Jakarta, Aktual.com – Pakar ekonomi dari Universitas Diponegoro Semarang FX Sugiyanto, mengatakan dalam sistem pasar yang adil diperlukan peran dari pemerintah dan pasar yang harus saling melengkapi.
“Jadi, keadilan memerlukan peran pasar dan pemerintah sekaligus,” ujar Sugiyanto di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu (18/4).
Sugiyanto mengatakan hal tersebut ketika memberikan keterangan selaku ahli yang dihadirkan Pemerintah dalam sidang uji materi UU BUMN.
Sugiyanto menjelaskan bahwa di dalam pasar selalu terdapat distorsi, sehingga diperlukan koreksi atas sistem tersebut, dengan melengkapi sistem pasar melalui peran pemerintah secara aktif.
Tetapi kondisi ini tidak berarti pemerintah harus selalu menjadi pelaku dalam sistem pasar.
“Sebab, inti peran pemerintah adalah menciptakan kerangka legal agar tercipta iklim perekonomian yang lebih adil,” jelas Sugiyanto.
Oleh karena itu, Sugiyanto menambahkan bahwa semua kebijakan pembangunan harus selalu mempertimbangkan interdependensi antara pemerintah dengan pasar.
Tugas pemerintah adalah menciptakan aturan main agar pasar bekerja efisien, sekaligus menciptakan perlindungan dan memberdayakan bagi yang akan tersingkir dan tidak beruntung dalam sistem pasar tersebut, sehingga sistem ekonomi yang berkeadilan dapat terwujud, kata Sugiyanto.
“Dalam pembangunan ekonomi, efisiensi saja belum cukup, tetapi harus juga melindungi dan memberdayakan,” kata Sugiyanto.
Untuk menciptakan perlindungan dan memberdayakan itulah pemerintah bersama DPR dapat mengatur peran pemerintah dalam perekonomian, termasuk di dalamnya menguasai usaha melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Dengan demikian, penguasaan oleh pemerintah melalui BUMN tersebut dilakukan untuk maksud menciptakan keadilan,” tukas Sugiyanto.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
