Pakar Teknik Kelautan ITB Muslim Muin, Indonesia Resources Marwan Batubara, saat seminar Stop Proyek Reklamasi Teluk Jakarta, di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/11). Bahwa proyek Reklamasi 17 Pulau Teluk Jakarta tidak akan pernah dilanjutkan! Mengapa? Karena proyek tersebut justru akan menenggelamkan sebagian wilayah Jakarta, menghilangkan hak hidup dan mata pencaharian puluhan ribu nelayan, melanggar berbagai aturan, merusak lingkungan dan sarat dengan dugaan tindak pidana korupsi. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Pakar Kelautan asal Institut Teknologi Bandung, Muslim Muin menyatakan bahwa pelaksanaan reklamasi di Teluk Jakarta akan berdampak secara signifikan terhadap kawasan tersebut dan masyarakat Jakarta.

Dalam konteks lingkungan, ia juga menyebut bahwa proyek 17 pulau ini akan menghambat aliran air sungai yang mengarah ke Teluk Jakarta.

“Sudah sungai terhambat, terus ditambah mampet lagi dengan reklamasi. Kurang serakah apa coba pengusaha ini,” ungkapnya dalam sebuah diskusi di gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (2/11).

Ia menyatakan, pengusaha-pengusaha yang menjadi pengembang pulau reklamasi sebagai pihak yang teramat rakus. Ia pun mengaku tidak dapat menahan rasa kesalnya terhadap hal itu.

“Yang buat saya marah betul adalah, akibat tindakan pengusaha ini kita berpotensi untuk pindahkan PLTU Muara Karang,” tegas Muslim.

Potensi sangat besar kemungkinannya untuk terjadi lantaran dalam PLTU terdapat sistem sirkulasi air yang berfungsi untuk mendinginkan mesin pembangkit listrik tersebut. Sistem ini berjalan dengan menyedot air laut dan mengeluarkan kembali air tersebut ke laut.

Hanya saja, air yang dibuang ini memiliki suhu yang jauh lebih tinggi dari air yang disedot masuk. Yang menjadi masalah adalah ketika air pembuangan ini terkonsentrasi di sekitar pulau-pulau reklamasi karena terhalang oleh Giant Sea Wall.

Selain itu, pemindahan PLTU pun disebutnya akan berdampak langsung terhadap pasokan listrik kepada masyarakat dan memberatkan keuangan negara.

“Kalau PLTU dipindah, pasti akan memakai uang negara. Mana mau pengusaha-pengusaha itu menggantinya,” jelasnya.

“Kita yang sudah bayar pajak, dan Sri Mulyani (Menteri Keuangan) juga sudah ingatkan tentang pajak, tapi pengusaha ini malah bikin subsidi tambah banyak. Padahal mereka sudah dapat tanah gratis, kurang serakah apa coba?” tutupnya.

 

Teuku Wildan

Artikel ini ditulis oleh:

Teuku Wildan