Jakarta, Aktual.com – Pemerintah era Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan terus menumpuk utang. Hal ini gara-gara pemerintah tak mampu mengejar target pajak yang keliwat tinggi itu.
Sementara, selain utang gara-gara shortfall pajak itu juga Menteri Keuangan Sri Mulyani pun kembali akan melakukan pengetatan anggaran. Padahal kebijakan-kebijakan ini hanya akan merugikan rakyat Indonesia.
“Adanya potensi shortfall pajak di tahun ini dan tahun depan akan mendorong penambahan defisit anggaran itu melalui utang dan pengetatan anggaran. Itu yang sudah dilakukan pemeerintah beberapa tahun ini. Sangat disayangkan,” tandas ekonom Indef, Eko Listiyanto di Jakarta, Rabu (18/10).
Apalagi di tahun depan, menurutnya, akan terjadi tahun politik di banyak daerah. Sehingga dalih pemerintah tak akan terjadi akselerasi perekonomian di daerah.
“Alhasil, risiko pengetatan anggaran di tahun politik itu diyakini akan menjadi beban dibdaerah. Karena nanti setelah Lebaran 2018 akan ada 171 Pilkada serentak,” jelas dia.
Dia menambahkan, upaya mestimulasi perekonomian melalui peningkatan belanja yang tidak diimbangi usaha meningkatkan penerimaan negara yang ideal, maka akan memberikan sinyalemen bias bagi dunia usaha. Bahkan menjadi sentimen negari bagi pelaku ekonomi.
“Upaya keras mengejar target pajakakan menurunkan optimisme dunia usaha. Mereka akan memproyeksikan bahwa demand rendah. Apalagi kemudian pemerintah cuma bisa menarik utang dan mengetatkan anggaran sebagai sokusinya,” jelas Eko.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
