Jakarta, Aktual.co — Poros kemaritiman salah satu janji politik Jokowi-JK saat kampanye lalu dinilai tak sesuai dengan realisasi di lapangan saat ini.
Hal itu disampaikan Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Laksda (Purn) Soleman B Ponto, dalam diskusi publik bertajuk “Menyingkap Kepentingan Asing pada Proyek Tol Laut” di kawasan Pejompongan, Jakarta, Rabu (17/12).
Soleman juga memaparkan bahwa ada kebingungan konsep kemaritiman yang didera oleh pemerintahan Jokowi-JK. “Pemerintah sedang kebingungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kementerian yang ada saat ini sebenarnya adalah Kementerian Koordinator Kelautan yang dikemas dengan nama Kemenko Kemaritiman karena sebagian besar yang menjadi urusan Kemenko Kemaritiman berhubungan dengan laut, ” ungkapnya.
Kebingungan dari pembentukan Kementerian Koordinator Kemaritiman, tambah Soleman, yakni atas penggunaan kata maritim. “Sangat jelas kalau bicara maritim. Kalau bicara maritim, kita tak akan bicara soal laut,” paparnya.
Soleman menegaskan bahwa istilah maritim, kemaritiman, laut dan kelautan berbeda. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maritim artinya berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayarsan, perdagangan untuk kepentingan ekonomi.
“Bila dihitung secara matematis, unsur maritim yang diurus oleh kementerian ini hanyalah seperenambelas bagian saja dari total seluruh pekerjaan, yang merupakan 0,28 persen dari seluruh unsur kemaritiman,” paparnya.
Hal ini, kata dia, sangat kecil bila dibanding dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki seperempat bagian atau 25 persen dari seluruh pekerjaan Kemenko Kemaritiman, seperti juga Kementerian Pariwisata dan Kementerian ESDM.
“Dengan komposisi ini, sebenarnya kemenko ini lebih banyak mengurusi pembangunan kelautan daripada pembangunan kemaritiman” katanya dalam diskusi yang dipandu mantan anggota Fraksi PAN DPR RI Hatta Taliwang.
Setidaknya ada empat kementerian di bawah Kemenko Kemaritiman, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Kementerian ESDM. Sama sekali tak ada kementerian yang terkait dengan kemaritiman.
Artikel ini ditulis oleh:
