan dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS) yang masih berada di Selat Hormuz.

Namun demikian, Bahlil memastikan bahwa dua kapal tanker yang terjebak di Selat Hormuz tidak mengganggu ketahanan energi Indonesia, sebab Indonesia lekas mencari alternatif pengadaan energi ke negara lain.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI Santo Darmosumarto pada 6 Maret mengatakan bahwa pemerintah RI terus meningkatkan upaya koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah Iran untuk menjamin keselamatan dua kapal tanker Pertamina tersebut.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi baru-baru ini mengatakan negaranya mengizinkan kapal-kapal dari “negara sahabat” untuk melintasi Selat Hormuz. Sementara, kapal-kapal Amerika Serikat, Israel, dan “negara agresor” tetap dilarang lewat.

Negara-negara “sahabat” yang diberi lampu hijau untuk melintas oleh Teheran itu antara lain China, Rusia, India, Pakistan, Irak, serta Malaysia.

Adapun berdasarkan data pelacak kapal real-time MarineTraffic pada periode 20 hingga 22 Maret, sekitar 1.900 kapal tidak dapat bergerak di sekitar Selat Hormuz, menurut laporan Anadolu.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Di Tengah Ketegangan Iran-AS, Indonesia Dinilai Punya Ruang Manuver Besar

Ilustrasi - Kapal tanker melintas di Selat Hormuz, Iran. (ANTARA/Anadolu/py.)
Ilustrasi - Kapal tanker melintas di Selat Hormuz, Iran. (ANTARA/Anadolu/py.)

Jakarta, aktual.com – Ketidakpastian ekonomi global kembali menguat seiring meningkatnya tensi geopolitik pada awal 2026. Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan perekonomian dunia masih dibayangi perlambatan, dipicu konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.

Dampaknya terasa pada pasar komoditas dan keuangan global. Meski begitu, probabilitas resesi Indonesia pada Maret 2026 tercatat hanya 5 persen, jauh lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat 25 persen, China 15 persen, dan Brasil 10 persen.

Kenaikan tensi geopolitik turut mendorong lonjakan harga energi dan komoditas strategis. Harga minyak Brent tercatat naik 66 persen secara year to date ke level USD101 per barel, dengan rata-rata hingga 13 Maret 2026 sebesar USD89 per barel.

Batu bara sebagai alternatif energi juga meningkat sekitar 25 persen menjadi USD135 per MMBtu. Sementara itu, harga emas sebagai instrumen lindung nilai naik sekitar 18 persen hingga menyentuh USD5100 per troy ons.

Di sektor keuangan, tekanan terlihat dari meningkatnya indikator risiko global seperti VIX, MOVE, dan CDS 5 tahun. Indeks dolar menguat ke level 100, yield obligasi Indonesia tenor 10 tahun naik menjadi 6,8 persen, IHSG melemah 17,5 persen ke level 7.137, dan rupiah terdepresiasi 1,5 persen menjadi Rp16.944 per 13 Maret 2026.

Menanggapi situasi tersebut, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai Indonesia tetap memiliki ruang manuver dalam menentukan arah kerja sama internasional, termasuk jika hubungan dengan Iran menghadapi jalan buntu di tengah tekanan Amerika Serikat. “Exit strategy-nya keluar dari jebakan perjanjian dengan AS. Bebas cari mitra dagang tanpa hiraukan sanksi,” ujarnya, kepada Aktual.com, di Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Ia menyebut opsi kerja sama masih terbuka melalui kolaborasi dengan negara lain seperti Rusia dan Malaysia, meski jalurnya tidak langsung. Bhima menambahkan, hubungan regional dapat dimanfaatkan sebagai jalur alternatif.

“Misalnya kerjasama dengan Iran bisa kolaborasi dengan Rusia dan Malaysia. Jalurnya mungkin memutar tapi memungkinkan,” katanya.

Ia juga menyinggung bahwa Malaysia memiliki akses kapal di Selat Hormuz dari Iran, sementara hubungan Indonesia dan Malaysia di bawah kerangka ASEAN relatif stabil. Menurutnya, tekanan dari Amerika Serikat tidak sekuat yang dibayangkan.

“Trump tidak sekuat itu, paska serangan ke Iran, tingkat kepercayaan ke Trump turun. Approval rate-nya anjlok. Dan banyak negara cari mitra alternatif,” ucap Bhima.

Ia bahkan menyoroti kebijakan Amerika Serikat yang sempat mencabut sanksi pembelian minyak dari Rusia selama satu bulan sebagai sinyal inkonsistensi kebijakan energi. Dalam konteks risiko jangka panjang, Bhima melihat Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada pasar Amerika Serikat.

“Porsi ekspor langsung ke AS hanya 10% dari total ekspor. Ada risiko tapi dari sisi AS lebih butuh Indonesia saat ini dibanding Indonesia butuh AS,” katanya.

Ia juga mengingatkan adanya potensi kebijakan proteksionis dari Amerika Serikat, termasuk kemungkinan pembatasan ekspor bahan bakar. Bahkan ada kekhawatiran inflasi energi yang tinggi membuat Trump melakukan pelarangan ekspor bbm. “Karena American first, justru Indonesia kesulitan dapat pasokan kalau berharap dari AS,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain