Jakarta, Aktual.co —Pakar komunikasi Emrus Sihombing curiga ada kepentingan politik di balik perseteruan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI.
Menurut dia tidak ada fenomena politik maupun hukum yang berdiri sendiri, termasuk pemilihan kata ‘siluman’ yang digunakan Ahok untuk menyebut tudingan penyelewengan anggaran APBD DKI.
Kata ‘siluman’ dianggap Emrus memiliki makna ganda. “Karena kata siluman adalah pernyataan politis atau semacam ada agenda yang terselubung,” ujar dia, dalam diskusi publik bertajuk konflik Gubernur DKI Jakarta Vs DPRD: Benarkah Hanya Masalah Anggaran Siluman?, di Jakarta, Kamis (12/3).
Kata ‘siluman’, ujar dia, memiliki turunan makna yang bersayap lebih dari sekedar penyelewengan anggaran. Kata itu sudah memberi isyarat yang sangat jelas yang disasarkan kepada seseorang atau kelompok. Sehingga fenomena yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari yang melingkupinya. “Jadi tidak tertutup ada agenda besar di belakang perseteruan itu,” ucap dia.
Untuk itu, dia minta kedua belah pihak harus segera dimediasi ulang. Dengan pihak penengah haruslah yang dihormati keduanya. Juga dibutuhkan penengah yang miliki kemampuan komunikasi dan menawarkan sebuah solusi. “Mungkin presiden atau wakil presiden paling tepat untuk memainkan peran mediasi.”
Artikel ini ditulis oleh:
