“Kemungkinannya kalau belanja pemerintah turun otomatis dorongan ke pertumbuhan ekonomi juga susah. Sehingga pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun untum mencapai 5,1 persen saja akan susah apalagi 5,2 persen. Yang paling logis di angka 5,05 persen,” jelasnya.

Bahkan, kata dia, kebijakan belanja pusat yang akan ditahan juga bisa dilakukan di pemerintah daerah. Karena dana transfer daerah juga akan dikurangi gara-gara penerimaan negara yang menurun.
“Kalau peetumbuhan ekonomi di daerah menurun karena banyak menahan belanja maka dorongan ke pertumbuhan ekonomi masional juga lemah. Ini yang akan terjadi sampai akhir tahun,” tegas Bhima.
Terkait shortfall pajak, kata Bhima, terjadi karena memang kebijakan pemerintah soal perpajakan ini kurang efektif. Termasuk dalam hal tax amnesty ternyata tak membuat rasio pajak meningkat.
“Tax ratio masih stagnan di angka 11 persen. Karena pemerintah hanya menyasar WP di dalam negeri tapi WP di luar negeri tak optimal digarap. Kalau begitu bagaimana mau menigkat?” cetusnya.

Artikel ini ditulis oleh: