Jakarta, Aktual.com — Pakar transportasi sekaligus dosen Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno menilai bahwa proyek pembangunan Kereta Cepat atau High Speed Train (HST) untuk rute Jakarta-Bandung dengan tidak melibatkan peran pemerintah seperti yang dikemukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno adalah keputusan yang kurang tepat.
Pasalnya, kata dia, dalam konteks pembangunan infrastruktur seperti itu di negara manapun pasti melibatkan campur tangan pemerintah. Sehingga, tidak hanya murni sebatas business to business (B to B). Mengingat, HST itu sendiri memang ditujukan untuk transportasi jarak jauh yang panjangnya bisa sekitar 150 kilo meter.
“Infrastruktur kan dimanapun di dunia ini pasti ada campur tangan pemerintah. Apalagi dengan jarak sekitar 150 Km, layaknya HST itu untuk jarak jauh,” terangnya saat dihubungi Aktual.com di Jakarta, Selasa (6/10).
Terkait hal itu, Djoko pun menambahkan bahwa HST ini pangsa pasarnya sama dengan pengguna pesawat terbang. Sehingga, dalam pelaksanaan proyeknya membutuhkan keterlibatan banyak pihak dimana salah satunya adalah pemerintah.
Khususnya, terkait dengan pembiayaan karena dalam hal ini meskipun Rini Soemarno mengatakan proyek ini harus dilakukan tanpa melibatkan pemerintah, namun pada kenyataannya BUMN dalam hal ini terlibat langsung selaku instansi pemerintah, tuturnya.
Oleh sebab itu, Djoko sangat menyayangkan keputusan yang diambil Rini selaku Menteri BUMN. Pasalnya, dia memperkirakan adapun imbas dari hal ini nantinya dapat mengganggu keuangan BUMN dengan melakukan penyuntikan dana melalui penyertaan modal. Mengingat, penyertaan modal itu sendiri seharusnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Jika nantinya mengganggu keuangan BUMN, toh pemerintah lagi yang suntik dana melalui penyertaan modal,” imbuhnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
