Sidang lanjutan ini beragenda mendengarkan saksi ahli,Uji materi ini berkaitan dengan pembentukan pansus hak angket KPK dan beberapa ahli dihadirkan di antaranya Pakar Hukum Acara Pidana Arif Setiawan dan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun sebagai ahli dari KPK, Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Maruarar Siahaan sebagai saksi ahli dari Pemerintah. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Pakar antropoligi dan sosiologi hukum dari Universitas Indonesia, Lidwina Inge Nurtjahyo mengatakan, negara wajib mempertahankan kata “golongan” dalam seluruh peraturan perundang-undangan bahkan memberikan arti yang seluas-luasnya.

“Sangat tidak tepat bila Pemerintah menghilangkan kata ‘golongan’ di dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia,” kata Lidwina di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (5/11).

Lidwina menyampaikan hal itu ketika memberikan keterangan selaku ahli yang dihadirkan Pemerintah dalam sidang uji materi Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Kata “golongan” harus dipertahankan dalam seluruh peraturan perundang-undangan terutama terkait dengan kewajiban pemerintah dalam melindungi segenap bangsa Indonesia tanpa pandang bulu.

Hal ini dikarenakan kata “golongan” dapat ditemuan ketika membahas satuan di dalam masyarakat yang di dalamnya terdapat ras, golongan, dan kategori sosial.

“Ketiga hal ini dikatakan Lidwina memiliki keterkaitan dan perbedaaan satu dengan yang lain,” ujar Lidwina.

Selain itu yang disebut sebagai identitas golongan itu sangatlah luas, dan akan selalu terbentuk lapisan-lapisan baru serta unsur-unsur baru.

Oleh sebab itu Lidwina berpendapat negara memiliki kewajiban untuk seluas-luasnya melindungi bangsa Indonesia, siapa pun dia, dari manapun asalnya, dari kelompok manapun, dari ras manapun, dari agama apapun, bahkan juga dari unsur gender.

“Negara berperan supaya tidak terjadi politik identitas,” Adapun Pemohon dari perkara ini adalah seorang advokat bernama Habiburokhman yang mendalilkan bahwa Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE telah menimbulkan kerugian hak konstitusionalnya.

Pemohon dalam dalilnya menyebutkan bahwa ketentuan a quo berpotensi dijadikan sebagai alat untuk mengkriminalisasi Pemohon.

Hal tersebut karena dalam mengeluarkan pendapat terdapat ketidakjelasan definisi pada kata `antargolongan’.

Selain itu, dalam penerapannya, pasal tersebut bisa diartikan sangat luas menjadi kelompok apapun yang ada dalam masyarakat, baik yang bersifat formal maupun nonformal.

ANT