Semarang, Aktual.com – Pakar komunikasi dari STIKOM Semarang Gunawan Witjaksana memandang perlu pemerintah menggalakkan program literasi informasi dan komunikasi sehingga masyarakat berkemampuan memilih dan memilah informasi mana saja yang tidak menimbulkan intoleransi antarumat beragama.
“Biasanya orang yang mudah tersesat adalah mereka yang memperoleh informasi manipulatif dan tidak memiliki informasi pembanding. Bibit-bibit intoleransi biasanya muncul karena hal tersebut,” kata kata Drs. Gunawan Witjaksana, M.Si., Selasa (5/11) pagi.
Gunawan mengemukakan hal itu ketika merespons hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menunjukkan bahwa pemerintahan Joko Widodo memiliki modal yang baik untuk menjawab tantangan intoleransi dan penurunan kebebasan sipil.
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan kepada ANTARA di Jakarta, Minggu (3/11), menyebut pemerintah memiliki modal yang cukup besar untuk menghadapi tantangan tersebut.
Dalam hal inilah, menurut Gunawan, sebenarnya peran pemerintah melalui program literasi informasi dan komunikasi. Dengan demikian, masyarakat akan mampu memilih dan memilah informasi yang bermanfaat atau sebaliknya.
Menanggapi soal gejala menurunnya kebebasan sipil dan meningkatnya intoleransi di awal periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, seturut (sesuai dengan) hasil survei LSI, Gunawan memandang perlu peran tokoh lintas agama, salah satunya ketika mereka menyampaikan khotbah.
Artikel ini ditulis oleh:
